Ditemukan 9446 data
99 — 38
.;11.Menghukum Tergugat I, Il dan Ill untuk menyerahkan kembali Sertifikat HakMilik No.1563/1996 Kelurahan Tarok Dipo kepada kaum Penggugat secaratanpa sarat;12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng sejumlah Rp. 1.766.000. (Satu juta Tujuh ratus Enam puluh enamribu rupiah);13.
69 — 22
Bahwa duagaan rekayasa dan sarat itikad buruk tersebut semakin jelas kelihatan,dimana Penggugat juga setelah dilaksanakan lelang pada tanggal 20 November2012 atas objek aquo, Penggugat masih dibebani sisa pinjaman atau utangsebesar Rp.96.123.000, (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tiga riburupiah) sebagaimana termaktub dalam Surat Tergugat No.B 131II/KC/ADK/01/2013 tertanggal 08 Januari 2012 ;13.Bahwa berdasarkan itikad buruk dan rekayasa tersebut,Penggugat sangatlahdirugikan oleh karena
90 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wayan Kisid,terhadap kedua alat bukti tersebut tidak ada relevansinya, karena penuhdengan rekayasa, karena kedua surat tersebut dibuat hanya sematamatauntuk memenuhi permintaan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para TergugatKonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi yang sarat dengan kepentingandan sama sekali tidak berdasarkan fakta.Bahwa terhadap keterangan saksi Wayan Widana, Spd berkaitan dengan buktiT.5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri semarapura dalam perkara a quo PadaHal. 36 dari 47 Hal.
149 — 78
Bahwa penerbitan dari Surat Keputusan Tergugat tersebut terkesan merupakankeputusan yang sarat dengan kepentingan politik, dimana Obyek Gugatantersebut dikeluarkan secara tergesagesa, tidak cermat, tidak teliti dan tidak memilikidasar Legitimasi hukum, sebab terdapat pengabaian atas prosedur dan mekanismehukum yang sebenarnya (Inprosedural) ; ono n nner. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan a quo tersebutadalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : a.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH,S.H
111 — 41
penyalahgunaanwewenang dan lebih jauh lagi tidak sematamatabertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka;(Videpasal 14 Ayat 1 Perkap 12 Tahun 2009 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana); Bahwa ternadinya hubungan antara Tersangka denganpolisi penangkap yang dijadikan sebagai saksi penyidikyang saling bertolak belakang dimana keterangankesaksian ke dua orang saksi penangkap a quo di mukapersidangan dalam perkara yang dimohonkan banding aquo menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa selakuPembanding sarat
82 — 12
sejarah/cerita mengenai kronologis keberadaan hak adalahuntuk memahamkan setiap orang yang membaca tuntutan Penggugat,sehingga kebenaran materiil dan formil terpenuhi dan keadilan tercapaidengan tepat;Bahwa Tergugat memberanikan diri menceritakan masa lalu tersebut karenaseperti itulah fakta yang dialami Tergugat selama menikah denganPenggugat, dimana Tergugat harus menahan tangis setiap hari melihatsikap Penggugat yang tidak memperhatikan keluarga dan mencari/mempunyai gaya hidup yang tidak sehat (Sarat
Dr.ORGENES IJIE, S.E., MM.
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
230 — 364
.26/G/2021/PTUN.JPRfaktanya sampai dengan saat ini ABDUH AHMAD, S.Sos, tidak pernahdiberhentikan oleh Pemerintah Kota Sorong sebagai Aparatur SipilNegara (ASN), namun ABDUH AHMAD, S.Sos tetap menjabat sebagaiAnggota DPRD Kota Sorong periode 20192024, sehinggta telah jelasbahwa ABDUH AHMAD, S.Sos, telah menduduki 2 (dua) jabatansekaligus, yakni sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagaiAnggota DPRD Kota Sorong periode 20192024; Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan (obyek sengketa)yang sarat
82 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 April 2008,Nomor: 363/PDT.G/2007/PN.TNG tersebut, yang selanjutnya tanpa dasarhukum yang dapat dipertanggungjawabkan mengadili sendiri denganmenyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Terbanding /Penggugattidak dapat diterima ;Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Pengadilan Tinggi Banten yangmemeriksa perkara ini, Subyektifitas Pengadilan Tinggi Banten tersebut bagikami menjadi contoh konkrit dan menunjukkan bagaimana kondisi peradilankita pada umumnya sarat
70 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketuhanan Yang Maha Esa;Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak perlu lagi membahas danmengulas pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti PeradilanTingkat Banding dimaksud;Bahwa berdasarkan seluruh dalildalil dan alasan yang telah Pemohon Kasasikemukakan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Yang MuliaJudex Juris dapat menelaah dan mempelajarinya dengan cermat dan telitiserta saksama, sekaligus menjadikannya sebagai bahan pertimbangan tentangputusan Judex Facti Tingkat Banding yang sarat
Terbanding/Penggugat : MARKUS KAUNANG
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK MEGA Tbk Cabang Manado
Turut Terbanding/Tergugat II : BOIKE NIKOLAS KAUNANG
58 — 22
sebaliknyabahwa Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat IIyang sebenarnya membayar hutang kepada Turut Tergugat atasJaminan Hak Tanggungan atas Objek Sengketa bukanTerbanding/Pembanding, dan buktibukti tersebut membuktikanitikad buruk Terbanding/Penggugat karena telah membantahdengan tegas dalildalil Terbanding/Penggugat yang menyatakantelah membayar membayar hutang Pembanding I/Tergugat kepada Turut Tergugat; Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Manado, sarat
143 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keseluruhan putusan Termohon Keberatan/Terlawan KomisiPengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No.03/KPPUL/2010 tanggal 30 Juli 2010 sangat bertentangan denganfakta dan realitas yang ada serta sangat sarat dengan rekayasa,dimana pada pemeriksaan perkara ini oleh Tim Komisi KPPU sejakdari awal pemeriksaan pendahuluan sampai pada pemeriksaanlanjutan disertai dasar hukum yang tidak jelas.
43 — 10
Penggugatpunya alasan hukum ;47Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan halhal terbebut diatasmajelis hakim berpedoman KUPHPerdata; Dalam pasal 1458 KUHPerdatadisebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,seketika setelahnya orangorang ini mencapai sepakat tentang kebendaantersebut dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan, maupunharganya belum dibayar;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1340 KUHPerdata disebutkanbahwa untuk sahnya persetujuan disebutkan empat sarat
Terbanding/Penggugat : Ani Farida
82 — 42
Oleh karena itu gugatanPenggugat sarat dengan unsur penipuan dan keterangan palsu.Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal tidak berdomisili dialamat surat gugatan yang dimaksud.
71 — 26
.: membubuhkan tandatangan dalam setiap call memo, dan memberikan accpada memo interen, sebagai dasar persetujuan realisasii PAL;Bahwa tindakan Terdakwa menyetujui pencairan inipun sarat dengan pelanggaranSOP di antaranya :1.2.Tanggal 08 november 2006 terdakwa menyetujui pembelian Dump truk senilaiRp. 147,950,000.00, dimana pembelian Dump truk seharusnya merupakankategori kredit Infestasi/ modal, namun terdakwa menyetujuiu penyimpanganpenggunaan kredit dari KMK (kredit modal kerja) ke Kredit infestasi
Erlina Sari Harahap
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar c q Kepala Kepolisian Sektor Tapung Hulu
249 — 170
tidak profesional menangani LaporanPolisi LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April2019, sehingga mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yakniadanya hubungan keperdataan antara Pelapor dengan PEMOHONtentang hutang piutang yang merupakan ranah keperdataan sebagaimanapasal 1754 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pinjam meminjamadalah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihakyang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karenapemakaian, dengan sarat
174 — 45
Bahwa perhitungan sebagaimana dikalkulasi dengan seenaknya olehPenggugat adalah tidak berdasar, dan merupakan indikasi jelas merupakantindakan mengeksploitasi pihak perusahaan/ Tergugat untuk mengakomodirtradisi kerja buruk Penggugat, berdasarkan curhatan imajiner gugatannyayang sarat akan fakta manipulatif.b.
220 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini akansangat berpengaruh positif terhadap citra Indonesia sehinggadiharapkan dapat memantapkan kepercayaan masyarakatinternasional terhadap Indonesia;Sayangnya kesungguhkan upaya Indonesia tersebut,dimentahkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yangdidalamnya sarat akan ketentuanketentuan yang sifatnya sangatHalaman 15 dari 68 halaman.
135 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Notaris/PPAT (Tergugat Il) tersebut nyatanyata merupakanproduk Akta Jual Beli (AJB) yang sarat dengan cacat hukum sehubunganAkta Jual Beli (AJB) Nomor 277/2001 tertanggal 16 November 2001 telahmemuat atau mengandung pelanggaranpelanggaran atau kekeliruankekeliruan yang antara lain:6.1. Pihak Pembeli dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 277/2001 tertanggal16 November 2001 yaitu Temmy (Tergugat !)
60 — 7
Brebes dengan sarat menyediakan uang sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan saksi memberikan uang mukasebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan cara transfer dan padatanggal 3 Januari 2016 saksi juga transfer ke rekening milik Sdr.
Terbanding/Tergugat I : H Zaenal Abidin Sahari Alias Z Abidin Sahari
Terbanding/Tergugat II : Muhamad Noval Haikal alias Haikal
Terbanding/Turut Tergugat I : Sobirin
Terbanding/Turut Tergugat II : Dra. Yurina Surtanti
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Legok Gunung
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Timur
Turut Terbanding/Penggugat II : Nurkhamidah
97 — 60
Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo selayaknya untukdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);A.
Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo selayaknya untukdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).A.