Ditemukan 17963 data
114 — 58
.,; kesemuanya am BW NY Fe Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukumpada Kantor M.M dan Partners, dan Lembaga Kajian Advokasi dan BantuanHukum Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (LKaBH YWUMI) berkantordan berkedudukan di Jalan Boulevard Ruko Ruby No.37 Panakkukang Mas dan JalanKakatua No. 27 Kampus I UMI, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Agustus 2011 dan 08 September 2011, yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI; Pengadilan
19 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
21 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan PP No. 28 tahun 1977 dengan disertai alas hakyang diwakafkan atau;j. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialinkan atau;k. Surat penunjukan atau pemberian kavling tanah pengganti tanahyang diambil oleh pemerintah/pemerintah daerah atau;.
100 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fatchullah dalam hal menunjuk pengacara memprosessengketa tanah wakaf tgl 12 Februari 2016 (fotocopy/legalisir sesuaidengan asili);Surat Pencabutan Kuasa Nomor 900/485/2016, tanggal 23 Juli 2016atas nama Geuchik Gampong Lueng Bata Sdr. Mansur (fotocopy/legalisir sesuai dengan aslli):Pernyataan penolakan status sebagai Penggugat atas nama Sar.Mansur, tanggal 23 Juli 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli):Surat Pencabutan Kuasa atas nama Sdr. Tgk Asnawi bin Razali,Hal. 6 dari 17 hal.
Fatchullah dalam hal menunjuk Pengacaramemproses sengketa tanah wakaf pada Mahkamah Syariah BandaAceh tgl 26 Juli 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);Surat Pendaftaran Gugatan pada Mahkamah Syariah Banda Aceh dariKantor AdvokatPenasihat Hukum H. Fatchullah, S.H. denganregistrasi 0194/Pdt.G/2016/Ms.B, tanggal 04 Agustus 2016 (fotocopy/Hal. 7 dari 17 hal.
22 — 5
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
182 — 94
Wakaf dan shadaqah ;Kemudian berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaiperubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal49 menyatakan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang :a. Perkawinan ;Waris ;Wasiat ;Hibah;Wakeaf ;Zakat;Infaq;7 o aoc=Shadagah ; dani.
12 — 6
Hlm. 3pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah dan 1.ekonomi syariah, dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalambidang perkawinan;Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Pemohon Iluntuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuanPasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo.
21 — 1
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, Cc. wasiat, d. hibah, e. wakaf
21 — 7
Wakaf Tanjung Morawa; Bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat pindah sementara rumah agarTergugat mau berubah, yaitu dengan menjauhi dari lingkungan sekitar rumahtempat tinggal bersama; Bahwa maksud dan tujuan pindah rumah sementara agar Tergugat dapatberubah, namun demikian bukannya perubahan yang didapat akan tetapisikap dan tingkah lakunya Tergugat tetap tidak berubah, sehingga keributandan percekcokan terus menerus terjadi; Bahwa berdasarkan sikap dan tindakantindakan Tergugat yang tidakterpuji
dibubuhi meteraisecukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyatacocok, selanjutnya diberi kode P;halaman 6 dari 15 putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LpkBahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat tentangperselisihnan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugattelah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama:1. umur 60 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun VI Gang Wakaf
Pembanding/Penggugat II : IBRAHIM SALEH Diwakili Oleh : ABDUSSUKUR KALIKY SH
Terbanding/Tergugat I : MATHEUS ABRAHAM SOPAMENA
Terbanding/Tergugat II : FREDRIK JACOB SOPAMENA
Terbanding/Tergugat III : MOSELINA ANTHONETE PATTY SOPAMENA
Terbanding/Tergugat IV : MATHILDA PESOLIMA SOPAMENA
191 — 62
Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) Nomor 02 Tahun 1999yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk dieksekusi(Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor:5/Pen.Pdt.Eks/2018/Pn.Amb Jo Nomor 98/Pdt.G/1994/Pn.Ab, Tanggal 6Agustus 2018 Tentang Perintan Eksekusi Riil).
Menyatakan tanah dan tanah yang di atasnya berdiri sebuah mesjid,Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah berdasarkan Sertifikat (TandaBukti Tanah Wakaf) Nomor 02 Tahun 1999 adalah aset Yayasan NurulIkhlas Maluku ;7.
71 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
:::ccceeeeeeeeeeeeeees 237 meter; Selatan : dengan tanah Wakaf Desa Paya Bedi/Polisi...... 20,00meter; Barat : dengan PT. Betam ............:cccecceeeeeeeeeeeeeeeees 208 meter;Sebidang tanah milik Tergugat yang seluas + 450 m?, yang terletak diDusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten AcehTamiang, dengan batasbatas sebagai berikut: Utara : dengan tanah Arrifin ...........cceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 34 meter;Hal. 5 dari 15 hal.
: Selatan ; dengan tanah wakaf Desa Paya Bedi/Polisi ...163 m?: Barat > dengan PT. Betami .........cccceceeeeeeeeeeees 208 m?;Sebidang tanah kebun rnilik Tergugat seluas lebih kurang 1500 m?(seribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Paya Bedidengan batasbatas: Utara dengan tanah Lek Per dan tanah Markonah; Timur dengan tanah Sakri; Selatan dengan tanah Irwan; Barat dengan tanah Yunus;Sebidang tanah kebun milik Tergugat seluas lebih kurang 250 m?
SAMI
Tergugat:
1.JIYA
2.MIDA
3.ERMIYATI
4.AGUS
5.JIMA
6.WEL
7.LUSI
75 — 7
Para Tergugat: WargaNegara Indonesia yang semuanya beragama Islam, berarti Penggugatdan Para Tergugat semuanya/samasama beragama Islam;Bahwa, berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Pasal 49,UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi "Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf
kompetensiabsolut Pengadilan Agama yang diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 yang ditentukan bahwa Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Padt.G/2018/PN Jmrb waris;Cc. wasiat;d. hibah;e wakaf
27 — 66
di atas;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan olehPara Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, halini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: Peradilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
115 — 55
AlmarhumKarim adalah sepasang suami istri, dan hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak tidakada seorangpun dari tetangga dan masyarakat sekitar mengajukan keberatandengan adanya pasangan suami istri tersebut, kesaksian yang semacam iniadalah disebut Syahadah alIstifadhah yang dibenarkan terhadap peristiwa itsbatNikah sebagimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10Tahun 2020 pada huruf C Rumusan Kamar Agama, bahwa : Syahadah alIstifadhah dibenarkan terhadap peristiwa Itsbat Nikah, atau ikrar wakaf
41 — 15
sertifikatnya tidak dilaksanakan sehingga masyarakat terpaksamembayar biaya yang telah ditentukan oleh terdakwa yang semestinya tidak perludikeluarkan oleh para pemohon sertifikat ajudikasi. menyalahgunakan kekuasaanmemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaranBahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf
menerima hadian atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau15kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya .Bahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf
pungutan dana yang dilakukan Kepala Desa telah lebih dulu dimusyawarahkanyaitu untuk kepentingan pembelian Meterai, Patok dan Saksi tetangga batas dan bayarKonsumsi pada saat sosialisasi Bahwa dengan adanya program ajudikasi saksi mendapat uang jasa yang diambilkanoleh Kepala Desa Pulogedang dari uang pemohon sebesar Rp.17.500, perbidang dansecara keseluruhan sebesar Rp. 982.089,Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak 371bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf
KK, SPPT yang asli, tanda bukti pelunasan pajak,dan segel.Bahwa pembagian Sertifikat dilakukan oleh Tim Ajudikasi sendiri didampingi olehperangkat Desa dan diserahkan kepada pemohon di balai Desa Pulogedang.Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak371 bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf ) dan mendapatkan uang secarakeseluruhan sebesar Rp. 72.800.000, kemudian diserahkan kepada kepala desapulogedang atas nama Drs.
(dua ratus ribu rupiah ) dan hal tersebut disepakati olehwarga desa serta semua yang hadir dalam acara tersebut ;Menimbang, bahwa uang atau biaya tambahan untuk ajudikasi tersebut telahdikumpulkan oleh panitia pelaksanaan Ajudikasi Desa Pulogedang sebanyak Rp. 72.800.000.( Tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sebanyak 371 pemohon sertifikat tetapi 7pemohon sertifikat tidak dipungut biaya karena berupa Tanah Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Panitia Ajudikasi
ERMAINI
134 — 37
dikuatkan oleh keterangan saksi Baharuddin, didapatkan fakta hukumbahwa Pemohon bernama Ermaini adalah seseorang yang beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;wasiat;hibah;wakaf
32 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2378 K/Pdt/2010tapi sampai sekarang "status tanah itu masih berstatus milik pribadi bukanberupa tanah wakaf", karena itu untuk sementara waktu tanah obyek sengketatidak digarap oleh pihak Siti Maryam binti Sada'i, walaupun sejak jaman Revolusisudah menguasai dan menggarapnya;Bahwa semenjak tahun 2003 tanah obyek sengketa mulai dikuasai secarafisik oleh Tergugat , tanopa seizin Penggugat, padahal antara Tergugat denganPenggugat tidak pernah ada hubungan hukum;Bahwa diketahui kemudian, kirakira
perkara a quo Siti Maryam binti Sada'i penerima hibah dari Sada'ipada tahun 1964 melepaskan hak tanahnya untuk dijadikan tanah pekuburanadalah tidak benar, pendapat tersebut tidak berdasarkan hukum dan bertolakbelakang dengan Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentangPerwakafan Tanah Milik serta ketentuan Menteri Agama RI yang berkaitandengan perwakafan, bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harusmengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
20 — 4
Menurut madzhab Syafiiyah,kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalamperkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak,wala, pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf,pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dansegala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang,wasiat dan hak kepemilikan.
Imam Ahmad bin Hambal dan sebagianulama Syafiivah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimoniumde auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab(keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala, wakaf dan hakkepemilikan murni.4. DR. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Nidzam alQadla fi alSyariat alIslamiyat halaman 174175 :wd aolaiwYL soleil aro ule plell dal eorl 255ale dolewl jo25 Loud Igalis!
29 — 4
Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:Pasal 49, disebutkan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.Pasal 50 Ayat (2), disebutkan:Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyekhukumnya antara
Wakaf ;f. Zakat ;g. Infaq;h. Shodaqoh dani. Ekonomi Syariah ;Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undangundang R.I.