Ditemukan 9446 data
79 — 54
Kreatif Fortuna Bingkai selaku perusahaan penyedia jasapekerja/buruh kepada PT.Iwata Indonesia di kawasan industri sentul KecamatanCiteureup Kabupaten Bogor tidak memenuhi ketentuan sarat Pasal 59 ayat (1), ayat(2), dan ayat (7), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5)KEPMENAKERTRANS No. Kep. 220/MEN/X/2004 tentang syaratsyaratpenyerahan kepada perusahaan dan pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Bahwa sesuai KEPMENAKERTRANS No.
SAWIRMAN, SE, MM
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
165 — 299
pada pokoknya:Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, karena dulusebagai Ketua DPRD Padang Pariaman 2009 sampai dengan 2014 danPenggugat sebagai Sekwan DPRD;Bahwa saksi menyatakan Penggugat di berhentikan dari PNS karenaPenggugat terkena kasus Tipikor dan dipidana 1 tahun 6 bulan;Bahwa saksi menyatakan saksi bersama Penggugat didakwa satupaket dalam perkara Tipikor, diputus dengan putusan MahkamahAgung;Bahwa saksi menyatakan kronologis atas tindak pidana korupsi yangdialami Penggugat itu sarat
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Laporan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia yang dimaksudadalah laporan yang menyangkut pemeriksaan tingkat banding olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor:577/PDT/2012/PT.SBY. dan putusannya, yang sarat denganrekayasa, yang meliputi:Halaman 11 dari 52 Hal. Put.
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Propinsi (JIl.Raya BloraPurwodadi) Jl.Raya Blorarembang dan JI.Raya BloraCepu,Penawaran diajukan oleh pemilik tanahatau kuasanya dengan menyertakan Surat keterangan kesediaanmenjual tanah, surat keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa,surat keterangan sertifikat tanan tidak sedang diagunkan/dijaminkanpihak bank atau lainnya dan surat keterangan tentang harga pasaranumum yang dikeluarkan oleh camat setempat, namun dalampengumuman tersebut panitia pengadaan tidak mencantumkan bahwasalah satu sarat
131 — 43
ketentuan peraturan perundangundangan atau tidak,Penggugat telah menempuh upaya hukum internal partai politikdengan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai AmanatNasional dan gugatan Penggugat tersebut telah disampaikan dantelah diterima oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional pada tanggal18 Agustus 2017 dan saat ini sementara menunggu jadwal persidangan;Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dilakukansecara tidak cermat, dan tanpa prosedur administrasi pemerintahanyang memadai serta sarat
90 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wayan Kisid,terhadap kedua alat bukti tersebut tidak ada relevansinya, karena penuhdengan rekayasa, karena kedua surat tersebut dibuat hanya sematamatauntuk memenuhi permintaan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para TergugatKonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi yang sarat dengan kepentingandan sama sekali tidak berdasarkan fakta.Bahwa terhadap keterangan saksi Wayan Widana, Spd berkaitan dengan buktiT.5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri semarapura dalam perkara a quo PadaHal. 36 dari 47 Hal.
149 — 78
Bahwa penerbitan dari Surat Keputusan Tergugat tersebut terkesan merupakankeputusan yang sarat dengan kepentingan politik, dimana Obyek Gugatantersebut dikeluarkan secara tergesagesa, tidak cermat, tidak teliti dan tidak memilikidasar Legitimasi hukum, sebab terdapat pengabaian atas prosedur dan mekanismehukum yang sebenarnya (Inprosedural) ; ono n nner. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan a quo tersebutadalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : a.
123 — 45
Ketabangkali untuk melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan tanah industri;Bahwa itu) jawaban dari BPN kaitan dengan surat ini agar tidakdibebani;Bahwa kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syarat disitu kan ada 2 jadi ketika initiidak membebankan sarat apapun ya berarti sarat 1 dan 2 itu menjadi bagian dari jawaban ini;Bahwa tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang ada adalah boleh diperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian; Bahwa ada 4 sertifikat HGB yang diperpanjang
Kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syarat disitu kan ada 2 jadiketika ini tidak membebankan sarat apapun ya berarti sarat 1 dan 2 itu menjadi bagian darijawaban ini. Tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang ada adalah bolehdiperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian. Ada 4 sertifikat HGB yangdiperpanjang oleh BPN, semuanya belum pernah dibayar tapi dikembalikan lagi oleh PT. Sier,dikembalikan karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak mau tandatangan PPTI.
Terbanding/Penggugat : MARKUS KAUNANG
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK MEGA Tbk Cabang Manado
Turut Terbanding/Tergugat II : BOIKE NIKOLAS KAUNANG
58 — 22
sebaliknyabahwa Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat IIyang sebenarnya membayar hutang kepada Turut Tergugat atasJaminan Hak Tanggungan atas Objek Sengketa bukanTerbanding/Pembanding, dan buktibukti tersebut membuktikanitikad buruk Terbanding/Penggugat karena telah membantahdengan tegas dalildalil Terbanding/Penggugat yang menyatakantelah membayar membayar hutang Pembanding I/Tergugat kepada Turut Tergugat; Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Manado, sarat
143 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keseluruhan putusan Termohon Keberatan/Terlawan KomisiPengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No.03/KPPUL/2010 tanggal 30 Juli 2010 sangat bertentangan denganfakta dan realitas yang ada serta sangat sarat dengan rekayasa,dimana pada pemeriksaan perkara ini oleh Tim Komisi KPPU sejakdari awal pemeriksaan pendahuluan sampai pada pemeriksaanlanjutan disertai dasar hukum yang tidak jelas.
43 — 10
Penggugatpunya alasan hukum ;47Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan halhal terbebut diatasmajelis hakim berpedoman KUPHPerdata; Dalam pasal 1458 KUHPerdatadisebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,seketika setelahnya orangorang ini mencapai sepakat tentang kebendaantersebut dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan, maupunharganya belum dibayar;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1340 KUHPerdata disebutkanbahwa untuk sahnya persetujuan disebutkan empat sarat
41 — 10
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor 02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor 02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/201 2 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
Terbanding/Tergugat I : H Zaenal Abidin Sahari Alias Z Abidin Sahari
Terbanding/Tergugat II : Muhamad Noval Haikal alias Haikal
Terbanding/Turut Tergugat I : Sobirin
Terbanding/Turut Tergugat II : Dra. Yurina Surtanti
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Legok Gunung
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Timur
Turut Terbanding/Penggugat II : Nurkhamidah
97 — 60
Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo selayaknya untukdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);A.
Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo selayaknya untukdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).A.
23 — 13
Alam Indah Blok RT 26 No.03 KelurahanSempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara,terdiri dari 2 (dua) buahsertifikat atas nama Ervina (tergugat rekonpensi) dan Khairu Subhan(penggugat rekonpensi) bahwa tanah dan banguan yang terletak di Perum Pondok Alam IndahBlok RT 26 No.03 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan SamarindaUtara,sekarang masih diagunkan pada PT.Bank Danamon Tbk. dengansetifikat atas nama Ervina; Bahwa berdasarkan bukti P14 yang tidak dibantah penggugatrekonpensi bukti mana telah memenuhi sarat
107 — 17
Berdasar keadaan itu, adalah amat beralasankiranya jika suratsurat TERGUGAT dimaksud dikualifikasi sebagai surat yang sifatnyamengadaada, karena itu pula patut "ditengarai" sarat dengan modusmodus tertentu (tendensius);Bahwa namunpun demikian keadaanya, karena PENGGUGAT atas dasar itikad baikuntuk menyelesaikan kewaiiban melaksanakan '"Pekerjaan Konstruksi"pembangunan PLA Kota Palu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, yang dalamkelancaran pelaksanaannya senantiasa diperlukan terpeliharanya hubungan
124 — 44
sengaja tuntutan untuk perkara ini ke Polda Jawa Baratyang ternyata perkara tersebut dihentikan akibat dari terbuktinya perbuatanTergugat Rekonvensi yang sengaja memalsukan bukti.Hal. 12 dari 45 hal.Atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensimenderita kerugian antara lain hilangnya peluang bisnis dan usaha yangsedang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi serta biaya transportasi danakomodasi yang dikeluarkan oteh Penggugat Rekonvensi untuk menjalaniproses penyidikan di Polda Jawa Sarat
172 — 15
(Vide : Surat Bukti P & P Il 10);Halaman 4 dari 50 putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.BdgBahwa keberadaan Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember2001 yang di buat dan ditandatangani dihadapan MASRI HUSEN, SH selakuNotaris / PPAT (Tergugat II) tersebut nyatanyata merupakan produk Akta JualBeli (AJB) yang sarat dengan cacad hukum sehubungan Akta Jual Beli (AJB)No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember 2001 telah memuat atau mengandungpelanggaranpelanggaran atau kekeliruankekeliruan yang
203 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 322 PK/Pdt/2015mengalami kerugian sebesar Rp9.757.710.000,00 (sembilanmiliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh riburupiah);Terdakwa Handoko Soelayman selaku pengelola SPBUPT.Pertamina (Persero) dalam permohonan untuk memperolehHGB Nomor 738: Telah memberikan keterangan mengenai data yuridis secaratidak benar, dan; Tidak dilandasi dengan itikad baik, serta; Sarat dengan tipu muslihat;Yang bertujuan untuk mengaburkan keberadaan hak dan asetPT.Pertamina (Persero) sebagai
123 — 35
Biasanya untuk menghimpun dana terlebih dahulu daripara pembeii;Bahwa Para pihak yang terlibat jual bell harus konsisten dalammemenuhi kewajibannya terhadap isi perjanjian yang telah disepakatisebelumnyaBahwa apabila ada perubahan isi kesepakatan atau perjanjian tersebutharuslah dengan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yangmembuatnyaBahwa mengenai sarat sahnya perjanjian adalah :a. Adanya kesepakatan dari pihak yang membuatnya dalam arti tidak adapaksaan ataupun tipu daya didalamnyab.
97 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi berdasarkan temuan di lapangan di mana kecepatankapal tidak mencapai kecepatan kapal yang direncanakan pada awalnya25 Knot maka ada beberapa masukan yang harus diperhatikan antaralain: Tipe dan jenis mesin tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaanawal:v Terjadi kesalahan pada proses pekerjaan pembangunan kapal yangtidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga mengakibatkanbertambahnya berat kapal yang mengakibatkan luas bidang basahserta tinggi sarat kapal semakin besar sehingga berdampak
Putusan Nomor 138 PK/PID.SUS/2017v Terjadi kesalahan pada proses pekerjaan pembangunan kapal yangtidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga mengakibatkanbertambahnya berat kapal yang mengakibatkan luas bidang basahserta tinggi sarat kapal semakin besar sehingga berdampak terhadappenurunan kecepatan kapal; Bentuk lambung yang kurang strim line sehingga menambahhambatan kapal yang berdampak pada menurunnya kecepatan kapal;v Perbandingan rasio putaran mesin utama RPM dengan gear boxyang tidak sesuai