Ditemukan 17962 data
AGUNG WAHYU KURNIAWAN
26 — 13
dipertimbangkanserta diputus dalam permohonan ini adalah sebagaimana terdapat dalampetitum Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang :a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
87 — 33
Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan obyeksengketa pada berupa tanah kebun :Petak A.0 anes es enn sce en eens nn nnn ene anne nena name newnnnsBerukuran luas + 118,25 M2 yang terdapat di Desa lIlomataKecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan batasbatasGeliagell (STK UL ene nem nem enemies enn nceneerncenmenee amen 8 Utara : berbatas dengan tanah milik Usman Laba; Timur : berbatas dengan tanah milik Hairuin Faida; Selatan : berbatas dengan tanah milik Wakaf; Barat : berbatas dengan tanah
83 — 5
Bahwa Suami Pemohon GUSNAMAN SIREGAR Bin ZAINAL SIREGARtelah meninggal dunia pada hari Senin 14 September 2009 di akibatkan sakitdan dikebumikan di tanah wakaf Desa Bangun Purba, dengan meninggalkan1 (satu) orang anak lakilaki yang bernama ALI GUSTI SIREGAR (Lk), umur9 tahun, yang masih dibawah umur;. Bahwa ahli waris dari Alm GUSNAMAN SIREGAR Bin ZAINAL SIREGARyang masih ada adalah: 1. ZAINAL SIREGAR (sebagai ayah kadung dariAlm.GUSNAMAN SIRGAR ) 2. RUSNI HARAHAP (sebagai Ibu kandungAlm.
52 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ahli waris 17 (tujuh belas) orang tersebut meneruskan wakaf darialmarhum Nyai Munawaro Binti Kyai Ibrahim dan Kyai Alimuddin Bin Kyailbrahim dari Kyai Ibrahim;5.
MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY Bin MUHAMMAD HASLY LONCING
Tergugat:
H. BAKRI
134 — 0
ALimuddin/ Rangga;
Adalah tanah wakaf milik Yayasan Al-Marhamah yang berhak dikelola oleh Pengugat sebagai Nazhir;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
5.
Sarma Tanjung
36 — 34
Perubahan Tanggal dan Bulan Kematian Suami Pemohon, yang terdapat kesalahan penulisan Pada Kutipan Akta Kematian Nomor: 1221-KM-24032023-0001 tertulis JABAL HARAHAP,SH lahir Bire tanggal 31 Desember 1965 telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023 diubah sesuai dengan yang sebenarnya menjadi JABAL HARAHAP,SH lahir di Bire pada tanggal 31 Desember 1965 telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 06.30 Bertempat di rumah sendiri akibat sakit, dan dikebumikan di tanah wakaf
64 — 15
e Utara : Dahulu berbatasan dengan Parit dan Kebun milik UndaraSahim dan Sajak.e Timur : Dahulu berbatasan dengan persil Nedderlands Indische GasMaatschappijj.e Selatan : Dahulu berbatasan dengan pekarangan milik Haji Abdullatifalias Anang.e Bara : Dahulu berbatasan dengan kebun kebun milik Deris, Ny.Rijah, Budin dan Tarik.Bahwa kemudian setelah pembuatan akta hibah tersebut ; Tanah tersebutmenjadi milik atau turun kepada Kakek Para Penggugat yaitu KH.MUHAMMAD NAWAWI yang kemudian membuat SURAT WAKAF
Haji Moehajin Bin Abdul Wahab kepada Tn HajiMohammad Nawawi, diberi tanda (P4);Foto Copy Surat Wakaf tanah objek sengketa kepada Bapak ParaPenggugat (lbrahim Nawawi ) tanggal 4 Januari 1953, diberi tanda (P5) ;Foto Copy Surat Keterangan dari Sub Direk Agraria Kotamadya T.Karang Teluk Betung Nomor SDA.401/1/1974, tanggal 23 Maret 1974, diberi tanda (P6) ;Foto Copy Peta Kebun Kelapa/Tanah milik K.Haji Nawawi sebagai lampiranSurat Keterangan dari Sub Direk Agraria Kotamadya T.KarangTeluk BetungNomor
Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh pejabat yang berwenang ;Tanah wakaf di buktikan dengan akta ikrar wakaf ;Hak milik atas satuan rumah susunan dibuktikan dengan aktapemisahan ;e. Hak tanggung dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan ;Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2018/PN.Tjk.
IBRAHIMNAWAW/I (bukti P5 berupa Tanah Wakaf tanggal 4 Januari 1953);. Pada tanggal 27 Djuli 1959 telah terjadi perbuatan Hibah yaitu Hi. IBRAHIMNAWAWI menghibahkan sebagian dari bahagian kebun kelapa yangterletak dibelakang Kantor Listrik Lungsir Tanjung Karang seluas :e Panjang : menurut panjangnya kejurusan Asrama Polisi Durian Payung,e Lebara : berbatas sampai ketepi jalan yang baru.kepada anaknya bernama M.
Usman/Dodi (penggugat) sesuai dengan buktiP5 berupa Tanah Wakaf tanggal 4 Januari 1953. Hal ini diperkuat olehbukti P8 berupa Surat keterangan yang dikeluarkan oleh KeluarahaGotong Royong tanggal 8 Juli 1974;Pada tanggal 27 Juni 2016, H. Usman (Dody) telah menghibahkan tanahseluas 600 M2 kepada anaknya bernama Riva Yanuar, sesuai dengan buktiP5 berupa Tanah Wakaf tanggal 4 Januari 1953 dan bukti P16 serta buktiP17;.
38 — 5
tersebutbersifat Istifadhah/Testimonium De Auditu, namun keterangan dua orang saksiPemohon a quo dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan in cassuitsbat nikah, dan pendapat tersebut diambil alin menjadi pendapat majelisdalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFiqh Allslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinyapernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
halaman 396 yaitu kalau memang Syahadah AlIstifadhahini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkanpenegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa permakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
28 — 5
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf, perwalian
alistifadhah ini ternyataHalaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.LBsecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
18 — 11
Penetapan No.145/Pat.P/2021/PA.MSclSWItedo LaiwY Laolgid jori ogadly prog abliall ri28dialle egal ad prog cddglly Gllasll lal,HVoaJlq sVoJlqArtinya :Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.9 VI aolawwVLoolga! ua Vo le aU aa>y aarir gil plo!
JligSally cSArtinya :Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.Artinya :ax Igig TISIly J islly a8qIly aolUlama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.
Maariyadhoh
78 — 10
Wakaf; f. Zakat; g. Infag; h. Shadagah; dan i.
DARCI WATI
77 — 9
AyahAnwar dan Ibu Sukinih menjadi Anak kesatu, perempuan dari seorang ibu yangbernama Darci Wati;Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 163/Padt.P/2019/PN.ldmMenimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
36 — 33
menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blora ;Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama telah diaturdalam Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor: 50 tahun 2009, yaitu : Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a.perkawinan; b. warisan; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
24 — 9
No. 50/Pdt.P/2020/PA.Dum.pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan i.ekonomi syariah;Bahwa Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandikemukakan secara tegas bahwa: Perkawinan hanya diizinkan apabila priadan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas);Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai
20 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
292 — 123
UMAR dan dimakamkan ditanah makam wakaf jalan BungurKebayoran Lama, Jakarta Selatan;Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kota administrasiJakarta Selatan, Provinsi DKI untuk mencatat tentang kematian tersebutdalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi WNI (WargaNegara Indonesia) dan dapat memberikan akta kematian atas namaM.
74 — 14
persidangan, panggilan tersebut telah disampaikansecara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangansecara in person;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
13 — 9
diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukanhukum Islam; (c) wakaf
106 — 60
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama KepalaDesa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06)sebesar Rp.188.100.000.;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama KepalaDesa Cihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesarRp.27.000.000,;163.
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama KepalaDesa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06)sebesar Rp.188.100.000.,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama KepalaDesa Cihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesarRp.27.000.000,;3.
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala DesaCihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesarRp. 188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala DesaCihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
34 — 4
Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa danmengabulkan permohonan apabila hal itu) ditentukan oleh peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa sebagaimana diurai dalam Pasal 49 huruf bUndangundang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama,antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf