Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/Pdt/2017 Tanggal 27 April 2017 — PT BANK NTB MATARAM cq BANK NTB CABANG
PEMBANTU ALAS VS BAIQ NURHASANAH, DK
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor1146 atas nama Tergugat dengan Surat Ukur Nomor 300/Luar/2003 yangmerupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama Sumbawa dan bukanmerupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sumbawa;Bahwa Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang PerubahanUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamamenyatakan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Nomor 391 K/Pdt201710.11.memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf, zakat, infagq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;Bahwa selanjutnya sebagaimana diketahui bersama dimaksud dengan "antaraorangorang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukumyang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukumIslam mengenai halhal yang menjadi kKewenangan Peradilan Agama sesuaidengan
Putus : 26-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2967 K/Pdt/2016 Tanggal 26 Januari 2017 — MOERDININGSIH WALOEJO S, YUNITA H. INDRADJIT, AUSTRIE S. JOENOES, vs. WISNU BARATA, IRMA NIRWANI W.,
116 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
lingkungan Peradilan Agama diatur berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUNomor 7/1989);Bahwa kewenangan/yurisdiksi absolut Peradilan Agama ditegaskan dalamPasal 49 UU Nomor 7/1989 yang selengkapnya berbunyi:(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkanhukum Islam;Cc Wakaf
Ketentuan Pasal 2 ini berhubungandengan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga yang rumusannya padapokoknya sama dengan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7/1989 yangmenyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkatpertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkaraantara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam;Bahwa dari rumusan Pasal 2 juncto Penjelasan Umum angka 2 alineaketiga juncto Pasal 49 ayat
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tahun 1994 1712 — 211
- Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Termasuk pengertianini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undangundang Nomor 5Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan.Contoh : pesantren atau sejenis dengan itu; madrasah; tanah wakaf; rumah sakit umum.Ayat (2)Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yangdimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalammenyelenggarakan pemerintahan.Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besarpenerimaannya merupakan
Register : 11-04-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 4 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
13 — 8
13 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 10-09-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 03-06-2015
Putusan MS BIREUEN Nomor 314/Pdt.G/2014/MS Bir Tanggal 5 Nopember 2014 — H. TEUKU RUSYDI ABD. LATIEF, SH
Vs
MAAKUDIN AR, Cs
94 — 35
94 — 35
SALINAN PUTUSANNomor 0314/Pdt.G/2014/MS Bir.estoll yor stl aU pw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaraPembatalan Wakaf dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara yang diajukan oleh :i umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam,yang bertempat tinggal terakhir di DusunBarona, Gampong Balee Panah, KecamatanJuli, Kabupaten Bireuen, sebagai PenggugatI;2.
Register : 23-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA BATURAJA Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Bta Tanggal 27 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 4
17 — 4
Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggaldirumah milik Tergugat di Lorong Wakaf Kampung Baru KelurahanKemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Uluselama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, sampai dengan berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahberhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul), akan tetapibelum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;5.
Register : 28-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 0132/Pdt.P/2019/PA.BL Tanggal 8 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 2
15 — 2
Wakaf;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beragama islam, merekamengajukan perkara dengan bertujuan membetulkan Bio Data yang terdapatpada Buku Nikah mereka yang menurutnya tidak sesuai dengan dokumendokumen lainnya, Oleh karena Pembetulan dalam Bio Data pada Buku Nikahbagi yang beragama islam, erat sekali dengan bidang perkawinan, sehinggamenurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai legal standing dalam berperkaraPembetulan biodata pada Buku Nikah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon
Register : 23-04-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1107/Pdt.G/2015/PA.Tgrs Tanggal 9 Juni 2015 — PENGGUGAT : TERGUGAT
51 — 26
51 — 26
tertanggal 1 Februari 2012, diberi tanda T.1;Fotokopi Surat persetujuan permohonan kredit dengan Nomor Ref095/KAVHEDG/05759/08 tertanggal 23 Juni 2008, diberi tanda T.2;Fotokopi Surat pemberitahuan persetujuan permohonan KreditKonsumer dengan Nomor 0487/001/28148/12 tertanggal 18 Juli 2012,diberi tanda T.3;Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan saham R Mauludin Nursyaharpada PT Graha Satu Enam Lima TBK sebanyak 10 Lembar Sahamdengan Nomor Surat Saham K165.3549, yang telah diwakafkankepada Yayasan Wakaf
Bangun Nurani Bangsa terhitung sejak tanggal5 Maret 2010, diberi tanda T.4;Fotokopi surat pernyataan tentang pembelian 10 lembar saham PTGraha Satu Enam Lima Tbk pada tanggal 19 November 2009 denganNomor surat saham K.165.3549 yang telah diwakafkan seluruhnyakepada yayasan wakaf bangun Nurani Bangsa tertanggal 5 Maret2010, diberi anda T.5;Fotokopi perjanjian jual beli (Over Kredit) sebuah rumah tempat tinggalantara R Mauludin Nursyahar dengan Supriyanto, diberi tanda T.6;Fotokopi surat tanda terima
jelas (obscure libel) dan susuai Putusan Mahkamah Agung RINomor: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974 harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet on vankelijk verklaard);Tentang Obyek sengketa point 3.iMenimbang tentang 10 lembar saham yang digugat oleh Penggugat,Tergugat mengakui adanya saham tersebut sejumlah 10 lembar yangperlembarnya bernilai 1.000.000, sehingga jumlah seluruhyabernilai10.000.000,, di beli pada tahun 2005, namun Tergugt menyatakan telahmewakafkan saham tersebut kepada Yayasan Wakaf
Bangun Nurani Bangsayang beralamat di Ciputat pada tanggal 19 November 2009 untukkepentingansosial;Menimbang dilihat perolenan 10 lembar saham tersebut pada tahun2005 saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, danpengalihnan saham kepada Yayasan Bangun Nurani Bangsa dilakukan padatahun 2009 karena wakaf, yang pada waktu itu status Penggugat danTergugat masih suami isteri, oleh karena saham tersebut telah terbuktisebagai harta bersama, maka sesuai ketentuan pasal 37 UU No. 1 Tahun1974
Mauludinmerupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat separuh dari 10lembar saham yang telah diwakafkan itu menjadi hak Penggugat, denganketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untukmenentukan ada tidaknya wakaf secara sah hdiantara harus ada izin darisuami atau isterinya, dengan demikian wakaf yang dilakukan oleh Tergugatkepada PT Graha Satu Enam Lima TBK, adalah hanya harta milik Tergugatsetelah harta yang berupa saham tersebut dibagi dua, untuk itu Tergugatharus membayar
Register : 17-10-2011 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 33/PDT.G/2011/PN.BLK. Tanggal 28 Mei 2012 — MANDE BINTI BADDU (Penggugat)
TABRIR BIN H. MUSTAWA dkk. (Para Tergugat)
94 — 33
94 — 33
Foto Copy Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tertanggal 21 Januari1991, yang diberi tanda BPII ;3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2003 atas nama MANDE Binti BADDU, tertanggal 06Januari 2003, yang diberi tanda BPIII;144. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2009 atas nama MANDE Binti BADDU, tertanggal 01Pebruari 2009, yang diberi tanda BPIV ;5.
MATTA dan MANDE;Bahwa sampai sekarang ada rumah Penggugat (MANDE) didalamtanah sengketa;Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut milik MANDE(Penggugat) karena saksi pernah melihat Cl atas nama MANDE padawaktu mau di buatkan Sertifikat sebagai tanah wakaf Masjid;Bahwa yang memberi tanah untuk dibangun masjid sebagai tanahwakaf adalah Penggugat (MANDE);Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa para Tergugat bisa tinggal diatas tanah obyek sengketa;4.
SYUKRI NUR BIN ANDI NUR dan saksi PATTE BINBONRO oleh Majelis Hakim akan menguraikannya satu per satu sebagaimanaterurai dibawah ini :33Terhadap Bukti Surat Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan PBB(Bukti tertanda BP) ;Menurut Majelis Hakim Bukti tertanda BP1 hanya menunjukkan bahwaPenggugat (MANDE) telah ditetapkan dan terdaftar pada Kantor Inspeksiluran Pembangunan Daerah (IPDA), bukan merupakan bukti Kepemilikanatas sebidang tanah;Terhadap Bukti Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
Register : 05-09-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 31-10-2013
Putusan PA AMUNTAI Nomor 395/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 8 Oktober 2013 — Penggugat
Tergugat
17 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Putus : 25-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 930 K/Pdt/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 — AHMAD TARAT, dkk vs. HARDI HADA
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipertimbangkan);Hak kepemilikan tanah dari Saudara Hardi Hada yang dibuktikan denganSurat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Hami (sebagai Penjual) dengansaudara Hardi Hada (sebagai Pembeli) kami sebagai Pembandingmemastikan bahwa surat tersebut sengaja direkayasa oleh saudara HardiHada terbukti tanda tangan dari saudara Esa (satu orang saksi dari enamorang saksi yang ikut menandatangani surat tersebut) adalah sangat jauhberbeda dengan tanda tangan saudara Esa yang ikut menandatanganiSurat Pernyataan Tanah Wakaf
Register : 16-04-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 2203/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 7 Mei 2019 —
42 — 26
42 — 26
Dimana Pengadilan dapat menentukan siapa saja yang menjadi ahliwaris, penentuan mengenai harta peninggalan, menentukan bagianmasingmasing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalantersebut;Pasal 49:Ayat (1): Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan, (b), Kewarisan, wasiat, danhiba yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, (c) Wakaf dan shadaqah.Ayat (3) Bidang
Register : 08-03-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 179/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 12 April 2016 — YAYASAN PONDOK PESANTREN AL - KAMAL JAKARTA >< YODDY TRI APRIANTO
136 — 303
136 — 303
Akta Pernyataan Keputusan Para Pendiri PondokPesantren AlKamal No. 11 tanggal 14 September 2011 yang dibuatdihadapan Notaris SIT NUR ISMININGSH, notaris di Jakarta, antara lainsebagai berikut : Sebidang tanah sertifikat Hak Milik (wakaf) No. 1052/Kedoya seluas 21.275M2 terletak di Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat,DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Gambar Situasi tertanggal 09Februari 1987 No. 30/742/1987 terdaftar atas nama YAYASAN AIKAMAL,berkedudukan di Jakarta ;hal 7
Put.No.179/PDT/2016/PT.DKI Sebidang tanah seluas 4.790 M2, persil No. 114b/S/lll, terletak di KelurahanKedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yangdiperoleh berdasarkan Akta lkrar Wakaf No.
di Jakarta; Sebidang tanah seluas 4.970 M2, persil No. 114b/S/Ill, terletak di KelurahanKedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yangmemperoleh berdasarkan Akta lkrar Wakaf No.
Adapun asset tersebut, yaitu berupa: Sebidang tanah sertifikat Hak Milik (wakaf) No. 1052/Kedoya seluas 21.275M2 terletak di Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat,DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Gambar situasi tertanggal 09Februari 1987 No. 30/742/1987 terdaftar atas nama YAYASAN ALKAMAL,berkedudukan di Jakarta.
Sebidang Tanah seluas 4.790 m2, persil No. 114b/S/Ill, terletak diKelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKIJakarta, yang diperoleh berdasarkan Akta lkrar Wakaf No. W2/168/05tahun 1994 tertanggal 13 Juni 1994. Saham milik YPP AlKamal dalam PT.
Register : 08-12-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3735/Pdt.G/2015/PA.Tgrs Tanggal 13 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 13
27 — 13
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 04-11-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PT KENDARI Nomor 61/Pdt/2013/PT. SULTRA Tanggal 10 Desember 2013 — - PENGGUGAT / PEMBANDING : Drs. H. REKSON S. LIMBA, M.sI
- TERGUGAT / TERBANDING : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA Cq. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KAB. BOMBANA
101 — 43
101 — 43
berbatasan dengan tanah kintalAkhmad Nompa (dahulu) dengan tanah kintalZainuddin;Sebelah Selatan dengan Jalan Banteng (dahulu)dengan Jalan Reteno;Sebelah Barat dengan Jalan Ahmad Yani (dahulu)dengan Jalan Raya;Adalah tanah milik Penggugat yang diperolehsecara mewaris dari Nure (ayahnya) selakupemilik tanah asal;3.Menyatakan Tergugat I/Terbanding melakukanperbuatan melawan hukum melanggar pasal 2 UUNo.51 PRP Tahun 1960 karena secara faktualmemakai tanah tanpa ijin dari yang berhakserta menerbitkan Akta Wakaf
Register : 28-01-2022 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tjs Tanggal 4 Februari 2022 — Pemohon:
RIF'AT
67 — 41
RIF'AT
67 — 41
Bahwa permohonan pengangkatan kembali pengurus Yayasan ALISHLAHKALTARA, diajukan Pemohon untuk melaksanakan Rapat PengangkatanPembina dan Pengawas Yayasan ALISHLAH KALTARA, melakukanPerubahan Anggaran Dasar Yayasan ALISHLAH KALTARA, membuat AktaIkrar Wakaf atas tanah Sekolah Dasar Islam Tepadu dan demikeberlangsungan pendidikan anakanak Seklolah Dasar Islam Terpadu;15.
Register : 20-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PA MAKASSAR Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mks Tanggal 7 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
20 — 19
20 — 19
Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXX bekerja sebagaitukang jahit di ParePare dan memiliki beberapa harta wakaf di Makkahdan Taif;5.Bahwa maksud permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untukmengurusi tanahtanah Pewaris yang ada di Makkah dan Taif;6.Bahwa berdasarkan alasanalasan atau dalildalil sebagaimanadiuraikan di atas, maka para Pemohon, memohon kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Makassar, c.q Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili permohonan ini, agar menjatuhnkan Penetapan yang
Register : 10-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Dum Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 6
34 — 6
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 01-06-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0233/Pdt.P/2015/PA.Tgrs Tanggal 13 Juli 2015 — Pemohon melawan Termohon
13 — 11
13 — 11
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA LUMAJANG Nomor 2015/Pdt.G/2016/PA.Lmj Tanggal 21 Februari 2017 — PELAWAN MELAWAN TERLAWAN
91 — 21
91 — 21
Bahwa sebagaimana ketentuan Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan keduaUndangundang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka telahdiberlakukan azas Personalitas ke Islaman sehingga tidak ada lagi pilihan Hukum(choice of law) bagi perkara yang didalamnya terdapat sengketa Waris, Wasiat,Hibah, Wakaf, Ekonomi Syariah bagi peluang untuk tunduk pada hukum apa, Jaditelah jelas dan terang tentang kewenangan Absolut Pengadilan Agama