Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2012 — Upload : 10-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1653 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Oktober 2012 — ABDUL AZIS, SH
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KHUMAIDIdi sebuah pengajian rutin di Pendopo Kabupaten Pasuruan padatahun 2007, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi M.KHUMAIDI untuk masuk dalam kepengurusan Partai KedaulatanNasional Umat (PKNU), ajakan Terdakwa tersebut kemudiandisanggupi oleh saksi M. KHUMAIDI yang selanjutnya menjadi KetuaMajelis Syuro PKNU wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan,dan sejak saat itu Terdakwa dan saksi M.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 204/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 12 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat II : RIZAL BASIR Diwakili Oleh : WIJAYANTI KUSUMANINGRUM
Terbanding/Penggugat : TRI SETYO WALUYO Diwakili Oleh : DR ALEX CANDRA SH, SE,MH BIN LIM HAO KIE
Turut Terbanding/Tergugat I : SAMSUL MA'ARIF
97 — 49
  • Yahya Harahap, bahwa tindakan yangbertentangan dengan prinsip partai kontrak (contract party) yang digariskandalam Pasal 1340 KUHPerdata, maka pihak ketiga yang dirugikan dapatmengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagaiTergugat keliru. (M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-09-2016 — Upload : 29-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1806 K/Pdt/2016
Tanggal 29 September 2016 — WALIKOTA KOTA TANGERANG, cq. CAMAT BATU CEPER, cq. KEPALA KELURAHAN BATU CEPER VS Drs. GILBERT HALASAN MANULLANG, DKK
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1806 K/Pdt/2016atau keinginan pemerintah atau partai politik atau kelompok penekanlainnya;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-07-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Juli 2014 — H. UNGI RAYEP AAP, S.H melawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 453 K/Pdt/2013(1,7)Pemerintah wajiob bertanggung jawab menghormati, melindungi,menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalamUndangUndang ini, peraturan perundangundangan yang lain, danhukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima olehNegara Republik Indonesia;Pasal 74:Tidak satu ketentuan dalam UndangUndang ini boleh diartikan bahwaPemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkanmengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia ataukebebasan dasar
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus Pemilu
Register : 05-07-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot
Tanggal 16 Juli 2018 — - Drs.SUYADI M.M. bin KHALIMI
143 — 53
  • Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/ataupengurus partai politik.Menimbang, bahwa larangan bagi PNS untuk memberi dukungan ataubersikap netral dalam Pemilu termasuk Pilkada tersebut diatur dalam UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat(4) sebagai berikut:1. Dalam kampanye dilarang melibatkan:a. Hakim pada semua peradilan;b. Pejabat BUMN/BUMD;c.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 18-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 87/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 7 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Nyonya IRA IRDANA, SH
Terbanding/Tergugat I : JONNA TANHANKARA
Terbanding/Tergugat II : ANG SOEY LIAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
92 — 44
  • Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkan Turut Tergugatsebagai pihak dalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu. perjanjian hanya berlaku antara pihapihak yangmembuatnyaSelengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 28-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 39/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat:
1.ANTO, SE
2.ANDI HIRFAN
3.INDRAWATI, S.Pd
4.WA RUDIA
5.MASRUDIN
6.MALIONO
Tergugat:
KEPALA DESA PATUNO
188 — 98
  • Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai politik;Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1647 K/PID.SUS/2014
Tanggal 12 Nopember 2014 — ASMADINATA, S.H., M.Hum.
102 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor: B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel
    ,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor: B110/GOLKARIIII/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel
    No. 1647 K/Pid.Sus/2014selaku Ketua dan lIdrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor:B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung Rl yang diterima
    ,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor:B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-10-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 877Pid.Sus B2011PN.PBR.
Tanggal 2 Desember 2013 — Siska Nurmelia Binti Ramli als.Sicis
27 — 5
  • Alias Idup Bin Asmaran, di depan persidangandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2010, ketika Saksi sedangberada di Rumah Sakit Pembalah Batung Amuntai, Saksi dihubungimelalui handphone oleh sdr.Kuni, yang memerlukan shabushabusebanyak dua paket;e Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa Muhamad Yamani aliasRambo, di tempat mangkalnya yaitu dikantor PDIP di Amuntai, yangmana sebelumnya Saksi sudah kenal Terdakwa Rambo karena samasama aktif di Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BORNEO TRIBUNE PRESS vs. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
195 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YKtanggal 16 Juni 2010 dengan Objek Gugatan Surat Para TergugatNomor: $3299/PW.12/5/2009tanggal 6 Oktober 2009 tentangPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPCPartai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 ;b.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 08-04-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 34/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
Ir. YAKOBUS BULU, MMA
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
161 — 58
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 04-04-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 13/G/2014/PTUN.JBI.
Tanggal 25 September 2014 — SUPARIYAH vs. BUPATI BUNGO
152 — 77
  • Menjadi pengurus partai politik ;b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembagakemasyarakatan 7= 270 202 ono een nnn enn eeMerangkap jabatan sebagai anggota DPRD $;d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah ; e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ; f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-04-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 PK/Pdt/2008
Tanggal 23 April 2010 — BOB ADOLF TANGKUMAN vs TOMMY LANTANG
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghilangkan jejak setelahadanya pengusutan dari pihak Kepolisian Polresta Manado,pada bulan Maret 1992.Dalam upaya Penggugat untuk menjajaki dan mencari buktiperbuatan yang tidak manusiawi tersebut, Penggugatsecara kebetulan mendapat informasi, bahwa TurutTergugat 1 Wellem Marthen Wuwungan tersebut,sesungguhnya bukan Pegawai lagi karena sudah dibebastugaskan karena ternyata mempunyai' indikasi terlibatPartai terlarang G30 SPKI.Dan dengan informasi tersebut, mengingkatkan Penggugatatas praktek perbuatan Partai
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 27-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat:
ZAKARIA, S.P.d
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
124 — 86
  • Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Halaman 18 dari 31 HalamanPutusan Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.BNAb. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik atau;d. dihukum penjara berdasarkan Putusan
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-08-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 79/PID. B/2013/PN. SKW
Tanggal 14 Agustus 2013 — MUL'AM HUSAIRI Bin H. WALID
70 — 29
  • Terdakwamelakukan perbuatan tersebut tetapi disebabkan oleh masalah biayaUp grade mobil Jeep CJ 7 milik Terdakwa yang dijanjikan akandibayar oleh Awang Ishak, namun sampai sekarang belum dibayarnyakepada bengkel Asia Motor;Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) hari berusaha untuk menemuiAwang Ishak, tetapi tidak pernah bertemu dan Terdakwa merasabenci dengan Awang Ishak karena dia juga suka mengadu orang,termasuk Tim suksesnya juga diadu ;Bahwa Terdakwa sudah pernah minta bantuan penyelesaian melaluiorang partai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-07-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 September 2018 — Drs.PAULUS SAMUEL PUTTI LEIHALAT CS >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENDAGRI
58 — 31
  • Bahwa ketika Penggugat bersama Tergugat Ill dan Tergugat IV sebagaipaket pasangan calon berikut pasangan calon lainnya mendaftarkan dirisebagai pasangan calon pada Kantor Tergugat Il, semua persyaratan calondan persyaratan pencalonan telah diserahkan oleh masingmasingpasangan calon bersama partai politik pengusung dan tim sukses untukdiverifikasi kelengkapan administrasi pasangan calon sesuai denganpersyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang Pilkada dan PeraturanKPU dan KPU Kabupaten/Tergugat Il
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 22-06-2009 — Putus : 12-11-2009 — Upload : 06-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2009 — Muhammad Taufiq, SH., MH;Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
81 — 61
  • Sekretaris KomisiPemilihan Umum Kabupaten JombangBahwa Penggugat selama menjabat sebagai Pj.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombangselalu aktif menjalankan tugas tugasnya dan tidakpernah mendapat komplain dari warga masyarakatmaupun partai politik, selain itu) Penggugat jugatidak pernah tersangkut masalah pelanggaran etikHalaman 9 dari 79 halaman Putusan Pkr No.104/G/2009/PTUN JKT10.kepegawaian maupun kasus pidana dan / atau perdataBahwa keputusan Tergugat tersebut telah merugikanPenggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H
471 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas namaPROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.
    (Ketua Mahkamah Partai);a. 1 (satu) buah amplop putin merk Anchor Envelopes yangbertuliskan ibu Evie USD900,00 Rp (USD 40);b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas namaOC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time19:25 WIB tanggal 01 Julidengan Nomor Seat 8H;c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates& Legal Consultants atas nama ARYANI NOVITASARI, S.E.;1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THRmelalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015
    KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof.Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.
    KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof.Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Partai);122.a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang123.124.125.126.127.bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp.
    KALIGIS;1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas namaPROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 — WALIKOTA SUNGAI PENUH VS EPENDI;
393 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menjadi pengurus partai politikHalaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2017h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainyang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 09-06-2016 — Putus : 13-09-2013 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 48/Pdt.Plw/2013/PN.Ska
Tanggal 13 September 2013 — Ny. R.R. SRI HARYATI HADI SOEGONDO, Dkk vs GEREJA KRISTEN JAWA MARGOYUDAN ATAU PASAMUAN KRISTEN JAWI MARGOYUDAN (PASAMUAN PENGUTUS KLASIS SURAKARTA) DI SURAKARTA
142 — 37
  • Lebih lanjut M.Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Penerbit Sinar Grafika halaman 487, mengemukakan : bertitik tolakdari ketentuan Pasal 132 ayat (1) ke3 HIR, pada prinsipnya UndangUndangmelarang Terlawan mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap gugatanperlawanan baik hal itu dalam bentuk perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)atau perlawanan pihak partai (Party Verzet) karena dianggap bertentangandengan ketertiban beracara, sebab penyelesaian sengketa perlawanan terhadapeksekusi menuntut