Ditemukan 13708 data
59 — 40
9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti
232 — 9
Pti
75 — 0
Pti
38 — 7
Pti
53 — 32
Bagian Promosi/Pemasaran Daerah Sumatera BagianUtara belum melunasi angsuran/cicilan Kredit Bendahara (KB) kepadaPenggugat ;Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 144/PDT/2016/PTMDN Halaman 3 dari 12 halaman6.7.8.2.Bahwa dengan demikian TergugatTergugat bertanggung jawab atas resikokemacetan pembayaran angsuran/cicilan Kredit Bendahara (KB) dari paraPegawai/Karyawan PTI. KIMIA FARMA (Persero) Tbk.
143 — 36
Dt.G/2019/PA.AGM1.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah padatanggal 03 April 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimanatercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/02/IV/2010 tertanggal 03April 2010, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkanTermohon berstatus perawan;2.Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempattinggal di perumahan PTI (Tempat Pelelangan Ikan) di JI.
49 — 4
hukum, akan tetapi tidak adamaksud untuk menghindar dari undangundang, tetapi ada keyakinan dimasyarakat, suatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syaratsyarat danrukunrukunya menurut hukum syara, maka pernikahan tersebut telah sah,meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukumsebagai yang termaktub dalam Kitab lanatut Tholibin Juz Il halaman 254 danKitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :Col gad Cpe Ade g pti
151 — 22
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae pg thlag cig ga Ce 4b g pti 4g Ada S$ 55) pal le eR ge M'sArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil;b.
74 — 54
Apabila tidak dapat dibagidalam bentuk barang, maka barang tersebut dijual bersamayang hasilnya dibagi 50% untuk Penggugat dan 50% untukTOPQUGEE mn wren mn ri te i se oe.Bahwa perlu. diketahui, sebelum penjagaan dan penghadanganoleh petugas keamanan di pintu gerbang yang melarang semuapersonil masuk kantor CV.TISTO , Tergugat dengan sejumlahusaha Licik nya telah mengumpulkan personil CV.TISTO ,12.13.10menawarkan untuk bergabung dengan PTI.
15 — 9
Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul figh berikutini:tlabl le le pti Julai 19Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakankemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum,serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
13 — 1
manapun yang keberatan dan atau menggugatperkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il belum pernah mendapatkan buku nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan TNJG RJ, Kabupaten LampungUtara.Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalambeberapa kitab yang diambil alin menjadi pendapat Hakim dalam pertimbanganini, sebagaimana berikut:Hal 10 dari hal 13 Penetapan Nomor XXXX/Padt.P/2017/PA.KtbmKitab /anah al Thalibin, Juz NV, halaman 254:Sg SE Op Wldig only gai ce Ab pti
9 — 12
Wahbah azZuhaili dalam kitab alFighul Islamiyyu waAdillatuhu, Juz Vil, Halaman 447 sebagai berikut :y Aple Gleall tag che gleal) gruel) ads: des yY) Gualdal dai lasHale GUS) gl garg, Ly glass I pal GUS al, Cua g jlaay ded GS) 1 gusacy Lub pti al, pul) yi 9) AS i oh Ceti Jed cle Ciall od 9 : LaudJe yal) J gum sic Jali J quam 4Imam empat madzhab berpendapat bahwa talak yang digantungkan(kepada sesuatu) teriadi manakala sesuatu itu terwujud, baik berbentukperbuatan salah seorang dari suami isteri atau
71 — 19
PEMOQHONPengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati danPenetapan Panitera Pengadilan Negeri Pati Nomor 9/Pen.Pdt.P/2014/PN.Pti tanggal27 Pebruari 2014, tentang penunjukan Hakim tunggal dan tentang penunjukan Paniterapengganti untuk menyidangkan perkara nomor 9/Pdt.P/2014/PN.Pti dan penetapanHakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 9/Pen.Pdt.P/2014/PN.Pti Pti tanggal 27 Pebruari2014 tentang penetapan hari sidang ;Setelah membaca dan mempelajari permohonan pemohon
20 — 13
2 ayat 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebutmempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempatpara Pemohon berdomisili saat ini;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan doktrin hukumsebagai mana termaktub dalam dan lanatut Tholibin juz Il halaman 254 danKitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :J sie CBIBLE 5 Calg gat Cpe Akay pti
13 — 1
pula, dapatdiketahui bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi olehPemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatanpernikahan;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan danmengambil alin pendapat pakar hukum Islam dalam kitab /'anatut Tholibin V : 254,yaitu :gm 4 Cys Akay pti
19 — 3
Bahwa alasan dan tujuaan Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpengesahan perkawinan tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhinorma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab fanatut Tholibin Juz Mhalaman 254 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimyang berbunyi sebagai berikut :SIE GLE 5 col g gai cee Abe g pti g Aare SB) pal gle CLS oo Gall UdArtinya : Pengakuan perkawnan dengan seseorang perempuan harus dapatmenyebutkan
12 — 1
perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalamkeadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintaiagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabigq dalam Kitab FigihSunnah Juz llhalaman 248 ;ookSLY olsyl lS 5 xg ah alfcl 3 dts 5 3ll din , scolall ed lala Cut Mil sausdali, Lal Lag pe eh yc pslall ya g Loglial py 5 pti
15 — 7
Panatut Thalibin juz 4 halaman 253254 berbunyi:Sac garlii gic y sai yodbey pti gAinnro $38) pal gle clSirc seal ayArtinya: Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuanharus menerangkan shahnya nikah~ dan syaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi.2.
12 — 6
;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinanuntuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dansebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fighiyahyang diambil alin menjadi pendapat Majelis menyatakan:wie Sle gle pti awtiali 50Artinya: Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraihmanfaat.
255 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wismakarya Prasetya dalam jawabantanggal 22 Maret tersebut di atas, dalildalil mana telah puladipertimbangkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakartadalam Putusan PKPU dimaksud;.Bahwa apalagi Pelawan bukan merupakan pihak dalam perjanjianPolysindo to WKP Loan Agreement dimaksud, sehingga Pelawanjelas tidak memiliki hak untuk menarik kembali atau membatalkanperjanjian Polysindo to WKP Loan Agreement yang dibuat antaraTerlawan dengan PTI.
Bahwa ternyata Perlawanan yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkaraa quo terbukti tidak berkaitan dengan harta pailit, tetapi mengenai ada atautidak adanya utang PTI.
Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) telahmengakui Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut didalam LaporanKeuanganLaporan Keuangannya, PTI.