Ditemukan 13358 data
86 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarana Emaesa Jaya Abadidengan Sudirman, Kuasa KSU Alam Pandan Jaya ;Bahwa karenanya yang bertanggung jawab untuk mengadakan1000 (seribu) batang kayu log kepada PTI. Medco E & PSembakung beserta dokumen dokumen berupa SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Daftar HasilHutan (DHH), Dana Reboisasi (DR), dan Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) adalah WHaedurin HS, penerima kuasaAbdul Hamid Bin M. Ali, Direktur PT.
PT SaranaEmaesa Jaya Abadi melakukan penyerahan 1000 (seribu)batang kayu log kepada Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk kepentingan PT Medco E & P Sembakung, namundari fakta fakta hukum di persidangan tidak terbuktiadanya pembayaran harga atas pengadaan 1000 (seribu)batang kayu log oleh PT Medco E & P Sembakung kepadaPT Sarana Emaesa Jaya Abadi, Mahkamah Agung pun dalamputusannya juga tidak memberikan pertimbangan hukummengenai adanya pembayaran harga kayu tersebut ;Bahwa namun demikian, andaikata PTI
182 — 116
Bahwa, perlu diketahui, bahwa objek sengketa antara TERLAWAN PENYITAdengan TERLAWAN TERSIIA , Il, Ill dan MN di Pengadilan Negeri JakartaBarat adalah pembatalan jual beli saham PTI. Mecosin Indonesia yangdilakukan TERLAWAN TERSIIA , Il, 111 dan IV dengan Ny.
berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dilihat mengenaikedudukan Pihak Ketiga diatas yang memintakan sita jaminan adalahsebagai debitur atau yang terkait hutang piutang dengan debitur (Tersita)yang mana obyek tanahnya sedang dijadikan jaminan pada kreditur lainpemegang Hak Tanggungan atas hutang piutang dengan debitur tersebut;Bahwa, dalam perkara a quo TERLAWAN PENYITA meletakkan sitajaminan pada obyek tanah dan bangunan dalam perkara No. 555mengenai proses pembagian hak waris atas saham PTI
85 — 42
Victory International Future diRenon dan saksi ketemu dengan mereka Para Terdakwa;Bahwa PT Victory International Future di Renon keadaan kantornyabanyak orang dan Para Terdakwa ada, mereka duduk di salah saturuangan;Bahwa di kantor PT Victory International Future katanya Terdakwa kedudukan sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa Il sebagai Bendaharadan Marketing;Bahwa adiknya Terdakwa Il juga kerja di Perusahaan PTI VictoryInternational Future dibidang marketing;Bahwa saksi tidak tahu PT Victory International
33 — 8
selainpotongan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama antara Perusahaandan Serikat Pekerja, dimana dana ini akan dipergunakan untuk biaya hidupdan pendidikan anak, yang rincian penghasilan yang akan diberikan olehTergugat adalah antara lain: Gaji, tunjangan transportasi, tunjanganHal. 2 dari 38 hal.Put.No 0884/Pdt.G/2019/PA BksMobilitas, tunjangan Hari Raya, Insientive, cuti tahunan, cuti besar, bonustahnan & PMS, binus akhir tahun, binus awal tahun, gaji ke 13 dan programtabungan investasi (PTI
sebelum dipotong pinjaman dan potonganlainnya, selain potongan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama antaraPerusahaan dan Serikat Pekerja, dimana dana ini akan dipergunakan untukbiaya hidup dan pendidikan anak, yang rincian penghasilan yang akandiberikan oleh Tergugat adalah antara lain: Gaji, tunjangan transportasi,tunjangan Mobilitas, tunjangan Hari Raya, Insientive, cuti tahunan, cutbesar, bonus tahnan & PMS, binus akhir tahun, binus awal tahun, gaji ke 13dan program tabungan investasi (PTI
15 — 6
marriage) dantidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satuikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkanbesar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilanmengambil sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari padamengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah figh yang untukselanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :chek Cle le pti
8 — 6
mereka tetap dipaksa hidup dalam satuikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkanbesar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilanmengambil sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari padaHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Bjbmengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah figh yang untukselanjutnya diambil alin menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :cheb Cle le pti
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.25203/PP/M.1I/25/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang amarnyamemutuskan mengabulkan selurunnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP300/PJ.07/2008 tanggal 28 Juli 2008 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat(2) Tahun Pajak 2005 Nomor 00023/240/05/077/07 tanggal 22 Juni2007, atas nama: PTI.
111 — 36
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Se gp thlig yg Ce 4b g pti g Adana S$ 35) pal lech, 6 gel dsArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, haruS menyebutkan sahnya perkawinan dan syaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;b.
6 — 0
perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalamkeadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapjera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz llhalaman 248 ;allay ely glS.5 ae col ficl i diag Gil diy pall oll lal goo Cui lal ,4iil asl, Lai Login Blue yl yc etslil pac g Leglial pyro pti
60 — 14
tersebut saksi meminta kepadapara Terdakwa untuk mengirimkan invoice atas tiket yang saksi beli namunoleh terdakwa tidak dikirimkan dan kota BBM saksi dihapus;Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2015 saksi menanyakan keTraveloka melalui telohone dan datang ke kantornya yang berada didaerah Slipi dan saksi mendapat jawaban bahwapihak Traveloka tidakpernah menawarkan tiket pesawat melalui BBM, Nomor Rekening yangdigunakan oleh pihak Traveloka bukan nomor rekening pribadi melainkanrekening atas nama PTI
51 — 21
,Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapatdan mengambil alin pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalamKitab Figih Sunnah (Beirut, Daar alFikr, 1983), Juz Il, halaman 249 yangberbunyi:Gi gl 5 985 gltial Gi soitall alps Aaa Gabi Y Ly le 5 5N slot 4a 3) SealsSRe 9 jotal Gd WN AG Leal pti (galls Ms 5 ail atid Ge Gillsgh CMe yeArtinya: Jika ister menggugat cerai dengan alasan suamimemberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istrisudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengansuami
8 — 4
siapa sajayang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkandengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepadaisterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharatkepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabigq dalam Kitab Fiqhuas Sunnah, Juz , halaman 249 :Lage ys 5 pti
13 — 1
denganPemohon II (PEMOHON Il) hingga saat ini belum putus, oleh karenanya makapernikahan tersebut dapat dimintakan itsbat nikah oleh yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalamKitab /aanatuth Thaalibiin halaman 254:CHwL oS g Alb g pti g AineArtinya, Dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorangperempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan(terpenuhi) syaratsyaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orangsaksi,dan dalam kitab Tuhfah Juz
7 — 1
Putusan No.1537/Pdt.G/2020/PA.SrgMenimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihkaidah figih yang artinya "Menghindari kerusakan didahulukan darimenimbulkan kemaslahatan" dan "Menghindari kerusakan didahulukan darimenimbulkan kemaslahatan";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukumsebagai yang termaktub dalam Kitab lanatut Tholibin Juz Il halaman 254 danKitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :Coho gad Cys Ade g pti g deine S23 5) yal i= cl 5s gall wesJae
50 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PTI. PANNMULTI FINANCE),sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidakdapat meminta Sertifikat Asuransi P & 1 tersebut padaPT.
9 — 1
Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebihbaik bagi Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yangdemikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri denganperceraian agar masingmasing pihak dapat dengan leluasa menentukan masadepannya sendiri;Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuai denganmaksud dalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat AlBagarah ayat 227yang berbunyi sebagai berikut :pti
59 — 19
Bima Multi Finance pada bulan Maret 2008 secarakredit dengan cicilan perbulan sebesar Rp.5.531.000, (lima juta lima ratus tiga puluh= saturibu) rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, makaBPKB asli kendaraan dipegang pihak leasing PTI. BimaMulti Finance selama cicilan kendaraan belum lunas.
11 — 1
poe CO SHD Ape pti Faqy Eye CF 2pore OR eed 8 ETD cee fey COS y rg oO EC COD ROBe PSEIC RCE ER RE) SFO coreg ipstoe COS OTe aye ayueyeyeAusw Bue luli eveyiad snjnwewwejep WiyeH Sisley uebiequuiyed ipefuew ye jiqueip Bued bejeyyy uty !
6 — 6
menjaminnafkahnya.Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salahsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebutdihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapatahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1,2 as ) aL pti
9 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon/Tergugat asaladalah bahwa Judex factie telah salah menerapkan hukumyang dalam pertimbangannya tentang EksepsiPemohon/Tergugat asal menyatakan bahwa seharusnyaTergugat asal/Pemohon membuktikan dengan Akte Pendirian.Bagaimana mungkin Pemohon/Tergugat asal dapatmembuktikan dengan AKTE PENDIRIAN; sebab Bentuk UsahaPemohon/Tergugat asal tidak diwajibkan oleh WHukum atauUU, untuk membuat Akta Pendirian sebagaimana yangdiwajibkan dalam bentuk Usaha Perseroan Terbatas (PT).Lain halnya dengan bentuk PTI