Berita Acara Penimbangan No.076/274/UPT.PSMBA oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu BarangPemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang ditimbang oleh CancerSimangunsong, S.Si terhadap 3 (buah) plastik berisi kristal bening yangdiduga sabu, hasil penimbangannya masingmasing berat brotto A 1013,94(satu nol satu tiga koma sembilan empat) gram, B 1046,39 (satu nol empatenam koma tiga sembilan) gram, C 1055,66 (satu nol lima lima koma enamenam) gram2.

orang yang tidakTerdakwa kenal di Pontianak, Terdakwa dan Saksi Lili Fitriana mendapatHalaman 19 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Sagtambahan upah sebesar RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) yang akanditransfer Paman Alias Bes Alias Bos ke rekening Saksi Lili Fitriana; Bahwa benar terhadap barang bukti sebanyak 3 (bungkus) serbukkristal berwarna putin diduga Shabu telah dilakukan penimbanganberdasarkan berita acara penimbangan No.076/274/UPT.PSMBA oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan UPT

diterima oleh orang yang tidak Terdakwa kenal di Pontianak,Terdakwa dan Lili Fitriana mendapat tambahan upah sebesar RM 5.000 (limaribu ringgit Malaysia) yang akan ditransfer Paman Alias Bes Alias Bos kerekening Saksi Lili Fitriana;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwaterhadap barang bukti sebanyak 3 (bungkus) serbuk kristal berwarna putihdiduga Shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acarapenimbangan No.076/274/UPT.PSMBA oleh Dinas Perindustrian danPerdagangan UPT

J/X/2012/UPT/Lab.UjiNarkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditandatangani olehRieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST,masingmasing selaku pemeriksa telah selesai melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.O1.a berisikanKristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram.2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.b berisikanKristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram.Hal. 7 dari 27 hal. Put.

/X/2012/UPT/Lab.UjiNarkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditandatangani olehRieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST,masingmasing selaku pemeriksa telah selesai melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.a berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7679 gram.2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.b berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7970 gram.3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02.a berisikan

J/X/2012/UPT/Lab.UjiNarkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh20Rieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST,masingmasing selaku pemeriksa telah selesai melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.a berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7679 gram.2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.b berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7970 gram.3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02.a

Pasal 1, angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Aljr, IzinPengusahaan Air Permukaan adalah izin untuk memperoleh dan/ataumengambil Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha; Bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Alr, IzinPengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelah memperolehrekomendasi teknis dari UPT

Sehingga setiap orangyang tidak memiliki izin menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhanusaha dapat dikategorikan melanggar pasal 49 ayat (2) Undang UndangNomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Arr; Bahwa izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelahmemperoleh rekomendasi teknis dari UPT/Dinas yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah, kalaudalam hal ini di Bali memang seharusnya diajukan kepada

Kemudian didalam Pasal 34Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dpsayat (1) menyatakan Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelahmemperoleh rekomendasi teknis dari UPT/Dinas yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang Air Tanah;Menimbang, bahwa ahli menerangkan persyaratan yang harus dilengkapioleh pengusaha agar bisa mendapatkan Izin Pengusahaan Air Tanah tergantungdari jenis izin yang dimohon

A.S,Hut.MP bin Daniel D.Djinu, dibawah janji yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan denganadanya surat permintaan dari Polres Barsel tentang permohonan bantuanketerangan ahli bidang kehutanan dan Ahli mempunyai surat perintah tugasdari Kepala UPT KPHP Barito Hilir untuk memberikan keterangan abhli dibidang kehutanan ;Bahwa jabatan Ahli adalah Kepala UPT KPHP Barito Hilir sejak bulan Juni2017 sampai dengan sekarang tugas Ahli melaksanakan

Ahli Kaspul Anwar, SE bin Abdul Rahman, dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya suratpermintaan dari Polres Barsel tentang permohonan bantuan keterangan ahlibidang kehutanan ;Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutanproduksi Barito Hilir dengan jabatan sebagai penelaah data pengedaliankerusakan hutan dan pengamanan hutan sejak Juni 2017 sampai sekarangdan salah satu tugasnya melaksanakan

Puskesmas Model NonRawat Inap 2 (dua) unit, Biaya Service Kendaraan Dinas RodaEmpat BBM (Bahan Bakar Minyak) 23 (dua puluh tiga) unitPuskesmas sebesar Rp81.642.000,00 (delapan puluh satujuta enam ratus empat puluh dua juta) ;e Anggaran Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening2.10.1003 2.4.11. 04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak32 (tiga puluh dua) unit, Puskesmas Model 3 (tiga) unitsebesar Rp5.055.500,00 (lima juta lima puluh lima ribu limaratus) ;Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Anggaran UPT

2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesarRp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratusdua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) danberdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu,KabagKeuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang(SPMU) Nomor : 862/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 sebesarRp821. 825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapanratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;Bahwa dengan dicairkannya Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT

Nazmil Fuad Harahap, M.Kes selaku PNS berdasarkan SK Nomor 2215/B.PERS/51/PNS/1988 tanggal 25 Januari 1988 NIP.140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati LabuhanbatuNomor 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004, baik bertindak sendirisendirimaupun bersama Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK

;30.Surat Keputusan Bupati Nomor 903/25/Keu/2004 tanggal 08 Maret 200431keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja AparatusDaerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan TA. 2004 sebesarRp146.750.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluhridu limaratus enam puluh rupiah) ;.

Uang kas APBD TA 2004 khusus UPT yang diambil atau dicairkanTerdakwa, tanpa didukung dengan bukti surat, atau yang tidak bisadipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku, adalah sebesar Rp337.775.000,00 (tiga ratus tiga puluhtujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan uang yangtidak bisa dipertanggung jawabkan Daniel Hamonangan berdasarkanmemo yang sebesar Rp609. 740.000,00 (enam ratus sembilan juta tujuhratus empat puluh ribu rupiah).

SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..

Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.. Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..

SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan = JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.

Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Khoiril Lukman, Nomor:440/0091/100.02.20, tanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Bidanyang menolong pada UPT Puskesmas Trauma Center Loa Janan Ilir,bermeterai cukup dan sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tandabukti P.2;3. Fotokopi Kartu.

;wonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

(Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan

Arsyad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaantani, bertempat tinggal di UPT Tanjung Buka SP RT.103 RW.030,Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, KabupatenBulungan: bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Lerang Lian danPemohon II bernama Rohana, karena bertetangga dengan Pemohon ; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri; bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Pebruari2014 dan saksi hadir saat pernikahan dilangsungkan; bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II

PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

tanggal (P.3) Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan jugatelah menghadirkan saksi keluarga /orang dekat bernama1.SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,pendidikan S.1, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU,bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikutBahwa, hubungan saksi sebagai orang dekat Pemohon;Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Pemohondengan Termohon menikah tetapi tahu kalau Pemohondengan Termohon suami isteri;Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon denganTermohon tinggal di UPT

Instansi pelaksana untuk dicatat pada register aktakelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa benar Pemohon merupakan anak dari Ayah nama Anton Setiawandengan ibu nama Bettyannalia sesuai dengan keterangan saksi saksi danpemohon serta bukti Surat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 9 tahun2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahirandisebutkan Instansi Pelaksana atau UPT

dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikanpelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip prinsip pelayananpendaftaran

permohonan Pemohon pada pokoknyamempunyai maksud dan tujuan untuk diizinkan melakukan perbaikan nama ayahdalam akta kelahiran anak pertama Pemohon EKA MARGARETA PUTRI yangsemula dalam akta kelahiran nama ayah tertulis ZAENAL ARIFIN menjadi ZAINALABIDIN;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Pemberian Ijin Cerai Nomor: 050/07/I/Tu. tanggal 24 Januari 2011,yang dikeluarkan oleh Kepala UPT BP3KKP Jalancagak Kabupaten Subang(P.3) ; ++ 222522 225 Menimbang, bahwa selain surat bukti Penggugat telah pulamengajukan saksisaksi, masingmasing bernama:1.

dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Ketua Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan:Sutaryo, A.Pi Kepala UPT PPI Kalianda:3. Sekretaris Slamet Nomorvianto,S.Pi,M.Si. 1.UPT PPI Kalianda:4. Anggota a.Hi.Hendra Yudistirab.Firmansyah,A.Md2.Syahbandar:a.Panutb.Harmon3.Polairud:a.Briptu Agus Riadi4.Marinir:a.Serma Bambangb.Kopka Handoko5.HNSI:a.Syarifudin Saleh 5.

Dimanakemudian dikeluarkan dan/atau diterbitkan Surat Keputusan(SK) PengurusKoperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan Nomor26/KPTS/KOP/MD/KLD/V/2012 tentang Pemberhentian Manager danKaryawan TPI sebagai Penyelenggara Pelelangan Ikan PPI KaliandaKabupaten Lampung Selatan tertanggal 16 Mei 2012;33.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 Kepala UPT Dinas Kelautandan Perikanan Lampung Selatan, Sdr.Syaiful Bahri, SE telah kelirumencermati Surat Keputusan Shobri.CS Nomor 26/KPTS/KOP/MD/KLD/V

Plurium Litis Consortium;Bahwa pihak yang bertindak sebagai Tergugat atau pihak yangditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap ataukekurangan pihak yaitu masih ada pihak yang seharusnya ditariksebagai pihak Tergugat;Bahwa menurut Penggugat pada poin nomor 33 surat gugatannya,Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan bernamaSyaiful Bahri, SE telah memberikan kesempatan penyelenggaraan lelangkepada Shobri.

CS sehingga Penggugat dirugikan secara materiil;Bahwa oleh karena Kepala UPT Dinas Kelautan dan PerikananLampung Selatan bernama Syaiful Bahri, SE telah merugikan pihakPenggugat maka Penggugat seharusnya menempatkan Kepala UPTtersebut diatas sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara ini;E.

Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 413.F/VI/2010/UPT LAB UJINARKOBA tanggal 28 Juni tahun 2010, dalam kesimpulannya menyebutkanbahwa :Barang bukti daun kering tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THCdan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 8 dan 9 lampiran UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang