PAW Periode 2018 2021, (Para Penggugat) tertanggai 22 Januari2019 bertempat di Gedung PPLP PT PGRI Banyuwangi, yang jugadihadiri dan disaksikan oleh Pengurus' Harian PGRIJawa Timur ( Para Tergugat), berdasarkan pertimbangan hukumdan organisasi telah sepakat dan menyatakan dengan sebenamyabahwa :Anggota, pengurus dan pengawas PPLP PT PGRI Banyuwang!PAW periode 20182021, (Para Penggugat) sepakat untukberdamai dengan pengurus PPLP PT PGRI Banyuwangi periode2011 2016 (Para Turut Tergugat).1.

Penyelesaian Masalah PPLP PT PGRI Banyuwangidiserahkan kepada Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur,BPLP PGRI dan PB PGRI, oleh karena itu kami segenapHalaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Byw1.4.anggota, pengurus dan pengawas PPLP PT PGRIBanyuwangi PAW periode 20182021 (Para Penggugat)memberikan Kuasa sepenuhnya kepada Drs. ICHWANSUMADI MM, (Tergugat I), seiaku Ketua PGRI Provinsi JawaTimur.2.

Proses penyatuan Pengurus dan Pengawas PPLP PT PGRIBanyuwangi 2011 2016 (Para Turut Tergugat) dengan PPLPPT PGRI Banyuwangi PAW 20182021 (Para Penggugat)dilaksanakan secara Proporsional, Proseduraldan Konstitusional berdasarkan Peraturan Organisasi PGRI;3.

Bahwa bukti P14 adalah berupafoto copy Surat Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia(PGRI) Provinsi Jawa Timur Nomor 003/SK/Prov/XXI/2014 tanggal 05Februari 2014 yang menerangkan tentang Pemberhentian Pengurus DanPengawas PPLPPT PGRI Banyuwangi Masa Bakti 20112016 DanPengangkatan Pengurus Dan Pengurus PPLPPT PGRI BanyuwangiPengganti Antar Waktu (PAW)Masa bakti 20142016.

anggota, pengurus dan pengawas PPLP PT PGRIBanyuwangi PAW periode 20182021 antara lain, Drs.

;Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihal PelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 927/IV/Tahun 2013yang telah disahkan sesuai aslinya ;Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada BupatiLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomot 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto

;Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihal PelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 927/IV/Tahun 2013 yangtelah disahkan sesuai aslinya ;Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada Bupati LuwuTimur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomot 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten LuwuTimur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto

Nomor 95 K/PID.SUS/2017> Termasuk perjalanan dinas apabila melaksanakan tugasperjalanan dinas ;Bahwa saksi mengetahui adanya proses Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai KeadilanSejahtera (PKS) an.

Nomor 95 K/PID.SUS/2017itu tidak menyetujuinya dan melakukan protes namun prosesPAW tersebut tetap berjalan ;Bahwa atas usul PAW dari Partai PKS tersebut, saksi pernahmenanyakan kepada Ketua PKS Luwu Timur yaitu Sdr.

Nomor 95 K/PID.SUS/201785.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada BupatiLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomor 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat DPD PKS Kabupaten Luwu Timur Nomor 03/K/AS09PKS/III/1435 tanggal 14 Januari 2014 tentang

Yeni Risnawati, SH;Bahwa Tergugat I sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PartaiPersatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 08 J uni 2017, dengan tanpadidukung dasar hukum yang berlaku telah mengeluarkan Surat Nomor:64/EXT/G1N 1/2017 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Lubuklinggau,Perihal usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Partai PersatuanPembangunan (PPP) DPRD Kota Lubuklinggau a.n Sdr.

Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Nomor:64/EXT/G1N 1/2017 pada tanggal 08 J uni 2017 yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Lubuklinggau, Perihal usulan Pengganti Antar Waktu (PAW)anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Lubuklinggau a.nSdr Yeni Risnawati, SH adalah Perbuatan Melawan Hukum;3.

Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat Nomor:149/N/DPWNVI/2017 pada tanggal 03 Juni 2017 yang ditujukan kepadaTergugat I, Perihal Rekomendasi PAW anggota Partai PersatuanPembangunan (PPP) DPRD Kota Lubuklinggau a.n Sdr Yeni Risnawati, SHadalah Perbuatan Melawan Hukum;4.

Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PersatuanPembangunan (PPP) Surat Nomor: 64/EXT/G1NV 1/2017 pada tanggal 08 J uniHalaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG10.11.2017 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Perihal usulanPengganti Antar Waktu (PAW) anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP)DPRD Kota Lubuklinggau a.n Sdr.

Bahwa, mengenai proses Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap diriPenggugat telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 67 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 1986,oleh karena itu PAW terhadap diri Penggugat bukan perbuatan melawanhukum meskipun proses hukumnya masih berjalan di PTUN ;e.

Tidak lama turunlah suratDPP Nomor 139/INT/DPP.PD/VIII tertanggal 12 Agustus 2010 tentangpenundaan Proses PAW, ditandatangani oleh Ketua Umum yang baru BapakAnas Urbaningrum, lalu Penggugat I dan Penggugat II mencabut gugatan;f Saat Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan oleh Partai, atas permintaanDPC Partai Demokrat Kota Tangerang, Herry Rumawatine adalah juga KetuaDPRD Kota Tangerang, meminta Fraksi Partat Demokrat untuk tidakmemperbolehkan Penggugat I dan Penggugat II ikut kegiatan Fraksi

danPartai Demokrat, tidak boleh ikut Pansus dan alat kelengkapan lain (waktuitu Penggugat I di Badan Anggaran dan Penggugat II di Badan Musyawarah),kecuali kegiatan komisi saja;gSetelah adanya surat penundaan porses PAW, kasus Penggugat I dan PenggugatI dan rekanrekan lainnya diverifikasi kembali.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2014Setelah turun surat penundaan proses PAW, Penggugat I dan Penggugat IImeminta agar DPP Partai Demokrat mengembalikan hakhak Penggugat I danPenggugat II sebagai anggota partai dan sebagai anggota Fraksi PartaiDemokrat DPRD Kota Tangerang.Berhasil;Penggugat I dan Penggugat II kembali bekerja seperti biasa serta mendapatkanhakhaknya, termasuk :(1) Menjadi pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, sesuaisuratkeputusan DPP Nomor 54/SK.DPP.PD/DPD/IV/2012 tertanggal 13 Juli2011

Gubernur mengeluarkan keputusan PAW anggota DPRDdalam keadaan aktif, menyetujui mekanisme PAW anggota DPRD.Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat telah menerbitkan objeksengketa untuk meresmikan pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II padaHalaman 27 dari29 halaman.

Hakim tidak mau menerimagugatan yang objeknya keputusan peresmian PAW anggota DPRD hanya karenaGubernur sebagai pejabat yang meresmikan.Unsurunsur yang ditegaskan dalam Pasal angka 3 UndangUndang PTUN sudahmemenuhi keputusan peresmian PAW sebagai pangkal sengketa TUN.

No.18/Pdt/2017/PT SMGdan melakukan PAW terhadap Penggugat dari keanggotaanDPRD Kabupaten Rembang, adalah termasuk lingkup perkaraperdata yang menjadi kKewenangan Pengadilan Negeri Rembanguntuk memeriksa dan mengadilinya ;bahwa, salah satu pihak Tergugat yakni Tergugat III DPD PartaiNasDem Kabupaten Rembang beralamat/berkedudukan di Jl.Pemuda Km.3 Rembang yang masih termasuk wilayah kekuasaan(Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Rembang, maka sesuai ketentuanpasal 118 H.I.R. gugatan diajukan ke Pengadilan

No.18/Pdt/2017/PT SMG14.15.Muhammad Bahaud Duror, S.Pi dan atas usulan tersebut TergugatIl menerbitkan Surat Rekomendasi DPW Partai NasDem JawaTengah bernomor : Nomor : 023SI/DPWNasDem Jateng/2016tanggal 4 Maret 2016 yang di kirim kepada Tergugat danselanjutnya DPP Partai NasDem (Tergugat I) pada 1 April 2016dengan surat Nomor : 013UND/DPP.NasDem/IV/2016 Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di kantor DPP Partai NasDempada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas

No.18/Pdt/2017/PT SMG26.27.28.yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan bunyi peraturanperundangundangan ;Bahwa, oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugatmengusulkan memberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksiPemberhentian/ Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap Sadr.Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat) tidak disertai denganalasan PAW yang sah sesuai ketentuan bunyi pasal 405 ayat (1)huruf c dan ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo.

Muhammad Bahaudduror, S.Pi kepadaKetua DPRD Kabupaten Rembang, maka untuk menghindarikerugian yang lebih besar pada diri Penggugat akibat tindak lanjutsurat tersebut, Penggugat mengajukan permohonan putusanProvisi agar Pengadilan Negeri Rembang menangguhkanPelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) sdr. MuhammadBahaud Duror, S.Pi sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembangsampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdee zaak) ;Hal 18 putusan.

Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Ilmemberikan Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRDKabupaten Rembang atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror,S.Pi (Penggugat) melalui surat Nomor : 023SI/DPWNasDemJateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 kepada Tergugat tanpaalasan yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) ;4.

Nepa (2) Toni Saekoko pada pertengahan bulan Juni 2014 daritemanteman PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah DaerahKabupaten Kupang kepada para Penggugat di tempat tinggal masingmasing,sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun1986 Juncto UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndangNomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatanmasih diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari ;6.

Bahwa ...Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/137/11/2014tanggal 7 Maret 2014 tentang pembatalan terhadap kedua SK tersebut dipoint 1 dan point 2 pada Alasan gugatan para Penggugat untuk pengangkatanserta mengaktifkan kembali Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kupang yang telah PAW masingmasing : atas nama OtnielBobsuni, SH., M.H dan Sinta Dewi Mesakh adalah bertentangan denganpasal 109 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 16 tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan

BuktiP.9P.10P.11P.12April 2014 perihal Pemberitahuan yang di tujukkankepada Gubermur NTT (Fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Surat dari Ketua Umum Dewan PimpinanCabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten KupangNomor : 023/DPC.PDS /Kab.KPG/III/2014 tanggal 20Maret 2014 perihal Pemberitahuan dan mohon kebijakanyang ditujukan kepada Gubernur NTT (Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :Pem.100/279/II/2013, tangs 10, Bukit a.Penjelasan Terkait proses PAW Anggota DPRD yang

BuktiT.16T.17T.18T.19Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai DamaiSejahtera Nomor : 018/S.Ext/DPP.PDS/II/2014 tanggal12 Februari 2014 perihal permohonan PembatalanKeputusan PAW dan Pengaktifan Kembali (Fotokopi darifotokopi) ; Fotokopi Surat Bupati Kupang Nomor : BU.138/263a/PEM/ II/2014 Tanggal 24 Februari 2014 perihal UsulPembatalan dan Pengaktifan Kembali PAW AnggotaDPRD Kabupaten Kupang Periode 20092014 (Fotokopidari fotokopi) ;.

,SE;Bahwa Surat yang dipalsukan scan tersebut seperti masalah koordinasi PAWdan suratsurat lain dan sebagainya dan PAW itu bukan hanya berlaku di Nusa Tenggara Timur tapi untuk seluruh Indonesia;Bahwa apabila ada yang diusulkan PAW adalah kewenangan dari DPC sebabyang paling mengetahui anggotanya adalah dari daerah masingmasing, PAWuntuk Kota diusulkan oleh DPC dan PAW untuk Pr Bahwa ...Bahwa saksi melihat dari datadata yang masuk kepada DPP atau didalamdokumen bahwa saudara Otniel Bobsuni,SH,.MH

Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menangguhkan/menundapemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat olehdan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalamperkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde);113.

Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentian danPergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karena SuratPengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo olehPara Tergugat sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde);3.

Surat DPP Partai Nasdem nomor 115SE/DPPNasdem/VIII/2018tanggal 01 Agustus 2018 perihal Usulan PAW (an. H. Akhmed RzaFachlevi), ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda Prov. Kaltim;4.

Akhmed RezaFachlevi telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Nasdem dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarindadari PARTAI GERINDRA maka dengan terdaftarnya Penggugat sebagaiDCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra tersebut makasecara otomatis PAW Sdr.

Akhmed Reza Fachlevi harus diusulkan olehPengurus Partai Nasdem untuk dilakukan PAW; bahwa dalam pemeriksaan perkara ini perlu Tergugat sampaikan kepadaMajelis Hakim Yang Mulia, bahwa diterbitkannya Surat KeputusanTergugat In Litis tersebut sifatnya hanya meresmikan saja.

melengserkan statuskeanggotaan Penggugat di DPRK Pidie Jaya, karena adanya penolakandari Penggugat, maka Tergugat II Kembali menyusun strategi baru mencaricelah untuk dapat dilengserkan dari keanggotaan Di DPRK Kabupaten PidieJaya, yaitu dengan cara memecat Penggugat dari Pengurus dan AnggotaPartai dengan berdalin bahwa Penggugat seolaholah telah melanggarAD/ART Partai kepada Tergugat I, karena menurut Tergugat Il hanyadengan cara itu yang membuat mulus niat Tergugat Il untuk dijadikansebagai alasan mem PAW

peringatan/teguran terhadap seseorang sebagai anggotaDPRK manakala melakukan pelanggaran peraturan tata tertib ataumelanggar etik;Bahwa, sebelum Penggugat menggunakan hak mengajukan permintaanpeninjauan kembali atas surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaanpartai yang dikeluarkan Tergugat , lalu Tergugat Il secara tergesagesadengan merujuk pada Surat Tergugat Nomor 225/DPPPDA/II/2016tanggal 29 Februari 2016 tersebut, meminta kepada Ketua DPRK Pidie Jayauntuk melakukan pergantian antar waktu (PAW

) Penggugat sebagaianggota DPRK Pidie Jaya, sesuai dengan Surat Tergugat Il Nomor074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016, (Bukti P11);Bahwa oleh karena surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaanpartai telah diterbitkan Tergugat dengan tanpa memberikan ruang waktubagi Penggugat untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, makatelah menyalahi prosedur dan mekanisme yang diatur dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, sehingga surat pemberhentianPenggugat dari keanggotaan Partai

yang diterbitkan tersebut bersifatmelawan hukum yang menyebabkan belum dapat dijadikan sebagai rujukanbagi Tergugat Il menerbitkan surat permintaan untuk melakukan pergantianantar waktu (PAW) Penggugat kepada Ketua DPRK Pidie Jaya, karenanyasangatlah beralasan Pengadilan menyatakan Surat Tergugat tersebutprematur, tidak sah, tidak berharga, tidak berkekuatan hukum danbertentangan dengan AD/ART PDA itu sendiri;Halaman 10 dari 21 hal.

K/Pdt.SusParpol/201732.33.34.Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat dan II berupa menerbitkanPeringatan (SP1), Teguran Keras, Peringatan Kedua (SP2),memberhentikan Penggugat dari keanggotaan partai, memberhentikansementara Penggugat dari Pengurus Wilayah Partai PDA Kabupaten PidieJaya dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu) Penggugat dariKeanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya, belum pernah dibahas dandiputuskan oleh Mahkamah Partai Damai Aceh, maka secara hukumusulan Pergantian Antar Watu (PAW

Memerintahkan Para Turut Tergugat untukmenangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW)Para Tergugat oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan PengunduranDiri dalam perkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusanpengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);3.

Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentian danPergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karena SuratPengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo olehPara Tergugat sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde);3.

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Samarinda Nomor054/DPC/HANURA/SMD/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 PerihalPermohonan Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD,ditujukan kepadaPlmpinan DPRD Kota Samarinda Prov.Kaltim;6. Surat Sekretaris DPRD kota Samarinda Nomor 171.3/1215/020 tanggal 1November 2018 perihal laporan proses pemberhentian Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golongan Karya ditujukan kepada WalikotaSamarinda;7.

Bukti T7 : Foto kopi dari foto kopi SuratDewan Pimpinan Pusat, Nomor : B.2063/GOLKAR/X/2018,Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur Atas Nama Sdr. Mashari Rais,S.H., KepadaPLT Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timurtertanggal 29 Oktober 2018;8. Bukti T8 : Foto kopi seSuai asli SuratGubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5262/B.PPOD.III,Perihal : Percepatan Proses PAW Anggota DPRD KotaSamarinda , kepada Walikota Samarinda, tertanggal 31Oktober 2018;9.

Bukti T11 Foto kopi dari foto kopi SuratGubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III,Hal : Percepatan Usulan Proses PAW Anggota DPRD KotaSamarinda, kepada Walikota Samarinda, tertanggal 26November 2018;12.

Yusuf ;

2.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015, No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama M. Yusuf ;

2.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003, No.Pol : BK. 4033 RE, terdaftar atas nama M.

Pemohon ;6.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015,No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama Xxxx I.c. Pemohon ;6.4. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003, No.Pol :BK. 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx i.c.

Pemohon ;14.3.1 (Satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015,No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama Xxxx i.c. Pemohon ;14.4.1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003,No.Pol : BK. 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx i.c. Pemohon ;15.

Pol : BK 2594 PAW, terdaftar atasn nama Xxxx ; 1 (Satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash tahun rakitan 2003, No.Pol : BK 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx ;9.

Penggugat ;3.3. 1 (Satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015,No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama Xxxx I.c. Penggugat ;3.4.1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003,No.Pol : BK. 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx i.c. Penggugat;Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb.4.

Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan NomorPolisi BK 2594 PAW atas nama Xxxx. Bukti Surat tersebut telah diberimeterai cukup, Penggugat tidak menunjukkan aslinya di persidangan,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka 1 unit Athelete(kenderaan roda dua) tanggal 03 Maret 2016.

Bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung sebagai akibatpenerbitan objek sengketa a quo yaitu Surat Tergugat bernomor : 297/KPUKab012329367/X1/2015 bertanggal 27 November 2015 Perihal : PenggantiAntar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar, dimanahak dan kepentingan politik Penggugat terabaikan dengan diterbitkannyaSurat Tergugat a quo yang telah menetapkan nama calon pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar atas namaHM.

pidana penjaranya, sehingga tidak adaperundangundangan yang menyatakan Penggugat tidak memenuhisyarat untuk diajukan sebagai calon pengganti antar waktu (PAW)anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar;c.

Gugatan Penggugat obscuur libel dengan alasan Penggugat tidakmempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan secara privatkepada KPU (Tergugat) Kabupaten Blora karena institusi yang lebihberwenang adalah DPD Partai Golkar Kabupaten Blora atas penolakan danpenggantian nama calon lain sebagai pengganti antar waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Blora.

Selanjutnya DPD PartaiGolongan Karya (Golkar) Kabupaten Blora menerbitkan surat rekomendasipengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama H.Sunoto (Penggugat) untuk mengisi kekosongan tersebut kepada pimpinanDPRD Kabupaten Blora, sesuai hasil Pemilu DPRD Kabupaten Blora Tahun2014 yang menempatkan Penggugat pada posisi ketiga dengan suara pemilihterbanyak pada saat itu.

Dan sebagaimana ketentuan undangundang,Pimpinan DPRD Kabupaten Blora meminta nama calon pengganti antar waktu(PAW) DPRD Kabupaten Blora kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Blora (Tergugat) dan atas permintaan tersebut Tergugatmenerbitkan Surat Nomor : 294/KPUKab012329367/XI/2015 tanggal 27November 2015 perihal : Pengganti antar waktu Anggota DPRD KabupatenBlora dari Partai Golongan Karya yang isinya menyatakan Sdr.

Keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Provinsi JawaTengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi aslinya); Bukti T Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupateDoJepara kepada Gubernur Jawa Tengah lewat BupatJepara, Nomor: 170.3/1010 tanggal 12 Juli 201Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu(PAW)Anggota DPRD Kab. Jepara (fotokopi sesuai denga~aslinya); Bukti T Surat Bupati Jepara kepada Gubernur Jawa Tengah,Nomor: 177/3454, tanggal 19 Juli 2011, Perihal:Usulan PAW Anggota DPRD Kab.

Jepara (fotokop sesuai dengan aslinya); Bukti T Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepadBupati Jepara, Nomor: 170/14871, tanggal 1Agustus 2011 Perihal: Klarifikasi Usulan PAW~Anggota DPRD Kab. Jepara (fotokopi sesuai dengaaslinya); Bukti T Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara kepadmoKetua DPRD Kabupaten Jepara, Nomor: 170/4183,tanggal 23 Agustus 2011, perihal: Klarifikasi Usula~PAW Anggota DPRD Kab.

Penggugat di internal partai telah dilakukansesuai AD/ART Partai Barnas karena sudah mendapatkan SK dariHalaman 46 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.DPP yaitu SK DPP Nomor 051 ; Bahwa ketika ada PAW sesuai dengan AD/ART setelah mendapatSP1, SP2 dan SP3, kemudian diberhentikan dari DPP, dalam halini Surat DPP Nomor 051, di dalamnya sudah ada perintah untuk mencabut;Bahwa menurut AD/ART tidak perlu ada rapat internal untukmembahas pemberhentian sebelum di PAW karena ketika yangbersangkutan

Jadi Saksi yang menandatanganilangsung surat pencalegan Penggugat bersamaSekretaris;Halaman 48 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.Bahwa Saksi juga yang menandatangani proses usulan PAW Penggugat;Bahwa tidak ada dualisme kepengurusan di DPC, karena DPC kamisecara hukum mendapatkan surat dari Menkum HAM, yangterakhir pada tanggal 10 Januari 2012.

(Penggugat) telah mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Jepara yang intinya keberatan terhadapadanya Surat Keputusan Nomor 051/SKI/DPPP.Bamas/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tersebut (vide buktiT18);Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 dengan suratnya Nomor170.3/1010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJepara telah mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeparaatas nama Sdr.

af1afs24 ItrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid7416772 rtlchfcs1 aflafs24 ItrchfcsOf1lfs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid16127972 NTT 2014rtlchfes1 aflafs24 ItrchfcsO f1lfs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid7416772 rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsOf1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid16127972 2019 akan tetapisurat tersebut tidak pernah diberikan tembusan kepada Penggugat terhadap perilaku sertasegala proses administrasi PAW

01 Juli 2013 rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsOf1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid16127972 Tergugat rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1fs24lang 1057langfe1033langnp1057insrsid877157charrsid16127972 IImengeluarkan surat yang ditujukan kep rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsOf1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid16127972 ada Ketua DPRD NTT denganNomor rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid 1612797215/DPPPDK/SKT/NTT/V/2013 dan tembusan kepada Penggugat, perihal PAW

11.tabBahwa padatanggal 16 September Penggugat memasukkan surat kepa rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1fs24lang 1057langfe1033langnp1057insrsid 16127972 da Ketua DPRD NTTdengan Nomor rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid877157charrsid16127972 Kh rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsOf1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid 16127972 usus, Lampiran 4 helai Perihal rtlchfes1 aflafs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid16127972 Mohon Pemberhentian PAW

157charrsid16127972 ndang yang berlaku;par listtextpardplainltrpar s27 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid 16127972 hichaf1dbchafOlochf1 14.tabBahwauntuk itu melalui gugatan ini Penggugat menuntut agar Keputusan Dewan Pengurus Nasional Partai PDK(Partai Demokrasi Kebangsa rtlchfcs1 af1afs24 Itrchfcs0 f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid16127972 an) Nomor rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsOf1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid16127972 PDK/PAW

2013 tanggal 17 Juni 2013 t rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1fs24lang 1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid7416772 e rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1fs24lang 1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid16127972 ntangPemberhentian Penggugat Sebagai Anggota DPRD rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid877157charrsid7416772 rtlchfcs1af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid16127972 Provinsi NTT beserta seluruh proses administrasi PAW

No. 120 K/Pdt.Sus/2012usul/permintaan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai BuruhKabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat DPC Nomor 03/PBPM/I/2011 yang isi suratnya berkenaan dengan Permohonan Untuk SegeraMemproses Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama H.ANDIMUHTADIN (Penggugat) selaku Anggota DPRD Kabupaten PolewaliMandar dengan menunjuk penggantinya yakni Saudara M.

KabupatenPolewali Mandar adalah tidak didasarkan pada kebenaran dan faktayang seharusnya menjadi pertimbangan, demikian pula bahwa sebelumdikeluarkannya suratsurat dimaksud sama sekali Penggugat tidakdiberikan hak pembelaan yang maksimal sesuai dengan AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yang seharusnyaditegakkan karena merupakan hak Penggugat ;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali MandarNomor 03/PBPM/ 1/2011, Tanggal 24 Januari 2011 Perihal UsulanPenggantian Antar Waktu (PAW

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan bahwa terhadap Surat Permohonan DPP Partai Buruh atasusulan/permintaan DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandarsebagaimana yang disebutkan pada point 3 gugatan tersebut dipandangbertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlaku dantidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PartaiBuruh tersebut dan oleh karenanya tidak mengingat secara hukum ;Menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu(PAW

Yunus, telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, bahwa pencabutanKartu Anggota Penggugat sebagai Anggota Partai Buruh dan permohonansegera memproses Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat, yangdilakukan DPP Partai Buruh telah sesuai dengan mekanisme PeraturanPerundangUndangan dan Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran RumahTangga (ART) dari Partai Buruh ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan

politik diberhentikan keanggotaannya apabila (a) meninggal dunia (b)mengundurkan diri secara tertulis, (c) menjadi anggota parta politik lain, (d)melanggar AD/ART, dan hal sama juga diatur dalam Pasal 8 AD/ART Partai,dimana terhadap unsurunsur yang ditentukan oleh UndangUndang danAD/ART partai tersebut tidak ada pada diri Penggugat, maka SuratKeputusan yang dikeluarkan Tergugat atas pemberhentian Penggugat daripartai harus dibatalkan;Bahwa Tergugat III telah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

)atas diri Penggugat ke DPRD Kota Solok berdasarkan kepada SuratKeputusan Nomor 47/SKEP/DPN PKP IND/IX/2013, dimana perbuatanTergugat Ill adalah perbuatan semenamena karena Penggugat tidakdiberikan hak membela diri, perbuatan Tergugat Ill yang mengajukan usulanPergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat ke DPRD Kota Solokadalah merupakan perbuatan merugikan Penggugat dan dikategorikanperbuatan melawan hukum;Bahwa oleh karena pengajuan pergantian antar waktu atas diri Penggugatdidasarkan kepada

surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat yang tidaksah dan dipersoalkan Penggugat, maka pengajuan Pergantian Antar Waktu(PAW) juga harus dibatalkan dan tidak berlaku sampai perkara gugatan atasSurat Keputusan Nomor 47/KEP/DPN PKP IND/IX/2013 tanggal 23September 2013 mempunyai kekuatan hukum;Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat dari partai PKP Indonesia sudahdisiasati sedemikian rupa oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Illsehingga Penggugat tidak dapat membela diri, fakta ini sangat terlihat

Nomor 429 K/Pdt.SusParpol/2014hukum guna membela hak penggugat sesuai dengan AD/ART dan UndangUndang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik;Bahwa oleh karena Tergugat Ill telah mengajukan PAW atas diriPenggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Solok guna mencari kepastian hukum atas perbuatanTergugat yang semenamena;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Solok agar memberi putusan sebagai berikut:Dalam

Provisi;Menangguhkan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dimohonkan olehTergugat Ill kepada DPRD Kota Solok tertanggal 30 September 2013 Nomor05/DPK PKP INDSOLOK/IX/2013 sampai perkara gugatan atas SuratKeputusan Nomor 47/SKEP/DPN PKP IND/IX/2013 tanggal 23 September 2013ini Mempunyai kekuatan hukum pasti;Primair:1.

Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menangguhkan/menundapemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat olehdan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalamperkara a guo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewlsde);3.

Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentiandan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karenaSurat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara aquo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);3.

F, S.Sossebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar& pengajuan PAW Sdr. Widyasmoro Eko Prawito, ditujukankepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda;4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar NomorB.2064/Golkar/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihalPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda Kaltim a/nSdr. A. Adhigustiawarman. F, S.Sos, ditujukan kepada PelaksanaTugas (PTL) Ketua DPD Partai Golkar Prov. Kaltim.

AdhigustiawarmanF, S.Sos telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golkar dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda 4Nomor Urut 5 dari PARTAl GERINDRA maka dengan terdaftarnyaPenggugat sebagai DCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari PartaiGerindra tersebut secara otomatis PAW Sdr. A.

Adhigusriawarman F,S.Sos tanggal 26 Juli 2018 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya kepada PLT Ketua DPDPartai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur Nomor :B.2064/GOLKAR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSamarindaKalimantan Timur Aln Sdr.

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT WOM Finance No. 007/STB/SK/XI/2019 tanggal 11 November 2019;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2016 No Pol BK 2183 PAW

terdakwa berangkat ke rumah saksi korbanTengku Muhammad Rizkan Fauzi di Dusun Pasar Batu Simpang Gohor LamaKecamatan Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, setelahterdakwa berjumpa dengan saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi,terdakwa mengajaknya ke rumah orang tua terdakwa di Dusun Pasar 1 DesaStabat lama Barat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya terdakwabersama saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi pergi denganmengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol BK 2183 PAW

milik saksikorban ke rumah orang tua terdakwa, sesampainya di rumah orang tuaterdakwa tersebut, Oleh terdakwa kemudian mengajak saksi korban TengkuMuhammad Rizkan Fauzi pergi ke Tanjung Selamat Medan dengan tujuan untukmenjumpai family terdakwa, Kemudian saksi korban Tengku Muhammad RizkanFauzi pun mau menerima ajakan terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwabersama saksi korban tengku muhammad rizkan fauzi berangkat menuju Medandengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol BK 2183 PAW miliksaksi

terdakwa berangkat ke rumah saksi korbanTengku Muhammad Rizkan Fauzi di Dusun Pasar Batu Simpang Gohor LamaKecamatan Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, setelahterdakwa berjumpa dengan saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi,terdakwa mengajaknya ke rumah orang tua terdakwa di Dusun Pasar 1 DesaStabat lama Barat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya terdakwabersama = saksi korban Tengku Muhammad Rizkan Fauzi pergi denganmengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol BK 2183 PAW

, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasri alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SuratKeterangan dari PT WOM Finance No. 007/STB/SK/XI/2019 tanggal 11November 2019 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HondaScoopy tahun 2016 No Pol BK 2183 PAW

Menetapkan barang bukti berupa :Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Stb 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT WOM Finance No.007/STB/SK/XI/2019 tanggal 11 November 2019; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopytahun 2016 No Pol BK 2183 PAW;Dikembalikan kepada T. Muhammad Rizkan FauZi;6.

Putusan Nomor 07 K/TUN/2015Bahwa sehubungan dengan Penggugat mengundurkan diri sebagaiAnggota DPRD Kota Balikpapan Periode 20092014, hasil PemilihanUmum Legislatif Tahun 2009 dari Partai Patriot, maka Dewan PimpinanCabang Partai Patriot Kota Balikpapan, menindaklanjuti denganmengirimkan surat Nomor B.029/DPCPP/Bpp/VII/2013, tanggal 8 Juli2013, dan mengusulkan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan, perihalpergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan, dalamsurat tersebut Pengurus Dewan Pimpinan

Tidak lagi terdapat Calon Pengganti yang terdaftar dalam DaftarCalon tetap dari Partai yang mencalonkannya;Bahwa tanggal 2013 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot ProvinsiKalimantan Timur mengeluarkan Surat sebagai tindak lanjut dari PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXI/2013 perihal InstruksiPembatalan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timurdari Partai Patriot:Bahwa sebagai pelaksanaan instruksi Dewan Pimpinan Wilayah PartaiPatriot Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Pimpinan Cabang

Surat Nomor 031/DPCPP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013:Dalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan dari Partai Patriot atas nama: 1. Hj. Fitriati, 2. Eddy SunardiDarmawan, S.E. dan 3. Hendro Nugroho, S.H.,M.Hum.

Bahwa dalam surat ini sangat jelasmenyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan PartaiPatriot atas nama: Hj.

Fitriati;Bahwa Surat ini telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat dan telahditerima tanggal 21 Agustus 2013 bahwa setelah adanya PenerbitanSurat ini secara otomatis mencabut dan tidak memberlakukan lagi SuratNomor B.029/DPCPP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013 Perihal:Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapansangat jelas di sini terlinat ada data Relevan yang tidak menjadikanPertimbangan Surat Keputusan Tersebut sehingga berdasarkan faktafakta tersebut, Tergugat dalam menerbitkan

SGT, tertanggal O03 Juni 2014 MengenaiGugatan perbuatan Melawan Hukum (pHM) yang ditujukanterhadap TERGUGAT II atas dasar tidak terlaksananya pergantianAntar waktu (PAW) antara PENGGUGAT dengan anggota DPRDKabupaten Kutai Timur sdr " YULIANUS PALANGIRAN, SE."

Bahwa alasan hukum lainnya dimana PENGGUGATmendalilkan mengalamkerugian baik secara Materil maupunImateril oleh karena kapasitas PENGGUGAT tidak terakomodieruntuk duduk dalarn kapasitas anggota DpRD kabupaten KutaiTimuratas dasar pergantian Antar waktu ( PAW ) sisa masa jabatan 2009s/d 2014 yang menggantikan YULTANUS PALANGIRAN, sEanggota DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK.

Penjelasan saksi ariefyulianto dikuatkan oleh saksi mardianto yang mengakuimenerima surat somasi tersebut dan juga saksi widiyal fitrizulkarnain yang menjelaskan bahwa keputusan tertinggi dipartai kedaulatan adalah rapat pleno dan perihal PAW anggotapartai kedaulatan di kab Kutim tidak pernah dibicarakan dalamrapat pleno dan ketua DPP partai kedaulatan juga menyangkalitandatangannya dalam rekomendasi yang mengakibatkanproses PAW itu terjadi.

Tanggal 11 Oktober 2013 untuk dilakukannya PergantianAntar Waktu (PAW) kepada PENGGUGAT/ TERBANDING.(MARJAKI)., namun dalam pelaksanaannya dimanaTERGUGAT.!

Tanggal 11 Oktober 2013 untukdilakukannya Pergantian Antar Waktu ( PAW ) sebagai anggotaDPRD Kabupaten Kutai Timur dan Sdra, YULIANUSPALNGIRAN,SE, telah pula melakukan perlawanan Hukummelalui Peradilan Tata Usaha Negera karena kedudukanYULIANUS PALANGIRAN,SE dan MASTUR DJALAL,SHadalah keduanya yang tak terpisahkan.11.

diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; atau menjadi anggota partai politik lain.27.Bahwa berdasarkan Pasal 241 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal15 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun2014 tentang Tata Tertib, pemecatan dan pemberhentian Penggugat dariKeanggotaan PDIP dan telah dilakukan upaya PAW

Oleh karenaitu, mohon Pengadilan menghukum Tergugat dan Tergugat II untukmembayar ganti kerugian material sebesar Rp. 1.000.000.000, (satumilyar rupiah), karena untuk menjadi Calon Anggota DPR Rlsebagaimana diketahui dan dialami semua Calon Legislatif biaya yangdikeluarkan tidak sedikit, serta pemecatan Penggugat dan dilakukanupaya PAW mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya kedaerahdaerah untuk mengurus klarifikasi atas tuduhan pencurian suaraatau pemindahan suara, yang katanya Penggugat

KPU KabupatenEnde selaku Turut Tergugat V sebagai Penyelenggara Pemilu turutdigugat agar dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi sehubungantuduhan Tergugat dan Tergugat II bahwa Penggugat telah melakukanpencurian suara atau penggelembungan suara, agar terhadap putusanini Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut TergugatIV dan Turut Tergugat V dapat mematuhi dan melaksanakan isiputusan, serta tidak melakukan perbuatan apapun dalam rangkamelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Pimpinan DPR RI harus ikut digugat supaya tidak serta merta meresponspermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW).Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRl) selaku Turut Tergugat XIlIl sebagai Lembaga Tinggi NegaraRepublik Indonesia turut digugat, karena Pimpinan DPR RI lah yangnantinya akan berwenang melanjutkan proses PAW Anggota DPR RIdari PDIP Dapil NTT atas nama Sdra. Honing Sanny (Penggugat) keatas nama DR.

Memerintahkan dan menghukum Tergugat IV untuk membatalkan SuratKeputusan Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014 tertanggal 21 September2014 dan tidak melakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW);4. Menyatakan Keputusan Tergugat IV Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014tertanggal 21 September 2014 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum5.