Regency Logistic Services, telahmenandatangani Perjanjian Kerjasama antara PTI. Regency LogisticServices dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bontang MultiEnergi Nomor : 050/RLS/1/2008 Nomor : 013/Poslog/Bistrans 2/0108 Nomor : 01/RLSPFBMEPB/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentangPenjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;Bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan PT.

;Surat pernyataan dari Anmad Dumas tanggal 27 Maret 2008 ;Surat pernyataan dari Taufikurahman tanggal 30 Januari 2008 ;Surat pernyataan dari Taufikurahman tanggal 19 Mei 2008 ;Surat pernyataan dari Taufikurahman tanggal 29 Februari 2008 ;Surat pernyataan dari van Wijaya tanggal 26 Maret 2008 tentangpengembalian uang PTI.

No. 1961 K/PID.SUS/200922.23.24.25.26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.Rekening Koran Pos Logistik PTI Pos Indonesia Jl. LambungMangkurat No.19 Banjarmasin No. Rekening 7000004049 tanggaltransaksi 01/01/2008 s/d 12/05/2008 ;Surat Nomor : 128/POSLOG/HO/SDM32/0607/Rhs tanggal 5 Juni2007 perihal Mutasi Jabatan ;Copy Keputusan Direksi PT.

No. 1961 K/PID.SUS/2009150.151.152.153.154.155.156.15/7.158.159.160.161.162.163.Surat pernyataan dari Anmad Dumas tanggal 27 Maret 2008 ;Surat pernyataan dari Taufikurahman tanggal 30 Januari 2008 ;Surat pernyataan dari Taufikurahman tanggal 19 Mei 2008 ;Surat pernyataan dari Taufikurahman tanggal 29 Februari 2008 ;Surat pernyataan dari Wan Wijaya tanggal 26 Maret 2008 tentangpengembalian uang PTI.

;Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 122/POSLOG/Pemsar2/0308 tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp.1.300.000.000, untuk panjaroperasional ;Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 16/POSLOG/Pemsar2/0108tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 4.000.000.000, untukPembayaran biaya angkutan pengiriman batubara PTI. TiaraCemerlang Mandiri ;Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 18/POSLOG/Pemsar2/0108tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 6.500.000.000, untukPembayaran biaya angkutan pengiriman batubara PTI.

Pada tanggal O6 Mei 2014 pertemuan koordinasi antaramasyarakat Desa Binawara dengan PTI KAM dan hasilpertemuannya adalah ; Menindaklanjuti permintaan Kepala Desaterhadap permasalahan dengan PT KAM, Kepala Desa memintakepada PT KAM untuk tidak melakukan kegiatan di HGU DesaBinawara sebelum permasalahan lahan di Desa Binawara selesaiPutusan nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm. dari 84 halaman11dibahas ;8.

(satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)yang sebenarnya adalah hak dari PTI Ladang RumpunSuburabadi tetapi ternyata setelah terdakwa menerima danatersebut dari PT KAM pada tanggal 09 dan 31 Juli 2015Putusan nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm. dari 84 halaman18dana tersebut tidak terdakwa berikan kepada PT LSI maupunkepada KUD Bina Kusan Maju Jaya tetapi dana tersebutterdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu ;1.

Perawa 150 10.000 Umurtan Ha /Phn/T 154 Ha 5.000/P Tanaman +148/Ha hn hn/Thn 3 Tahun Bahwa kesediaan PTI KAM mengadakan musyawarah denganTerdakwa selaku Kepala Desa Binawara mengenai tali asih denganTerdakwa selaku Kepala Desa Binawara adalah didasarkan padaNota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa SawitPola Kemitraan Antara KUD Bina Kusan Maju Jaya dengan PTLadang Rumpun Suburabadi tanggal 06 November 2012 angka 5yang berbunyi Pihak Pertama dan Pemerintah Desa Binawara akanbertanggungjawab

KAM dan disampaikan olehKepala Desa bahwa yang menjadi hak warga desa adalah sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) per Ha dan dana selain itu bukanmilik warga atau pun milik Kepala Desa ; Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar dana yang diterimaterdakwa dari PT KAM karena terdakwa tidak pernah memberitahukankepada saksi maupun kepada masyarakat desa binawara ; Bahwa terdakwa melakukan pendekatan ke PTI KAM untukmemperoleh dana tali asin adalah merupakan kesepakatan bersamamasyarakat

LSI;BahwaKusan Maju Jaya intinya kerjasama Plasma kelapa sawit yangsetelah ada kesepakatan dari PTI KAM yang akanmemberikan dana tali asih kepada masyarakat desa binawarakemudian H Sudarman selaku manajer office menyuruh terdakwaselaku Kepala Desa untuk membuat Penawaran biaya tali asih untukJuli 2015antara terdakwa selaku Kepala Desa Binawara dengan H Sudarmanlahan, land clearing, biaya tanam tumbuh tanggal 31(Manajer Office PT KAM) yang rinciannya sebagai berikut : Penawaran KesepakatanNo Uraian

Bahwa setelah PTI. Dyno Nobel Indonesia dan PT.Dahana (Persero) membentuk J.O., maka karenaketidak mengertian Pemohon Banding sebagai anggotaJ.O., J.O. tersebut di daftarkan ke KantorPelayanan Pajak Badora dengan nama PT. Dyno NobelIndonesia PT. Dahana (Persero) J.O. PendaftaranJ.O. sebagai PKP hendaknya diartikan sebagaimewakili anggota J.O.

Dalam perkara a quo Pajak Pertambahan Nilaidikenakan kepada Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding hanya terhadappenyerahan Kena Pajak dari Termohon PeninjauanKembali dahulu) Pemohon Banding kepada PTI. DynoNobel Indonesia PT. Dahana (Persero) J.O.;4.

., tanggal 02 November 2009;Dirampas untuk Negara / Dipakai dalam perkara lain;1 (satu) Minuta Pernyataan Keputusan Rapat PTI. PenerbitPustakawidya Utama Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2009;2 (dua) lembar Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham LuarBiasa PT. Penerbit Pustakawidya Utama tanggal 28 September 2009;1 (satu) lembar Surat Nomor AHAAH.01.1019278 tanggal 02November 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan dataperseroan PT.

Direktur Perdata;1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari DepartemenHukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum yang ditujukankepada Nurul Hidajati Handoko, SH., tanggal 02 November 2009;Dirampas untuk Negara;1 (satu) Minuta Pernyataan Keputusan Rapat PTI. PenerbitPustakawidya Utama Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2009;2 (dua) lembar Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham LuarBiasa PT.

Kertas Nusantara sebagai profit centrediperusahaan group dalam naungan Nusantara Energy Groupmempunyai kepentingan dalam perkara a quo, karena sangatmembutuhkan pasokan kayu dari areal HII PTI. Kiani HutaniHal. 23 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/2010Lestari untuk bahan baku pembuatan bubur kertas (pulp) yangdikelola oleh PT.

KianiHutani Lestari sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp.81.886.483.000, (delapan puluh satu milyar delapan ratus delapanpuluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)ditambah biaya rehabilitasi areal tanaman bekas kebakaran tahun1998 seluas 6.806.51 Ha;13)Bahwa kewajiban yang dibebani kepada PTI. KIANI HUTANILESTARI oleh Termohon Kasasi sebagaimana butir 12 diatas, tidakmungkin dapat dipenuhi oleh PT.

IRPANUDDIN BinSALMAN NASUTION, bersamasama dengan saksi SURYA DIYANA Bin NALI(Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi BUNYAMIN (Terdakwa dalamperkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 23.30 Wibatau setidaktidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2017, bertempat diRuangan Paking 3 PTI Madom Indonesia Tbk Jalan Irian Blok PP KawasanIndustri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan

Bks.Bahwa benar terdakwa Il. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.Bahwa benar terdakwa Il IRPANUDDIN Bin SALMAN NASUTION dan terdakwa I.PEPEN NOPENDA bersamasama dengan saksi SURYA DIYANA Bin NALI(Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi BUNYAMIN (Terdakwa dalamperkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 23.30 Wibatau setidaktidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2017, bertempat diRuangan Paking 3 PTI Madom Indonesia Tbk Jalan Irian Blok PP KawasanIndustri MM2100

Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, PengadilanNegeri Pati pada tanggal 1 April 2015 Nomor : 249/Pid.B/2014/PN Pti. telahmenjatuhnkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI als. KURPIT bin SUNAWIdan Terdakwa Il. AHMAD SAPUAN als.

Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya,pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar ,sehingga diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PengadilanNegeri Pati tanggal 1 April 2015, Nomor : 249/Pid.B/2014/PN Pti

Asli Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000053 tanggal 31 Juli 2012atas nama PTI Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7086.000selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP02.837.677.0017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiranberupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.3.

Information Technology besertalampirannya;Asli Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000075 tanggal 18September 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP01.674.927.7086.000 selaku Penerbit dan PTI PhoenixCommunications NPWP 02.837.677.0017.000 selakuPengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoicedan Delivery Oerder:Asli Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000075 tanggal 18September 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP01.674.927.7086.000 selaku Penerbit dan PTI PhoenixCommunications NPWP 02.837.677.0017.000

NPWP01.674.927.7086.000 selaku Penerbit dan PTI PhoenixCommunications NPWP 02.837.677.0017.000 selakuPengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoicedan Delivery Oerder.Asli Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000099 tanggal 3Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP01.674.927.7086.000 selaku Penerbit dan PTI PhoenixCommunications NPWP 02.837.677.0017.000 selakuPengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoicedan Delivery Oerder.Asli Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000100

Jalan.Halaman 176 dari 184Putusan Nomor: 279/Pid.Sus/2018/PN Jkt Pst23.24.25.26.27.28.Asli Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000060 tanggal 16 Juli2012 atas nama PI Agariguchi Nusa Karya NPWP02.504.161.7013.000 selaku Penerbit dan PT PhoenixCommunications NPWP 02.837.677.0017.000 selakuPengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoicedan Surat Jalan.Asli Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000033 tanggal 10 Mei2012 atas nama PI Agariguchi Nusa Karya NPWP02.504.161.7013.000 selaku Penerbit dan PTI

PhoenixCommunications NPWP 02.837.677.0017.000 selakuPengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoicedan Surat Jalan.Asli Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000034 tanggal 14 Mei2012 atas nama PI Agariguchi Nusa Karya NPWP02.504.161.7013.000 selaku Penerbit dan PTI PhoenixCommunications NPWP 02.837.677.0017.000 selakuPengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoicedan Surat Jalan.Asli Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000126 tanggal 21Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya

/PN LbpKargo Kualanamu menuju gudang J & T Express di Jalan Ujung SerdangKecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan gajiperbulan sebesar Rp. 2.824.136, (dua juta delapan ratus dua puluh empatseratus tiga puluh enam rupiah) menerima perintah dari atasan yaitu saksiHerman untuk mengambil barangbarang di Terminal Kargo BandaraInternasional Kualanamu tepatnya di PTI.

Multipollarbahwa terdakwa benar adalah komisaris pada PTI. Purnama PutraMandiri dan mendapatkan proyek pengadaan tersebut .Bahwa karena percaya dan yakin kepada terdakwa sebagai pemilik /Komisaris PT. Purnama Putra Mandiri, saksi Hani Untar selaku Direkturkeuangan PT. Multipolar kemudian pada tanggal 17 April 2012 mengirimkanuang untuk pembiayaan proyek PT. Purnama Putra Mandiri ke rekeningBCA atas nama PT.

Putusan Nomor 1159/B/PK/PJK/201 7margin harga yang wajar atas penjualan Pemohon Bandingkepada PTI Technopia Lever adalah sama dengan marginpenjualan PT Technopia Lever kepada distributor utamanya yaitu25%. Namun demikian Pemohon Banding tidak setuju denganpenerapan margin tersebut karena transaksi antara PemohonBanding dengan PT Technopia Lever bukanlah transaksi yangsama, sejenis ataupun serupa dengan transaksi antara PTTechnopia Lever dengan distributor utamanya.

Putusan Nomor 1159/B/PK/PJK/201 71.b.Bahwa Terbanding tidak menerapkan prinsip Jaxability Deductibility Karena hanya melakukan koreksi di satu pihak danmengabaikan koreksi pada pihak lawan transaksi;Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Total PenjualanPemohon Banding kepada PTI Technopia Lever sebesarRp 111.459.236.539 telah dicatat sebagai pembelian oleh PTTechnopia Lever dalam laporan keuangannya yang diaudit olehauditor independen dan menjadi dasar penghitungan PPh BadanPT Technopia Lever

guys pti alga 4aArtinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan buktiyang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumahtangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapanuntuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikankedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bainsuami terhadap istrinya ;Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak

dapat dipertahankanlagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan makabukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akanmenimbulkan kemudhoratan yang lebih besar terlebih lagi;Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilanmengambil sikap untuk lebin mendahulukan menolak kemudharatan dari padamengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah figh yang untukselanjutnya diambil alin menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :tlaall be (le pti

Pti kab.Jepara dan Kab.

Hal ini dimaksudkan agar para pemegangsaham sebagai pemilik (eigenaar, owner) perseroan dapat melakukan kontrolterhadap kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi maupun terhadapkekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemenperseroan, sehingga dalam perkara a quo oleh karena dari fakta hukum yangterungkap di persidangan telah ternyata bahwa PTI.

Hakimberpendapat bahwa pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan angka 4 tersebutdiatas walaupun tidak secara tegas membahas mengenai Surat PernyataaanNomor: 253 / Dirut / 2007 tanggal 30 Nopember 2007 yang dianggap sebagaiDokumen yang menentukan oleh Pemohon Keberatan, namun pada intinyapertimbangan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimanayang diuraikan dalam pertimbangan angka 4 tersebut telah membahasmengenai status keberadaan PTI

Indascon, Prioritaskedua PTI. Bumirejo, dan Prioritas ketiga PT.Rutraindo Perkasa, sedangkan PT. Cipta KaryaSejahtera (PT. CKS) dari segi teknis dan managerialusulan keuangan belum dapat dipertanggungjawabkan ;Namun pada tanggal yang sama yaitu) 28 Mei 2003,keputusan timpenilai yang menyatakan PT. Cipta Karya Sejahtera(PT.CKS) tidakHal. 4 dari 94 hal. Put. No.3 K/Pid.Sus/2008memenuhi persyaratan tersebut kemudian diubah olehTerdakwa Drs.

Cipta KaryaSejahtera tidak membayar satu rupiah pun 9 (sembilan)unit alat AMP yang telah dipesan kepada PTI. UnitedTractors Tbk. dan PT. Intraco Penta Tbk. sehingga dengansendirinya PT. Cipta Karya Sejahtera tersebut juga tidakmemiliki 9 (sembilan) alat AMP sebuah pun, dan menurutalat bukti surat (daftar barang bukti Nomor : 126 dan127) berupa Berita Acara Penelitian dan PemeriksaanBarang 9 (sembilan) unit alat AMP dengan atas nama PT.Selo Adi Karto (bukan atas nama PT.

padahal menurut Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995,Komisaris adalah termasuk orang dari suatu PT, disamping Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),dengan demikian tidak dapat Komisaris dianggap sebagaipihak yang berdiri sendiri di luar PTI., selanjutnyasesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, bahwa padapokoknya Terdakwa dan Terdakwa II bersamasama denganIr.

Budianto Muchtar Ribam)menerangkan bahwa perbuatan hukum pada pendiri PT. dalampenyetoran modal sebelum PT. didirikan harus dicantumkandalam Akta Pendirian PT. dan apabila tidak dicantumkanmaka PT. tidak boleh melaksanakan kewajiban sehubungankewajiban perbuatan hukum pendiri tersebut, karena haltersebut menjadi tanggungjawab pribadi, bukantanggungjawab PT, apabila PTI. melakukan perbuatan hukumpendiri yang tidak tercantum dalam Akta Pendirian PT.maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

) disebutkan bahwa "dalam hal lelangeksekusi, harga limit ditetapkan serendahrendahnya sama dengan nilai likuidasi (FORCEDSALE VALUE)" dan pasal 29 ayat (1) disebutkanbahwa "pada setiap pelaksanaan lelang,Penjual wajib menetapkan harga limit yangdapat dipertanggung jawabkan,~ kecuali padapelaksanaan lelang non eksekusi semulabarangbergerak penjual/pemilik barang tidakmenyebutkan adanya harga limit.Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebutdi atas, maka pemohon lelang (Terbantah III)telah menunjuk PTI

WIYANTO,SH.MH.NUNUNG KRISTIYANI, SH.MH.Panitera PenggantiNGATIMINHalaman 19 dari 20 Putusan No.82/Pid.B/2015/PN Pti

Tng.seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada kemungkinanuntuk memperoleh mashlahatnya yang belum tentu dapat diraih;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin menjadi pendapat Majelis, yaitu pendapat pakar hukum IslamSayyid Sabig dalam Kitab Fighu as Sunnah, Juz Il, halaman 249 :Ngee tye 8 pti alge 4m St J les lee zl wal tag Ml eal 13)Su 1) Aad Aad celal) (gills Seg co St coll) pe alt oy!