Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman karena melakukanpelanggaran pidana tentang narkotika sehingga menjalani pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga PemasyarakatanMarabahan, sehingga akibat perbuatan Penggugat itu kemudian7.Tergugat membuat surat keputusan Bupati Barito Kuala Nomor :188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang diperbaiki denganSurat Keputusan Nomor 188.45/305/KUM/2012 tertanggal 26Nopember 2012.Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyeksengketa tersebut

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/305/KUM/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang perbaikanSurat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang sebelumnya dijatuhihukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormattidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010diperbaiki menjadi pemberhentian dengan PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979.4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugattelah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 24 April 2013yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut : DALAM EKSEPSI :Bahwa yang menjadi keberatan dari Penggugat perkara a quo adalahSurat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor:188.45/305/KUM/2012tanggal 05 Nopember 2012 tentang perbaikan Surat Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25

BuktiP.2: Berita acara penyerahan Surat Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 Tertangal 25 April2012 beserta Surat Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan18hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Akhmad Syarif tertanggal 25 April 2012(Fotocopy sesuai dengan aslinya).3.

Bukti T.6: Berita acara penyerahan Surat Keputusan Nomor:188.45/305/KUM/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 besertaSurat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/305/KUM/2012 tentang perbaikan Surat Keputusan Bupati Barito KualaNo.188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yangsebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 diperbaiki menjadi pemberhentian dengan PeraturanPemerintah

Sentra Mahakarya Industri miliksaksi LOW KUM LUEN alias RAYMOND LOW yang terletak dijalanHal. 1 dari 20 hal. Put.

Single Axis copy Router Alumunium Stok Profile) yang masih utuh ukuran rata rata6, 1 meter sebanyak kurang lebih 20 ton.Selanjutnya barang barang tersebut tanpa seijin pemiliknyayaitu. saksi LOW KUM LUEN alias RAYMOND LOW diangkut secarabertahap dibawa ke pabrik milik Terdakwa MIKO SUHARYANTObin CHANDRA SUHARYANTO di Jatake Tangerang dan sisanyadibawa ke PT.

Single Axis Copy Router, Alumunium Stok Profile yang masih utuh ukuran 6,1meter sebanyak kurang lebih 20 ton.Kemudian saksi DOHAR OJAK HUTABARAT menyatakan barang akandibawa ke pabriknya saksi MIKO SUHARYANTO bin CHANDRASUHARYANTO, karena saksi LOW KUM LUEN alias RAYMOND LOWdituduh Terdakwa MIKO SUHARYANTO bin CHANDRA SUHARIANTOtelah melakukan penggelapan material sehingga barang barangmilik saksi LOW KUM LUEN alias RAYMOND LOW diambilnyadengan alasan untuk gantinya, selanjutnya barang barangtersebut

CENTRA MAHAKARYA INDUSTRI milik saksi LOW KUM LUENalias RAYMOND LOW yang terletak di Jalan Raya CikandeRangkasbitung Kabupaten Lebak, setelah sampai di Pabrik PT.Sentra Maha Karya Industri tersebut, saksi Dohar OjakHutabarat mengambil barangbarang milik saksi LOW KUM LUENalias RAYMOND LOW berupa : Mesin pabrik sebanyak 13 buah, terdiri dari. Milling Machine,Cutting Machine,. Air Compressor,. Duty Saw,Mitre Saw ,Punching Machine 30 ton,. Bending Arch Machine,. Table Saw,.

perlakuan yang takmenyenangkan, atau. dengan memakai ancaman kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun ~ perlakuan yang takmenyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun oranglain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara antara lain sebagai berikutSaksi LOW KUM LUEN alias RAYMOND LOW berada di rumahTerdakwa tidak boleh kemanamana dilarang oleh Terdakwa,dan saksi LOW KUM LUEN alias RAYMONDLOW bisa keluar rumahTerdakwa hanya pada hari Senin dan Kamis hari Rabu, padatanggal 11 Oktober

, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.3 Memerintahkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN

Gugatan Penggugat Tidak Lengkap :a.1 Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketa hanyalahKeputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktuanggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2 Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten BanjarMasa Jabatan Tahun 2009

Menyatakan sah dan benar Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014;3. Menolak perintah kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar MasaJabatan Tahun 2009 2014;4.

Bukti P.1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota Partai PersatuanPembangunan Nomor 15.18.008.00000, atas nama Muaddin ;tSBukti P.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 188.44/0350/KUM/2009, tertanggal 29 Agustus 2009Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar ;aaBukti P.3.: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012, tertanggal 1 Nopember

BapakGubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012, tertanggalHalaman 15 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUNBJM166. Bukti7. Bukti8. Bukti9. Bukti10. Bukti11. Bukti12. Bukti13. Bukti14. Bukti16T.6T.7T.8T.9T.10:T.1l :T.12:T.13:T.14:1 November 2012 Tentang Peresmian PemberhentianAntarwaktu.

RUSTAM EFFENDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DesaTamban Muara Rt. 4 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala,Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa nama tersebut bertindak untuk dan atas nama dalamkedudukkannya selaku Ketua berdasarkan Surat Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor : 188.45/410/Kum/2008, tertanggal 17 April2008 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Tamban Muara Kecamatan TambanKabupaten Barito Kuala periode 20082014

surat gugatannya tertanggal 12 Maret2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin pada tanggal 12 Maret 2012 dibawah register perkara Nomor : 08/G/2012/PTUN.BJM, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Ketua BPD (Badan PermusyawaratanDesa) Tamban Muara Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala periode20082014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/410/Kum

Arsyad sebagai Anggota.7 Anang Asim sebagai Anggota.3 Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat merasa berkeberatan atas terbitnya suratKeputusan a quo karena sangat merugikan Penggugat secara moral yang disebabkantanpa adanya kesalahan yang melanggar hukum yang mengakibatkan Penggugatdiganti sebelum habis masa jabatan sampai tahun 2014.4 Tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan Nomor : 188.45/334/KUM/2011tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Antar Waktu BadanPermusyawaratan Desa (BPD

Februari 2012yang mana menurut ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu 90 hari.Bahwa berdasarkan alasan serta uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan sebagai berikut :12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor188.45/334/KUM

seperti semula.Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biayaperkara.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa yang menjadi objek sengketa in litis adalah Surat KeputusanBupati Barito Kuala Nomor : 188.45/334/KUM/2011 tentang Pengesahan danPengangkatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) TambanMuara Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 tanggal 30 Desember2011;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapanpada hari Rabu, Tanggal 21 Maret 2012

perkara inl; Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidikadalah benar; Bahwa Terdakwa ditangkap karena pernah melakukan penodonganterhadap sopir dump truk; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Jembatan Patin Desa Muara BaharKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin; Bahwa Terdakwa melakukan penodongan tersebut bersama rekanrekan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang antara lain Saparudin bin Pardi,Bogel dan Kum

Setelah itu Terdakwa dan Saparudin menggunakansepeda motor menuju rumah Bogel, selanjutnya Saparudin bersama Kummenunggu di pondok di belakang rumah Bogel untuk merencanakanpenodongan lalu Bogel menunjukan tempat sasaran, kemudian pada hariKamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di JalanJembatan Patin Bogel dan Kum menyetop mobil Dump truk yangdikemudikan oleh Korban, pada saat itu Korban berkata Mau kemana,dijawab Bogel Mau kesimpang Genggom, setelah itu Terdakwa danSaparudin keluar

Setelah itu Terdakwa dan Roki menggunakan sepeda motormenuju rumah Bogel, selanjutnya Terdakwa bersama Kum menunggu dipondok di belakang rumah Bogel untuk merencanakan penodongan laluBogel menunjukan tempat sasaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 19November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Jembatan Patin lalu Bogeldan Kum menyetop mobil Dump truk yang dikemudikan oleh Korban, padasaat itu Korban berkata Mau kemana, dijawab Bogel Mau kesimpangGenggom, setelah itu Terdakwa dan Roki keluar dari

menunggu di pondok dibelakang rumah Bogel untuk merencanakan penodongan lalu Bogelmenunjukan tempat sasaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 19November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Jembatan Patin lalu Bogeldan Kum menyetop mobil Dump truk yang dikemudikan oleh Korban, padasaat itu Korban berkata Mau kemana, dijawab Bogel Mau kesimpangGenggom, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II keluar dari semaksemaklalu naik ke dalam mobil dan duduk di depan, sementara Bogel dan Kum naikke atas bak belakang

Setelah ituTerdakwa Il dan Roki menggunakan sepeda motor menuju rumah Bogel,selanjutnya Terdakwa II bersama Kum menunggu di pondok di belakang rumahBogel untuk merencanakan penodongan lalu Bogel menunjukan tempatsasaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul16.30 WIB di Jalan Jembatan Patin lalu Bogel dan Kum menyetop mobil Dumptruk yang dikemudikan oleh Korban, pada saat itu Korban berkata Maukemana, dijawab Bogel Mau kesimpang Genggom, setelah itu Terdakwa Halaman 18 dari

Terdakwa dari Riki Rikardo sebesar Rp.275.000(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Bahwa benar satwa yang dilindungi jenis trenggiling yang Terdakwa beli tersebutbukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan ataupenyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, tetapi untukdiperdagangkan.Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).Halaman 3 dari 11 HalamanPutusan Nomor 42/Pid.sus/2021/PN.BGLBahwa Terdakwa tidak memiliki

.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi sepertiSisik TrenggilingAtas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.3.

.1/6/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 ManisJavanica (trenggiling).Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi sepertiSisik TrenggilingA.

Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorHalaman 8 dari 11 HalamanPutusan Nomor 42/Pid.sus/2021/PN.BGLP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).

Termasuk dilindungi undangundangberdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7 Tahun1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/12/2018;b. Lutung nama latin Trachypithes auratus,.

Termasuk dilindungi undangundang berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.L06/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018;Dan dasar hukum penetapan satwa liar yang dilindungi , berdasarkanPasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 4 ayat(1) dan (3) PP No. 7 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

/2020/PN BdgMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi ;Menimbang, bahwa terhadap satwa yang dilindung!

Ciriciri tersebut Sesuai dengan ciriciri dariburung Serindit Melayu (Loriculus galgulus) ;Bahwa saksi mengetahui bahwa burung dengan jenis Tiong Emas/Beo(Gracula religiosa) dan Serindit Melayu (Loriculus galgulus) adalahtermasuk jenis satwa yang dilindungi dari Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungji;Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa burung jenisTiong Emas/Beo (Gracula religiosa) dan Serindit Melayu (Loriculusgalgulus) diperuntukan untuk dijual, adapun pembeli dari burungtersebut datang sendiri ke toko/kios milik terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak

Berdasarkan lampiran lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, kedua jenis satwa tersebut terdapat dalam daftardengan nomor urut 551 Serindit Melayu (Loriculus galgulus) dan nomorurut 662 Tiong Emas (Gracula religiosa).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.9.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis danTumbuhan dan satwa yang dilindungi.10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang1 (Satu

Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti; Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang1 (Satu

Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN MtpPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi, dimana untuk Buaya Muara (Crocodylus porosus);Bahwa Sampai saat ini BKSDA Prov.

Putusan Nomor. 49P/HUM/2017Peraturan Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan RI NomorNo.17/MENHLK/SETJEN/KUM. 1/2/2017, bertentangan dengan UU No.41TAHUN 1999.Bahwa dalam konsideran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor No.17/MENHLK/SETJEN/KUM. 1/2/2017 tersebutdiatas yang menjadi landasan hukumnya antara lain adalah UndangUndang Nomor 41 tahun 1999, didalam UndangUndang No.41 Tahun 1999tersebut sama sekali tidak diatur tentang Kawasan Fungsi LindungEkosistem Gambut.Sehingga berdasarkan

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8A ayat(2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (vide Bukti 1.1) bertentanganHalaman 24 dari 51 halaman.

Pasal 8G Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.17/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 3huruf e, Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahwa dengan pengaturan Pasal 23 A ayat (1) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (vide Bukti T.1) secara materiil telah mengisi kekosonganHalaman 29 dari 51 halaman.

Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.40/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2017 tentang Fasilitas Pemerintah pada UsahaHutan Tanaman Industri dalam rangka Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut (Bukti T1.)

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/190/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Memberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama AkhmadBaihaki, S.E., NIP. 197601112001031001, Pangkat/Golongan PenataHalaman 1 dari 6 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/190/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatansebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Akhmad Baihaki, S.E., NIP.197601112001031001, Pangkat/Golongan Penata Muda (Ill/a), JabatanPengadministrasian Data Keuangan, Unit Kerja Dinas Pendidikan,Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala;4.

Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 78/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Mei 2020 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 41/G/2019/PTUN.BJM, tanggal 11 Desember 2019:MENGADILI SENDIRIDalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/190/KUM

:Mewajibkan kepada Termohon' Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/190/KUM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Akhmad Baihaki,S.E.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2020Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Bupati Barito KualaNomor: 188.45/190/KUM/2019 tentang Pemberhentian

Bin ZAKARIAAGAN, diketahui bahwa burung jenis Serindit Melayu dan Jenis Tiong Emastersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan LampiranMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P,106/Menthk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menthk/Setjen/Kum.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, dan keduajenis burungtersebut terdapat dalam daftar dengan Nomor urut 551 Serindit Melayu(Loriculus Galgulus) dan

Ciriciri tersebut sesuai dengan ciriciri dariburung Serindit Melayu (Loriculus galgulus) ; Bahwasaksi mengetahui bahwa burung dengan jenis Tiong Emas/Beo(Gracula religiosa) dan Serindit Melayu (Loriculus galgulus) adalahtermasuk jenis satwa yang dilindungi dari Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa

Berdasarkan lampiran lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MenlIhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN KsnYang Dilindungi, kKedua jenis satwa tersebut terdapat dalam daftardengan nomor urut 551 Serindit Melayu (Loriculus galgulus) dan nomorurut662 Tiong Emas (Gracula religiosa).Bahwa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.9.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis danTumbuhan dan satwa yang dilindungi.Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN Ksn10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali olen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut sebagaiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup = dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi); Bahwa benar, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Penyu termasuk merupakan

/KUM.1/ 12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa Yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindung));Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang JenisTumbuhan

.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

warna hitam, ekor warna hitam ujung putih, kaki warnakuning, tanpa dilengkapi dokumen yang memuat asal usul satwa dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Bali;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa,burung jalak putih terdaftar dengan nama ilmiah Strunus Melanopterus yangbernomor urut 153 dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi dengan nomor urut 659 dengan nama ilmiah (latin)Acridotheres Melanopterus, dengan nama Indonesia : Burung Jalak PutihSayapHitam.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamHalaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN GinPasal 40 ayat (2) Undang Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber

.1/6/2018tentang jenis tumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomorP.106/mnlhk/setjen/kum.1/12/2018 dan satwa jalak putih sayap hitamtermasuk satwa yang dilindungi dengan nama latin acridotheresmelanopterus dengan nomor urut 659;> Bahwa sejak dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 1999 tanggal 27januari 1999 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.20/mnlhk/setjen/kum.1/6/2018 tentang Jjenistumbuhan yang dirubah

.1/6/2018 tentang Jjenistumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidyp danKehutanan Republik Indonesia nomor P.106/mnlhk/setjen/kum.1/12/2018,satwa jalak putih sayap hitam termasuk satwa yang dilindungi dengan namalatin acridotheres melanopterus dengan nomor urut 659;> Bahwa masyarakat tidak boleh memelihara sesuai pasal 21 ayat(2) huruf a : setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakansatwa yang dilindungi

.1/6/2018tentang jenis tumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri LingkunganHidyp dan Kehutanan Republik Indonesia nomorP.106/mnihk/setjen/kum.1/12/2018, satwa jalak putin sayap hitam termasuksatwa yang dilindungi dengan nama latin acridotheres melanopterus dengannomor urut 659;Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin> Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atas

Bengkong Permai Blok D Nomor 39RT.002/RW.003, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat III;Bahwa para pihak tersebut diatas menerangkan bersedia dan mengakhiripersengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatantersebut, dengan jalan perdamaian dengan mengadakan persetujuan sebagaiberikut:Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 283/Padt.G/2021/PN BtmPasal 1Penjual dan Pembeli sepakat bahwa dengan melanjutkan Kuasa UntukMenjual (KUM

) di Notaris Herry Ridwanto, SH, Kantor Notaris di Batam, padahari Selasa, tanggal 16 November 2021;Pasal 2Pada saat tandatangani KUM Pembeli akan membayar seluruh sisakekurangan pembayaran kepada Penjual sebesar Rp. 4.725.160.000, (empatmilyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) sebelumdikurangi biaya pajak penjual yang telah ditalangi pembeli, dengan cara :a.

Sebesar Rp. 3.725.160.000, (tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima jutaseratuS enam puluh ribu rupiah), sebelumnya dipotong terlebih dahulusebesar pajak penjual akan ditransfer pada hari Kuasa Untuk Menjual(KUM) ditandatangani;b.

Sisanya sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dibayar 3lembar cek tunai bersamaan dengan Kuasa Untuk Menjual (KUM) yangdititipkan di Kantor Notaris sebagai jaminan masa pengurusan Sertifikatdan pembebasan tanah dan penghuni liar, dengan perincian sebagaiberikut:1. 2 (dua) bulan setelah Kuasa Untuk Menjual (KUM) dana yangdititipkan Sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dapatdicairkan;2. 1 (Satu) bulan setelan pencairan angka 1 maka dana sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta

) maka penjual dianggapwanprestasi dan penjual wajid mengembalikan uang yang sudah diterima dariPembeli plus denda 100 % dari uang yang diterima dari Pembell;Pasal 8Pihak Penjual menjamin tanah telah clear and clean saat diserahkanpada Pembeli paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kuasa Untuk Menjual(KUM), serah terima tanah akan dibuatkan berita acara tersendiri dihadapanNotaris;Pasal 9Jika sampai waktu yang telah ditentukan dalam point 8 ini pihak Penjualbelum menyerahkan tanah yang telah clear

Kanwil KUM HAM Kalimantan Selatan Banjarmasin

Kanwil KUM HAM KalimantanSelatan Banjarmasin, beralamat di Jalan Brigjend Hasan Basri No. 3Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Terbanding semula TurutTergugat II;PENGADILAN TINGGI tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT.BJMTelah membaca berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 22Agustus 2014, Nomor 41/Pdt/2014/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Menerima

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Juanda Kum bin Robby Kum) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Jeane P. Sulu binti Ibrahim P.

Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : B.28.KUA.23.13.3/PW.01/II/2019, tanggal 25Februari 2019;Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milikbersama di Kelurahan Manembonembo Atas, Kecamatan Matuari, KotaBitung sampai sekarang;Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidupbersama sebagaimana layaknya suamiistri dan telah dikaruniai Sseoranganak perempuan yang bernama Julianti Jelita Kum

Pemohon:
1.YOSEPH RUDOLOF YOPI KILANGIN
2.MARINUS AMOKWAME
3.KAREL KUM
4.WILHELMUS WANMANG
5.HENGKI UAMANG
Termohon:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sukrino Kum bin Robi Kum) kepada Penggugat (Inang Suleman binti Yamin Suleman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00( lima ratus sepuluh ribu rupiah