Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-09-2024 — Putus : 08-10-2024 — Upload : 09-10-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 593/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Oktober 2024 —
Tergugat:
DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
79 — 37

  • Tergugat:
    DPP Partai Kebangkitan Bangsa
    Turut Tergugat:
    Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 20-11-2023 — Putus : 24-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN SERANG Nomor 182/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 24 Januari 2024 — IING MUDAKIR
Tergugat:
2.DPP PARTAI BERKARYA
3.DPW PARTAI BERKARYA
4.MAHKAMAH PARTAI Berkarya
Turut Tergugat:
DPD PARTAI BERKARYA KOTA CILEGON
61 — 30
  • IING MUDAKIR
    Tergugat:
    2.DPP PARTAI BERKARYA
    3.DPW PARTAI BERKARYA
    4.MAHKAMAH PARTAI Berkarya
    Turut Tergugat:
    DPD PARTAI BERKARYA KOTA CILEGON
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 25-09-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 38/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
WAHISUN WAIS WAHID
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Kabupaten DPC Partai Bulan bintang Kabupaten Musi Rawas
2.Dewan Pimpinan Propinsi DPW partai bulan bintang Provinsi sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai bulan bintang
221 — 33
  • Penggugat:
    WAHISUN WAIS WAHID
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Kabupaten DPC Partai Bulan bintang Kabupaten Musi Rawas
    2.Dewan Pimpinan Propinsi DPW partai bulan bintang Provinsi sumatera Selatan
    3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai bulan bintang
    Dewan Pimpinan Kabupaten Dpc Partai Bulan Bintang Kabupaten MusiRawas, bertempat tinggal di Jalan Lintas sumatera Desa Pedang KecamatanMusi Rawas , sebagai Tergugat ;2. Dewan Pimpinan Propinsi Dpw Partai Bulan Bintang Provinsi SumateraSelatan, bertempat tinggal di Jalan Volley Blok G No.14 Rt.30 Rw.9 KelurahanLorok Pakjo Kec.llir Barat Palembang , sebagai Tergugat II;3.
    Dewan Pimpinan Pusat Dpp Partai Bulan Bintang, bertempat tinggal diJalan Raya Pasar Minggu KM.18 No.1B Jakarta Selatan , sebagai Tergugat III;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ; Telah membaca Surat gugatan tanggal 25 September 2018 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 25September 2018 dan terdaftar dalam Register perkara perdataNo.38/Pdt.SusParpol/2018/PN.LIg.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 04-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Llg
Tanggal 25 September 2017 — Penggugat:
1.EDI SUKAMTO
2.A.BASTARI IBROHIM
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC pARTAI Hati Nurani Rakyat Kab.Muratara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
209 — 87
  • Penggugat:
    1.EDI SUKAMTO
    2.A.BASTARI IBROHIM
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC pARTAI Hati Nurani Rakyat Kab.Muratara
    2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
    3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata Khusus
Register : 16-09-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsm
Tanggal 6 Oktober 2022 — Penggugat:
ABDURRAHMAN YUSUF
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh
3.Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Lhokseumawe
4.DPRK Lhokseumawe
5.Walikota Lhokseumawe
242 — 18
  • Penggugat:
    ABDURRAHMAN YUSUF
    Tergugat:
    1.Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera
    2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh
    3.Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Lhokseumawe
    4.DPRK Lhokseumawe
    5.Walikota Lhokseumawe
Pengadilan PN BATURAJA Perdata Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN BTA
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
YUDI PURNA NUGRAHA
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
309 — 123
  • Penggugat:
    YUDI PURNA NUGRAHA
    Tergugat:
    DEWAN PENGGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
    politik;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa Yangdimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1)perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaranterhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;(4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan;dan/atau (6) keberatan terhadap
    keputusan Partai Politik.Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan dari Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut menyebutkanbahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, selanjutnya pada ayat (2)Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.SusParpol/2018/PN.BtaPenyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat
    (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik, yang kemudian pada ayat (5) Putusanmahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secarainternal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut di atas telah terpenuhi, makabarulah dapat dinyatakan sebagai
    Yang Berkaitan Dengan Partai Politik)berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuhpartai, berkaitan dengan suratsurat keputusan yang diterbitkannya dalamjangkauan internal kepartaian, dan bahwa gugatan kepada fungsionarisdalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnyaadalah urusan internal partai;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003,tanggal 15 Oktober 2003, pada angka
    kasuskasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungandengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilanmenyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yangbersangkutan (Niet Onvankelijkeverklaard);Menimbang, bahwa oleh karena belum dilakukannya penyelesaianinternal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukandalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 09-05-2023 — Putus : 27-07-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 271/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Juli 2023 — M.Kn
5.ADE IRFAN PULUNGAN, SH
6.MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7.H. MOHAMMAD ARWANI THOMAFI
8.H. MUHAMMAD MARDIONO
9.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.AHMAD KHOLISUN Alias KHOLIS
136 — 0
  • M.Kn
    5.ADE IRFAN PULUNGAN, SH
    6.MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
    7.H. MOHAMMAD ARWANI THOMAFI
    8.H. MUHAMMAD MARDIONO
    9.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
    10.AHMAD KHOLISUN Alias KHOLIS
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Khusus
Register : 07-08-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PN SIBOLGA Nomor 89/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbg
Tanggal 4 Oktober 2023 — Penggugat:
MUNZIR
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB)
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB)
148 — 0
  • Penggugat:
    MUNZIR
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB)
    2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 325/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
YULIUS DAGILAHA, S.H
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
483 — 224
  • Penggugat:
    YULIUS DAGILAHA, S.H
    Tergugat:
    DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
    ADART Partai Demokrat Tahun 2020.
    quo oleh karenamasalahinternal partai dikembalikan kepada Partai.
    Etik Partai Demokrat danPakta Integritas Partai Demokrat.
    Partai Demokrat.
    Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang undang Nomor : 2 Tahun2011 Tentang Perubahan Undang undang Nomor : 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik diselesaikaninternal Partai Politik yang menyatakan Perselisihan Partai Politikdiselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1)dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Khusus
Register : 06-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mpw
Tanggal 23 Oktober 2018 — AFRIANSYAH NOOR
Turut Tergugat:
Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang
256 — 32
  • AFRIANSYAH NOOR
    Turut Tergugat:
    Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang
    AWALUDIN, S.Pd. selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Bulan Bintang, berkantor di Jalan Terusan Kabupaten Mempawah,Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai... TERGUGAT II;3. H.AHMAD SUTARMAN, S.Hut.,M.M. selaku Ketua Dewan PimpinanWilayah (DPW) Partai Bulan Bintang, Jalan H.M.Suwignyo No.5Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebutSCDAGAL.... cece eeeeeecceeeeeceeeeeeeeceeeeeeeeseeeceeeaueceeeaueeeeaaneees TERGUGAT III;4.
    IMAM MUTTAQIN, S.Pdi, selaku Mantan Sekretaris Wilayah DewanPimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang, Jalan Parwasal, SiantanPontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebutSCDAGAL.... cece eeeeeccceeeecececeeeeceaeeeeeeeaueeeeeeeaeeeeeeaueeeenaueeees TERGUGAT IV;5. Prof.Dr.
    ., selaku Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang, Jalan Raya PasarMinggu KM.18 No. 1B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAGAL.. eee eeeeeecceeeeeceeeeeeeceeeeeeeceaueeececaaeeseeaaaeeeeeaueeees TERGUGAT V;6. Ir. AFRIANSYAH NOOR, selaku Sekretaris Jenderal Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Bulan Bintang, Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 No.1B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai............
    KETUA MAHKAMAH PARTAI BULAN BINTANG, berkantor di JalanRaya Pasar Minggu KM.18 No.1B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAGAL.... 1. see eeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeceeeeeeeeseeeeeees TURUT TERGUGAT;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tersebut diatas tertanggal 6 Juni 2018, Nomor76/Pdt.G/2018/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang pertama ;3.
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 13-06-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 25-07-2023
Putusan PN RABA BIMA Nomor 40/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN RBI
Tanggal 18 Juli 2023 —
Tergugat:
1.DPP PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) NUSA TENGGARA BARAT)
3.DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( HANURA)
175 — 0

  • Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

    MENGADILI


      Tergugat:
      1.DPP PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
      2.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) NUSA TENGGARA BARAT)
      3.DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( HANURA)
Pengadilan PN SOASIU Perdata Khusus
Register : 08-08-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN SOASIU Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penggugat:
Usman A Tigedo
Tergugat:
1.Ketua DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Riswan Naim Tergugat I
2.Sekertaris DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Usman Nahrawi Tergugat II
3.Ketua DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Ahmad Djabid Tergugat III
4.Sekertaris DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Burhan Djakaria Tergugat IV
5.KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di wakili oleh Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra Tergugat V
6.Sekertaris Jenderal
163 — 62
  • Penggugat:
    Usman A Tigedo
    Tergugat:
    1.Ketua DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Riswan Naim Tergugat I
    2.Sekertaris DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Usman Nahrawi Tergugat II
    3.Ketua DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Ahmad Djabid Tergugat III
    4.Sekertaris DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Burhan Djakaria Tergugat IV
    5.KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di wakili oleh Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra Tergugat V
    6.Sekertaris Jenderal
    Partai Bulan Bintang di wakili oleh Ir.Afriansyaj Noor.M.Si Tergugat VI
Pengadilan PN KALABAHI Perdata Khusus
Register : 29-08-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan PN KALABAHI Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb
Tanggal 16 Oktober 2023 — Penggugat:
Dony Menase Mooy
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia
96 — 38
  • Penggugat:
    Dony Menase Mooy
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
    2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 08-03-2022 — Putus : 24-08-2022 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Agustus 2022 — Penggugat:
RENI
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.SAIFUL HAMID
Turut Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW-PERINDO) Provinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (DPD-PERINDO) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
85 — 71
  • Penggugat:
    RENI
    Tergugat:
    1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
    2.SAIFUL HAMID
    Turut Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW-PERINDO) Provinsi Sumatera Selatan
    3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (DPD-PERINDO) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Pengadilan PN BLITAR Perdata Khusus
Register : 09-06-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-09-2023
Putusan PN BLITAR Nomor 53/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blt
Tanggal 15 Agustus 2023 — Penggugat:
EDY SULISTIYO
Tergugat:
1.DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
2.DPD GERINDRA Provinsi Jawa Timur
3.DPC GERINDRA Kabupaten Blitar
Turut Tergugat:
KPU Kabupaten Blitar
149 — 96
  • Penggugat:
    EDY SULISTIYO
    Tergugat:
    1.DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
    2.DPD GERINDRA Provinsi Jawa Timur
    3.DPC GERINDRA Kabupaten Blitar
    Turut Tergugat:
    KPU Kabupaten Blitar
Pengadilan PN Blangpidie Perdata Khusus
Register : 27-03-2023 — Putus : 10-05-2023 — Upload : 29-05-2023
Putusan PN Blangpidie Nomor 4/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bpd
Tanggal 10 Mei 2023 — Penggugat:
Teuku Cut Rahman
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NANGGROE ACEH Cq DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI NANGGROE ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Turut Tergugat:
Pj GUBERNUR ACEH Cq Pj BUPATI ACEH BARAT DAYA
162 — 41
  • Penggugat:
    Teuku Cut Rahman
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NANGGROE ACEH Cq DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI NANGGROE ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
    2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
    3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
    Turut Tergugat:
    Pj GUBERNUR ACEH Cq Pj BUPATI ACEH BARAT DAYA
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.MKD
Tanggal 17 Januari 2014 — SUSILO S.Pt terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magelang Dkk
68 — 16
  • No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Dalam hal penyelesaian
    sekaligus dari Keanggotaan DPRD KabupatenMagelang.Bahwa Pasal 32 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang
    sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
    ;e Bahwa setahu saksi sebagai pengurus partai, untuk menjadi calon kepala Daerahharus mendapatkan Rekomendasi dari partai PDI.P, dan pada waktu itu PDIPmengusung calon Bupati Magelang Zaenal Arifin S.Ip;e Bahwa loyalitas anggota partai terhadap partai diatur dalam AD.
    PDIPerjuangan yang telah mencalonkan diri menjadi calon Bupati kabupatenMagelang dalam PILKADA kabupaten Magelang tahun 2013 yang diusung olehgabungan partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai AmanatNasional,;e Bahwa pada pencalonan tersebut, Pihak Tergugat II dalam rekomendasinyamenegaskan bahwa setiap anggota partai maupun pengurus partai PDIPerjuangan mempunyai kewajiban untuk mengamankan, menjalankan danmemperjuangkan rekomendasi partai tersebut dalam hal ini pencalonan ZaenalArifin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-03-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 124/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
BAHRAIN HUSEN, SKM
Tergugat:
1.H. HUTOMO MANDALA PUTRA, SH
2.Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.AP
3.MATHILDA INGKIRIWANG
4.ISWAN HASJIM. ST. MT
5.NURLAILA ARMAIYIN
196 — 49
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 9 Mei 2018 — Nama : ZAINAL KARIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Morotai; Tempat Tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 memberikan kuasa kepada: 1) CHARLES B. LITAAY, S.H., M.H.; 2) AHMAD AJLAN ALWI, S.H.; 3) YENI LITAAY, S.H.; 4) ERIK RIDWAN S., S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Kantor Hukum Charles Litaay dan Rekan, di Jalan Karang Panjang, RT.002/RW.003, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN: 1. Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU UTARA; Tempat kedudukan : Jalan Raya Trans Halmahera, Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/121/G, tertanggal 29 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 2) BURNAWAN, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 3) MOCHTAR BADIN, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 4) SOFYAN HADI, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 5) MUHDI SOAMOLE, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 6) SANY RAIS, S.H., Staf Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : AJUDIN TANIMBAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta; Tempat Tinggal : Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SK-TUN/II/FES/2018, tanggal 13 Februari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 3) BENNY ADAM, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Dana Kopra No.1/29 Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
324 — 168
  • keanggotaan, sebagaimana dikutip pada angka (4)amar Putusan Mahkamah Partai, tertanggal 11 Oktober 2014,sebagai berikut:Angka 4 (empat) amar Putusan Mahkamah Partai: Semua Surat Keputusan tentang pemberhentian dan/ataupengangkatan terhadap pengurus DPP, DPW, DPC, danPemberhentian Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, yangtidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR.
    manaMahkamah Partai menjatuhkan putusan.
    Oleh karena itu makaKeputusan Partai dalam hal ini PPP yang dikeluarkan setelah tanggal11. Oktober 2014 sudah tidak termasuk dalam pengertian dalampengertian amar putusan Mahkamah Partai angka 4 tersebut;Dikaitkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor: 156/SK/DPP/C/IlV2017 tentang PemberhentianSdr. Hi. Zainal Karim, BA Dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan tanggal 30 Maret 2017, maka sudah lewat waktu kuranglebih 3 tahun.
    /Anggota Partai PersatuanPembangunan berkevajiban menaati keputusan/kebijakan Partai, serta menunjunjung tinggikonstitusi, kehormatan dan nama baik PartaiPersatuan Pembangunan;b. bahvwa Sdr.
    kewenanganMahkamah Partai Politik atau sebutan lain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
73 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
    DPP Partai Buruh, Tergugat II Ic.
    Menjadi angota Partai politik lain atau;d.
    Bahwa sebagai anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh, PemohonKasasi/ Pemohon Kasa telah menjalankan kewajibannnya baik kepadaDPC Partai Buruh Kota Medan maupun kepada DPP Partai Buruh ;5. Bahwa benar terbukti dalam menjalankan kewajibannnya dalampembayaran iuran sebagai anggota Partai Politik Partai Buruh Penggugatmendapat predikat teladan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiHal. 24 dari 28 hal. Put.
    ataupun sanksi dari DPC Partai Buruh kotaMedan, DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara maupun dari DPPPartai Buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Buruh sebagaimana dalambukti P35 ;Dalam rapat ditemukan bahwa DPC Partai Buruh Kota Medan mengakuidan membenarkan bahwa Penggugat tidak pernah diundang untukmengikuti rapatrapat partai ;Dalam rapat ditemukan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil olehDPC Partai Buruh Kota Medan sebelum dilakukan
    No. 542 K/Pdt.Sus/20122122.23.24.pasal 7 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Partai Buruh Anggaran Rumahtangga Partai Buruh ;.Bahwa oleh karena Pemohon' Kasasi/semula Penggugat tidakmempunyai kesalahan dan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Buruholeh karenanya Majelis Pertimbangan (MPP) Partai Buruh pada tanggal22 Maret 2012 memerintahkan DPP Partai Buruh untuk membatalkandan mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPP) No. 144 / SKEP/DPP PARTAI BURUH/III 2011 tanggal 9 Maret2011, karena