Masyarakat Jo Pasal 9 ayat (1) (2) dan pasal SAKSI II 11 Pergub Jatim tentang penerapan protokol kesehatanNama : EKO SISWANTO Umur : 52 Tahun, dalam pencegahan dan pengendalian Covid19.Jenis Kelamin : LakiLaki Suku Bangsa :/ RELASJawa/Indonesia Agama : Islam Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatas untukAlamat : Jl Raya Kauman Baru No 7 menghadap ke Polsek Tegalsari Polrestabes Surabaya yangSurabaya Menerangkan sbb: dilaksanakanbenar bahwa keterangan tersangka FANG Ole. wens see is ounce paw

PENETAPANNomor 198/Pdt.P/2014/PA.Pwlesd) GozoS all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatunkan penetapan dalam perkarayang diajukan oleh:Baharuddin bin A.

Y 2t626%T yyIHc Gwoy~dM Uyp ;XjA GdOEA PAW! 63 )$* JEZH %41ri072p?0 P

Bahwa langkah Tergugat mencabut status keanggotaan Penggugat dari PKBbukan tanoa maksud, namun Tergugat ingin menggeser/mengganti kedudukan Penggugat sebagai anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro, halmana terbukti dengan adanya surat nomor 038/DPC03/B.02/X/2010, tertanggal 4 Oktober 2010 yang dilayangkan oleh Tergugat tentang adanya usulanpenggantian antar waktu (PAW) kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro,sehingga jelas Tergugat telah mengabaikan amanah rakyat sebanyak lebihdari 3772 suara rakyat

Bahwa oleh karena upaya Penggugat untuk penyelesaian perselisihan diinternal partai tidak tercapai, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukangugatan dalam perkara a quo kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro sematamata ingin mendapatkan kepastian dan keadilan hukum bagi Penggugatakibat perbuatan Tergugat yang mencabut status keanggotaan Penggugatdari partai dan usulan Tergugat kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro untukmelakukan penggantian antar waktu (PAW) atas Penggugat dari keanggotaanfraksi PKB DPRD

Menyatakan tindakan Tergugat yang mengusulkan PAW (Pergantian antarwaktu) atas diri Penggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro darikeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro FraksiPKB adalah tindakan yang bertentangan dengan AD/ART PKB;. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara materil jikadiuangkan sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) maupunimmateril yang jika diuangkan sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus jutarupiah);.

November2009, yang mana pada diktum memutuskan danmenetapkan pada bagian Pertama tidakmelakukan Pergantian Antar Waktu) (PAW) padacaleg Kota Bengkulu Daerah Pemilihan I,sehingga KPU Kota Bengkulu berkesimpulantidak ada masalah di internal Caleg PDS KotaBengkulu.

Bahwa untuk alasan gugatan poin 3, dapatsaya/Tergugat II Intervensi tanggapi sebagaiberikut: 1.1.Bahwa berdasarkan Surat DPC PDS KotaBengkulu Nomor: 28/DPC PDS/BKL/2009tanggal 15 Agustus 2009, yang secarategas menolak permintaan PAW yangdiajukan oleh para Penggugat, olehkarena DPC PDS Kota Bengkulu mempunyaialasan permintaan PAW tersebut tidaksesuai dengan AD/ART partai danperaturan perundang undangan yangberlaku.

Bahwa DPC PDS Kota Bengkulumenolak PAW yang tidak sesuaidegan mekanisme PAW yaitu yangtidak sesuai dengan undang undang1.1I,J2.aedan peraturan yang berlaku danADRTPDS; eee eeBahwa permintaan saudara JonerPandiangan, SH dan saudaraEffisus ke DPC PDS Kota Bengkuluuntuk dilakukan PAW sebagaimanabeliau maksudkan dalam surattersebut, sangat tidak tepat dantidak berdasarkan hukum = bahwatelah melanggarmekanisme; Seharusnya Saudara JonerPandiangan, SH dan SaudaraEffisus tidak lagi memaksakan PAWkarena sudah

Bahwa dengan adanya upaya atauPerkara Nomor:keinginan, permintaan dantindakan Saudara JonerPandiangan, SH dan SaudaraEffisus yang difasilitasi DPW PDSKota Bengkulu ke Ketua BidangHukum dan HAM untuk dilakukankembali kesepakatan PAW sangatlahtidak tepat dan tidak berdasarkanPutustn19/G/2009/PTUN BKL Hal.1.2.hukum dan peraturan yang berlaku(melanggar ADRT PDS Bab XIIIPasal 47); 1.1.5.

Bahwa berdasarkan Pasal 218 Undangundang Nomor 10 #4Tahun 2008 ~~ jelaskeinginan para Penggugat untukmelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)pada caleg Kota Bengkulu DaerahPemilihan I atas nama Tergugat IIIntervensi tidak memenuhi syarat formilmaupunmateril. . Bahwa untuk alasan gugatan poin 4,5 dan 8 dapatsaya/Tergugat II Intervensi' tanggapi sebagaiberikut: 2.1.

dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah yang merupakan warisan/peninggalan dari AlmarhumahAisyah Binti Abdul hamid, serta untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sepeninggal Almarhum Pewaris, berupa:Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02290(Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 21/02/2017,Nomor 01504/2017,luas 215 m²) atas nama Aisyah;

PUTUSANNomor 0957/Pdt.G/2016/PA.Ktg.ez sll yori all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara :Gita Puspita Paputungan binti Hamid Said Paputungan, umur 27 tahun,agama Islam, pekerjaan Pengusaha Ketring, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal diLingkungan V, RT. 022/RW. 010, Kelurahan Gogagoman,Kecamatan

Bahwa Penggugat sangat beralasan secara hukum menggantikanPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif atas nama Pintor Siahaankarena pada saat Pemilinan Caleg 20142019 Penggugatlah suaraterbanyak kedua dari Daerah Pemilihan namun dikarenakan Surat yangdikeluarkan oleh Tergugat sehingga nama Penggugat dicoret olehTergugat II dengan alasan Penggugat tidak memenuhi syarat calonPergantian Antra Waktu sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;18.

Bahwa Penggugat menyayangkan atas tidakan Tergugat melakukan Pemberhentian terhadap diri Penggugat dari keanggotaan PKBdan TIDAK MENYETUJUI Persetujuan (PAW) Anggota DPRD terhadapHalaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2019/PN SbgPenggugat untuk Menggantikan Pintor Siahaan, tanpa terlebin dahulumelakukan musyawarah di internal Partai, seharusnya diselesaikan terlebihdahulu dalam forum internal Partai dengan menghadirkan Penggugat,sebelum mengambil tindakan yang merugikan Penggugat

Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak pernah menjadiPenggantian Antar Waktu (PAW) ataupun dilantik sebagaiAnggota DPRD Kota Sibolga;6.

Bahwa usulan tersebut telah ditindak lanjutidengan adanya Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolgakepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara tentang proses Pergantian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Sibolga dengan menetapkan Edi Jurisman untukmenggantikan Pintor Siahaan (bukti T.I5);Menimbang, bahwa dengan adanya hasil verifikasi kepengurusan,keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan calon peserta Pemilutingkat Kota Sibolga (bukti T.I4), ternyata namanama seperti Jahari AnwarSitompul

Bahwa Para Tergugat melihat tidak adanya korelasi antara terbitnyaSK Tergugat nomor 24231/DPP03/VI/A.1/X/2017, SK nomor24469/DPP03/VI/A.1/X/2017, SK nomor 25288/DPP03/VI/A.1/1/2018, SK nomor 26641/DPP03/VI/A.1/VI/2018 denganproses PAW (Pergantian Antar Waktu) yang sedang berlangsungterhadap Penggugat, karena PAW tersebut diajukan akibatPenggugat telah menjadi anggota partai lain, dimana hal ini dapatdibuktikan dengan masuknya nama Penggugat di DCT (Daftar CalonTetap) dari partai lain.d.

danKerugianBerdasarkan uraian di atas, karena tidak adanya kerugian yang dideritaoleh Pengugat menjadikan gugatan aquo tidak memenuhi rumusangugatan perbuatan melawan hukum, untuk itu sangat patut danberalasan hukum untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).Gugatan Pengqugat Masih PrematurBahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri dalam identitasPenggugat menulis Pekerjaan Penggugat adalah Anggota DPRDProvinsi Lampung, maka dengan demikian karena proses PAW

masihberlangsung jadi secara hukum status Penggugat sampai gugatan inidisidangkan saat ini masih berstatus sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Lampung.Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dalam angka 4 huruf d, bahwaPenggugat merasa terancam dipecat dari anggota DPRD ProvinsiLampung dan berpotensi hilangnya penghasilan Penggugat, oleh karenakarena belum adanya pemberhentian atau belum dilakukannya PAW(pergantian antar waktu) terhadap Penggugat maka tidak benar dalamPosita Gugatan

Penggugat yang mendalilkan tentang ada kerugian yangtimbul akibat dari Keputusan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat,karena PAW yang dimaksudkan oleh Penggugat saat ini masihberproses, maka kerugian yang didalilkan oleh penggugat belum terjadisehingga gugatan penggugat sangat prematur.Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2018/PN TjkBerdasarkan uraian di atas, karena Penggugat secara hukum masihberstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiLampung dan proses

PAW belum selesai menjadikan gugatan a quomasih prematur, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum untukditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard).Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan (error in persona)Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Legal Standing nya pada angka 1halaman 2 Gugatan, menyatakan Penggugat adalah anggota PKB sejaktahun 2005 sampai dengan 2078 ... dst.....

#dapat den Td sarge go Ja Paw ge ~s ararny cre BARANG BUKTI: dapat disita dan Saksi !Nama (AVeRAwAy , Umur: 47 Tahun Barang Bukti yangPekenaan Poin, Alamat: Aspol Polres Cimahi saksi/Tergangk@ atqu yangunenguaga! bepupadn : Menerangkan corea I. di Bacs po eb wl a dada fe a bye , weees a a Fic Tesh eek =! 3 Ca a hs, eve holed...

PENETAPANNomor 0655/Pdt.P/2020/PAJTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telahmenjatuhkan penetapan atas perkara PAW antara :Lolita Sari Lolo binti H A.S Lolo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kayu PutihSelatan Empat C, Nomor : 10, RT. 004 RW 005, KelurahanPulo Gadung, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur,selanjutnya

Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx,Kecamatan xxxxxx, Kota Gorontalo, berdasarkan suratkuasa khusus insidentil Nomor 002/SK/KP/PAW/2015 yangtelah terdaftar pada register Kepaniteraan PengadilanAgama Gorontalo tanggal 11 Januari 2016 selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonantertanggal 13 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo dengan

Adapun rekomendasi Tergugat I diterbitkan atas adanya suratpermohonan Tergugat II No. 053/A/DPWPBR/NTB/IV/2012, perihal permohonanrekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat tertanggal 20 April2012 dan atas adanya Surat Permohonan Tergugat III No. 030/DPC/LOTIM/IV/2012, Perihal Permohonan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atasdiri Penggugat tertanggal 4 April 2012.8.

Bahwa penarikan dan pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud dalam suratKeputusan Tergugat III No. 14/Kpts/DPCPBR/Lotim/V/2012, Perihal PermohonanRekomendasi Pergantian Antar waktu (PAW) atas diri Penggugat tertanggal 03 Mei2012, yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timuroleh Tergugat III sebelum adanya Keputusan pemberhentian yang telah dilaporkankepada Rapat Paripurna oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lombok Timur.Dengan demikian bertentangan dengan Pasal 385 ayat

Burhanuddin, SH menggantikan Penggugat sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Lombok Timur yang didasarkan atas SuratRekomendasi Tergugat II yaitu Surat Permohonan No. 053/A//DPWPBR/NTB/IV/2012 Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugattertanggal 20 April 2012 dan atas adanya Surat Permohonan Tergugat IIINomor : 030/DPC/PBR/LOTIM/IV/2012 tertanggal 04 April 2012 yangselanjutnya di sebut : OBYEK SENGKETA oleh Penggugat.Bahwa Surat Keputusan DPPPBR (Tergugat I) sebagaimana dimaksud padaangka 1

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 tentang pemberhentianPenggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur yangdidasarkan pada SK Tergugat III No. 14/Kpts/DPCPBR/LOTIM/V/2012,Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugattertanggal 30 Mei 2012 sebelum adanya Keputusan pemberhentian yangtelah dilaporkan kepada rapat paripurna oleh Badan Kehormatan DPRDKabupaten Lombok Timur adalah dalil Penggugat yang sangat mengadaadadan sangat jauh dari substansi Surat Keputusan dan

oleh Ketua DPRD Kabupaten OKI kepada Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten OKI agar terhadap usulan Penggantian AntarWaktu Penggugat kepada Drs.Sang Dewi Rusmin Nuryadin selaku KetuaDPD PAN OKI ( Tergugat ), diproses (diverifikasi) oleh KPU KabupatenOKI;Bahwa kemudian setelah melalui proses verifikasi yang cukuppanjang, pada tanggal 11 April 2007, Komisi Pemilihan Umum KabupatenOgan Komering llir telah mengeluarkan surat Nomor : 046/KPUOKI/IV/2007perihal Hasil Verifikasi Penggantian Antar Waktu (PAW

karena dinyatakan belum memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten OKI,Tergugat pada tanggal 28 Juni 2007 kembali melakukan upaya yang tidakberdasarkan hukum telah mengeluarkan surat Nomor : PAN/0608/B/K$/43/VI/2007 perihal : Mohon diproses ulang usulan PAW Anggota DPRDHal. 3 dari 17 hal. Put. No. 312 K/Pdt.Sus/2009OKI atas nama Fisli Hartono, SH. S.Ag (Penggugat) digantikan oleh Drs.Sang Dewi Rusmin Nuryadin (Ketua DPD PAN OkK/Tergugat 1!)

;Tindakan Tergugat dalam mengusulkan PAW Penggugat kepada Drs.

benarPenggugat masih aktif sebagai anggota DPRD Kab OKI, akan tetapidalam gugatan provisional Penggugat mohon untuk menunda prosesPenggantian Antara Waktu yang sedang berjalan karena pengajuanPAW yang diajukan oleh Tergugat tersebut didasarkan Surat KeputusanDPP PAN Nomor : PAN / A /Kpts/KUSJ/049/V1/2007 tanggal 14 Juni2007 yang mana surat keputusan DPP PAN tersebut adalah merupakanobjek sengketa dalam perkara ini, secara hukum surat keputusan DPPPAN tersebut tidak dapat digunakan untuk proses PAW

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubahdengan Peraturan KPU Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang PedomanTeknis Verifikasi Syarat calon Penggantian Antar waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota HasilPemilihan Umum ; 3.

htersebut diatas dengan memberikan penjelasan : Dalam hal anggota partal politik diberhentikan oleh partai politik dan yangbersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan,pemberhentiannyasah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum letap * p ~ nnn nnn nnn nn ice rnBahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor : 03 Tahun 2011Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Penggantian Antar Waktu(PAW

Sel.es> sll Goo all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :Rohani binti A. Jumenah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaanBuruh, tempat tinggal di Lingkungan Gunung Sepang, RT.11, KelurahanDenggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., sebagai "Penggugat",MelawanM. Ihwan bin A. M.

SALINANPUTUSANNomor XXX/Pdt.G/2014/PA JS.a7 gers) all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediamandi Jakarta Selatan,selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman diwana

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Tutik Tri Purwanti Binti Supri) dengan (Marimin Bin Kasdi ) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2013;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Marimin Bin Kasdi ) terhadap Penggugat (Tutik Tri Purwanti Binti Supri);

4. Menetapkan anak bernama Ahmad Paw Okto Saifullah, Adiba

pemberhentian dengan hormat (objek perkara) kepada Penggugat, ll dan Ill, Karena pemberhentian yang dilakukan oleh Gubernurterhadap anggota DPRD harus atas usul dari pimpinan DPRD yangDGPS ANG ULAR fp nnn mmm nnn minnie nn mmm nmnnmenmmnn nmin mmrBahwa selain belum ada usulan dari pimpinan DPRD Kabupaten Patitentang usulan pemberhentian Penggugat , Il dan Ill, juga hal yangHalaman 8 dari57 Putusan Nomor : 91/G/2013/PTUN.SMG.20.21.22;harus dicamkan oleh Tergugat adalah bahwa tidak diresponnyapermohonan PAW

Surat pencabutan itudituangkan dalam perjanjiian damai antara Para Penggugat denganpihak DPP PDI Perjuangan, sehingga Pimpinan DPRD menganggapbahwa usulan PAW dari DPC PDI Perjuangan tidak beralasan secaraBahwa ternyata alasanalasan serta dasardasar sebagaimana yangdiuraikan pada poin 20 tersebut di atas tidak diindahkan oleh Tergugatserta mengabaikan ketentuanketentuan hukum yang terkait denganprosedur pemberhentian anggota DPRD.

tindakanTergugat tersebut jelasjelas bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2010 khususnya Pasal 103 ayat (1), (8), (5) dan (8);Bahwa pertimbangan yang dituangkan dalam surat keputusan (objekperkara) yang dikeluarkan oleh Tergugat khususnya pada poinmenimbang huruf a, dimana secara jelas dasar dari dikeluarkan putusantersebut sematamata didasarkan pada Surat dari Pimpinan CabangPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang PAW