Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata
Register : 12-09-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN.Bsk
Tanggal 13 Januari 2016 — Ir. ASRUL NURHASAN melawan Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO. CS
131 — 30
  • Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia yaitu antara lain;a.
    Hal tersebut dikarenakanpelaksanaan MusyawarahCabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelahdilaksanakanya Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di Provinsi tersebut(vide pasal 69 ayat (3) AD/ART Partai Gerindra).
    CalonBupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di
    CalonHal 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor :16/Pdt.Sus/2015/PN.BSK10.11.12.Bupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi
    atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusanmasingmasing Pengurus Partai Politik tingkat Pusattentang Persetujuan atas calonyang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atauPengurus Parpoltingkat kabupaten/kota..
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Juni 2018 — HAMSIAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
310 — 113
  • HAMSIAH
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
    4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 24-11-2009 — Upload : 19-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 783K/PDTSUS/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — H. ARDY MUHAMMAD, MBA, ; SUKMAWATI SUKARNO, Drs. SOENARKO,
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
IN SUGIARTO
Tergugat:
1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
217 — 33
  • Penggugat:
    IN SUGIARTO
    Tergugat:
    1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
    2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
    3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
    Dpk Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas,bertempat tinggal di Desa Satan Indah Kec.muara beliti kKab.Musirawas , sebagai Tergugat I;2. Dpp Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Provinsi SumateraSelatan, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Blok F24Kelurahan karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang , sebagaiTergugat II;3.
    Dpn Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, bertempat tinggal di Jalanjuraganan Rt.006 Rw.012 Grogol utara Kebayoran lama JakartaSelatan , sebagai Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubuklinggauNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september 2018, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkaraNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 10-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 15-01-2024
Putusan PN SERANG Nomor 148/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 11 Januari 2024 — KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROVINSI BANTEN
2.2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya)
3.3. KETUA MAHKAMAH PARTAI BERKARYA
83 — 70
  • KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROVINSI BANTEN
    2.2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya)
    3.3. KETUA MAHKAMAH PARTAI BERKARYA
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 14-05-2024 — Putus : 05-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN RABA BIMA Nomor 18/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Rbi
Tanggal 5 Agustus 2024 — MUSTAMINM
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)
2.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Bima
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)
54 — 0
  • MUSTAMINM
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)
    2.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Bima
    Turut Tergugat:
    Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-10-2023 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 711/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Maret 2024 — OESMAN SAPTA KETUA DPP PARTAI HANURA
2.KODRAT SHAH SEKJEN DPP PARTAI HANURA
3.EL ADRIAN SHAH,SE, KETUA DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
4.HJ.RIRI STEPHANIE SIREGAR,SH.,MH, SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
5.H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH, KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
6.DAHLAN BATUBARA, SEKERTARIS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
84 — 0
  • OESMAN SAPTA KETUA DPP PARTAI HANURA
    2.KODRAT SHAH SEKJEN DPP PARTAI HANURA
    3.EL ADRIAN SHAH,SE, KETUA DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
    4.HJ.RIRI STEPHANIE SIREGAR,SH.,MH, SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
    5.H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH, KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
    6.DAHLAN BATUBARA, SEKERTARIS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Perdata Khusus
Register : 18-10-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Liw
Tanggal 15 Desember 2023 — Penggugat:
EDI APRIYANTO
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung (DPW PKB Lampung)
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
Turut Tergugat:
3.GUBERNUR LAMPUNG
4.BUPATI LAMPUNG BARAT
5.Ketua DPRD Lampung Barat
153 — 0
  • Penggugat:
    EDI APRIYANTO
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung (DPW PKB Lampung)
    3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
    Turut Tergugat:
    3.GUBERNUR LAMPUNG
    4.BUPATI LAMPUNG BARAT
    5.Ketua DPRD Lampung Barat
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus
Register : 06-10-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tpg
Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat:
Muhamad Najib
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
95 — 52

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    • Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;

    DALAM POKOK PERKARA

    • Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini sampai penyelesaian internal / mahkamah partai ditempuh terlebih
    Penggugat:
    Muhamad Najib
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Pengadilan PN LAHAT Perdata Khusus
Register : 06-07-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN LAHAT Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lht
Tanggal 16 Januari 2018 — HUDSON ARPAN, M.Si
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
6.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT
7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAHAT
295 — 64
  • HUDSON ARPAN, M.Si
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
    5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
    6.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT
    7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAHAT
Pengadilan PTUN PADANG TUN Partai Politik
Register : 22-07-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 25-09-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 21-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 17 September 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 2. BADAN SELEKSI NASIONAL BAKAL CALON KEPALA DAERAH DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT 4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
128 — 58
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)2. BADAN SELEKSI NASIONAL BAKAL CALON KEPALA DAERAH DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
    Daerah Partai Indonesia Raya melalui Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan Indonesia Raya;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUNPDG3.
    bagi DPP PartaiGerakan Indonesia Raya maupun Badan Seleksi Nasional Bakal calonKepala Daerah DPP Partai Gerakan Indonesia Raya sesuai denganmekanisme pencalonan menurut ketentuan yang ditetapkan olehorganisasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai calonResmi Partai pada Komisi Pemilihan Umum Prov Sumatera Barat(Terug (MV) jeer rcerereere tenement ene nine5.
    No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 yang langsung ditandatangani olehPembina/Ketum DPP Partai Gerindra H.Prabowo Subianto dan SekjenH.Ahmad Muzani yang diserahkan di Jakarta oleh Ketua DPP PartaiGerakan Indonesia Fadli Zon.SS didampingi oleh dr,H Syuir Syam MKes.MMR Selaku Ketua DPD Partai Gerindra Prov.
    Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Rayadengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tertanggal 4 Juli 2015tentang rekomendasi calon kepala Gubernur dan calon Wakil GubernurProv. Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;3.
    Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Raya4.dengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tetang calon Gubernurdan calon Wakil Gubernur dari partai Gerakan Indonesia Raya periode20152020 tidak sah digunakan sebagai dasar oleh Partai Gerindra untukmendaftar calon Gubernur dan calon Wakil Gubernurnya pada KomisiPemilihan Umum Prov.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 16-12-2009 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 15 April 2010 — Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
89 — 51
  • Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
    EFFENDISAUD MBA, warga negara Indonesia, selakuKetua Umum Partai Pemuda Indonesia, danDrs. REINHARD SAMAH, warga negaraIndonesia, selaku Sekretaris JenderalPartai Pemuda Indonesia, keduanya bertindakuntuk dan atas nama s Partai PemudaIndonesia, beralamat di Jalan MajapahitKav. 1822, Komplek Perkantoran MajapahitPermai C/107, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada PASKALIS' PIETER,SH., MH., HASYIM HANUMARURY, SH. danPASKALIS A.
    Jatinegara TimurNomor 101 Blok A. 8 Jatinegara 13220,Jakarta Timur , dan NIKO SILITONGAKewarganegaraan Indonesia PekerjaanSekretaris Jenderal Partai PemudaIndonesia , alamat KomplekBonagabe, Jlin. Jatinegara Timur Nomor 101Blok A.8.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-10-2024 — Putus : 16-12-2024 — Upload : 17-12-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Desember 2024 — Penggugat:
4.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (“DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan”)
5.Heri Gustiawan, S.T., M.Si
6.Evi Susanty, SE
Tergugat:
Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
Turut Tergugat:
3.Ade Irfan Pulungan, S.H
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
5.Jasman
6.Herdiansah
18 — 8
  • Penggugat:
    4.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan)
    5.Heri Gustiawan, S.T., M.Si
    6.Evi Susanty, SE
    Tergugat:
    Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
    Turut Tergugat:
    3.Ade Irfan Pulungan, S.H
    4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
    5.Jasman
    6.Herdiansah
Pengadilan PN SIGLI Perdata Khusus
Register : 16-11-2023 — Putus : 12-01-2024 — Upload : 16-01-2024
Putusan PN SIGLI Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi
Tanggal 12 Januari 2024 — ABDUL MANAF, S.Sos.I
2.JUWAKIR, SH
3.KURNIADA
4.ZAMZAMI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE
2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
81 — 41
  • ABDUL MANAF, S.Sos.I
    2.JUWAKIR, SH
    3.KURNIADA
    4.ZAMZAMI
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE
    2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
    3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
Pengadilan PN CURUP Perdata Khusus
Register : 24-10-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN CURUP Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Crp
Tanggal 14 Desember 2017 — HAMDAN MAHYUDIN, SE, M.Si
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI NASDEM DI JAKARTA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROVINSI BENGKULU
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN REJANG LEBONG
200 — 126
  • HAMDAN MAHYUDIN, SE, M.Si
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI NASDEM DI JAKARTA
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROVINSI BENGKULU
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN REJANG LEBONG
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Khusus
Register : 18-07-2023 — Putus : 02-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt
Tanggal 2 Agustus 2023 — Penggugat:
Rusdy Nurman
Tergugat:
1.Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi
2.Ketua DPRD Bukittinggi
3.Walikota Kota Bukittinggi
135 — 88
  • Penggugat:
    Rusdy Nurman
    Tergugat:
    1.Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi
    2.Ketua DPRD Bukittinggi
    3.Walikota Kota Bukittinggi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-12-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 699/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juni 2018 — SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
182 — 44
  • SOS
    Tergugat:
    1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
    2.ETHA BULO
    3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
    MAHKAMAH PARTAI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILIPERSELISIHAN INTERNAL PARTAI TERKAIT DENGAN PELANGGARAN HAKANGGOTA PARTAI DI DALAM PEMILU 20143.
    Bahwa sesuai Pasal 3233 UU Parpol, Mahkamah Partai adalahpengadil atau lembaha penyelesaian perselisihan internal partaisehingga Putusan Mahkamah Partai bersifatproJjustitia danexecutable sehingga Putusan Mahkamah Partai terkait denganperselisihan internal partai dapat menjatuhkan sanksi sesuaidengan Kode Etik Partai Demokrat dari peringatan ringan sampalpada pemberhentian dari keanggotaan Partai Demokrat.
    Bahwa sebuah sebuah lembaga pengadil di internal partai makasanksi pemberhentian dari keanggotaan Partai dalam PutusanMahkamah Partai mengabaikan tata cara pemberhentiankeanggotaan Partai Demokrat menurut Pasal 8 Anggaran RumahTangga Partai Demokrat Tahun 2013; sesuai bunyi PutusanMahkamah Partai No. 26S/DPPPHPU/2014 halaman 8 sebagaiberikut:"Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf fKode Etik Partai Demokrat dan Pasal 17 ayat (1) SK DK No. 2/2014 dikaitkandengan Putusan Mahkamah
    Bahwa dengan melahirkan Mahkamah Partai atau sebutan lainnya,UndangUndang Partai Politik memberikan keleluasaan kepadaMahkamah Partai atau sebutan lainnya untuk menyusun hukum acaranyasendiri dalam menyelesaikan perselisinan internal partai politik.
    Pasal 32 UndangUndang Partai Politik.(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartalPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehsuatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian.(4) Penyelesaian perselisihan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-11-2006 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 798K/PDT/2004
Tanggal 2 Nopember 2006 — PARTAI PEMERSATU BANGSA (PPB) ; DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ; H. SUNARTO MUNTACO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT
92 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PARTAI PEMERSATU BANGSA (PPB) ; DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ; H. SUNARTO MUNTACO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT
Pengadilan PN REMBANG Perdata Khusus
Register : 22-05-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN REMBANG Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Rbg
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD BAHAUD DUROR, S.Pi
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah, DPD Partai NasDem Kabupaten Rembang
2.Dewan Pimpinan Pusat, DPP Partai NasDem
3.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Rembang
242 — 49
  • Penggugat:
    MUHAMMAD BAHAUD DUROR, S.Pi
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah, DPD Partai NasDem Kabupaten Rembang
    2.Dewan Pimpinan Pusat, DPP Partai NasDem
    3.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Rembang
Pengadilan PN SOLOK Perdata Khusus Parpol
Register : 24-01-2024 — Putus : 24-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN SOLOK Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk
Tanggal 24 April 2024 — Penggugat:
LEO MURPHY, S.H., M.H
Tergugat:
1.BISMI ABRAR RIFAI
2.OKTONIADI
3.ALEXANDER INDRA LUKMAN
4.SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.
5.SUKUR HENRY NABABAN, S.T.
6.Dr. Ir. HASTO KRISTIYANTO, M.M.
83 — 37