Ditemukan 51522 data
PT. HUNG A INDONESIA
Tergugat:
PT. SHIN YOUNG HI TECH
105 — 13
apabiladasardasar ataualasanalasan yang mendasari gugatan (posita) tidak mendukung atautidak berkaitan atau tidak relevan sama sekali dengan apa yang dituntut(petitum).10.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat tidak menjelaskandalam posita Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum apa yangtelah dilakukan oleh Para Tergugat, kerugian apa yang ditimbulkan dankausalitas antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian Penggugat.Hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas danmengadaada
URAIAN KERUGIAN YANG DIDERITA TIDAK JELAS DAN URAIANATURAN YANG DILANGGAR JUGA TIDAK JELAS; Bahwa dasardasar atau alasanalasan yang mendasari gugatan (posita)tidak mendukung atau tidak berkaitan atau tidak relevan sama sekalidengan petitum gugatan; Bahwa Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apayang telah dilakukan Tergugat dan kerugian yang ditimbulkan dandemikian pula kausalitas antara keduanya, sehingga hal yang demikianmembuat surat gugatan Penggugat kabur dan mengadaada;Menimbang
36 — 26
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara aquo menjadi Kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formil gugatanyaitu:Halaman 3 dari 6 Putusan No 409/Pdt.G/2022/PA.Tbn Menyebut dengan jelas dan tegas subyek yang ditarik sebagaiTergugat; Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugat atau fundamentumpetendi berupa penegasan dasar hukum (rechtgrond) dan dasar peristiwa(feitelijk grond) yang mendasari
17 — 7
No.77/Pdt.P/2019/PA.LssMenimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan paraPemohon untuk mengajukan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah pada pokoknyaadalah pada tanggal O6 Januari 2012, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Lanipanipa,Kecamatan Katoi, Kabupaten Lasusua Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara,pada saat pernikahan, Pemohon dan Pemohon II tersebut, dinikahkan olehImam bernama M.
13 — 0
berikut :Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah di PengadilanAgama Banjarnegara, untuk menikah anak yang bernama :Nama Anak Pemohon, lahir tanggal 10 Juli 1998 , umur 14 tahun bulan , AgamaIslam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Banjarnegara ;Agar dapat dinikahi oleh calon suami yang bernama :Calon Suami Anak Pemohon ,lahir tanggal 27 Juli 1986 , umur 26 tahun bulan ,Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal KabupatenBanjarnegara;Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari
71 — 23
Bahwa pada saat Kepala Desa Gorontalo mempertemukanPenggugat dan Tergugat di Kantor Desa, Tergugat menyampaikan bahwa yang mendasari tindakan/ perbuatanmengerjakan tanah obyek sengketa dengan cara menggusur tanahobyek sengketa dengan menggunakan alat eksavator dan secaraHalaman 4 dari35 Pts No.73/PDT/2015/PT.KPG.tanpa hak dan melawan hokum menguasai obyek snegketa karenatanah obyek sengketa Tergugat membelinya dari Tergugat Il, dansesuai dengan pengakuan dari Tergugat Il di hadapan KepalaDesa Gorontalo
25 — 17
, sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dariPenggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta telah memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh Undangundang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena kuasaPenggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding,sehingga Majelis Hakim tingkat Banding tidak mengetahuialasanalasan yang mendasari
34 — 10
Unsur setiap orang.Menimbang, bahwaunsure pertama setiap orang, Pengertiansetiap orang, dalam ilmu hukum Pidana adalah menunjuk kepada orangsebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dankewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danjuga barang bukti dalam persidangan, dan keterangan Terdakwa sendiridalam persidanngan, dapat diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidanasebagaimana tersebut dalan surat dakwaan Jaksa
IDONG bin Marsus:21Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui danmembenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang bahwa mendasari pada fakta fakta tersebut diatas,majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama setiap orang telahdapat dibuktikannya, adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkanatas perbuatanya, mejelis hakim akan mempertimbangkan setelahmejelis mempertimbangkan unsur unsur pokok dari pasal Dakwaantersebut;Ad. 2.
Unsurtanpa hak ataumelawan hukum.Menimbang. bahwa pengertian tanpa hak atau melawan adalahmelakukan suatu perbuatan tanopa kewenangan atau dasar hukum yangsah ataum melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi jugabarang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan dapatdiperoleh fakta fakta sebagai berikut ;Menimbang, bahwaterdakwa ditangkap oleh para saksi padahari kamis, tanggal 1 Agustus 2013, padajam 18.30 WIB di Pelabuhanpasar
1.Achmad Yusuf
2.Umi Sumiati
Tergugat:
1.Eko Sulistyanto
2.Mulyani
36 — 2
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yangObscuur Libel atau kabur/tidak jelas, karena gugatan tidak menguraikandengan jelas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II, tidak meguraikandengan jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat Il,serta tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari mengapa TergugatIl turut sebagai pihak yang digugat dalam gugatan a quo;b.
PN KinTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengajukan eksepsitentang Gugatan Para Penggugat adalah gugatan Obscuur libel atau kabur/tidakjelas dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan atau tidak menguraikandengan jelas mengenai hubungan hukum atau kepentingan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, serta Para Penggugat tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari
Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukanwanprestasi atau Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi hanya meminta mengganti kerugian kepada Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 RV yang menjelaskan suatusurat Gugatan haruslah disertai kesimpulan, dasar hukum, dan kejadian atauHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN KInperistiwa yang mendasari
18 — 10
Terdakwaterhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan nomor : 747/Pid.Sus/2015/PN.Psp,tanggal 23 Maret 2016 berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari
78 — 39
2013, tentang Pengesahan PengangkatanCalon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan Kepala Desa Di KabupatenPurworejo Tahun 2013 Menjadi Kepala Desa, tertanggal 29 April 2013beserta Lampiran Nomor urut 90 atas nama Wahyu Widayat pada tanggalB DUNT 201 D jee eseeee eee ere eee eeeMaka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktuyang diperbolehkan oleh Undangundang sebagimana diatur dalam pasal55 UU No.5 tahun 1986 ~~ nn nnn nn nnn nn nnnDasarKGLIQ ELI j~~ ~~~ ~~~ mmm ncAdapun yang mendasari
24 — 15
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkasperkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita AcaraPemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan PengadilanNegeri Rantauprapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungandengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriRantauprapat, tanggal 26 Juli 2017 Nomor 234/Pid.C/2017/PN.Rap sertamemori, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakimtingkat pertama yang mendasari
75 — 41
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/228
61 — 16
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/136/AD/K/I02
9 — 0
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan
158 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Addendum tanggal 11 Nopember 1987 (bukti P1 dan P2) adalahperjanjian jual beli yang baik mengenai barang, maupun harganya serta waktu pengiriman barangdan tata cara pembayaran diatur dalam perjanjianperjanjian tersebut;Bahwa perjanjianperjanjian itu tidak pernah terlaksana dengan alasan, menurut Pemohon karenaTermohon telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, sedangkan menurut Termohon perjanjian itu belum mengikat bahkan bertentangan dengan hukum;Bahwa oleh karena perjanjian yang mendasari
tersebut harus diselesaikan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;Bahwa mengenai kedudukan Termohon Il, sebagaimana yang tercantum di dalam positapermohonan Pemohon, bahwa Sales Contract tanggal 11 Nopember 1987 dibuat antara Pemohondengan Termohon yang diwakili oleh Termohon Il, karena itu Termohon II selaku pribadi maupunselaku pemegang saham tidak dapat dimintakan pailit dalam kaitan dengan tindakan badan hukum(Termohon ) yang diwakilinya;Bahwa terlebih pula dalam Sales Contract yang mendasari
Terbanding/Tergugat : SUSAN E. RAHAKBAU
106 — 30
Bahwa dengan mendasari pada halhal tersebut diatas, rasanya sulitbagi Penggugat untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugatdan Tergugat, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinanantara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal24 Agustus 1999 dengan akta perkawinan dari Kantor Catatan SipilKabupaten Maluku Tenggara nomor : 472/06 / AP/ KH / 2000. ( P1)diputuskan karena perceraian.9.
Bahwa dengan mendasari halhal tersebut diatas Tergugat meyakinihubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih dapatdipertahankan dan tuntutan Penggugat agar perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal, 24Agustus 1999 dengan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan SipilKabupaten Maluku Tenggara Nomor : 472/06/AP/KH/2000 diputuskankarena perceraian patut untuk ditolak..
102 — 43
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkanTerdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagikeberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer l02Medan Nomor : Sdak/255
82 — 30
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/180/AD/K/I02
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Habibi
57 — 35
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahullagi Keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/97
71 — 22
B/174/XV2016 tanggal 7 Nopember 2016Nomor : B/1234/XV2016 tanggal 21 Nopember 2016Nomor : B/1313/X1V2016 tanggal 9 Desember 2016Nomor : B/98/V2017 tanggal 31 Januari 2017Nomor : B/117/IV2017 tanggal 7 Pebruari 2017oo ee hoBahwa berdasarkan surat dari Ka Hubdam VBB Nomor : B/117/I/2017tanggal 7 Pebruari 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama SerkaMartius NRP 31950368960375 Ba Hubdam I/BB, belum kembali kekesatuansampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari
tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secarasah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaandan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkanTerdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya,maka dengan mendasari