ARIFIN DJOKO SUROSO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA

DjokoSuroso, SP ; Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional II Jawa Timur BadanKepegawaian Negara) untuk mencabut Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara No. 00248 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 11 Oktober 2012, yangditerbitkan oleh (Kepala Kantor Regional II Jawa Timur Badan KepegawaianNegara), dengan penerima pensiun Pengawai Negeri Sipil atas nama ArifinDjoko Suroso, SP ; Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional II Jawa Timur BadanKepegawaian Negara) untuk mengembalikan

ARIFIN DJOKO SUROSO, SP.NIP.080033764/19550914 1978031005 dkk, yang ditujukan kepada KepalaKantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo.

Regional II Badan Kepegawaian NegaraSurabayaadalah merupakan instansi vertikal dan merupakan Kantor Regional dari BadanKepegawaian Negara,yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokokdan fungsi dari Badan Kepagawaian Negara di bidangadministrasi....administrasi dan manajemen kepegawaian negara di wilayah kerjanya, yangwewenangnya melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa sebagian wewenang dan tugas dari Kantor Regional

kepegawaianyang diberikan oleh BKN maupun Kantor Regional BKN semakin dekat dengan yangdilayani, sehingga akan menuju pelayanan yang mengandung prinsip efisien danefektif;Menimbang, bahwa keberadaan administrasi dan manajemen kepegawaian padaKabupaten Ponorogo adalah termasuk dalam wilayah kerja dari Kantor Regional IIBadan Kepegawaian Negara Surabaya, maka halhalyang...yang berkenaan dengan penetapan pensiun dan penetapan status kepegawaianmerupakan wewenang dan tanggung jawab dari Kantor Regional

Kepala Badan Kepegawaian Negara tidaklah menunjukan75bahwa Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya bisa lepastanggungjawab atas produk keputusan yang telah diterbitkannya dan tanggungjawabtersebut tetap menjadi tanggungjawab Kepala Kantor Regional II Badan KepegawaianNegara Surabaya oleh karena Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabayamaupun sebelas Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara lainnya telah menerimadelegasi dari Badan Kepegawaian Negara berdasarkan wilayah

KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA VS Drs. PIETER REBA, M.Si.,

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional IX BadanKepegawaian Negara Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 046.a/KR.1X/III/2016, tanggal 22 Maret 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/T ergugat;melawan;Drs.

OBJEK SENGKETA;Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah:Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX JayapuraNomor 00012/KEP/JV/29405 tanggal 23 Maret 2015 mengenaiHalaman 1 dari 17 halaman.

Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepadaPenggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura a quo;c.

PIETER REBA;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian NegaraJayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015,mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipildengan Hak Pensiun atas nama Drs.

Hal tersebut berlaku sejakPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010diterbitkan dan juga telah menjadi kelaziman di kantor Regional BKNlainnya;e.

HARI SUPRIJANTO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARASURABAYA

Mleto No. 54 Surabayaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25Februari 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; MELAWAN :KEPALA KANTOR REGIONAL IlBADAN KEPEGAWAIAN NEGARASURABAYA,Berkedudukan di Jl. Letiend S. Parman No. 6Sidoarjo ; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor88/KR.ILK/IV/2013 tanggal 8 April 2013 kepada : 1. Dra.Hj. Nurchasanah, MM. ; 2. La Ode Lahade, SH.MM. ..................2.

. ; Keduanya Warganegara Indonesia bekerja padaKantor Regional Badan Kepegawaian NegaraSurabaya, beralamat Jl. Letiend S. Parman No. 6SidoOarjo ; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 128/KR.ILK/IV/2013 tanggal 29 April 2013 kepada : 1. SLAMET NUGROHO, SH.M.Si. ; 2. ANDI ANTO, S.Sos, MH. ; 3. OTANG, SH. ; 4. SARWAN, SH. ; 5. TRADJU SAPTADI ; 6. ACHMAD HARRIS EMAWAN, SH. ; 7.

., M.MPd VS KEPALA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL III BANDUNG;

., Auditor Kepegawaian Muda;Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional III BadanKepegawaian Negara Bandung, beralamat Kantor di JalanSurapati, Nomor 10, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 272c/1/KR.III/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon

Putusan Nomor 227 K/TUN/2017persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:Objek Gugatan:Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional IIIBandung Nomor 000084/ KEP/ DV/23603/16 tertanggal 31 Mei 2016 ditujukankepada atas nama Stephanus Kijo, B.A., S.Pd.,M.M.Pd.

Kijo, B.A., S.Pd., M.M.Pd. terhitung 1Juli 2014;Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Jika Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequa et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Gugatan Penggugat Kurang Pihak:a.Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui mengenai proses penerbitan suratKeputusan Kepala Kantor Regional

Kantor Regional Medan

Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta sampai keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; ---DALAM EKSEPSI :- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat tidak diterima ; -------------------DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----------------------------2.

Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; -------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n.

Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; ------------------------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 atasnama Rini Purwaningsih dkk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----------------------------------------------------------------------5.

KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA vs RINI PURWANINGSIH. dkk

SBY..DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VINomor 2 Surabaya telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)YOGYAKARTA; Berkedudukan di Jalan Magelang Km.7,5 Yogyakarta ;Dalam hal ini memberikan Kuasa

Nama : SUPRIYANTO, S.H.5 =" =" = === =NIP : 19650627 1985031 001 ;Jabatan : Auditor Kepegawaian;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Badan Kepegawaian Negara beralamat di Kantor Badan KepegawaianNegara Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur dan Kantor Regional BadanKepegawaian Negara Yogyakarta beralamat di Jalan Magelang Km. 7,5Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 266/10/REG.V2016fedtangyall 20 Mei 20416 jpecesecssssece en nenecaereeenemeneterenaeeneeereaunmoeneneiSelanjutnya

Rini Purwaningsih dkk yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta) ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negaraberupa surat Nomor 26/K.Reg.VTMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. RiniPurwaningsin dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala KantorRegional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);4.

Menimbang, bahwa dasar hukum terbitnya Surat PernyataanPertanggung Jawaban Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Surat KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.234/99 tanggal 27 Pebruari 2014yang ditujukan kepada Semua Pejabat Pembina KepegawaianPusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang substansinya sebagaimana tercantum dalamhuruf c. angka 4) prosedur dan syaratsyarat penyampaian usul penetapan NomorInduk Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala Badan KepegawaianNegara/Kepala Kantor Regional

Rini Purwaningsih dkk yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta) ; 22292 222 sone nnn nee oe nee. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupasurat Nomor 26/K.Reg.VTMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015 PerihalPengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsihdkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional BadanKepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; 2+ 5".

Regional Collection Medan

Regional Collection Medan , Jin. PutriHijau No.2 Medan, selanjutnya disebut semula disebut sebagaiTERGUGAT/ sekarang sebagai TERBANDING PENGADILAN TINGGI TERSEBUT Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2014 Nomor:188/PDT/2014/PTMDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2.

berusaha melakukan penagihan kepada Penggugat namunPenggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya mengangsur kreditnya secaratertib sesuai Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Penggugat dengan BRImelalui Kantor Cabang Medan Sisingamangaraja.Selanjutnya dengan telah diberlakukannya system baru (system monoline) dalampelayanan kredit consumer terkasuk KPR pada Tergugat I, maka penagihanpembayaran angsuran KPR atas nama Penggugat dan suaminya yang telahmenjadi kredit bermasalah dilakukan oleh BRI Regional

KATAMA SURYABUMI MELAWANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI Cq BPPNFI REGIONAL VII MATARAM yang sekarang disebut BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM yang saat ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen, KHAIRUDIN, SH, Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala BPPNFI REGIONAL VII MATARAM, yaitu RONY GUNARSO, MM Pd, DKK

Pada tanggal 10 Februari 2011 Tergugat 1 dengan suratnya nomor 074/E12/LL/2011 , menerbitkan surat penunjukan setelah konsultanmengevaluasi rencana pembangunan gedung Asrama BPPNFI regionalVil Mataram , yang isinya bahwa menetapkan pemakaian pondasiKonstruksi Sarang Labalaba (KSLL) pemegang hak paten ,dipergunakan dalam membangun gedung Asrama BPPNFI Regional VIIMataram (Bukti P1);2.

Pada tanggal 18 Mei 2011 dilakukan evaluasi penawaran lelang ataspembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , danditunjuk pemenang lelang pada tanggal 21 Juni 2011 dengan suratTergugat 1 nomor 414/B.12/KP/2011 (Bukti P2);3.

MENGENAI TERGUGAT 1 MENGETAHUI BAHWA TERGUGAT 2BELUM MEMENUHI PERSYARATAN' UNTUK DILAKUKANPEMBAYARAN, NAMUN TERGUGAT 1 TETAP MELAKUKANPEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT 2 MELALUI REKENINGTERGUGAT 3,1.Bahwa Tergugat 1 menerbitkan surat nomor 2010/B.12/LL/2011tanggal 13 Desember 2011 perihal Pengajuan pembayaran hasilpekerjaan phisik pembangunan Asrama BPPNFI regional VIIMataram ;.

Bahwa Tergugat 1 , 2, 3 , 4dan 5, sudah saling mengetahui pekerjaanpembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataramsebenarnya dilaksanakan oleh Tergugat 2, ternyata dikerjakan olehTergugat 3 , dan dana pembangunan seharusnya dimasukkan kedalamrekening Tergugat 2 ternyata dimasukkan kedalam rekening Tergugat3;.

Bahwa karena banyaknya masalah, maka patut dan wajar agarpembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram dihentikandan bangunan tersebut disita sebagai jaminan bagi Penggugat sampaimasalah didalam pembangunan proyek tersebut sudah terselesaikandengan tuntas sehingga semua pihak dapat memperoleh kepastianhukum ;4.

CERMANTO SILABAN vs PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cq PT BANKMANDIRI (Persero) REGIONAL RETAIL COLLECTION& RECOVERY REGIONAL I SUMUT Cq. PT BANKMANDIRI (Persero) Tbk KCP PEMATANG SIANTARSUTOMO, dkk

Arotodo Faruwu, S.Pd, DKK LAWAN KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN, DKK

., yangmasing masing merupakanPegawai Negeri Sipil padaKantor Regional VI BKNMedan, beralamat di JalanT.B. Simatupang Nomor124 Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor:131/SK/K/KR. VI/BKN/XI/2014 tanggal 21Nopember 2014, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat I ;KEPALA BADAN Beralamat di Jalan T.B.KEPEGAWAIAN Simatupang Nomor 124NEGARA DEPUTI Pinang Baris, dalam hal iniBIDANG PENGADAAN memberikan kuasa kepadaKEPANGKATAN DAN lang.

KEPALA cil ade EN ekBIDANG STATUS EN ES RATEKEPEGAWAIAN DAN beralamat di Jalan MayjenSutoyo Nomor 12 CililitanPENSIUNJakarta Timur dan Suparlan,Halaman 3 dari 10 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2014/PN GstS.H.M.Si. yang merupakanPegawai Negeri Sipil padaKantor Regional VI BKNMedan, beralamat di JalanT.B. Simatupang Nomor124 Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor:131/SK/K/KR.

., yangmasing masing merupakanPegawai Negeri Sipil padaKantor Regional VI BKNMedan, beralamat di JalanT.B. Simatupang Nomor124 Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor:131/SK/K/KR.

., yangmasing masing merupakanPegawai Negeri Sipil padaKantor Regional VI BKNMedan, beralamat di JalanT.B. Simatupang Nomor124 Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal21 Nopember 2014,selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;8. WESTERLING Beralamat di Jalan T.B.SIREGAR, S.H.

., yangmasing masing merupakanPegawai Negeri Sipil padaKantor Regional VI BKNMedan, beralamat di JalanT.B.

FRAND SANDY, SE;1.KEPALA KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN;2.BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR;

,MH32 ANWAR FIRDAUS, SH;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,berkantor di Jalan Tjilik Riwut KM.2,5 Jalan Gunung AgungNomor 1 Sampit, berdasarkan surat khusus tanggal 09 Juli2012; Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT /PEMBANDING:;Melawan1 KEPALA KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN,berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor di Banjarbaru, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :Hal I dari 10 hal. Put. No.37/B/2013/PT.TUN.JKT1. NamaPekerjaanJabatanAlamat2.

BKN Regional IX Jayapura

Pemerintah Republik Indonesia selaku penyelenggara Negara di Jakarta Cq BadanKepegawaian Negara di Jakarta Cq Badan Kepegawaian Negara REGIONAL IX,alamat Jalan Baru No. 100 B Kotaraja Jayapura, Papua, yang selanjutnya di sebutsebagai TERBANDING II semula TERGUGAT III.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 03 /Pen.

DIVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN DAN LAMPUNG

DIVISI REGIONAL IllSUMATERA SELATAN DAN LAMPUNG, berkedudukan diJalan Jend.

Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional III. 2 TNK, Dkk

Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional Ill. 2 TNK, Berkedudukan diJalan Teuku Umar No. 23 Bandar Lampung,2. LUKMAN BIN SANA, ON DHA W11.12.13.14.15.16.17.18.19.SUGENG RIYANTO BIN SUBANTO,AGUS SAPARUDIN BIN SARIMAN,BEKI BIN SAYUTI,SUNARYO BIN PONIMAN,HERY PULUNG BIN HARIRI,KAMTO BIN PATMO PRAWIROURIPTO BIN ARSANOM,.

Kereta Api( Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tnk.berkedudukan di JI. Teuku UmarNo. 23 Bandar Lampung adalah kurang pihak, sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 Ayat(6) juncto Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 82 yang harus digugat Penggugattidak hanya Tergugat saja tetapi juga PT. Kereta Apa (Persero)berkedudukan di kantor pusat JI.

NUHUNG DG LABBANG VS PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) REGIONAL VII, DKK

Pettarani Nomor09, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/TergugatI/Terbanding ;LawanPERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHANNASIONAL (PERUM PERUMNAS) REGIONAL VII, berkedudukandi Jalan Letjend. Hertasning Nomor 1, Makassar, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Muh.

Labbang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar padatanggal 19 Desember 2012 Nomor 159/Pdt.G/2012/PN Mks., yaitu dalamperkara perdata daftar Nomor 159/Pdt.G/2012/PN Mks. antara PerusahaanUmum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Regional VIIsebagai Penggugat, lawan Nuhung Dg Labbang sebagai Tergugat;Bahwa oleh karena objek sengketa yang di gugat oleh Penggugatsementara berjalan/berlangsung pemeriksaannya oleh Pengadilan MahkamahAgung, maka gugatan Penggugat tersebut masih tergantung

Nomor 525 PK/Pdt/2017Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 04/Tamangapa tanggal 1 Juli 1996,GS tanggal 3 Oktober 1995, Nomor 6676/1995 milik Perusahaan UmumPerumahan Nasional (Perum Perumnas) Regional VII yang kini sebagaiTermohon Peninjauan Kembali (TPK) dahulu) Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;3.

Bahwa tanah milik Tergugat , persil DIl kohir 793 Cl seluas 0,58 ha adalahTanah milik Tergugat dan sebagai bezitter sampai sekarang dan tidakpernah menjadi objek jual beli atau proses peralinan Hak kepadaPenggugat yaitu Perusahaan Umum Perumahan nasional (PerumPerumnas) Regional VII yang kini sebagai Termohon Peninjauan Kembali(TPK) dahulu Termohon Kasasi/Pembanding /Penggugat ataupun PihakPihak lain;Bahwa sedangkan tanah yang dibeli oleh Penggugat kini sebagaiTermohon Peninjauan Kembali (TPK) adalah

Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.M.Pd VS Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung

pertama dengan acarabiasa dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu, di Jalan DiponegoroNomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut di bawah ini,dalam sengketa antara :Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.M.Pd, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal diJalan Dadap VII, Nomor 230, Kelurahan Periuk Jaya,Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten,Pekerjaan Guru ; 2nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnSelanjutnya disebut sebagai Penggugat ; monn Melawan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional

Bahwa, perlu Majelis Hakim ketahui mengenai proses penerbitan suratKeputusan Kepala Kantor Regional IIl Badan Kepegawaian NegaraNomor : 000084/KEP/DV/23603/16 tanggal 31 Mei 2016 tentang SuratKeputusan Pensiun a.n.

Bahwa, berdasarkan halhal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsijawaban tersebut di atas, maka Tergugat (Kepala Kantor Regional Ill BadanKepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini agarterlebin dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela atas perkara inisebelum masuk pada pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut : a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; b.

Bahwa, segala uraian yang telah Tergugat (Kepala Kantor Regional Ill BadanKepegawaian Negara) sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas mohondianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokokDOr ala. 5 nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nc enc nc cence ncn nnn cnn ncaa scanners cana ana2. Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalildalilyang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;3.

Stephanus Kijo ; Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang ditujukankepada Stephanus Kijo,B.A,S.Pd,M.MPd, Nomor 800/1273BKD/2013tanggal 30 Sptember 2013 perihal status kepegawaian Pegawai NegeriSipil Yang Telah Memasuki Batas Usia Pensiun ; Surat Kepala Kantor Regional Ill Badan Kepegawaian Negara ditujukankepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang Nomor :319/1/KR.III/X1I/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal BatasUsia Pensiun Sdr.

BANK MAYBANK KANTOR CABANG BANJARMASIN
2.OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL I DKI JAKARTA DAN BANTEN Cq OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL KALIMANTAN

vs KEPALA KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DENPASAR

Kota Malang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 201 9;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING / PENGGUGAT :MELAWANKEPALA KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA(BKN) DENPASAR, berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor :646, Pedungan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. Nama: Drs.Harun Arsyad,S.H.

;NIP : 19830804 200812 1 001 5Jabatan : Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan ;Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada BadanKepegawaian Negara yang beralamat di Kantor BadanKepegawaian Negara Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timurdan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional X BadanKepegawaian Negara Denpasar yang beralamat di JI.

GustiNgurah Rai Nomor 646 Denpasar, untuk bersamasama atausendirisendiri mewakili pemberi kuasa serta bertindak untuk danatas nama Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian NegaraDON PaSAar 5 = 2222 2$ 22 non nnn nn nnn nnn nnn ne nee nn ene neBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 385/KR.X.K/IX/2018,tertanggal 14 September 2018 5Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING / TERGUGAT ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telahMO@MDACA = ann mann nnn ncn cn mn ae nine nnn nme nanan1

Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Terbanding/Penggugat : ANTHONI LUTHFI

WARISANDY VS PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) melalui KANTOR DIVISI REGIONAL IV TANJUNG KARANG