Ditemukan 51517 data
8 — 0
Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy DuplikatAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis
16 — 2
Lekok Kabupaten Pasuruan pada tanggal 20Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0289/92/V/2016 tanggal 20 Mei2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi
10 — 0
No. 1571/Pdt.G/2016/PA.Pas.sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis
cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari
19 — 2
sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah perjudian ; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan BAP; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Waluyo pada hari Senintanggal 19 November 2012 di rumah terdakwa Dusun Banjarwaru DesaBanjarparakan Rawalo sekitar jam 20.30 wib ; Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jam 17.00kalau di daerah Banjarwaru setiap hari ada judi togel ; bahwa mendasari
yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah perjudian ; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan BAP; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Waluyo pada hari Senintanggal 19 November 2012 di rumah terdakwa Dusun Banjarwaru DesaBanjarparakan Rawalo sekitar jam 20.30 wib ; Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jam 17.00kalau di daerah Banjarwaru setiap hari ada judi togel ;Bahwa mendasari
175 — 64
Bahwa yang mendasari diajukannya permohonan perubahan/penetapan status rumah negara yang dihuni oleh Penggugat maupunPenghuni rumah negara lainnya dari rumah negara golongan Ilmenjadi golongan III dengan harapan agar rumah negara yang dihuniPenggugat atau Para penghuni lainnya sebagimana yang dimaksuddalam angka 5 di atas dapat dimiliki olen Penggugat dan ParaPengguni lainnya dengan cara sewa beli, karena ketentuan yangterdapat pada pasal 2 surat keputusan Menteri Keuangan tersebut,memungkinkan tersebut
S405/WBC.09/2014 Tergugat hanyamemberi gambaran status hukum rumah negara, pengelolaanrumah negara oleh Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY danlainlain yang dihuni Penggugat tidak mendasari padakepastian hukum seperti yang termuat dalam Pasal 11, Pasal12 ayat (1,2,2a) PP no 40 tahun 1994 sebagaimana diubahdalam PP No. 31 tahun 2005.
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Asbon Sihombing
45 — 15
.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai
yang hadir di persidangan telah bersesuaian satudan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari
Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yangmenyatakan keterangan dari kesatuan Terdakwa yangmenyatakan Isteri Terdakwa meninggalkan Terdakwasemenjak menderita kebutaan selama lebih dari 2 (dua)tahun, atas pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut dengan mendasari fakta hukum di persidanganmaka Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikanPenasihat Hukum Terdakwa tidaklah benar karena padadasarnya Saksi2 juga telah mengetahui apabilaTerdakwa telah menikah lagi dengan seorang PNS yangberdinas
sesuatu yang bersifat keharusan(imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yangkemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan komaatau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantungdari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kataatau singkatnya Terdakwa wajid memberikan kehidupan,perawatan, pemeliharaan ataupun dengan kata lain Terdakwamemiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan hidupdari orangorang yang ada dalam lingkup rumah tangganya.Bahwa kemudian dengan mendasari
Mintaria Manurung
75 — 18
bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap terangkum dalampenetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada intinya adalah agarkepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattentang penambahan nama anak Pemohon dari nama VIVIENE menjadi VIVIENELEONARTO;Menimbang, bahwa mendasari
69 — 53
Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat/Pembanding tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari permohonan banding tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksadan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013 No.12/Pdt.G/2013/PN.KIk, yang ternyata tidak ada halhal baru yang perlu dipertimbangkan
9 — 0
tanda (P.3)Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidangatas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Nomor XXXX,tanggal 9 September 1973;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 0
No. 0132/Pdt.P/2015/PA.Pas.Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonana quo;Menimbang bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata di pengadilan agama, karena dalam Kutipan Akta Nikah nomor 08/8/IV/1993 tanggal 10 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Lekok Kabupaten
20 — 1
Tergugat sedang berada di LembagaPemasyarakatan Kabupaten Bondowoso (LAPASBondowoso), sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal20 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowosodengan Nomor 0796/Pdt.G/2019/PA.Bdw, tanggal 20 Mei 2019, telahmengajukan gugatan cerai, adapun dalil dalil yang mendasari
52 — 29
Pemohon menikah denganPemohon Il, waktu itu status Pemohon masih terikat perkawinan denganperempuan lain bernama Gayatri Candra Dewi, Pemohon baru berceraidengan perempuan itu pada tahun 2011;Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, Majelis Hakimmencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahapberikutnya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukberita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa yang mendasari
10 — 1
keterangan saksisaksi tersebut,Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
25 — 7
P7 serta2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini karena pemohon kurang percaya diri dengan memakai nama Rukayahsehubungan dengan pekerjaannya sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke luarnegeri, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku
75 — 18
kembali lagi hidupbersama dengan TERGUGAT seperti dulu lagi;Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.GsgBahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan PENGGUGAT inginmendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan PENGGUGAT danTERGUGAT dan PENGGUGAT merasa khawatir tentang perkembanganfisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan PENGGUGAT danTERGUGAT diasuh oleh TERGUGAT karena TERGUGAT dirasa tidakmampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik.Bahwa alasan yang mendasari
177 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun alasanalasan yang mendasari pengajuan banding ini adalahsebagai berikut:1. bahwa Surat Keputusan Terbanding tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, sesuai surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP62/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Kepala Kantor Wilayah Bea dan CukaiRiau dan Sumatera Barat.2. bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak iniadalah sebesar Rp1.135.313.000,00,3. bahwa koreksi yang dilakukan
Pembanding/Penggugat : WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN Diwakili Oleh : Hj. NURMIATI
Terbanding/Tergugat : PT. ASURANSI JIWA MEGA LIFE INTERNASIONAL
Terbanding/Tergugat : Menteri Negara BUMN Cq. pimpinan pusat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Pimpinan Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Kendari.
1251 — 1080
Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat/Pembanding tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari permohonan banding tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksadan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk, yang ternyata tidak ada halhal baru yang perludipertimbangkan
7 — 0
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
62 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
dijadikan sebagai dasaralasan bagi Tergugat untuk meminta pencairan bank garansi jaminanpelaksanaan dan jaminan uang muka Penggugat pada Tergugat Ill dantidak beralasan bagi Tergugat IV menagih pembayaran uang jaminan kontragaransi back to back atas penerbitan bank garansi jaminan pelaksanaandan jaminan uang muka tersebut kepada Penggugat;Bahwa meskipun tidak selesainya pekerjaan yang dikontrakkan kepadaPenggugat tersebut, murni karena kesalahan Tergugat dan Tergugat Il,namun Tergugat Ill dengan mendasari
kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yangbersangkutan;Bahwa setelah mencermati isi putusan Judex Facti Pengadilan NegeriBanda yang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi BandaAceh, Aceh setentang pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalampokok perkara yang dimuat pada halaman 22 s/d 25, adalah sebuahpertimbangan yang kurang memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehPeraturan Perundangundangan karena Judex Facti tidaklah membuatsecara terang dan tegas dalam perkara a quo dengan mendasari
diproses pencairan uang muka atas paket pekerjaanPemohon secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah menimbulkankerugian bagi perusahaan Pemohon dan telah menjadi penyebab utamatimbulnya kendala pendanaan bagi Pemohon untuk dapat menyelesaikanpekerjaan di lapangan dalam masa kontrak;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyebutkan oleh karena progresspekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Gampong Alue PietKecamatan Panga yang diperjanjikan dalam Kontrak Nomor650/007/SP/CK/OTSUS/2014, yang mendasari
ARDIMAN NUR, S.H
Terdakwa:
Anggi Saputra
123 — 35
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan OditurMiliter di persidangan serta surat dari Satuannya, makaHal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 13K/PM !
13K/PM 103/AU/II/2020MenimbangMenimbang: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganSaksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakanSaksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat(6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaranketerangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara keteranganSaksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari
Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan serta adahubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal inipersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh