Ditemukan 17793 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : I. bupati kabupaten dairi. Ii. direktur upt rumah sakit umum daerah sidikalang vs erwynson saut halomoan simanjuntak;;
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-06-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 48/PID/2014/PT.BTN
Tanggal 2 Juni 2014 — HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm)
32 — 29
  • NUGRAHA BinSUHENDI serahkan kepada saksi DIFIH dan saksi SOLIHIN A S.Pi, laluterdakwa bersama saksi HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm)berikut barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Tangerang Kotauntuk pemeriksaan lebih lanjut ; e Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan tidak ada ijin dari yangberwenang ; e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 363 L/XII/2013/UPT
    LAB UJIl NARKOBA tanggal 24 Desember 2013 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska DwiWidayati, S.Si,M.Si dan Tanti S.T masingmasing selaku Pemeriksapada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yangmelakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buahamplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan kristal warna putin dengan berat netto 0,1074 gram milikHARRY
    berisinarkotika jenis shabu tersebut saksi LUCKY TRISNA NUGRAHA BinSUHENDI serahkan kepada saksi DIFIH dan saksi SOLIHIN A S.Pi, laluterdakwa bersama saksi HARRY KURNIAWAN Bin JOKO PRAYITNO (Alm)berikut barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Tangerang Kotauntuk pemeriksaan lebih lanjut ; e Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tidak ada ijin dariyang berwenang ;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 363 L/XII/2013/UPT
    pada hari selasa tanggal 03 Desember 2013.Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan carashabu tersebut terdakwa letakkan diatas alumunium foil yangterdakwa sudah siapkan selanjutnya dibakar/dipanaskan dan hasilpembakaran terdakwa hisap menggunakan sedotan dengan perantarabotol dengan media air didalamnya ;e Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan bukantanaman tidak ada ijin dari yang berwenang ;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 363 L/XII/2013/UPT
    LAB UJIl NARKOBA tanggal 24 Desember 2013 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska DwiWidayati, S.Si,M.Si dan Tanti S.T masingmasing selaku Pemeriksapada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yangmelakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buahamplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic beningberisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1074 gram milikHARRY
Pengadilan PN DEPOK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-02-2011 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 05/Pid.Sus/2011/PN.Dpk
Tanggal 16 Februari 2011 — BEROL BONDOYUDO Bin SUPRAPTO
23 — 20
  • Cimanggis, Kota Depok kemudian para saksi melihat 1 (satu) unitmobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B1569EFJ yang dikendari oleh Terdakwamelanggar ramburambu lalu lintas kemudian mobil Terdakwa diberhentikan selanjutnyasaksi Andi P menanyakan suratsurat kelengkapan mobil Terdakwa selanjutnya saksiAndi P, saksi Yudo Purwanto, saksi Sugeng Mintarso melihat 1 (satu) bungkus ganjayang dibungkus kertas Koran dan 2 (dua) lembar kertas papir dengan berat Netto 0,7177gram (sesuai Lab BNN No.194K/TX/2010/UPT
    Lab Uji Narkoba) diatas Jok sebelah kirimobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B1569EFJ kemudian Terdakwa sertabarang bukti di amankan ke Polres Kota Depok guna menyidikan lebih lanjut; Bahwa Terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukanuntuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan; Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Loboratoris No.194K/IX/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal
    sebelah kirimobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B1569EFJ kemudian Terdakwa sertabarang bukti di amankan ke Polres Kota Depok guna menyidikan lebih lanjut;Halaman 3 dari 11 / Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Dpk.n Bahwa Terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukanuntuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan; Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Loboratoris No.194K/TX/2010/UPT
    Raya Bogor Km.31 KecamatanCimanggis, Kota Depok;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.194K/TX/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 12 Nopember 2010, disimpulkan bahwabarang bukti berupa (satu) bungkus kertas Koran berisi bahan/daun ganja kering denganberat Netto 0,7177 gram tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiranUndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentan Narkotika
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 23-02-2012 — Upload : 10-10-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 67/Pdt.P/2012/PN.Sda.
Tanggal 23 Februari 2012 — EMAN SUPRATMAN dan ELLY SETYOWATI
25 — 1
  • 21 April 2009;Bahwa saksi benar menurut keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Malanganak tersebut ditemukan warga di Kebun Tebu Kecamatan KebonAgungKabupaten Malang oleh warga lalu diserahkan ke pihak Kepolisian ;Bahwa benar saksi tidak tahu orang tua kandung anak tersebut ;Bahwa benar anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh para Pemohonsejak tanggal 11 Pebruari 2010 sampai dengan saat ini ;Bahwa benar saksi tidak tahu berapa umur anak tersebut pada saatdiserahkan dan Dinas Sosial Malang ke UPT
    PSAB di Sidoarjo;Bahwa benar yang memberi nama RIKA AYU RETNANI anak perempuantersebut adalah kami atas nama lembaga UPT PSAB di Sidoarjo ;e Bahwa benar Para pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yangtetap dan mampu dalam merawat anak angkat tersebut layaknya anakkandung sendiri ;Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti suratsuratdan saksi lagi, dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang tercantum didalam berita acara
    bukti serta keterangan yang diberikan dibawah sumpah dan saks saksiyang masingmasing maka benar bahwa para Pemohon adalah memang sebagaisuami isteri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 18121993 (sesuai buktiP.5) dan dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai seorang anak sebagaimanayang tertulis di Kartu Keluarga (Sesuai bukti P.4);Menimbang, bahwa para Pemohon sudah lama sekali menginginkan punyaanak untuk diangkat sebagai anaknya sendiri sehingga para Pemohon lewatperantara Dinas Sosial UPT
    tersebut telah diserahkan oleh DinasSosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjokepada para Pemohon pada tanggal 11 Pebruari 2010, sehingga para Pemohonsudah mengasuh anak angkatnya tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahunsebagaimana Berita Acara Penyerahan Anak Nomor : 460/062/002.009/2010tertanggal 11 Pebruari 2010 (bukti P.8);Menimbang, bahwa penyerahan anak perempuan yang bernama RIKA AYURETNANI lahir di Malang pada tanggal 11 April 2009 oleh Dinas Sosial UPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 13-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/LH/2018
Tanggal 9 April 2018 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS H. DARMAWAN;
479 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.48/Menhutll/2010 tentang PengusahaanPariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman HutanRaya dan Taman Wisata Alam, menentukan: Berdasarkan persetujuanprinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), pemohonmempunyai kewajiban melakukan pemberian tanda batas yangdilaksanakan oleh UPT
    setempat pada areal yang dimohon; Bahwa yang dimaksud dengan UPT adalah Unit Pelaksana TeknisDirektorat Jenderal yang membidangi perlindungan hutan dankonservasi alam, yang mengelola suaka margasatwa, taman nasionaldan taman wisata alam (vide Pasal 1 angka 1/7 Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.48/MenhutIl/2010), selanjutnya ada pula UnitPelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTPemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang mengelolataman hutan raya dan/atau membidangi
    kehutanan (vide Pasal 1 angka18 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhutll/2010); Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 17 dan angka 18 dapatdisimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian tanda batas dilaksanakanoleh UPT/UPTD bukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, dan sesuaiketentuan Pasal 19 ayat (3) Penggugat/Termohon Kasasi hanyadibebani untuk menyediakan biaya dalam melakukan pemberian tandabatas; Bahwa mengenai pembayaran iuran IUPSWA yang dihitungberdasarkan luas areal yang diizinkan (setelah
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 17-06-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Tjs
Tanggal 25 Juni 2020 — Pemohon:
Sulastri
38 — 16
  • PENETAPANNomor 27/Pdt.P/2020/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon:SULASTRI, Perempuan, umur 30 tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Brebes, 25Mei 1990, bertempat tinggal di UPT.
    atas nama SULASTRI yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBrebes yang semula tahun lahir Pemohon tertulis 20 Mei 1990 diperbaikimenjadi tahun 25 Mei 1990;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harusdipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri TanjungSelor berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 diketahui Pemohonbertempat tinggal di UPT
    Hakim permohonan Pemohontersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehinggapetitum kedua dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafatran Penduduk danHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN TjsPencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
    DisdukcapilKabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisilidengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, dalam hal ini pemohonbertempat tinggal di UPT.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 12-07-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp
Tanggal 21 Juli 2021 — Terdakwa
111 — 14
  • Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu berupa perawatan selama 7 (tujuh) bulan, di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan, yang beralamat di Gang Macan, Desa Gampong Jawa Belakang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
3. Memerintahkan Penuntut Umum segera mengeluarkan Anak dari Rumah Tahanan Negara;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RepublikIndonesia Nomor 107/HUK/2019 tentang Penetapan LembagaPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosialsebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,telah menetapkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial danRumah Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yangBerhadapan dengan Hukum sebagaimana termuat pada Lampiran KeputusanMenteri tersebut, yang salah satunya adalah UPT
Harapan, yangberalamat di Gang Macan, Desa Gampong Jawa Belakang, Kecamatan LangsaKota, Kota Langsa, sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosialuntuk Anak Berkonflik dengan Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutserta memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan keteranganorang tua Anak, serta asas kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakimakan memberikan tindakan kepada Anak berupa perawatan di LembagaPenyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT
Taman Harapan, yangberalamat di Gang Macan, Desa Gampong Jawa Belakang, Kecamatan LangsaKota, Kota Langsa, agar Anak dapat memahami nilainilai yang berlaku baikdalam lingkup keluarga maupun masyarakat;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan memberikantindakan kepada Anak berupa perawatan di Lembaga PenyelenggaraKesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan, yang beralamat di GangMacan, Desa Gampong Jawa Belakang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa,dan oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai
Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu berupa perawatanselama 7 (tujuh) bulan, di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial(LPKS) UPT Taman Harapan, yang beralamat di Gang Macan, DesaGampong Jawa Belakang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;3. Memerintahkan Penuntut Umum segera mengeluarkan Anak dari RumahTahanan Negara;4.