PPI)Nomor : 01/Dir HR & Admin/SKD/PPI/2006 tanggal 20 Januari 2006 padahari dan tanggal yang termasuk dalam waktu antara bulan Januari 2011 sampai denganDesember tahun 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahunHal. 13 dari 30 hal. Put.

Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor : 03/DU/SKD/PPI/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mutasi Jabatan saudara EDIWAHYONO sebagai Kepala Cabang Gorontalo Direksi PT. PerusahaanPerdagangan Indonesia (Persero) ;3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan(Persero) PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor : 24/DU/SKD/PPI/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Struktur OrganisasiPT.

Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor : 03/DU/SKD/ PPI/1/2010 tanggal 28 januari 2010 tentang Mutasi Jabatan saudara EDIWAHYONO sebagai Kepala cabang Gorontalo Direksi PT. PerusahaanPerdagangan Indonesia (Persero) ;9 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan(Persero) PT.

Perusahaan Perdagangan IndonesiaNomor : 03/DU/SKD/PPI/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentangMutasi Jabatan saudara EDI WAHYONO sebagai Kepala CabangGorontalo Direksi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ;3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PerusahaanPerseroan (Persero) PT. Perusahaan Perdagangan IndonesiaNomor : 24/DU/SKD/PPI/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentangStruktur Organisasi PT.

Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor : 03/DU/SKD/PPI/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mutasi Jabatan saudara EDIWAHYONO sebagai Kepala cabang Gorontalo Direksi PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ;9 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan(Persero) PT.

Setelah mendengar permohonan terdakwa terhadap Penuntut Umumyang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN LigMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuniutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa Herman bin Rozaq bersama Samsul bin Yarim(diajukan dalam berkas terpisah) hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekirajam 11.00 Wib atau) pada sewaktuwaktu dalam bulan Februari atau dalamtahun 2017 bertempat di Divisi SKD

barang itudengan melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu , dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 jam 10.30 Wib saksiSdr.Andre Guntur,Sdr.Hairul Saleh,Sdr.Handi Powonogoro yang merupakanpetugas keamanan PT Lonsum Sei Kepayang Estate melakukan patroli rutindiwilayah perkebunan milik PT Lonsum Sei Kepayang tersebut dan disaatsaksi Sdr.Andre Guntur,Sdr.Saleh,handi Powonogoro sampai di Blok 2880Divisi SKD

SaksiHairul Saleh bin Abdul Wahid dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam11.00 Wib di Divisi SKD Blok 2880 kebun kelapa sawit milik PTLonsum Sei Kepayang Estate Desa Tebing Tinggi Kec.NibungKab.MurataraBahwa saksi menjelaskan kalau para terdakwa mengambil buahkelapa sawit milik PT tersebut dengan cara memanen dan megangkutbuah kelapa sawit tersebut dan saat para saksi mendapati sebanyak95 sembilan janjang buah kelapa

Saksi Handi Powo Ngroho bin Fikri dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam11.00 Wib di Divisi SKD Blok 2880 kebun kelapa sawit milik PTLonsum Sei Kepayang Estate Desa Tebing Tinggi Kec.NibungKab.MurataraBahwa saksi menjelaskan kalau para terdakwa mengambil buahkelapa sawit milik PT tersebut dengan cara memanen dan megangkutbuah kelapa sawit tersebut dan saat para saksi mendapati sebanyakHalaman 5 dari 14 Putusan Nomor

mengunakan sepeda motorAkibat kejadian tersebut pihak PT Lonsum Sei Kepayang mengalamikerugian sebesar Rp. 3.044.660 yang mana berat buah kelapa sawittersebut sebanyak 1.580 kg dikali Rp 1.927 perkilo gramnyaTerhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atasketerangan saksi;4.Saksi Samsul Bin Yarim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi adalah ayah mertua dari terdakwa;Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 11.00Wib di Divisi SKD

Bahwa sekitar akhir tahun 2018 Penggugat daftar mengikuti tes calonpegawai negeri sipil (CPNS) dengan system cat (computer assisted test)mengikuti proses awal lulus dalam seleksi administrasi, kemudian lanjut keproses seleksi kompetensi dasar (SKD), setelah beberapa kemudiankeluarlah nilai untuk formasi perawat terampil di Puskesmas BinuangeunKabupaten Lebak.1. Eman Sulaeman nilai TWK 85, nilai TIU 95, nilai TKP 138 JUMLAH 3182.

Nur Khadijah nilai TKW 80, nilai TIU 115, nilai TKP 123 JUMLAH 318Setelah dinyatakan lulus SKD kemudian Penggugat mengikuti SeleksiKompetensi Bidang (SKB) dengan hasil nilai :1. Eman Sulaeman 2902.

) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional ( Badan Kepegawaian Negara )yang belum bersifat konkret, individual dan final, namun masih bersifat umumdimana Surat Pengumuman tersebut hanya memuat 357 nama peserta yangdinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan serempakbertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ProvinsiBanten di Pandegelang, dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yangdilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang

Bahwa setelah itu Panselda mengajukan permohonanevaluasi atas Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS berdasarkan SuratNomor Nomor 800/009Panselda.Lbk/2019 perihal Perubahan status daerahkategori terdepan, terluar, terpencil, dan tertinggal untuk Tenaga Kesehatanpada seleksi CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018 sejumlah 26 orang CPNS,hal ini dilakukan untuk mengevaluasi/membatalkan pemberian tambahan nilai10 point pada nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada formasi 26 CPNStenaga kesehatan yang salah

);3) mengoordinasikan instansi pembina jabatan fungsional dalampenyusunan materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);4) merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentangambang batas kelulusan SKD untuk setiap Instansi Pemerintah;5) melaksanakan SKD bersamasama dengan Instansi Pemerintah;6) mengelola hasil SKD;7) mengawasi pelaksanaan SKD dan SKB;8) menetapkan dan menyampaikan hasil SKD; dan9) mengintegrasikan hasil SKD dan SKB; dan

Formulir SKD yang digunakan oleh Eng Lee Shipping CompanyPTE, LTD Singapura adalah FormDGT 1:c.

SKD sebagai persyaratan administratif untuk menerapkanketentuan yang diatur dalam P3B yang disampaikan oleh WPLNkepada Pemohon Banding tidak terpenuhi karena SKD/Form DGT1 lembar kedua tidak disampaikan Pemohon Banding dalamlampiran SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2011;Bahwa Pemohon Banding memiliki Bukti Penerimaan Surat ataspenyampaian SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2011, yang menjadi acuan bagi Pemohon Banding bahwaKPP Pratama Kuala Tungkai

pada saat pemeriksaan, dan dalil Terbandingyang pada intinya menyatakan bahwa P3B tidak dapat diterapkankarena Pemohon Banding tidak menyampaikan fotokopi SKD sebagailampiran SPT Masa, baru muncul pada tahap keberatan.

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (FormDGT 1) atau Lampiran III (FormDGT 2) Peraturan DirekturJenderal Pajak ini;Dokumen SKD yang ditetapkan dalam Lampiran III (FormDGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakandalam hal:a.

./2010 Form DGT1 terdiri dari 2 (dua) lembar yangmerupakan satu kesatuan, maka dengan tidak dilampirkannyadokumen SKD berupa form DGT1 lembar kedua dalamLaporan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2011, maka dapat dinyatakan bahwa SKD tersebutdianggap tidak disampaikan oleh WPLN a quo kepadaTermohon Peninjauan Kembali selaku Pemotong/PemungutPajak, sehingga persyaratan administratif untuk dapatmenerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B tidak terpenuhi:;Bahwa untuk persyaratan ketiga

-------------------------------------------M E N E T A P K A N:-------------------------------------

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 221/Ist/Skd.2001 dari semula bernama MIFTAHUN NIZHOM, lahir tanggal 31 Agustus 1989 agar di ubah menjadi nama WAYAN MIFTAHUN NIZHAM, lahir

tanggal 30 Agustus 1989 agar sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah yang dimiliki Pemohon;

Bahwa oleh karena pemohon memiliki Data Akta Kelahiran No.221/Ist/Skd.2001., KTP dengan NIK. 5108053108890001, Kartu Keluarga No.510805311090007 dengan data lainnya dengan nama dan tanggal lahir yangsalah, pemohon bermaksud untuk mengganti / merubah nama dan tanggal lahiragar sesuai dengan Ijazah SD, Mts, dan MA dengan Nama WAYAN MIFTAHUNNIZHAM tanggal lahir 30 AGUSTUS 1989;3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama dan tanggal lahir agar sesuaidengan ijazah SD, Mts, dan MA4.

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng untuk mengubah Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dalamAkta Kelahiran No. 221/Ist/Skd.2001., KTP dengan NIK. 5108053108890001,Kartu Keluarga No. 510805311090007, mengganti menjadi nama WAYANMIFTAHUN NIZHAM lahir tanggal 30 Agustus 1989.4.

untukkepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelahhalaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 218/Padt.P/2019/PNSgr.dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti sSuratsurat berupa fotocopy bukti yang telahbermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:P1 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 221/Ist/Skd

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahirPemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga, KartuTanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 221/Ist/Skd.2001 darisemula bernama MIFTAHUN NIZHOM, lahir tanggal 31 Agustus 1989 agardi ubah menjadi nama WAYAN MIFTAHUN NIZHAM, lahir tanggal 30Agustus 1989 agar sesuai dengan ljazah Madrasah Aliyah yang dimilikiPemohon;3.

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohondalam Akta Kelahiran No. 221/Ist/Skd.2001, KTP dan NIK nomorhalaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 218/Padt.P/2019/PNSgr.5108053108890001, Kartu Keluarga Nomor 510805311090007 dari semulabernama MIFTAHUN NIZHOM, lahir tanggal 31 Agustus 1989 agar di ubahmenjadi nama WAYAN MIFTAHUN NIZHAM, lahir tanggal 30 Agustus 1989agar sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah yang dimiliki

Romo (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013sekira pukul 14.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain didalam bulan Juni Tahun 2013,bertempat di Areal SKD Blok N 20 Devisi V PT.STA di Wilayah Desa Pasir Bara Kec. HalongonanKab.

STA tersebut ;Saksi I: MARA HUBBA HARAHAP ;e Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wibbertempat di Areal SKD Blok N 20 Devisi V PT.STA di Wilayah Desa PasirBara Kec. Halongonan Kab.

STA tersebut ;Saksi IIT : FAHRUL RIJAL ;e Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wibbertempat di Areal SKD Blok N 20 Devisi V PT.STA di Wilayah Desa PasirBara Kec. Halongonan Kab.

STA tersebut ;Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan ;e Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wibbertempat di Areal SKD Blok N 20 Devisi IV PT.STA di Wilayah Desa PasirBara Kec. Halongonan Kab.

PadanglawasUtara unsure ini telah terpenuhi menurut hukum ;Unsur dengan melawan hak ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta didepan persidangan berdasarkan keterangansaksisaksi Julham Harahap, Mara Hubba Harahap, Fahrul Riyal :Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Areal SKD BlokN 20 Devisi IV PT.STA di Wilayah Desa Pasir Bara Kec. Halongonan Kab.

Bagi Wajib Pajakbank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama banktersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yangtercantum dalam Surat Keterangan Domisili;Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S 92/PJ.43/2003 tanggal 24 Maret2003 tentang Permohonan Penjelasan Saat Berlakunya Surat KeteranganDomisili (SKD) :Angka 1Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:a.PT.

Perusahaan tersebutdalam tahun pajak 2001 benar terdaftar di AS sesuai dengan SKD yangditerbitkan oleh Competent Authority dengan tanggal 15 Juli 2002;b.Saudara menanyakan apakah SKD tersebut diatas masih berlaku,mengingat tanggal penerbitannya tanggal 15 Juli 2002, sedangkanmenurut SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 point 3 c SKDberlaku 1 tahun sejak tanggal diterbitkan.

kepada pihak yangberkedudukan di Indonesia yang) membayar penghasilan danmenyampaikan fotocopi SKD tersebut kepada KPP tempat pihakyang membayar penghasilan terdaftar, (angka 2 huruf a)= Peranan asli SKD tersebut yang menjadi dasar bagi pihak yangmembayar penghasilan untuk menerapkan/menghitung PPh Pasal26 sesuai P3B.

Ketentuantersebut mensyaratkan harus ada SKD, dan diberikan ke KPP tempatHalaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 358 B/PK/PJK/2016pemotong terdaftar. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, makadikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif pajak 20%;8.4 Bahwa fakta yang terjadi sehubungan dengan pemotongan pajak yangmenjadi sengketa tersebut di atas adalah :a.

Hal tersebut terlinat jelas, dimana saatPemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili yangdimaksud dan pada saat proses pemeriksaan dan keberatan pun,(Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanyadapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) atauCertificate of Residence tertanggal 09 Februari 2009, sehinggadapat disimpulkan bahwa SKD baru Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) terima setelah terbit SKPKB

S0483/WPJ.07/KP.0609/2010tertanggal 14 April 2010, KPP PMA V menyatakan bahwaPenggugat tidak dapat menerapkan tarif sesuai P3B karenadidalam SKD form DGT I, AHCH menjawab pertanyaan Part VNomor 11 dalam SKD form DGT is the earned income subjectto tax in your country?, dengan No bukan Yes. Dengandemikian persyaratan untuk menerapkan P3B sebagaimana yangdiatur dalam PER61 tidak terpenuhi. Sehingga PPh Pasal 26yang terutang adalah 20% bukan 15%.

form DGT yang telah diperbaiki danmenjawab pertanyaan Part V nomor 11 (SKD form DGT ) is theearned income subject to tax in your country?

Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimanadimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaanP3B;Bahwa untuk dapat menggunakan tarif pajak yang lebih rendah sesuaiP3B, WPLN harus melengkapi dengan SKD Form DGT sebagaimanadiatur dalam PER61 yang berisi beberapa pertanyaan. SKD FormDGT tersebut harus menggunakan formulir yang telah ditetapkandalam PER61, ditandatangani oleh WPLN dan disahkan oleh otoritasperpajakan luar negeri di mana WPLN beroperasi.

Putusan Nomor 1203/B/PK/PJK/2017Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulirsebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran Il (Form DGT 1) atauLampiran III (Form DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;Pasal 4 ayat (3):Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepadaPemotong/Pemungut Pajak:a.

melakukan prosedur penelitian apakah SKD mencantumkanjawaban:a.

pada pokoknya tetapberpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang padapokoknya tetap pada pembelaan semula.Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagaiberikut :KesatuBahwa Ia terdakwa SUBARJ alias BARI Bin SUTARMAN pada hari Rabu tanggal20 Februari 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain di dalamtahun 2013 di Perumahan Pondok SKD

Narkotika jenis Shabu Shabu akan terdakwa Subari alias Bari Bin Sutarman jual kembali kepada saksi JuliantoSembiring alias Anto per Jie seharga Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah).Selanjutnya terdakwa Subari alias Bari Bin Sutarman dengan mengendarai sepedamotor Kawasaki KLX pergi menjumpai saksi Julianto Sembiring alias Anto di Pondok KebunSKD dimana terdakwa Subani alias Bari Bin Sutarma sebelumnya sudah janjian bertemu /berjumpa dengan saksi Julianto Sembiring alias Anto di Pondok SKD

benar mengandung Metamfetamina donterdaftar dc/am Go/on gan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nocnor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Atau KeduaBahwa ia terdakwa SUBARI alias BARI Bin SUTARMAN pada hari Rabu tanggal 20Februari 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain di dalamtahun 2013 di Perumahan Pondok SKD

Desa Pondok Kresek Kecamatan Pujud Kabupaten RokanHilir atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum PengadianRokan Hilir, penyalah guna Narkotika Golongan.I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut ditakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 21.00 di PerumahanPondok SKD Desa Pondok Knesek Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilirterdakwa Subari alias Bari Bin Sutanman bersama saksi Julianto Sembining alias Antoalias Begok

wajib membayarkan :premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminanpengembalian utang,c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan,&hadiah dan penghargaan,pensiun dan pembayaran berkala lainnya.bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan P3B ditegaskansebagai berikut:WPLN wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD

) kepada pihak yangmembayarkan penghasilan dan menyampaikan fotokopi SKD tersebut kepada Kepala KantorPelayanan Pajak tempat pihak yang membayarkan penghasilan terdaftar.

SKD asli tersebutmenjadi dasar bagi pihak yang membayarkan penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negaratempat kedudukan WPLN tersebut,SKD diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara mitra runding.Namun demikian, SKD yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pelayanan Pajak tempat WPLNyang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan SKD yang dibuatCompetent Authority.Sesuai dengan

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2009 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juli 2009 nomor : 195/WNI/Skd./2009, adalah sah dan putus karena perceraian;4 Menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : Anak Penggugat dan Tergugat,

dengan surat gugatannya tertanggal 29September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja,dibawah Register Nomor : 256/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 29 September 2014, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telahmelangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei2009 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di kantor Catatan SipilKabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juli 2009 Nomor : 195/WNI/Skd

/2009;Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlahharmonis, sehingga dari perkawinan tersebut telah dilahirkan (satu) oran anakyang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lakilaki tempat lahir d DesaBuleleng tanggal 18 Pebruari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta KelahiranNomor : 533/Um/Skd/2010;Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsunglama dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai adaketidakcocokan bahkan keadaan ini semakin menjadijadi

dapat kiranya menetapkan haripersidangan dengan memanggil kedua belah pihak berperkara, lalu memeriksa danmengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2009 di KabupatenBuleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng padatanggal 22 Juli 2009 nomor : 195/WNI/Skd

sah, dan pada tanggal 16 Oktober 2014 Tergugat mengirimkan surat tidak akandatang menghadiri persidangan ke Pengadilan dan menyerahkan segala sesuatu putusankepada Majelis Hakim sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan danPenggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya, penggugattelah mengajukan suratsurat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai denganaslinya, berupa :e Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 196/WNI/Skd

/2009 tertanggal 22Juli 2009, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.1 ;e Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 533/Um/Skd/2009, tertanggal 14 April2010, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.2;e Foto copy Kartu Keluarga No. 5108051407090020 atas nama Kepala KeluargaNyoman Suartana tertanggal 12 April 2010, sesuai dengan aslinya diberi tandabukti P.3;e Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 12 Nopember 2009 yangmengetahui Perbekel Buleleng, sesuai dengan aslinya diberi tanda

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLNHalaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 193/B/PK/PJK/20178.4.8.5.8.6.8.7.kepada Pemotong/Pemungut Pajak : disampaikan sebelumberakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untukmasa pajak terutangnya pajak.Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER61/PJ/2009 disebutkan:1) "SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkandalam Lampiran

dari Negara mitraP3B dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan;Bahwa SKD tersebut tertanggal 01 Desember 2010 (untuk SPTMasa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari 2010), dandisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)pada tanggal 18 Oktober 2011 (pada saat SPT Masa PPh Pasal23/26 Pembetulan disampaikan).

Apabila melihat tanggal SKD,maka SKD tersebut tidak dapat digunakan untuk SPT Masa Januari2010 karena batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26masa pajak Januari 2010 sesusai dengan ketentuan Pasal 3 ayat(3) huruf a UndangUndang KUP adalah tanggal 20 Februari 2010,sehingga apabila melihat tanggal penyampaian SKD, maka SKDtersebut tidak dapat dipertimbangkan.Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2011 TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) menyampaikan SPTMasa PPh Pasal 23/26 Pembetulan

II dan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) melampirkan SKD tertanggal 22Januari 2010.

Tanggal SKD yang berbedabeda ini membuktikanbahwa data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) tidak dapat diyakini kebenarannya.Bahwa berdasarkan fakta di atas dan karena SKD diberikan setelahbatas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur JenderalHalaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 193/B/PK/PJK/20178.8.8.9.8.10.8.11.8.12.Pajak Nomor PER61/PJ/2009, maka SKD tersebut tidak berlakudan tidak dapat dipertimbangkan;Bahwa mengenai pertanyaan Majelis apakah Peraturan

Skd)..............006TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 4 Juli 2011 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register perkara Nomor:09 /Pdt.G /2011 /PN Skd tanggal 04 Juli 2011, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat,dengan mengemukakan dalildalil gugatan sebagai berikut:Adapun alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah:1 Bahwa Tergugat telah menerima titipan uang dan Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,(seratus dua

Skd)............6552011, dibawah Nomor Register 33/PIT.SK/2011/PN.Skd., sedangkan dari pihak Tergugat,Tergugat datang menghadap sendiri, namun selanjutnya pada persidangan yang ke3 (ketiga),Tergugat hadir dengan menunjuk Kuasa Tergugat, yaitiu YOESRON EFFENDI, S.H., paraAdvokat yang berkantor di Jalan Tamin No.58 Kel.

Skd)............648 nitSepeda Motor Merk Mio warna merah, BE 8981 PJ, No. Rangka MH314D0039K511440, No.1 UniMesin 14D 511868, No. BPKB 0126592F An.

Skd)............668Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan kedua, yaituApakah barangbarang dari isi rumah Tergugat sebagaimana terinci dalam suratgugatan yang telah diambil oleh Penggugat, adalah sah sebagai sebagian jaminan agarTergugat mengembalikan hutanghutangnya kepada Penggugat?

Skd)............648Perincian Biaya :YUSRIZAL, S.H., M.H. Pendaftaran gugatan Rp. 30.000, Biaya Panggilan Rp. 640.000, Biaya kirim Pos Rp. 79.200, Materai Rp. 6.000, Redaksi Rp. 5.000, Leges Rp. 3.000,Jumlah Rp. 763.200,

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anaknya yaitu yang semula bernama Gede Werdhi Pratama Santosa sesuai dengan akta kelahiran Nomor 648/Ist/Skd/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 menjadi GEDE WERDHI DANADYAKSA PUTRA HANGGARA ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh

) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor Nomor 648/Ist/Skd/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 ;

pendapat Pemohon Bandingbahwa Terbanding mengakui Invoice di atas adalah untuk masa Agustus 2009 adalah sudahbenar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;bahwa dalil Terbanding dalam melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26adalah karena berdasarkan pemeriksaan atas Invoice tertanggal 25 Agustus 2009, terlihatadanya transaksi berupa pembayaran Jasa Teknik yang terkait dengan pembayaran jasateknik periode JanuariJuni 2009, yang terutang sebelum tanggal 12 Agustus 2009,sedangkan SKD

yang ditunjukan Pemohon Banding tertanggal 12 Agustus 2009;bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan mendalilkan bahwa tanggal 12Agustus 2009 adalah tanggal dikeluarkannya Residence Certificate (SKD) oleh HMRevenua & Customs untuk sepanjang tahun 2009, perlu diketahui bahwa IndopalmServices Limited juga terdaftar di HM Revenue & Customs tahun 2008, dan PemohonBanding telah memiliki Residence Certificate (SKD) untuk Indopalm Services Limiteduntuk tahun 2008;bahwa berdasarkan pemeriksaan

Majelis terhadap Surat Edaran Terbanding Nomor SE20/PJ.34/1992 tentang Daftar competent authority dari negaranegara treaty partner, diketahuibahwa HM Revenue & Customs merupakan pihak yang berhak menerbitkan SKD;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Surat Keterangan Domisilitertanggal 22 Febr 2008, 12 Agustus 2009, dan 27 Juli 2011 yang disampaikan olehPemohon Banding, terbukti selama kurun waktu 20082011 Indopalm Services Limitedmenimbangmenim :bangbah:waberdasarkanuraiantersebut diatarekapitulasipendapbenar

Ekspor (61019911) Rp 8.523.886.020,002 Biaya Konsultan/Trade Mark (61019958) Rp = 725.393.508,00a Biaya Penjualan Hak Patent (61019950) Rp 881.530.906,00Jumlah Rp 10.130.810.434,00Koreksi Biaya Penjualan Ekspor sebesar Rp.8.523.886.020,00Menurut bahwa dari bukti tersebut diketahui bahwa pengeluaran tersebut untuk pembayaran staf diTerbanding Vietnam, Terbanding berpendapat pengeluaran tersebut termasuk dalam kategori jasaperdagangan sehingga termasuk objek PPh Pasal 26, sedangkan terkait dokumen SKD

Sesuaidengan penjelasan Pemohon Banding bahwa biaya tersebut merupakan biaya atas transaksidengan pihak luar negeri yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri;Menurut bahwa biaya ini merupakan biaya atas transaksi dengan pihak luar negeri yang merupakanPemohon Subjek Pajak Luar Negeri dan pihak lawan transaksi sudah menyerahkan SKD tertanggal 31Banding Agustus 2006 dan selanjutnya SKD tersebut sudah Pemohon Banding sampaikan kepadaTerbanding;Menurut Majelis bahwa berdasarkan penelirian Majelis terhadap

Laporan Pemeriksaan Pajak dan Laporan Penelitian Keberatan diketahui bahwa Terbanding mengkoreksi Biaya Konsultan/Trade Marksebesar Rp.725.393.508,00 yang merupakan pembayaran kepada Rouse & Co InternationalLtd. di United Kingdom yang merupakan pembayaran untuk biaya renewal trade mark danlegal action;bahwa menurut Terbanding, untuk mengetahui bahwa lawan transaksi termasuk dalampenduduk negara treaty partner, maka diperlukan CoD/SKD dari lawan transaksi.

Pada saatpemeriksaan Pemohon Banding menunjukkan SKD tertanggal 31 Agustus 2006;bahwa Pemohon Banding membenarkan bahwa Rouse & Co International Ltd. di UnitedKingdom adalah subyek pajak luar negeri, namun untuk itu Pemohon Banding telahmenyampaikan SKD tertanggal 31 Agustus 2006 atas nama Rouse & Co International Ltd. diUnited Kingdom kepada Terbanding.

Pengajuan SKD tersebut dilakukan sehubungan dengan 1).3) adanya P3B antara Indonesia dan United Kingdom yang telah diratifikas1;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa benar pembayaran biayalkonsultan/Trade Mark dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Rouse & Co International Ltd,di United Kingdom yang merupakan Subyek Pajak Luar Negeri;bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal29 Maret 1996, tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran

SKD No. 043/Pers/2002 tanggal 08 April 2002 tentang Pemberhentian danPenetapan PejabatPejabat Struktural PT Sucofindo (Persero) ;dst"d.

SKD No. 043/Pers/2002 tanggal 842002 tentang Pemberhentian dan PenetapanPejabatPejabat Sruktural PT.Sucofindo ;c.

SKD No. 051/Pers/2002 tanggal 852002 tentang Penetapan Pegawai Pada PosisiJabatan Specialist / Office PT.Sucofindo (Persero) (lihat Memperhatikan butir 3)(Bukti P6)Bahwa faktanya berdasarkan SKD No.098/Pers/2002 tgl 2082002 besaranpenghasilan yang diterima Penggugat bulan Juli 2002 adalah sebesar Rp.5.098.300 (limajuta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), lebih kecil/berkurang jebesarRp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) dari penghasilan Penggugat bulan Juni 2002.Bahwa faktanya penetapan

SKD No.043/Pers/2002 tanggal 08 April 2002 ;b. SKD No.051/Pers/2002 tanggal 8 Mei 2002 ;Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2011c.

Bahwa halyang paling pokok dari gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan ganti rugi dariTergugat terhadap adanya kekurangan gaji yang diterima oleh Penggugat setelahdiberlakukannya SKD No. 098/Pers/2002 tanggal 20 8 2002 in casu dan yang benaradalah Surat Keputusan Direksi No. 096/Pers/2002 tanggal 20 Agustus 2002 (SKD 096)(bukti T1) dari semula sebesar Rp. 5.998.300.

, dapat diketahui bahwa SKD diterbitkan oleh HMRevenue & Customs Local Compliance Large & Complex Businesses yangberalamat di Queens Dock Liverpool L74 4AA, HM Revenue & Customs sendirimerupakan merger antara Inland Revenue dan HM Customs serta ExciseDepartments;Bahwa sesuai Surat Edaran Terbanding Nomor SE20/PJ.34/1992 tentangDaftar Competent Authority dari negeranegara treaty partner, bahwa InlandRevenue merupakan pihak yang berhak menerbitkan SKD;Bahwa bentuk Surat Keterangan Domisili yang disampaikan

oleh PemohonBanding, telah berisi pernyataan bahwa Wajib Pajak luar negeri yangbersangkutan benar berkedudukan di negera Inggris, dan disertai dengantanggal serta tandatangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisilitersebut;Bahwa berdasarkan SKD tersebut, dapat diketahui bahwa Indopalm ServiceLimited benar berdomisili di London, Inggris;Bahwa SKD dimaksud, tertanggal 12 Agustus 2009;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, Terbanding berpendapat, IndopalmService Limited merupakan Wajib Pajak

yang ditunjukan Pemohon Banding tertanggal 12Agustus 2009;Bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan mendalilkanbahwa tanggal 12 Agustus 2009 adalah tanggal dikeluarkannyaResidence Certificate (SKD) oleh HM Revenua & Customs untuksepanjang Tahun 2009, perlu diketahui bahwa Indopalm ServicesLimited juga terdaftar di HM Revenue & Customs Tahun 2008, danPemohon Banding telah memiliki Residence Certificate (SKD) untukIndopalm Services Limited untuk Tahun 2008;Bahwa berdasarkan pemeriksaan

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S 92/PJ.43/2003 tanggal 24Maret 2003 tentang Permohonan Penjelasan Saat Berlakunya SuratKeterangan Domisili (SKD) :Angka 1 :Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:a. PT.

Saudara menanyakan apakah SKD tersebut diatas masih berlaku,mengingat tanggal penerbitannya tanggal 15 Juli 2002, sedangkanmenurut SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 point 3 c SKDberlaku 1 tahun sejak tanggal diterbitkan.

Akta PPAT Hibah Tanggal 10 Nopember 2010 Nomor 208 / HB /SKD / 2010 tersebut di dasarkan pada Letter C Desa Sumberejonomor : 1072 atas nama PARDI CS telah dinyatakan Batal Demi Hukumdan dianggap tidak pernah ada waris kepada PARDI CS ;; 4.2.2.

Tanah Sengketakepada ABDUL HAMID ( Tergugat VI) sehingga Jual Beli Tanah Sengketasebagaimana Akta Jual Beli PPAT Nomor : 234 / JB / XII / SKD / 2010adalah juga ikut Batal Demi Hukum dan dianggap tidak pernah ada ; Bahwa karena Akta Jual Beli PPAT Nomor : 234 / JB / XII / SKD / 2010BATAL DEMI HUKUM , maka jual beli sebagian tanah sengketa yangterjadi antara Tergugat VI ( ABDUL HAMID ) dengan Tergugat VII(ANDIK SUPRIYADI ) sebagaimana : Akta Jual beli PPAT Semenetara Nomor 92 / 2014 tanggal 17 Maret

Menyatakan Akita PPAT HIBAH Tanggal 10 Nopember 2010Nomor 208 /HB/ SKD / 2010 dihadapan TURUT TERGUGAT dengan disaksikan oleh Turut Tergugat Ill selaku Kepala DesaSumberjo dari alamrhum PARDI CS kepada :BAMBANG HARIYANTO ( Tergugat!

) MARIYAM ( Tergugat ll ) SUWARNO ( Tergugat Ill) SUTAJI ( TergugatIV ) MARIYATI ( Tergugat V )juga ikut Batal Demi Hukum dan dianggap tidak pernah ada karena AktaPPAT Hibah Tanggal 10 Nopember 2010 Nomor 208 / HB / SKD / 2010didasarkan pada Letter C Desa Sumberejo nomor : 1072 atas nama PARDICS telah dinyatakan Batal Demi Hukum dan dianggap tidak pernah adawaris mewaris dari alm.

Selaku Kepala Desa Sumberejo ( Turut Tergugat IV ) BatalDemi Hukum dan dianggap tidak pernah ada karena didasarkan Akta Jual Beli PPAT Nomor : 234 / JB/ XII / SKD / 2010telah = dinyatakan BATAL DEMI HUKUM ;Menyatakan jual beli sebagian Tanah Sengketa yang terjadi antaraTergugat , Il, Ill, IV, dan V dengan Tergugat VIl ( ANDIKSUPRIYADI ) sebagaimana Akta Jual beli PPAT SemenetaraNomor 91/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama I Made Tegeh Dharma Pastika, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gitgit 13 Januari 2004 yang berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/Ist/SKd/2006 tertanggal 21 September 2006, untuk melangsungkan perkawinan dengan Ni Luh Putu Candra Dewi, perempuan, lahir di Munduk Juwet, tanggal 2 Januari

tersebuttelah melewati batas, sehingga Ni Luh Putu Candra Dewi menjadi hamil dankarena Made Tegeh Dharma Pastika yang masih berusia kurang lebih 15 (limabelas) tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan, dan dibutuhkanPenetapan Pengadilan untuk dispensasi perkawinan mereka;Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 142/Pat.P/2019/PN SgrMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :1.Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 267/WNI/Skd

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 576/Ist/SKd/2006 tertanggal21 September 2006, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinyadiberi tanda P2;. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108052705090041, telah diberi meteraicukup Ssesuai dengan aslinya diberi tanda P3;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 252/Disp/Skd/2006, telah diberimeterai cukup Sesuai dengan aslinya diberi tanda P4;.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 152/Disp/Skd. 1996, telah diberimeterai up Sesuai dengan aslinya diberi tanda P5;Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi BaliKabupaten Buleleng NIK 5108050910750003, telah diberi meterai cukupsesuai dengan aslinya diberi tanda P6;. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi BaliKabupaten Buleleng NIK 5108050910780003, telah diberi meterai cukupsesuai dengan aslinya diberi tanda P7;.

untuk itudapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 142/Pat.P/2019/PN SgrMenimbang, bahwa dari bukti P1 s.d P8 yang dikuatkan denganketerangan saksisaksi telah terbukti faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yangbernama Made Tegeh Dharma Pastika, jenis kelamin Lakilaki, Lahir diGitgit 13 Januari 2004 dan Ibunya bernama Ni Kadek Murniadisebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/Ist/SKd

perlu diperhatikan terlebin dahulu kewenangan dari PengadilanNegeri Singaraja untuk memberikan penetapan terhadap permohonanPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis bertanda P3, P6 dan P7yang dikuatkan oleh saksisaksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggaldi, Banjar Dinas Wirabhuana, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, KabupatenBuleleng yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kutipan AktaKelahiran Nomor: 576/Ist/SKd