ABDUL GANI KASUBA, Lc, KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM)

dilaksanakan oleh KPU ProvinsiMaluku Utara.

Keputusan KPU Maluku Utara No.Hal.10 dari 69 hal.

2007 tanggal 26 November 2007 Tentang PenetapanPasangan Calon Terpilin Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi MalukuUtara Tahun 2007 (selanjutnya disebut SK KPU No. 158/SK/KPU/Tahun2007, Bukti P7) dan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan SuaraPemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utaraoleh Komisi Pemilihan Umum Nomor: 27/15balXI/2007, tertanggal 22Nopember 2007 (Bukti P8), dan oleh karenanya SK KPU Nomor158/SK/KPU/Tahun 2007 dan Berita Acara KPU Nomor: 27/15ba/X1I/2007harus

Putusan No. 03 P/KPUD/20072007 Nomor : 278/170/PAN/2007 tentang Rekomendasi Hukum yangtelah dikirim melalui faximill.Bahwa berdasarkan surat Panwas tersebut, KPU mengundang KPUProvinsi Maluku Utara, Panwas Prop. Maluku Utara, 4 (empat) saksiPasangan calon, KPU Kab. Halmahera Barat, KPU Kab. HalmaheraTengah, KPU Kab. Kepulauan Sula, KPU Kab. Halmahera Selatan,KPU Kab. Halmahera Utara, KPU Kab.

yang dilakukanoleh KPU / Termohon .26.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG

Jaya ButarButar danPetugas Verifikasi KPU Kota Serang Drs.

Jaya ButarButar dan PetugasVerifikasi KPU Kota Serang Drs.

Jaya ButarButardan Petugas Verifikasi KPU Kota Serang Drs.

Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang PedomanPenyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia PemilihanKecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 31 berbunyi*Pengambilan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalamrapat pleno;1.2.

, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;Halaman 23 dari 29 halaman.

., MM.DKMELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA

Putusan Nomor 14/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.2.dengan KPU RI.

Atas dasarkondisi tersebut, KPU Provinsi melalui KPU RI mengajukanpermohonan SKLN ke Mahkamah Konstitusi dengan TermohonDPRP.

Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 Tentang Tahapan, Program danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan WakilGubemur Provinsi Papua Tahun 2018, Tanggal 4 September2017T 2. Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomornalaman 43 dari 52 halaman.

yangdidaftarkan atau mendaftar ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.Dengan demikian suatu sengketa tata usaha negara pemilihan haruslahmemenuhi syarat atau unsur secara kumulatif yaitu:1.

Penggugat adalah Calon Calon Gubemur dan Calon WakilGubemur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota yang telah mendaftar ataudidaftarkan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota2. Tergugat adalah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota yang mengeluarkan Keputusan tentangpenetapan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur atau Calonnalaman 48 dari 52 halaman.

PURNOMO;VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI,

Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR6 SHS SHOR BRS SHS SHOE SHE SHEE B Sme a ome ome MELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI,berkedudukan di Jln. Mandala No. 1 Sarmi Kota,Kabupaten Sarmi;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada BUDISETYANTO, S.H. dan HERMAWATI KOENTARIANI, S.H.Advokat berkantor di Jl.

Angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 Ayat 1 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:+ Konkret: karena penerbitan Obyek Sengketa telahmenimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni telahmenghilangkan hak Para Penggugat sebagai Calon KepalaDaerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam PemilukadaKabupaten Sarmi Tahun 2010; Individual: karena penerbitan Obyek Sengketabertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum(KPU

., M.KesMELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG

Simatupang No. 49,Jakarta IMU assess seenessesen sneer eminence enim eesSelanjutnya disebut sebagai PARA Penggugat;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG; Tempat Kedudukandi Jalan Nyimas Melati No. 16 Kota Tangerang Provinsi BantenSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;e Telah membaca1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor: 23/PENDIS/2013/PTUNSRG, Tanggal29 Juli 2013, tentang LolosDORSAL Sesser treet2.

besertaseluruh lampiran yang terdapat diGall AV INY.al jesse eeeTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal 29 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada Tanggal 29 Juli 2013 dengan Register PerkaraNomor : 23/G/2013/PTUNSRG; Gugatan tersebut pada pokoknya memohonagar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan mewajibkan Tergugatuntukmen cabut Keputusan Tata Usaha Negara yang yang berupa:Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;3.

Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03; 4.

Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat;5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

DEDDY AMARULLAH lawanKPU Kota Bandar Lampung

Putusan Nomor 1 P/PAP/2021Ayat (5): Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksiadministrasi pembatalan pasangan calon;Ayat (6): Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasipembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapatmengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalamjangka wakiu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitungsejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotaditetapkan;2.

Pasal1 angka 10:Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilinan adalah sengketaantara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wali Kota danCalon Wakil Wali Kota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atauKPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan CalonWakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau CalonWali Kota dan Calon Wakil Wali

Putusan Nomor 1 P/PAP/2021membatalkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota BandarLampung Nomor Urut 03; (3) Memerintahkan kepada KPU KotaBandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota BandarLampung terkait penetapan Terlapor sebagai pasangan calon dalamPemilinhan;6.

Kota Bandar Lampung untukmembatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkaitpenetapan Terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan;13.

/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atauKIP Kabupaten/Kota;Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan di atas, dapatdipahami bahwa, ketentuan tersebut pada pokoknya menetapkanpermohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga)hari sejak ditetapbkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atauKPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan padatanggal 8 Januari 2021, sedangkan Permohonan PelanggaranAdministrasi Pemilihan diajukan ke Mahkamah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. PAKPAK BHARAT VS DRS. JUSEN BERUTU, DKK;

agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Sela yang berisikanagar Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat untukmenangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010tentang Penetapan Nomor Urut dan Namanama Pasangan Calon padaPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PakpakBharat Tahun 2010;I Tentang Pemeriksaan Dengan Acara

Memerintahkan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Pakpak Bharat mencabut Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2010 tanggal22 Maret 2010 tentang Penetapan NomorUrut dan Namanama PasanganCalon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010;4 Memerintahkan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU)KabupatenPakpak Bharat untuk menetapkan PenggugatI danPenggugatllsebagai Calon pada Pemilihan Umum

tentang pengenaansanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yangmengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedangberlangsung;Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenanganmenurut undangundang untuk memeriksa dan mengadili keputusan KPU KabupatenPakpak Bharat berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, termasuk melakukan penundaanterhadap pelaksanaan Surat

Surat keputusan yang dikeluarkan KPU Medan adalahpenerapan persyaratan nasional dan bukan atas nama pejabat dari KPUMedan. KPU Medan hanya menerapkan persyaratan peraturan nasional yangsudah diatur sebelumnya.

Kabupaten Pakpak Bharatmelainkan keputusan bersama seluruh anggota plus ketua merangkap anggotaKPU Kabupaten Pakpak Bharat;Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007, Ketua KPU, KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:a Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota;b Bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;c Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPUProvinsi dan KPU

S.KEP, MH; TATANG SUDRAJAT; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUMEDANG

Sumedang, & < berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018, >ss Ay selanjutnya digebut PENGGUGAT; oy=MELAWANKOMISI PEMILIHAN io (KPU) KABUPATEN SUMEDANG, verkedudukan diad= * alan serma Muhtar No.98 Kabupaten Survedang: JawaSs Barat diwakili oleh HERSA sANTOSA, SH.,M.M.

atau Calon Walikota dan Calon WakilS Walikota congas KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPQR KabupateniKota sebagai akibat dikeluarkannya KeputusanKPU LSrrovinsiiKiP Aceh atau KPU/KIP Kabupalgamola> 4 tehtang penetapan pasangan Calon Gubemur. dan CalonoS Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon at Bupati atauCalon Walikota dan Calon Wakil waliSS Berdasarkan ketentuan tersebut, K@wenangan dari PT.TUNSs 4Y adalah untuk memeriksa, mengadil, dan memutuskanGSe sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara

> Pemilinan yang Px al sengketanya adalah Keputusan KPU ey tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon oeSs XS &KY gsLy Hal 13 dari 50 hal Put No. 4/GIPILKADAI2018/T.TUN.JKTad$ eS>wv svwe caWakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon ea Bupati, Calons Walikota dan Calon Wakil Walikota; yAe 2.

:gy gs Bahwa saksi magprangkan Hasil rapat pleno dibuat berita aca dibuatis asrangkap 4 agampaikan kepada KPU, PPK, PPS, P2L > dan Timrohutha pasangan calon semua diberi yang berkepnitingan saat rapatlene: ssTbanwa saksi menerangkan tidak ada laporan khusus dalam rapat pleno tidakev &Y& ada yang berkeberatan.

@@rupakan satu kesatuan yang tidakSeterpisahkan dengan putusan ini. nanan Pris SSIS RS SS SEIS ie RIS HI ESTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM oea esMenimbang, pal germeksus dan tujuan gugatan Penggugat sebagajmanadalam duduk sengketdti ALAS jn2nn nanan anne nnn n nena 5 & wannn====Y NaaRY RYMenimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa gata perkara iniadalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang> Fomor 18/PP.02.3an oyKpt/321 +/KPU Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapanwo RaPa sangan Calon

JADDIN WADAD dan ARISMAYA PARAHITA vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN JEMBER

Penggugat: WILSON TUTER SALINDEHO, SH, dk;Tergugat: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BITUNG;

Hasil penelitian dokumenperbaikan persyaratan administrasi tersebut olehTergugat dinyatakan tidak memenuhi syarat karenatidak memenuhi jumlah minimal suara sah sesuaiPasal 4 ayat (6), Peraturan KPU No.13/2010,danSK KPU Kota Bitung Nomor 28/2010 yaitu sekurangkurangnya 13.808 ;2b. Berdasarkan penjelasan pada angka 2.a diatasgabungan partai politik Kota Bitung yang telahdinyatakan tidak memenuhi' syarat' tidak dapatlagi mengajukan pasangan calon (Pasal 43 Ayat(2) Peraturan KPU Nomor 13/2010) ;2c.

Walikota Bitung Tahun 2010,(Nomor 50/BA/ KPUBTG/IX/2010),tertanggal 21 September 2010 (fotocopy sesuai aslinya) ;+ Bukti T.5: Foto copy Surat Nomor286/KPU BTG/IX/2010, tanggal 21September 2010, perihal PengembalianDokumen Persyaratan Pasangan Calon, yangditujukan kepada Pasangan Calon Walikotadan Wakil Walikota Bitung (Drs.

No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 1 8+ Bukti T.6: Foto copy Surat Nomor298/KPU BTG/IX/2010, tanggal 30 September2010, perihal Pemberitahuan, yangditujukan kepada Pasangan Calon Walikotadan Wakil Walikota Bitung Drs. Boy M.Rumawung dan Lukman U.

RYLLO ASHURI PANAYe Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Bitung TengahKecamatan Maesa, kenal dengan para Penggugat danjuga kenal dengan Tergugat karena saksi sebagaiPNS di KPU Kota Bitung ;e Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pokja untukmelakukan verifikasi ;e Bahwa saksi tahu verifikasi para pasangan CalonWalikota/Wakil Walikota Bitung termasuk paraPenggugat ;e Bahwa setahu' saksi berkas para Penggugat yangdidaftar di KPU Kota Bitung diterima tanggal 16Oktober 2010 jam 23.45 Wita ;e Bahwa berkas pendaftaran

KPU. Partai Politk dan formulirModel Bl1KWK.KPU.

Muharrar Mahfuz Alias Muharrar Mahfuz Alias Muharar;Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

YULIUS KOMOUBY MOTE;VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI, ; GUBERNUR PAPUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI,Tempat Kedudukan di Enarotali, KabupatenPaniai :Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepadaBudi Setyanto, SH. dan HermawatiKoentariani, SH., Keduanya KewarganegaraanHal. 1 dari 47 Hal. Putusan No. 50/G/2010/PTUN.JPRIndonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat diJalan Karang No. 8 (Samping PTUN Jayapura),Kelurahan Waena, Distrik Heram, KotaJayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 17 Januari 2011 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 12.

Tahapan posita angka 9, 10, 11, 12, dan 13 ditanggapisebagi berikut141) Bahwa berdasarkan UU No.27 Tahun 2009 Pasal 345ayat (2) dan penjelasannya,bahwa KPUKabupaten/Kota secara administrasi menyampaikannamanama anggota DPRDterpilih untuk diresmikanoleh Gubernur Papua melalui BupatiWalikotadengan tembusannya kepada KPU Provinsi dan KPU ;2) Bahwa yang mempunyai kewenangan menetapkan namanama keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai adalahKPU Kabupaten Panial (TERGUGAT 1) selakupenyelenggara Pemilu Legislatif

Bukti P1 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiNomor : 162/KPUPAN/VI/2009 tanggal 27 Juni2009 perihal Penyampaian Berita Acara RapatPleno KPU Kabupaten Paniai yang ditujukankepada Ketua KPU Provinsi Papua (fotocopydariTOTOCOPY) fs a sume = he seme oem e eee see oH oe2. Bukti P2 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiNomor : 025/KPU PAN/II/2010 tanggal 08Februari 2010 ~sperrihal Penyampaian BeritaAcara DPRD Kabupaten Deiyai yang ditujukankepada Gubernur Provinsi Papua Cq.

YOPI DOGOPIA ;Bahwa saksi dalam kesaksiannya yang dinyatakan dibawahJanji menurut agama Kristen Protestan pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Gerakan IndonesiaRaya Kabupaten Deiyai ; bahwa saksi tahu yang harus ditetapkan oleh KPUKabupaten Paniai sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deliyaidari Partai Gerakan Indonesia Raya adalah YuliusKomouby Mote, karena saksi yang menggerakkan Penggugatuntuk menuntut haknya di KPU Paniai, KPU ProvinsiPapua dan di Biro Hukum Provinsi

Bukti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiT.L1 3: Nomor : 162/KPUPAN/VI/2009 tanggal 27 Juni2009 Perihal Penyampaian Berita Acara RapatPleno KPU Kabupaten Paniai (fotocopy darifotocopy) jr 8 sans snes sone 6 ave se eo Soe2. Bukti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiT.12: Nomor : 025/KPU PAN/I1/2010 tanggal 08Februari 2010 ~sperrihal Penyampaian BeritaAcara DPRD Kabupaten kepada Gubernur ProvinsiPapua Cq. Bupati Deiyai (fotocopy darifotocopy) ;283. BuktiT.13::4. BuktiT.14 :5.

., M.HUM DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUWANGI

I PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUWANGI ;berkedudukan di Jalan KH.

Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan atasperaturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Dokumen ParsyarataPencalonan dan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Pasal42 Ayat (1) dan Ayat (2);2. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atasPeraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang penyelenggara Pemilinanberpedoman pada asasasas Pasal 2 huruf c;3. Undangundang Pilkada 2015 Pasal 181;4. Pasal 1363 KUHPerdata (onrechtmatige daad) , perbuatan melanggarhukum:;3.

Bentuk Pelanggaran Hukum Komisioner KPU Banyuwangi:No Bunyi UU yang dilanggar Fakta PelanggaranKomisioner KPU Banyuwangi1 Pasal 42 Ayat (2) Peraturan KPU SumantriSigitNomor 12 Tahun 2015 tentang mendaftar memakaiperubahan atas peraturan KPU fotocopi scanner, tidakKPU Nomor 9 tahun 2015 Tentang ada tanda tangan asliPencalonan Pemilihan Gubernur Ketum Partai Hanuradan Wakil Gubernur, Bupati dan dan tidak ada capWakil Bupati, dan/atau Walikota basah Partai Hanuradan Wakil Walikota, pengesahansurat pencalonan

Pengugat jugamerumuskan dalam gugatannya : komisioner KPU Banyuwangi, alamatJln.

Bahwa Pasal 153 Undangundang Pilkada a quo jelas mengatur bahwa:sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, calonBupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPUKabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsidan/atau KPU Kabupaten/Kota;.

IMAM SUROSO, MM, - SUJOKO, S.Pd, M.Pd, - KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PATI

., M.Pd (Penggugat II) dalam Pemilu Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2011 (Bukti P4) dan formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU)model B2KWK. KPU PARTAI POLITIK, yang padapokoknya merupakan surat pernyataan partaipolitik yang tidak akan menarik pencalonan ataspasangan Calon Bupati H. Imam Suroso, MM. dancalon Wakil Bupati Sujoko, S.Pd, M.Pd dalamPemilu) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PatiTahun 2011 (Bukti P5);.

PemerintahDaerah:Halaman 15 dari 159 hal Putusan No. 24/G/2011/PTUN.SMGKPUD berkewajiban:a. memperlakukan pasangan calonsecara adil dan setara.Butir II (Tahapan) Surat Keputusan KPU KabupatenPati No. 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, Programdan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupatidan Wakil Bupati Pati Tahun 2011:Perbaikan syarat pencalonan dan syarat calondilakukan oleh pasangan calon.Pasal 40 huruf b Peratun KPU No. 13 Tahun 2010tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara PencalonanPemilihan Umum

Tejo Pramono adalah tindakan yangjelas jelas bertentangan dengan Pasal 14 Ayat(4) dan Ayat (5) Peraturan KPU No. 13 Tahun2010 tentang Pedoman Teknis Tata CaraPencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah, yang menyatakan:Pasal 14 Ayat (4) dan (5) Peraturan KPU No. 13Tahun 2010:Partai politik atau gabungan partai politikmendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur atau pasangan calon Bupati danWakil Bupati atau pasangan calon Walikota danWakil Walikota kepada KPU Provinsi

Bahwa tidak benar Tergugat melanggar ketentuanPasal 42 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010.

calon mulaidari Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 dalam Bab IVPeraturan KPU No. 13 Tahun 2010.

1.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN,2.KHAERUDDIN, SE, DKK;KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA

Sigit Joyowardoyo, SH., Kepala Biro Teknis dan HupmasSekretariat Jenderal KPU; . Sri Parkhatin, SH. M.Si., Wakil Kepala Biro HukumSekretariat Jenderal KPU;. Andi Krisna Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaiansengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal. Nur Syafaat Kepala Bagian Teknis Pemilu pada BiroTeknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU;. Hafidz Aam Rudiyono, SE., Kepala Sub Bagian Advokasipada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;.

Rika Selviana, S.Sos Kepala Sub Bagian PenetapanDapil dan Alokasi Kursi pada Biro Teknis dan HupmasSekretariat Jenderal KPU;. Sugiharto, Kepala Sub Bagian pada Biro HukumSekretariat Jenderal KPU; == 10.Bayu Santana Putra, SH. Staf pada Biro HukumSekretariat Jenderal KPU;11.Sinar Basuki, SH.

Staf pada Biro Hukum SekretariatJenderal KPU32 nn nnn nnn nnn nce nce nee nce12.Annette Lusy Handayani, SH, Staf pada Biro HukumSekretariat Jenderal KPU, berkedudukan di Jalan ImamBorjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 1609/KPU/ X/2014, tanggal 1 OktoberHal 4 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUNJKT.2014, dan Nomor : 1496/KPU/ VIII/2014, tanggal 26Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagaivecssseseeee TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca

Menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)No.156/Kpts/KPU/Tahun 2012, tanggal 9 Agustus 2012, tentangData Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota,Kecamatan dan jumlah penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kotauntuk keperluan persyaratan Partai Politik menjadi pesertapemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 yang termuatdalam lampiran Ill Keputusan Komisi Pemilihan UmumNo.156/Kpts/KPU/TAHUN 2012, tanggal 9 Agustus 2012,tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota,Hal 11 dari 68

, dengan jumlah penduduk Kota Tarakan adalah185,114 (seratus delapan puluh lima ribu seratus empat belas)jiwa, artinya Keputusan Tergugat (KPU)No.156/Kpts/KPU/Tahun 2012, tanggal 9 Agustus 2012 adalahbertentangan dengan Surat KeputusanKPUNo.115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013,khususnya tentang jumlah penduduk/masyarakat Kota Tarakanyang tidak bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya danini sangat merugikan Masyarakat dan Para Tergugat; .

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw No. 17/KPTS/KPU Kab. Tmb-033.680764/2011 Tanggal 2 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw No. 17/KPTS/KPU Kab.

.;vsKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TAMBRAUW

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaanpelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemili han UmumKabupaten Tambrauw No. 17 KPTS/KPU Kab.

Pasal 8 ayat (3) huruf a, menegaskan: *Tugas danWewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :*"Menyusun dan menetapkan pedoman tata carapenyelenggaraan sesuai dengan TAHAPAN yang diaturdalam peraturan perundang undangan ;b. Pasal 8 ayat (4) huruf a, menegaskan: "KPU dalamPemilu.

Peraturan KPU Nomor: 09 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Tahapan, Program, dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah;Oleh karena itu, Tergugat telah menyusun, merencanakan danmenuangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw,Nomor: 15/Kpts/KPUTMB033.680764/2011 tanggal 11 = April2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU KabupatenTambrauw, Nomor: 13/Kpts/KPU TMB033.680764/2011 tentangTahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan PemilihanKepala Daerah dan

NOMOR SURAT KEPUTUSAN KABUPATEN 1. 12/KPU/2011 MAYBRAT 2. 11/Kpts/KPU TAMBRAUWKab.033.680764/20117.9. Bahwa untuk menindak lanjuti Berita Acara Pleno,Nomor: 04/BA/KPUPB/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentangRapat Pleno Pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan WakilBupati Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, maka Tergugatmengeluarkan:a. Surat Keputusan, Nomor: 14/Kpts/KPU Kab.

Bahwa Tergugat sebagai Penyelenggara PemilukadaKabupaten Tambrauw tahun 2011 #4=dalam melaksanakankegiatan penyelenggaraan pemilihan umum mengacu padaTahapan, Program, dan Jadwal yang telah ditetapkan olehTergugat dalam Rapat Pleno dan dituangkan dalam SuratKeputusan Tergugat, sedangkan dalam perkara a quo,tidak terdapat penetapan penundaan Hakim Tunggalterhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:15/Kpts/KPU TMB033.680764/2011 tanggal 11 April 2011tentang Perubahan Atas Keputusan KPU KabupatenTambrauw

.;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI

Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggaldi Jalan Baru (Gang Pamato) Kelurahan Kwamki,Timika ; Selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT ;MELAWAN :KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI, tempatkedudukan di Enarotali Kabupaten Paniai, ProvinsiPapua ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris BonggaSalu, S.H., dan Herman Bongga Salu, S.H.

Bahwa dokumen dukungan kepada Para Penggugat sebanyak13.049 jiwa Suara pendukung pada 10 ( sepuluh ) Distrik seKabupaten Paniai hasil verifikasi PPS di tingkat PPD telahdisampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) KabupatenPaniai untuk di plenokan sebagai syarat dukungan penetapanPara Penggugat sebagai pasangan yang telah memenuhiketentuan prosentase jumlah dukungan ; .

Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Nomor : BA.35/KPU PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 tentang Rapat PlenoTentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlahdukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KomisiPemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Paniai, Khusus DaftarLampiran Nomor 7 atas nama Para Penggugat ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor :BA.35/KPUPAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 tentangRapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadapjumlah dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di TingkatKomisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Paniai, KhususDaftar Lampiran Nomor 7 atas nama Para Penggugat ; 4.

Bukti T15 Berita Acara Verifikasi danRekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di TingkatKabupaten Oleh Komisi Poemilihan Umum (KPU) , Tanggal 17Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;16.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI MALUKU UTARA tersebut;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI MALUKU UTARA vs. Dr. HENDRA KARIANGA, S.H., M.H

Keputusan Tergugat (KPU Provinsi) Maluku Utaratersebut, sebagaimana Surat Tergugat (KPU Provinsi) Maluku Utara Nomor 110/KPU.Prov029/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 bukti diberi tanda P.8 dan KeputusanKomisi Pemilihan Umum (KPU Provinsi) Maluku Utara Nomor 59/KPU.Prov.029/VI0/Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 diberi tanda P.3 dengan alasan,Penggugat tidak memenuhi syarat pencalonan administrasi;Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat (KPUProvinsi) Maluku Utaratersebut sangat subjektif, tidak objektif

Karena secara hukum ketika penetapan DCS (DaftarCalon Sementara) oleh Tergugat (KPU Provinsi) Maluku Utara, telahmenyatakan semua persyaratan administrasi Penggugat dinyatakan lengkap.Tindak lanjut dari pernyataan kelengkapan persyaratan administrasi atasPencalonan Penggugat tersebut, oleh Tergugat (KPU Provinsi) Maluku Utaratelah mengumumkan pada DCS (Daftar Calon Sementara). sehingga tindakanTergugat (KPU Provinsi) Maluku Utara tersebut merupakan bentuk arogansikekuasaan, yang sangat bertentangan

(KPU Provinsi) MalukuUtara telah melakukan tindakan sewenangwenang dan melawan hukum, melanggarPeraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (3) yang dijelaskan sebagaiberikut: Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g (Per KPU Nomor07 Tahun 2013) dikecualikan bagi:a Orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publikyang dipilih (electetd officials);b Orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebihberdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Sangat aneh dan janggal perilakuTergugat (KPU Provinsi) Maluku Utara dan Bawaslu Provinsi Maluku Utarasebagai penyelenggara Pemilu tidak mematuhi produk hukum yang dibuatsendiri;c Tergugat (KPU Provinsi) Maluku Utara, sebagai penyelenggara Pemiluseharusnya konsisten, objektif mematuhi semua ketentuan peraturan yangdibuat sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 bukti P.13 menjadipedoman untuk ditaati, dan dilaksanakan, bukan untuk dilanggar.

Pasal 9Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 yang telah perbaharui dengan Peraturan KPUNomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012sama dengan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013.Dijelaskan sebagai berikut, tidak pernah dijatuhi pidana

KEIYA;YOHAN YAIMO, S.Sos;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI

;Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokad, Beralamat di Jalan Furia Kota Jayapura,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 AprilSelanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT ;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI, TempatKedudukan di Enarotali Kabupaten Paniai ProvinsiPapua;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ARIESBONGGA SALU, SH dan HERMAN BONGGA SALU,SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatdan Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan BatuHal. 1 dari 59 Hal.

VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI

KEBO MUNAIYEPA 1.249 1.149 101JUMLAH 8.303 sebagaimana surat PARA PENGGUGAT tanggal 19 Maret 2012Perihal: Penyampaian dokumen Tambahan dan Tanda BuktiPenyerahan Berkas Penambahan Dukungan PARA PENGGUGATyang dikeluarkan oleh KPU Kab. Paniai dan ditandatangani olehKetua Pokja MELKIAS YOGI, S.Sos;15.

Jumlah Dukungan sah pada tahap Pertama berdasarkan BeritaAcara KPU Nomor: BA.35/KPUPAN/II/2012 tanggal 17 Frebuari2012 sebanyak 8.543 (Delapan Ribu Lima Ratus Empat PuluhTiga) Dukungan; n. Jumlah dukungan awal/Tahap yang tidak diserahkan kepadaPPD dan PPS untuk diverifikasi dari 4 Distrik yaitu Distrik PaniaiTimur, Distrik Paniai Barat, Distrikl Yatamo dan Distrik Ekadidesebanyak 2.260 (Dua Ribu) Dua Ratus Enam Puluh)Dukungan; .

Melanggar Undangundang Nomor 12 tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undangundang No. 32 tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 A ayat 2 yangmenyatakan : Verifikasi dan Rekapitulasi dukungan Calon Perseoranganuntuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/WakilWalikota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantuoleh PPK dan PP%S;Serta melanggar Pasal 59 A ayat 5, ayat 6, Ayat 8 dan Ayat2.

Kabupaten Paniai danBerita Acara No:BA.46/KPUPAN/III/2012, tanggal 28 Maret 2012,Rapat Pleno tentang verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitianadminitrasi terhadap tambahan jumlah dukungan bakal pasanganperseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Panial di tingkat KPU KabupatenPaniai; 3.

KepalDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniaditingkat KPU Kabupaten Paniai tanggal 17 Februari 2012(fotocopy sesual dengaraslinya); 15. P: Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi Calon PerseorangarPemilu. Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Paniai Periode 20122017; Calon Bupati YarTebay, S.Sos, M.Si dan Calon Wakil Bupati MarseliugTekege, S.Pd, (fotocopy sesual dengaraslinya); 16.