Ditemukan 7007 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 06-05-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 24-12-2013
Putusan PA SEMARANG Nomor 571/Pdt.G/2013/PA.Smg
Tanggal 11 April 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
6 — 0
  • Bahwa pada tanggal 29 November 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Kutipan Akta NikahNomor : XXXX/01/XII/2010 tanggal 29 November 2010;Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No: 057 1/Pdt.G/2013/PA.SmgBahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga Di KotaSemarang. selama + 1,5 tahun terakhir bertempat tinggal di kota semarang. danbelum hidup rukun layaknya suami istri
    lebih pada bulan Oktober tahun 2012, yang akibatnya antaraPenggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak hubungan layaknyasuami isteri lagi hingga sekarang karena Penggugat terpaksa pergi meninggalkanTergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, penggugat sangat menderitalahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela sehingga Penggugattidak sanggup lagin untuk meneruskan rumah tangga bersama;Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No: 057
    Saksi saksi :Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No: 057 1/Pdt.G/2013/PA.Smg1.
    SAKSITI:Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya: Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena tetangga mereka ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2010 dantelah punya anak 1 orang; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorang tua Penggugat di Anjasmoro;Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No: 057 1/Pdt.G/2013/PA.Smg Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran karena Tergugat
    beragama Islam maka merupakan kewenangan absolutPengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugatsecara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugattidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagaiwakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidakternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurutHalaman 5 dari 11 halaman Penetapan No: 057
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 11-02-2013 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44863/PP/M.IV/15/2013
Tanggal 7 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
102 — 19
  • Putusan Put44863/PP/M.IV/15/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak PPh BadanTahun Pajak 2001Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20Terbanding
    November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakPemohon Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan Wajib PajakBanding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor:00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut Majelis
    tanggal 6 Februari 2013,dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor : 01/II/WP/BND/PPhO1/PT.TJ/2013 tanggal 6 Februari 2013,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP2214/WPJ.07/2012tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057
    serta kesimpulanMajelis tersebut di atas; mengingatUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; IMemutuskanMenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor:00110/206/01/057
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 15-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1129 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
253 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01045/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00605/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005613.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal
    28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01045/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 6 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00605/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa PajakNovember 2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000
    Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembaliuntukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01045/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00605/207/16/057
    /18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa PajakNovember 2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PTGold Coin Indonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat diJalan Raya Bekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat,17132, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00605/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor: KEP01045/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 06 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00605/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak November 2016 karenaPermohonan Wajib Pajak oleh
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 28-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 8
  • Menyatakan perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.Mks telah selesai karena dicabut;

    2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

    PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2019/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Desember1936, agama Islam, pekerjaan tidak ada, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diKel. Klasabi Kec.
    Menyatakan perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.Mks telah selesaikarena dicabut;2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp.171.000, (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kamiDra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M.dan Drs. H.
Pengadilan PA FAK FAK Perdata Agama
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA FAK FAK Nomor 57/Pdt.P/2016/PA.FF
Tanggal 28 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
13 — 0
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I danPemohon II Nomor: 057/Pdt.P/2016/PA. FF. gugur;
    2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000 ( Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
Pengadilan PA TANJUNG SELOR Perdata Agama
Register : 30-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.TSe
Tanggal 3 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
  • Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menikah secara Islam di DesaTanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan padatanggal 5 Juni 2010 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULUHalaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA. Tse.dengan wali WALI NIKAH (Ayah kandung Pemohon Il), dan pernikahantersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH danSAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 55.000,00 (limapuluh lima ribu rupiah);2.
    Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untukpersidangan perkara ini, Pemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangandan Pemohon dan Pemohon Il menyatakan tetap akan melanjutkanHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA.
    SAKSI Il, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT. 05, Desa Binai,Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan:Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA.
    Oleh sebab itu,pengakuan Pemohon dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah secaraIslam pada tanggal 5 Juni 2010 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan TanjungPalas Timur, Kabupaten Bulungan, dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon II telahdapat membuktikan dalildalil permohonannya, sehingga permohonannyaHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA.
    H.TUBAGUS MASRUR, S.H.Panitera PenggantitidMOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.Perincian biaya perkara:1.oF PfBiaya PendaftaranBiaya PanggilanBiaya ProsesBiaya RedaksiBiaya MateraiIWAN ARIYANTO, S.H.Rp 30.000,00Rp 200.000,00Rp 50.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00 JumlahRp 291.000,00Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA. Tse.
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 23-03-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Tbn
Tanggal 1 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 7

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
    2. Menetapkan Nama Pemohon II : ZULAEKAH BINTI SODIQ, Tempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli 1981 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon II : YULAIKAH BINTI SADIK
      Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Juli1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor0307/057/VII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26Februari 2020;2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon! Jejaka, sedangkan PemohonIl Perawan.
      Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko,Kabupaten Tuban, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, tertulis Nama Pemohon IIZULAEKAH BINTI SODIQ Tempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli1981, tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Kartu TandaPenduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis NamaPemohon II YULAIKAH BINTI SADIK, Tempat tanggal Lahir
      Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0307/057/VII/1998, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.4;5.
      Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yangpernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1998, sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0307/057/VII/1998, tanggal 26Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soko, KabupatenTuban;2.
      Menetapkan Nama Pemohon II : ZULAEKAH BINTI SODIQ,Penetapan nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 9 dari 11 halamanTempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli 1981 sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, yang di keluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubahmenjadi Nama Pemohon II : YULAIKAH BINTI SADIK, Tempat tanggalLahir Tuban, 08 Juli 1982;3.
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 16-07-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Cbd
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Cibadak
Tergugat:
Salma Siti Nurhalimah
29 — 8
  • Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik NoAJB 057/2009 atas nama Salma Siti Nurhalimah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
    AJB 057/2009 atasnama Salma Siti Nurhalimah (YMP) Halaman 2 dari 22 halaman , Putusan Nomor 21 / Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd 7 Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. AJB 057/2009 atasnama Salma Siti Nurhalimah tersebut disimpan pada Penggugatsampai dengan pinjaman lunas."
    Apabila Para Tergugat tidak melunasiseluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarelakepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikanSertifikat Hak Milik NoAJB 057/2009 atas nama Salma Siti Nurhalimahyang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualanlelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;Halaman 8 dari 22 halaman , Putusan Nomor 21
    AJB 057/2009 atas namaSalma Siti Nurhalimah (YMP)e Asli bukti Sertifikat Hak Milik No.
    AJB 057/2009 atas namaSalma Siti Nurhalimah tersebut disimpan pada Penggugat sampaidengan pinjaman lunas.e Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telahditetapbkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruhagunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk danatas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ParaTergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan /mengosongkan tanah rumah/bangunan.
    (seratus meterpersegi) (Bukti P.5) dan bukti P.4 ini didukung juga oleh bukti P.6 dan bukti P.7;Menimbang , bahwa Akta Jual Beli Nomor 057 / 2009 dengan luas 100M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2004 — Upload : 20-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53/C/PK/PJK/2004
Tanggal 16 Juni 2004 — P.T. SRIBOGA RATURAYA ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 3 Oktober 2003 Nomor : Put01640/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala KPP Penanaman Modal Asing IV menerbitkanSKPKB PPN Nomor : 00007/227/01/057
    sebesar Rp.4.276.811.222,00 karena telah dinyatakan lebih bayar maka tidak seharusnyadikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 1.111.970.918,00 dan tidakseharusnya menimbulkan adanya kurang bayar sebesar Rp.5.338.782.140,00.Bahwa Karenanya Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP202/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan PajakPajak Pertambahan Nilai harus dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa Kepala KPP Penanaman Modal Asing IV menerbitkanSKPKB PPN Nomor : 00007/227/01/057
    /02 tanggal 20 September 2002 untukMasa Pajak Mei 2001 isinya cacat hukum, karena terdapat perbedaan NomorPIB antara Surat Nomor : S109/WPJ.07/KP.0208/2002 tanggal 27 Februari2002 yang menjadi dasar penerbitan dengan SKPPBM Nomor : S601045/SPKPN/WBC.06/KP.01/2001 tanggal 8 Agustus 2001 karenanya SKPKBNomor : 00007/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 sehingga harusdinyatakan batal demi hukum ;Bahwa SKPKB tidak didahului dengan disampaikan Surat Tegurankepada Pemohon Banding sedangkan SKPKB Pasal
    yang sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 3Oktober 2003 Nomor : Put01640/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.202/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli2001 Nomor : 00007/227/01/057
    Bahwa SKPKB Nomor : 00007/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Juli 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang ...Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar hukum untuk menagih PPN Impor.
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 24-02-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 20 Maret 2017 — - PEMOHON I - PEMOHON II
16 — 13
  • No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, para Pemohon telahmengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:A.
    No. 057/Pdt.P/2017/PA Bik. Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah pada27 Juni 1997 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, KabupatenBulukumba.
    No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukankeberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, MajelisHakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tidak melanggarlarangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8s.d. 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
    No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;4.
    No. 057/Pdt.P/2017/PA Bik.
Pengadilan PA TANJUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 13-02-2013 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 08-04-2013
Putusan PA TANJUNG Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg
Tanggal 19 Maret 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 1
  • 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg
    PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2013/PA.TjgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang menerima, memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukanantara:PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN,pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 33 tahun, agama
    Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di mukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dan dicatat dalamregister perkara Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg tanggal 13 Februari 2013 telahmengajukan
    Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dankumpul di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tabalong selama kurangHalaman dari 12 Putusan Nomor 057 /Pdt.G/2013 /PA.Tjglebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di KabupatenTabalong selama kurang lebih 8 tahun;.
    tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugatmau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkankesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagaimediator yakni Rahimah, S.H.I. dengan penetapan Nomor 057
    Junaidi, M.H.Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 057 /Pdt.G/2013 /PA.TjgPerincian Biaya Perkara:Aw WNBiaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya Panggilan PenggugatBiaya Panggilan TergugatRedaksiMeteraiJumlah Dra. Hj. Yuliannor Panitera Pengganti,Luthfia Subekti, S.H.Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 75.000,00Rp 70.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00Rp. 236.000,00
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 22-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 987 B/PK/PJK/2019
Tanggal 10 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
63 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP00450/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakOktober 2014 Nomor 00637/107/14/057/15 tanggal 27 November 2015,dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00450/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24Februari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00637/107/14/057/15 tanggal 27November 2015; dan3.
    Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Februari 2015 Nomor00637/107/14/057/15 tanggal 27 November 2015 Masa Pajak Oktober2014, menjadi sebagai berikut:Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP > Rp19.497.511,00Jumlah yang masih harus dibayar : Rp19.497.511,00Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 5 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111577.99/2014/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal
    Putusan Nomor 987/B/PK/Pjk/201936 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak,Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014,Nomor 00637/107/14/057/15 tanggal 27 November 2015, atas nama: PTCheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00450/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24Februari 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014Nomor 00637/107/14/057/15 tanggal 27 November 2015 = atasnama: PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Menara Jamsostek Lt.21, Jalan Jend.Gatot
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/PDT.SUS/2010
KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA, DK.; PT. SKYCAMPING INDONESIA (Dalam Pailit) Diwakili Tim Kurator Royandi Haikal, SH. Dkk.
117 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 00005/101/07/057/ 2304 R07 2007 p 50.0004 00006/109/03/057/ 23 04 R07 2007 p 28.387 .5235 00007/101/07/057/ 23 04 R07 2007 p 50.00000007/109/03/057/ 23 04 R 876 07 2007 p 2.429.0507 00008/109/03/057/ 2304 R 1607 2007 p 3.655.1728 00014/106/05/057/ 2304 R07 2007 p 100.0009 00015/106/05/057/ 2304 R07 2007 'p 350.00010 00015/109/04/057/ 2304 R07 2007 p 6.454.28411 00016/109/04/057/ 2304 R07 2007 p 15.072.69012 00017/109/07/057/ 2304 R07 2007 p 4.089.60013. 00018/109/04/057/ 2304 R07 2007 p 29.497.42514
    00030/277/03/057/ 28 09 R 2.42305 2007 'p 441.80515 00041/101/06/057/ 2304 R07 2007 p 600.00016 00045/101/06/057/ 2304 R07 2007 p 100.00017. 00045/240/04/057/ 29 09 R06 2006 p 34.080.00018 00046/201/04/057/ 29 09 R 106 2006 p 25.605.74619 00052/106/06/057/ 15 09 R07 2007 p 50.00020 00072/203/04/057/ 29 09 R 24Hal. 4 dari 74 hal.Put.No. 429 K/Pdt.Sus/2010 06 2006 p 5.811.87621 00097/203/03/057/ 28 09 R 4505 2005 p 4.597.70122 00114/107/06/057/ 15 02 R07 2007 p 50.00023 00207/106/06/057/ 23 04 R07
    /101/05/057/ 2304 R07 2007 0 100.0003 00005/101/07/057/ 23 04 R07 2007 p 50.0004 00006/109/03/057/ 23 04 R07 2007 p 28.387 .5235 00007/101/07/057/ 2304 R07 2007 p 50.00000007/109/03/057/ 2304 R 876 07 2007 p 2.429.0507 00008/109/03/057/ 2304 R 1607 2007 p 3.655.1728 00014/106/05/057/ 23 04 R07 2007 p 100.0009 00015/106/05/057/ 23 04 R07 2007 'p 350.00010 00015/109/04/057/ 23 04 R07 2007 0 6.454.28411 00016/109/04/057/ 23 04 R07 2007 p 15.072.69012 00017/109/07/057/ 2304 R07 2007 p 4.089.60013. 00018
    /109/04/057/ 23 04 R07 2007 p 29.497.42514 00030/277/03/057/ 28 09 R 2.42305 2007 ~Ss ip 441.80515 00041/101/06/057/ 23 04 R07 2007 p 600.00016 00045/101/06/057/ 23 04 R07 2007 p 100.00017. 00045/240/04/057/ 29 09 R06 2006 p 34.080.00018 00046/201/04/057/ 29 09 R 106 2006 p 25.605.74619 00052/106/06/057/ 1509 R07 2007 p 50.00020 00072/203/04/057/ 29 09 R 24Hal. 14 dari 74 hal.Put.No. 429 K/Pdt.Sus/2010 06 2006 p 5.811.87621 00097/203/03/057/ 28 09 R 4505 2005 p 4.597.70122 00114/107/06/057/ 15 02
    R07 2007 p 50.00023 00207/106/06/057/ 23 04 R07 2007 p 100.000Jumlah Rp 4.405Utang Pajak 282.8722.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3259/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CJ FEED JOMBANG
126 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Maret 2014 Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannyamenjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp. 0,00:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 November 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116916.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan
    seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP02444/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakuntuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014, atasnama PT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38,Kuningan
    Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014;3. Menetapkan Sanksi Administrasi Denda Pasal 14 (4) UU KUP MasaPajak Maret 2014 sebesar Rp0,00 (Nihil);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2019kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PTCJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, dengan alamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot SubrotoKavling 38, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan(12710), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 3259/B/PK/Pjk/2020Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014, atasnama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, sehinga pajak yang masihharus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 28-04-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 16-02-2024
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1973/Pdt.G/2023/PA.Tgrs
Tanggal 25 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
105 — 103
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan perkawinan Termohon I (Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin) dengan Termohon II (Ardila Widiastuty binti Arman) batal;
    3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0618/057/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 a/n.
    Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin dan Ardila Widiastuty binti Arman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
  • Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang untuk menarik, mencoret dan membatalkan Akta Nikah Nomor 0618/057/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 dari register Akta Nikah;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00
Pengadilan PA ARSO Perdata Agama Perceraian
Register : 06-11-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 20-08-2014
Putusan PA ARSO Nomor 57/Pdt.G/2013/PA.Ars
Tanggal 9 Desember 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
15 — 15
  • PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2013/PA.ArsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat antara:PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SwastaKaryawan Toko Sagu Indah Plasa (SIP) Jayapura, tempat tinggal diKabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat';LawanTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SwastaOperator
    Senso, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnyadisebut sebagai: "Tergugat';Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di mukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso,nomor 057/Padt.G/2013/PA.Ars mengemukakan halhal sebagai berikut:1.
    Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sempu Banyuwangi Jawa Timur dan seusaipernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkanHal 1 dari 13 Put.No.057/Pdt.G/2013/PA.Arssighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta NikahNomor 638/33/X/2012 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, nomortertanggal 16 Oktober 2002;.
    Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau,Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex Aquo et bono);Hal 3 dari 13 Put.No.057/Pdt.G/2013/PA.ArsBahwa pada harihari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat danTergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telahmengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembalimembina rumah tangga, namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkanupaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan
    Ag. dan Adam,S.Ag sebagai hakimhakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalampersidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim AnggotaHal 13 dari 13 Put.No.057/Pdt.G/2013/PA.Arsserta Hj. Hasmawati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugatdiluar hadirnya Tergugat;Ketua MajelisDrs. Wahfir Kosasih,M.SiHakim Anggota Hakim AnggotaKhairil, S. Ag. Adam,S.AgPanitera PenggantiHj. Hasmawati, SHPerincian Biaya Perkara :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-05-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1247/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, Surat Tagihan Pajak PPN Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015sebesar Rp9.744.650,00 seharusnya dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86205/PP/M.XIA/99/2017, tanggal
    28 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa Pajak Agustus 2014Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Nikawa Textile Industry,
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama PT Nikawa Textile Industry,NPWP 01.070.683.6057.000, beralamat di ANZ Tower Lantai 10,Jalan Jenderal Sudirman Kav.33A, Tanah Abang, Jakarta
    permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 24 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3163 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI;
98 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3163/B/PK/Pjk/2018Bahwa diusulkan agar STP PPN Masa Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp 380.107.941,00 dikurangkanmenjadi Nihil atau Dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90564/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan
    Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIM IlMabar Percut, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371,alamat korespondensi: Menara
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar Percut, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara,20371, alamat korespondensi: Menara
    alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor : 00395/107/14/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor :00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 oleh Majelis HakimPengadilan
Pengadilan PA PROBOLINGGO Perdata Agama
Register : 06-09-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 57/Pdt.P/2011/PA.Prob
Tanggal 29 September 2011 — PEMOHON
9 — 1
  • Menyatakan Perkara Nomor : 057/Pdt.P/2011/PA.Prob. tersebut dicabut ;-------------------3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).-----------------------------------------------------------
    PENETAPANNomor : 057/Pdt.P/2011/PA.Prob.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Probolinggo yang mengadili perkaratertentu) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapandalam perkara IstbatNikah : PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,Pendidikan terakhir MI, bertempattinggal di Kota Probolinggo,sebagai Pemohon IPEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, Pendidikan terakhir SD,bertempat tinggal di KotaProbolinggo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
83 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01377/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018, menjadi Nihil karena bertentangan denganprinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006156.99/2019
    /PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01377/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00600/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Mei2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia
    Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01377/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00600/207/16/057
    /18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Mei2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP01377/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Mei 2016 karena PermohonanWajib Pajak oleh Majelis