atas nama AGNESTRACE MARGARET; nnnannnnnnennnc ence cene sc eeeecnennceecncennneeAdapun yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal11 Nopember 2015 melalui tergugat berdasarkan surat nomor : 544/ 92.71/Xl/ 2015, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 harisebagaimana di tentukan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 20 =".

feitankarena ada adagium lain ibi ius ubi soceitas dan ketentuan pasal 28 ayat (1)Penetapan Nomor: 0285/Pdt.P/2016/PA.Clp.Halaman 4 dari 7 halamanUUNo 4 tahun 2004 yang membuka rechtvinding bagi hakim dan dengan itumajelis hakim memperbaiki ketentuan penjelasan tersebut di atas; Menimbang bahwa pemohon seorang individu dengan 2 nama yangberbeda sebagaimana terdapat dalam bukti P.2 dengan yang terdapat dalamP.1 dan P.3;Menimbang, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat tersebut dan mendasari

/Pdt.P/2015/PA.SbyMenimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon pada tanggal 01 September 1968 telah melangsungkan perkawinan sahdengan seorang perempuan bernama Sukanah, dan telah mendapat BukuNikah yang dikeluarkan

;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikanketerangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:e Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Januari 2015 bertempatdirumah terdakwa Dsn Nyamplong Ds Wonokalang RT03/02Kec Wonoayu Kab Sidoarjo;e Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor Honda CB 150R warna merah hitam No.Pol W 8141 WQ dengan harga3.700.000,e Bahwa barang tersebut milik KARYANI ARIEF WIDODO hasildari pencurian ;e Bahwa barang tersebut tidak ada suratnya ;Menimbang, bahwa mendasari

bukti surat berupa : Fotokopi Akta Nikah Nomor 447/27/VII//2003 tertangal13 Juli 2003 yang telah dileges dan bermaterai cukup sebagaimana yang diatur dalamPasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalahsuami istri sah yang masih terikat perkawinan sah ;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Biakmemberi ijin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanyatersebut, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan yang mendasari

keterangan saksisaksi tersebut,Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikantersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

tersebut, Pemohon dan Pemohon II membenarkan ;Mi Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya danmohon dijatuhkan penetapan;Sat Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidangatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

Pemohon dan Pemohon II membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya danmohon dijatuhkan penetapan;on Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGAN hace tnttttteteeteeeeeteeeeeeeeeeeees : masingmasingDEMMNAMA 5 viccceecccsececeeceeuecseeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Namun dengan mendasari fakta, dimana saat ini anaktersebut berada dalam pemeliharaan ayahnya yaitu Penggugat,sedangkan Penggugat tidak bersedia menyerahkan anak tersebutkepada Tergugat secara suka rela...Bahwa ada 2 (dua) poin penting pertimbangan judex facti tersebutdalam menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anakyaitu :1. judex facti dalam menetapkan Terbanding sebagai pemegang hakasuh anak dengan melanggar jurisprudensi Mahkamah Agung;2. judex facti menetapkan Terbanding sebagai pemegang

Ibusebagai ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalumelebihi kasih sayang ayah;Bahwa derita keterpisahan seoang ibu dengan anaknya akan terasalebin berat dibanding dengan keterpisahan seoarang ayah dengananaknya. selain itu juga alasan yang mendasari hak pemeliharaan anaklebih berhak ibu daripada ayah karena sentuhan tangan keibuan yanglazimnya dimiliki ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anaksecara lebih sehat.

mencederai rasa keadilandalam masyarakat dengan menetapkan Terbanding sebagai pemeganghak pengasuhan terhadap anak dengan mengabaikan ibu kandungnyayang tidak mempunyai halangan dan tidak cacat prilaku untuk mengasuhanaknya, membawa ketidak teraturan hukum dan merusak tatanan hidupdalam masyarakat serta mencederai rasa keadilan dalam masyarakat itusendiri.bahwa apa yang diajukan sebagai keberatan Pembanding tersebut samasekali tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan,sebab dengan mendasari

surat kuasa Nomor180/19.91/Bag.Kumdang tertanggal 9 Juni 2015, selaku Kuasa HukumPembanding dahulu Penggugat adalah Riswanto Lasdin, SH, Sahrul,SH, Soleman, SH, dan Agung Susanto, SH, yang mana dalam suratkuasa tersebut, atas nama Penerima Kuasa Riswanto Lasdin, SH,Sahrul, SH, Soleman, SH adalah berstatus Advokat, yang kemudianHalaman 14 dari 49 Putusan Nomor 89/PDT/2015/PT PALuntuk kepentingan magang, ikut pula tertuang nama rekan AgungSusanto, Pemegang kartu Izin Sementara Praktik Advokat ;Bahwa mendasari

, hal inilah yang mendasari bagi Pembandingdahulu Penggugat, sehingga terhadap dalil Putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Luwuk dalam putusannya tidak memberi keadilanbagi Pembanding dahulu Penggugat, sehingga haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;Bahwa mempertimbangkan dalildalil Pembanding dahulu Penggugattersebut di atas, maka terhadap pertimbangan Judex Factie MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 42paragraf ke 3 yang pada

PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umumyang menyatakan bahwa :Musyaverah rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) hurufa dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen), dari: Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 89/PDT/2015/PT PALa. luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh, ataub. jumlah pemilik telah menyetujui bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;Bahwa mendasari

ketentuan di atas, yang kemudian direlevansikandengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimanaketerangan saksi yang dihadirkan Pembanding dahulu Penggugatdibawah sumpah atas nama saksi ISnaeni Larekeng dan keterangansaksi Rasidin, ternyata dari semua pemilik lahan yang dilakukan gantirugi, hanya pihak Terbanding Il dahulu Tergugat Il yang belummenyetujui adanya ganti rugi, sehingga mendasari ketentuan di atas,sekalipun Terbanding Il dahulu Tergugat Il belum menyetujui gantirugi, yang

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat/Pembanding, olehPenggugat/Pembanding telah menyatakan bahwa dasar pengajuangugatan wanprestasi adalah mendasari ketentuan Perpres Nomor 36Tahun 2005 Jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Jo. Peraturan BPN No.3 Tahun 2007. Bahwa oleh karena keberadaan Peraturan Kepala BPNNomor 3 Tahun 2007 adalah berisi petunjuk teknis dan operasional dariketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Jo.

mengadili perkara a quo untukmemutus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvakelijkverklaard).Ill Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur & Tidak Jelas (Exceptio Obscuur Libel);Adapun alasan dan dasar yuridis diajukan eksepsi ini karena gugatan Penggugattidak cermat, tidak teliti dan/atau tidak jelas sehingga menjadikan gugatanPenggugat dalam perkara a quo menjadi kabur (obscuur libel), hal mana didasaripada halhal sebagai berikut:a Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hal yang mendasari

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruhberdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, danperintah;Bahwa selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 50 UU No. 13/2003,mengatur:Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusahadan pekerja buruh;Bahwa meskipun gugatan Penggugat telah diajukan dan didaftarkan padaPengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, akantetapi format, bentuk dan dalil gugatan Penggugat tidak mendasari

Surat Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor: B600/MEN/SjHK/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 Perihal : Uang penggantianperumahan serta pengobatan dan perawatan, dimana pada poin 4(empat) telah menyatakan bahwa :Oleh karena pekerja atau buruh yang mengundurkan diri tidakmendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja makapekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantianperumahan serta pengobatan dan perawatansebagaimana ketentuanPasal 156 ayat (4);Bahwa mendasari

Dalam Pokok Perkara;Bahwa mendasari pada putusan a quo, terbukti bahwa Judex Facti PHIJayapura telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundangundangan yang berlaku, sebagaimana terbukti sebagaimana dalilyuridis Pemohon Kasasi, yaitu sebagai berikut :1 Judex Facti PHI Jayapura Menerima Bukti Tertulis TidakSah Yang Diajukan Termohon Kasasi Untuk MemutusPerkaraA quo;Bahwa merujuk pada Bukti P1, P2, P3, dan P4 yangmerupakan fotocopy dari fotocopy sebagaimana termuat padahalaman 27 Putusan

dipertimbangkan atau tidak dapat dijadikan dasar bagiJudex Facti PHI Jayapura untuk memutus, sehingga bukti tertulisP1, P2, P3 dan P4 belum memiliki nilai kekuatan sebagai buktisempurna;Bahwa sikap Judex Facti PHI Jayapura yang menerima buktitertulis tidak sah tersebut sebagai dasar pertimbangan hukumuntuk memutus perkara a guo dengan mengabulkan gugatanTermohon Kasasi maka sudah sepantasnya Yang Mulia MajelisHakim Agung membatalkan atau menolak putusan a quo;2 Putusan Judex Facti PHI Jayapura Mendasari

berkewajiban untukmengkualifikasikan perbuatan pihakpihak yang digugatnya tersebut sesuai denganPasal 1365 KUHPerdata yang dikonstatir dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang berbunyi :"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";Oleh karena dalam Posita telah nyatanyata tidak sesuai atau kabur atau dapatdikatakan peristiwaperistiwa hukum yang diuraikan tidak menguraikan apa dasarhukumnya (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari

No. 32/PDT/2015/PT.BTN20Bahwa terbanding telah dengan sengaja atau setidak tidaknya lalai, denganmembuat APHT tanpa mendasari dengan persetujuan Penggugat sebagaipemegang hak milik obyek hak tanggungan.Bahwa akibat perbuatan para Terbanding yang mengakibatkan tanah danbangunan sebagai obyek tanoa mendasari perbuatan hukum dan persetujuanPenggugat/Pembanding Para Terbanding telah melakukan Eksekusi yangmengakibatkan kerugian Penggugat/Pembanding.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Pembanding

ratusdelapan puluh sembilan lima ratus rupiah) yang dibayar setiap tanggal 27setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) kali.4 Bahwa pada saat terjadinya transaksi pembelian 1 (satu) unit kendaraandengan cara kredit tersebut, Terdakwa telah membayar uang muka (DP)sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan sekaligusmembayar angsuran pertama sebesar Rp. 3.789.500, (tiga juta tujuh ratusdelapan puluh sembilan lima ratus rupiah) serta telah membayar biayaadministrasi lainnya.5 Bahwa dengan mendasari

puluh sembilan lima ratus rupiah) yang dibayar setiap tanggal 27setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) kali.4 Bahwa benar pada saat terjadinya transaksi pembelian (satu) unitkendaraan dengan cara kredit tersebut, Terdakwa telah membayar uangmuka (DP) sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dansekaligus membayar angsuran pertama sebesar Rp. 3.789.500, (tiga jutatujuh ratus delapan puluh sembilan lima ratus rupiah) serta telahmembayar biaya administrasi lainnya.5 Bahwa benar dengan mendasari

Margonda Raya Depok denganmembayar uang muka (DP) sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) dengan kewajiban Terdakwa membayar angsuran tiapbulan sebesar Rp. 3.789.500, (tiga juta tujuh ratus delapan puluhsembilan ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.2 Bahwa benar dengan mendasari perjanjian pembiayaan konsumenuntuk pembelian kendaraan secara kredit antara Terdakwa dengan PT.Sinar Mitra Sepadan Finance maka sesuai surat kuasa tertanggal 27Agustus 2010 Terdakwa menguasakan

BahwaMajelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan TinggiPontianak mendasari pendapat menurut R.

24 Juni 2021 halaman 88.Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pertimbangantersebut di atas maka permohonan Pembanding / Terdakwasebagimana kesimpulan dalam memori bandingnya untuk MengubahPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriPontianak Nomor 22/Pid.SusTPK/2021/PN Ptk tanggal 24 Juni 2021, harusditolak untuk seluruhnya.Menimbang, menurut hemat kami Majelis Hakim pada PengadilanTindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwapertimbangan hukum yang mendasari

masyarakat, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,sudah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa mengenaipidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa tersebut dalam putusanPengadilan Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasanHalaman 21 dari 23: halaman Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PT PTKdan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak yang mendasari

Nomor 2205 K/Pdt/2017yang mana yang mendasari gugatan yakni antara PMH (Perbuatan MelawanHukum) (posita butir 9 halaman 4) dan pembagian waris (petitum butir 5halaman 5), merupakan suatu dalil yang menunjukkan kekaburan/ ketidakjelasandari gugatan Penggugat karena dalildalil tersebut ternyata bertentangan atautumpang tindih, apakah mengenai perbuatan melawan hukum ? apakahmengenai sengketa waris ?

Oleh karena Penggugat tidak menyebutkan peristiwa atau dasar fakta(feitelijkke grond ) yang mendasari gugatannya, maka membuat gugatanPenggugat menjadi tidak terang dan gelap ( onduidelijk) , hal mana analogdan relevant dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang memberikan kaedahhukum:gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskansejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanahsengketa, apakah hibah, warisan, dan sebagainya

digunakan terhadap harta kekayaan Pewaris ialah ketentuanhukum yang terkait erat dengan kebiasaan dan agama Pewaris;Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas adalah tidak jelas dan tidaktertentu (een duidelijke en bepaalde consclusie ), hal mana dapat diketahuidari posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat yang tidakmenjelaskan dasar hukum mengenai Penggugat Dofina (Istri Kedua/tanpaada keturunan) sehingga dapat menjadi ahli waris Alm Melkias MarkusKoleng dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

Sidoarjo, Nomor 730/61/VIV2006, tanggal09 Juli 2006 ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut,pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon pada tanggal 09 Juli 2006 telahmelangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama XXXXThoyio dan telah mendapat Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Waru, Kab.