Pasal 78 KUHPidana tentang Kadaluarsa Hak Penuntutan Hukuman (strafsactie);c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun2012, Tentang Manegemen Penyidikan Tindak Pidana, Paragraf 9, PenghentianPenyidikan, Pasal 76, ayat (1), huruf (c), angka (2);B.

TENTANG KADALUARSA PENYIDIKAN IN CASU A QUO;Bahwa diketahui bersesuaian berdasarkan kepada alat alat bukti tertulis(Surat resmi) in casu a quo, kalau Pemohon Praperadilan telah dilaporkan olehHalaman 2 dari 25 Putusan Nomor10/Pid.Prap/2019/PN KisPelapor (i.c.

Perkara telah Kadaluarsa;Bahwa dengan demikian, bersesuaian berdasarkan kepada uraian landasanyuridis tertulis di atas, menjadi nyata dan terang benderang kalau sebuah PerbuatanTindak Pidana (strafbaarfeit) berdasarkan hukum memiliki tenggang waktu untukdikualifikasikan telah kadaluarsa atau telah lewat waktu dalam penyidikan danpenuntutan;Bahwa dikarenakan in casu a quo Pemohon Praperadilan telah dilaporkanoleh Pelapor (i.c.

Selanjutnya bersesuaianberdasarkan kepada isi dan maksud tertulis di dalam Pasal 78, angka (2e)KUHPidana dinyatakan tertulis kalau Kadaluarsa (lewat waktu) Hak PenuntutanHukuman (strafsactie) adalah Sesudah lewat 6 (enam) tahun, bagi kejahatan, yangterancam hukuman denda kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada uraian pendalilan yuridistertulis diatas, semestinya berdasarkan dan atau demi hukum Termohon Praperadilantidak menetapkan Pemohon

Perkara telah Kadaluarsa;Bahwa dengan demikian Perbuatan Hukum (rechthandeling) dan SikapHukum (fet) dari Termohon Praperadilan yang menetapkan Pemohon Praperadilandengan status hukum (legal standing) sebagai Tersangka adalah tidak berdasarkanatas hukum dan atau tidak sah, serta kontradiktif dengan kwalitas materil dari HukumPidana Positif.

Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;DALAM REKONVENSIDALAM EKSEPSI1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi ;2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat secara absolute tidak berwenang untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;DALAM POKOK PERKARAe Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;DALAM KONVENSI! DAN REKONVENSI!

Bahwa kalau dikaitkan antara tenggang waktu pengajuan gugatandengan proses formil yang harus ditempuh sejak terjadinya pemutusanhubungan kerja hingga pengajuan suatu gugatan ke PengadilanHubungan Industrial cukup menyita waktu yang cukup lama, jadisangatlah tidak logis kalau kadaluarsa tenggang waktu pengajuangugatan dihitung dari sejak terjadinya pemutusan hubungan kerja, sebabsejak terjadinya pemutusan hubungan kerja hingga pengajuan gugatanharus melalui penyelesaian bipartit, mediasi hingga terbitnya

Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum putusan pengadilanHubungan Industrial yang menyatakan pengajuan gugatan PemohonKasasi/Penggugat sudah kadaluarsa adalah merupakan suatupertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum dan telahmelanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30ayat 1 huruf b UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang MahkamahHal. 12 dari 16 hal. Put. No. 393 K/Pdt.Sus/2010Agung Jo.

Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;2.

tidak ditolak, sedangkan poin 1 berbunyi : Menyatakantegugatan Penggugat telah kadaluarsa yang artinya gugatan Penggugatsudah tidak bisa diajukan lagi.Bahwa karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tidakmenerapkan hukum atau telah menerapkan hukum atau terdapat kesalahanHal. 14 dari 16 hal.

tersebut tidak diperbolehkan dijual di tokoobat milik terdakwa, tetapi harus melalui apotik dan dijual oleh orang yangmemiliki keahlian kefarmasian ;Bahwa toko obat milik terdakwa bukan apotik, dan terdakwa tidak memilikikeahlian kefarmasian;Bahwa obatobatan yang saksi temukan diantaranya adalah Natriun Doklofenak,Zolarin, Megasonum, Teosal, Bepanthen, Mitadex, Tripelcream, dan vanquin ;Bahwa Tripelcream termasuk obat bebas terbatas yang boleh dijual di toko obatmilik terdakwa, tatapi dalam kondisi kadaluarsa

, demikian juga dengan obatvanquin juga dalam kadaaan kadaluarsa ;e Bahwa saksi menemukan obat yang kadaluarsa tersebut di dalam kotakpenyimpanan dan sudah tidak dijual lagi ;e Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa obat NatriunDoklofenak, Zolarin, Megasonum, Teosal, Bepanthen, Mitadex, Tripelcream, danvanquin, adalah obatobatan yang saksi temukan dan kemudian disita dariterdakwa ;e Bahwa terdakwa adalah orang yang telah menjual obatobat keras di toko obatmilik terdakwa yang

, demikian juga dengan obat vanquinjuga dalam kadaaan kadaluarsae Bahwa saksi menemukan obat yang kadaluarsa tersebut didalam kotak penyimpanan dan sudah tidak dijual lagi ;e Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidanganberupa obat Natriun Doklofenak, Zolarin, Megasonum,Teosal, Bepanthen, Mitadex, Tripelcream, dan vanquin,adalah obatobatan yang saksi temukan dan kemudiandisita dari terdakwa ;e Bahwa terdakwa adalah orang yang telah menjual obatobatkeras di toko obat milik terdakwa yang diamankan

Vanquin Rp. 7.000, (tujuh ribu Rupiah) per keping, obat TripelCrem Rp. 4.000, (empat ribu Rupiah) per keping, dengan keuntungan Rp. 1.000,(seribu Rupiah) per keping;e Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupaNatriun Doklofenak, Zolarin, Megasonum, Teosal, Bepanthen, dan Mitadexadalah obatobatan yang dijual di toko obat milik terdakwa, sedangkan obatTripelcream dan vanquin adalah obat milik terdakwa yang tidak dijual laghi dantelah disimpan terdakwa karena telah kadaluarsa

permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

SusPHI/2018pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa sebagaimana bukti P1 = T.3, Termohon Kasasi diPHK sejaktanggal 1 Agustus 2011 terkait dengan pemberian fasilitas kredit sehinggakredit menjadi bermasalah/macet;Bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tanggal 12 Januari 2018 atau 7 tahun lebihkemudian;Bahwa menimbang, mengenai kadaluarsa gugatan perselisihanhubungan industrial pasca berlakunya Putusan

Mahkamah Konstitusi RINomor 100/PUUX/2012 yang berlaku sejak tanggal 19 September 2013,dan pada saat pemutusan hubungan kerja terjadi masih berlaku ketentuanPasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur segalatuntutan dalam hubungan kerja kadaluarsa 2 tahun setelah dikenakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu 1 Agustus 2011 sampai PutusanMahkamah Konstitusi berlaku 19 September 2013 (2 tahun lebih), makatepat menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi kadaluarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan

Menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Drs.Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.

pil LLsebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp 175.000,00 (seratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Februari2021 pukul 10.00 Wib dirumah Terdakwa dan saksi membeli pil LL sebanyak100 (seratus) butir dengan harga Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh limaribu rupiah) ; Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada saksi tanpa resep dokter dan pil LLyang dijual kepada Terdakwa tidak terdapat identitas atau label yang melekatserta tidak ada kandungan, komposisi, masa kadaluarsa

Kediri, Terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Polres Kedirikarena Terdakwa menjual pil LL kepada Adi Rizal ;Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN GprBahwa pil LL yang dijual oleh Terdakwa kepada Adi Rizal sebanyak 100(seratus) butir dengan harga Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima riburupiah) ;Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada saksi tanpa resep dokter dan pil LLyang dijual kepada Terdakwa tidak terdapat identitas atau label yang melekatserta tidak ada kandungan, komposisi, masa kadaluarsa

di Dusun Krajan Desa Besowo Kecamatan KepungKabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Polres Kedirikarena Terdakwa menjual pil LL kepada Adi Rizal ;Bahwa pil LL yang dijual oleh Terdakwa kepada Adi Rizal sebanyak 100(seratus) butir dengan harga Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima riburupiah) ;Bahwa pil LL yang didapat oleh Terdakwa tanpa resep dokter dan pil LL yangdijual kepada Terdakwa tidak terdapat identitas atau label yang melekat sertatidak ada kandungan, komposisi, masa kadaluarsa

Besowo KecamatanKepung Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Polres Kedirikarena Terdakwa menjual pil LL kepada Adi Rizal ;Menimbang, bahwa pil LL yang dijual oleh Terdakwa kepada Adi Rizalsebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluhlima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa pil LL yang didapat oleh Terdakwa tanpa resepdokter dan pil LL yang dijual kepada Terdakwa tidak terdapat identitas atau labelyang melekat serta tidak ada kandungan, komposisi, masa kadaluarsa

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Mustari bin Rasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelaku Usaha memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya

Bahwa sesuai keterangan ahli BUDIANTA selaku Kepala SeksiPerlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Tulungagung, bahwa semua pelaku usaha baik yangmemproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalamkemasan wajib mencantumkan label tanggal kadaluarsa maupun keteranganlain yang tercantum pada kemasan pangan berupa minuman Arak Balidengan tujuan memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkanmengenai produk pangan tersebut, disamping itu menciptakan pelaku usahayang

yangmenkonsumsinya, apabila dikonsumsi jangka panjang dapat menimbulkankerusakan hati, ginjal, gangguan saraf mata, pencernaan serta hormonseksual dan menyebabkan adiksi.Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tlg Bahwa sesuai keterangan ahli BUDIANTA selaku Kepala SeksiPerlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Tulungagung, bahwa semua pelaku usaha baik yangmemproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalamkemasan wajib mencantumkan label tanggal kadaluarsa

Bahwa benar Terdakwa menjual atau memperdagangkan minuman kerasmengandung alkohol berjenis arak bali menggunakan tempat botol plastikyang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, kKomposisi, aturan pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, sertaketerangan lain untuk penggunaan yang

Bahwa benar minuman keras yang dijual oleh Terdakwa tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa, jangka waktu penggunaan, label ataupun penjelasan barang ;9.

Menyatakan Terdakwa Slamet Mustari bin Rasid telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelaku UsahaHalaman 24 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tlgmemperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa,tidak memasang label atau membuat penjelasan barang ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Ssepuluh) hari;3.

Tajudin, Djamaludin, Agus Salim, dan Daslin, seluruhnya mintadibayarkan pesangonnya sebesar Rp. 4.280.000,, (empat juta dua ratus delapanpuluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pesangon sebesar Rp.21.400.000, (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;Bahwa ketentuan Pasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 menentukan,sebagai berikut :"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) Tahun

Mengenai Eksepsi huruf B tentang Gugatan Salah Pihak (error in persona),Eksepsi huruf C tentang Gugatan Kadaluarsa, dan Eksepsi huruf D tentangGugatan Kabur dan Tidak Jelas.1 Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 25 paragraf 4 disebutkan padaintinya Judex Facti menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf B tentangHal.19 dari 32 hal.Put.No.464 K/Pdt.Sus/20112020Gugatan Salah Pihak, Eksepsi huruf C tentang Gugatan Kadaluarsa, dan Eksepsihuruf D tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, dengan

Dengan demikian putusanperkara No. 166/PHI.G/2010/PN.JKT.2010 yang menolak Eksepsi Tergugat Idan Tergugat II huruf B, huruf C, dan huruf D, harus dianggap tanpapertimbangan hukum ;Bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf B tentang Gugatan SalahPihak, Eksepsi huruf C tentang Gugatan Kadaluarsa, dan Eksepsi huruf Dtentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, diajukan berdasarkan faktafakta dandasar hukum yang sangat kuat.

Hal ini karena meskipun petitum angka 3 tersebut telahdinyatakan Kadaluarsa, namun ternyata pada amar putusan angka 4 Judex Factitetap membebankan kompensasi PHK kepada Tergugat II secara tanggungrenteng bersamasama dengan Tergugat I ;Putusan yang saling tidak sejalan tersebut mengakibatkan putusan menjadisumir dan tidak jelas karena Judex Facti tidak konsisten dalam memutus perkaraa quo ;18.Bahwa kalaupun seandainya Judex Facti menganggap pernah terjadi hubungankerja antara para Penggugat dengan

Tergugat II sebelum bulan Januari 2000,namun dengan ditolaknya petitum gugatan angka 3 dan tuntutan dinyatakantelah Kadaluarsa, maka segala permintaan / tuntutan berkaitan denganhubungan kerja tersebut terhadap Tergugat II harus juga dianggap Kadaluarsa ;.Bahwa selain itu, amar putusan angka 4 yang menghukum Tergugat I dan TergugatII membayar secara tanggung renteng kepada para Penggugat kompensasipesangon dengan perincian Lili Sutisna Rp. 33.990.000,, M.

Exceptio Tempotis (Eksepsi Kadaluarsa).1.Bahwa fakta hukum sebagaimana dialildalil posita gugatanPenggugat halaman 2 angka 2.4 menerangkan Penggugatdiberhentikan tanggal 2 Juli 2016;Bahwa gugatan perkara a quo diajukan Penggugat kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri TanjungPinangtanggal 04 Juni 2018terdaftar dalam register perkara Nomor52/Pdt.SusPHI/2018/PN.Tpg.

bulan dan 2 (dua) hari);Bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan berpendirianbahwa gugatan yang melampaui batas waktu 1 (Satu) tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 82 UndangUndang Nomor2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, dinyatakan kadaluarsa.

Dengan demikian gugatan Para Penggugattelah melebihi 1 (Satu) tahun sejak Para Penggugat dinyatakanpemutusan hubungan kerja oleh Tergugat maka berdasarkanketentuan Pasal 82 Undang Undang No.2 tahun 2004 MajelisHakim menyatakan gugatan Para Penggugat di bawah register175/Pdt.SusPHI/2014/PN.Bdg sudah Kadaluarsa oleh karenaitu haruslah ditolak;Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakantelah Kadaluarsa sehingga tidak memenuhi syarat formilHal 26 dari 59 Hal PUT 52/Pdt.SusPHI/2018/PN Tpg

Bahwa adanya ketentuan kadaluarsa gugatan adalah untuk memberikankepastian hukum (recht zekerheid), karena apabila tidak ditentukanjangka waktu justru) akan menimbulkan ketidakjelasan dan/atauHal 28 dari 59 Hal PUT 52/Pdt.SusPHI/2018/PN Tpg.ketidakpastian tentang batas waktu pengajuan gugatan, apakah 1 (satu)tahun, 2 (dua) tahun atau 10 (Sepuluh) tahun sejak timbulnya hak, lebihlebih jika tidak ditentukan sampai kapan waktunya.

akan Tergugat sampaikan sebagai buktibukti surat dalampersidangan perkara a quo, maka telah jelas dan terang serta terbuktidan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa,sehingga sepatutnyalah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi Tergugat untukselurunnyadan menyatakan menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya ;ll.

rupiah) ;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu, sekalipun adaupaya hukum (Verzet), banding dan kasasi (Uit Vorbaar Bij Vooraad) ;10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;AtauJika Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang berpandang lain, mohon keadilan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:I.GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA

No. 459 K/PHI/2007Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah memperantarai penyelesaianperselisinan serta telah mengeluarkan anjuran sesuai Surat No.567.2/1087 Disnaker/2005 tertanggal 2 Pebruari 2005 (kurang lebih 1tahun 7 bulan sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini) ;Bahwa Ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPPHI mengatur kadaluarsa/lewat waktu yang untuk jelasnya kamituliskan : gugatan oleh pekerja/ouruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan 171

Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPPHI secara tegas mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatanoleh Pekerja (dhi Penggugat) adalah 1 tahun terhitung sejak tanggaldiberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha (dhi Tergugat)sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan ini setelah lewat waktu 1tahun 9 bulan sejak Tergugat mengeluarkan keputusan dan atau lewatwaktu 1 tahun 7 bulan terhitung sejak tanggal Disnaker mengeluarkananjuran dengan demikian jelas dan TERBUKTI bahwa GugatanPenggugat KADALUARSA

/LEWAT WAKTU oleh karenannya hak untukmengajukan gugatan menjadi gugur ;Bahwa sebelum PHI terbentuk untuk menyelesaikan sengketa perselisihanhubungan industrial Penggugat dalam dapat mengajukan pada PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) hal mana tidakdimanfaatkan oleh Penggugat ;Berdasarkan uraianuraian kami tersebut pada butir 2 angka 1 s/d 7 diatasTERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat KADALUARSA / LEWAT WAKTUoleh karenanya sepantasnya Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormatmenolak

Gugatan Penggugat dan atau setidaktidaknya menyatakan GugatanPenggugat Tidak Dapat Diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karenatelah kadaluarsa/lewat waktu ;GUGATAN PENGGUGAT TELAH PERNAH GUGUR.

Ramli bersalah melakukantindak pidana) memperdagangkan barang += yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentudan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yangmemuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau metto,komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat dan alamatpelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yangmenurut ketentuan harus dipasang/dibuat, sebagaimana dimaksudpasal 8 ayat (1) huruf

Rifal Suyitno (keterangan dibacakan)Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan sosialisasibaik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen tentang UUPerlindungan Konsumen dan melakukan mediasi bilamana adapengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha;Bahwa setiap orang perseorangan maupun badan usaha yanmelakukan usaha dibidang produksi dan perdagangan pangan wajimencantumkan label kadaluarsa pangan yang diperdagangkan;Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.

Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasayang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau metto, komposisi, aturan pakai,tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha,serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harusdipasang / dibuat;Menimbang, bahwa selanjutnya

Ad.2 Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau .jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau metto, komposisi, aturan. pakai,tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha,serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harusdipasang / dibuat;Menimbang bahwa Unsur

atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, sertaketerangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasangj/dibuat, Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkantanggal kadaluarsa

No. 734K/Pid.Sus/2010a.Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakankewenangan menuntut dari Penuntut Umum gugur karena kadaluarsaadalah penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor1208/Pid.B/2009/PN.Smg, tanggal 18 Januari 2010, Hakim telahmenyatakan "Menyatakan kewenangan menuniut dari Penuntut Umumgugur karena kadaluarsa" dengan pertimbangan yang berbunyi bahwapengakuan saksi ISMOYO DWI DJANTORO di persidangan pernahmembuat

menyatakan gugurnya penuntutan oleh penuntut umum,dengan demikian pertimbanganpertimbangan yang digunakan olehHakim dalam memutus perkara tersebut tidak berdasar hukum atau telahmenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.Bahwa Hakim dalam mengambil pertimbangan Pasal 75 KUHP yangberbunyi "Barang siapa memasukkan pengaduan, tetap berhak untukmencabut kembali pengaduannya itu dalam tempo 3 (tiga) bulan sejakhari memasukkannya" untuk menyatakan kewenangan menuntut dariPenuntut Umum gugur karena kadaluarsa

Bahwa Hakim dalam memutus perkara aquo tidak mengindahkan asashukum pidana yaitu asas LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIadalah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana.Bahwa dengan menggunakan pertimbangan Pasal 75 KUHP sebagaidasar memutuskan perkara aquo yang menyatakan kewenanganmenuniut dari Penuntut Umum gugur karena kadaluarsa, seperti diulasdalam poin c di atas dapat dipastikan bahwa Hakim menganggapperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masuk ke dalam delikaduan

Sawo Raya No. 18, Jakarta pada halaman 121 baris 3 dariatas yang berbunyi "Perlu diingat, tanopa ada eksepsipun apabilapersidangan menemukan fakta nebis in idem atau kadaluarsa (tempores)dalam perkara yang diperiksa, Hakim harus menjadikannya sebagaidasar putusan dengan amar: Menyatakan kewenangan menuntut hapusatau gugur".

Sawo Raya No. 18, Jakarta pada halaman 121baris 3 yang menyatakan "Perlu diingat, tanoa ada eksepsipun apabilapersidangan menemukan fakta nebis In idem atau kadaluarsa (tempores)dalam perkara yang diperiksa, Hakim harus menjadikannya sebagaidasar putusan dengan amar : Menyatakan kewenangan menunitut hapusatau gugur" adalah mengadaada dan tidak menerapkan peraturanhukum.e.

TarakanTengah, Kota Tarakan atau setidak tidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTarakan, memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standaryang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang undangan atautidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara 7 cara sebagaiberikut : Pada waktu dan tempat

Polairud yang terdiri dari anggota yaituDENAN HAMBALI dan EDI APRIANTO, yang memeriksa isi kapaltersebut dan menemukan sejumlah gula produksi asal negaraMalaysia merk Pray dan GPT sebanyak 250 (dua ratus lima puluh)pack dan setiap pack berisi 24 bungkus dengan berat masing masing bungkus 1 Kg yang mana gula tersebut merupakan panganimpor tidak terdaftar pada Badan POM RI dan tidak memenuhi atautidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuanperundang undangan serta tidak mencantumkan kadaluarsa

Polairud yang terdiri dari anggota yaituDENAN HAMBALT dan EDI APRIANTO, yang memeriksa isi kapal tersebutdan menemukan sejumlah gula produksi asal negara Malaysia merkPray dan GPT sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pack dan setiappack berisi 24 bungkus dengan berat masing masing bungkus 1 Kgyang mana gula tersebut merupakan pangan impor tidak terdaftarpada Badan POM RI dan tidak memenuhi atau tidak sesuai denganstandar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undanganserta tidak mencantumkan kadaluarsa

patroliPolairud yang terdiri dari anggota yaitu DENAN HAMBALT dan EDIAPRIANTO, yang memeriksa isi kapal tersebut dan menemukansejumlah gula produksi asal negara Malaysia merk Pray dan GPTsebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pack dan setiap pack berisi24 bungkus dengan berat massing masing bungkus 1 Kg yang managula tersebut merupakan pangan impor tidak terdaftar pada BadanPOM RI dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan serta tidakmencantumkan kadaluarsa

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/G/2020/PTUN.BJM. tanggal 8 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang kadaluarsa;

Dalam Pokok Perkara

Pengajuan keberatan Para Pembanding/Para Penggugat menjadicacat yuridis dan sesuatu perbuatan yang mengandung cacat yuridis tidak dapatdigunakan sebagai sarana untuk menjustifikasi perbuatan selanjutnya, dengandemikian Majelis Hakim Banding berkesimpulan eksepsi Tergugat/Tergugat IIIntervensi tentang upaya administrasi kadaluarsa dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding/Tergugat IIIntervensi dinyatakan diterima dan Para Pembanding/Para Penggugat telahkehilangan hak untuk

Gugatan Kadaluarsa:1.Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek tanah denganbatas dan ukuran tersebut pada dalil poin (satu) juncto poin 2 (dua)dimiliki/dipunyainya berdasarkan warisan ibu kandung Penggugat(almh.

., tanggal 16Juni 1936;Bahwa senyatanya Penggugat baru mengajukan gugatannya terhadapTergugat pada tahun 2010, artinya gugatan diajukan setelah kuranglebih 74 (tujuh puluh empat) tahun dan/atau setelah lebih dari 30 (tigapuluh) tahun terhitung dari tahun 1936;Bahwa berdasarkan hal di atas, maka secara hukum gugatanPenggugat telah kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1950 junctoPasal 1967 KUH Perdata juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 10 Januari 1956, Nomor 210 K/Sip/1055;Bahwa oleh karena

gugatan telah kadaluarsa, kiranya cukup alasan bagiTergugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatanPenggugat telah kadaluarsa serta menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima karena kadaluarsa atau setidaknya, dinyatakan tidak dapatditerima;b.

Nomor 747 PK/Pdt/2016Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;Bahwa, dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan NegeriMedan tanggal 13 Juli 2011 Nomor 462/Pdt.G/2010/PN.Mdn. padahalaman 32 alinea 3 dan 4 menyatakan:Bahwa, menurut ketentuan Pasal 835 KUH Perdata menyatakan:Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluarsa dengan tenggangwaktu selama 30 (tiga puluh) tahun;bahwa, Ketentuan Pasal 835 KUH Perdata dikuatkan

Upik) tinggal dirumah tersebut sejak tahun 1922 tidak mungkin diterbitkan GrantHaven van Belawan kepada Chadijah (Nenek Para PemohonPeninjauan Kembali) pada tahun 1936 dan tahun 1948 (Bukti P7alP7b dan P8a/P8b):Dengan demikian Mahkamah Agung (Judex Juris) telah salah ataspertimbangan hukumnya tersebut;Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Judex Facti danJudex Juris mengabulkan eksepsi gugatan kadaluarsa adalahmelanggar hukum dan/atau undangundang yang berlaku;e.

Ponorogo laludatang polisi melakukan razia dan dari saksi ditemukan 2 kantong plastik berisi pilyang dibeli dari terdakwa tersebut ;e Bahwa polisi juga menemukan uang dan pil dextro di saku celana terdakwa;e Bahwa dalam kemasan yang dijual terdakwa tersebut tidak terdapat label(keterangan berisi tanggal kadaluarsa, merk obat, nama obat, kontra indikasi ) ;e Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi pernah membeli pil dektro dari terdakwa ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, terdakwamembenarkan

golongan obatkeras daftar G ;Bahwa apabila mengkonsumsi obat tersebut menyebabkan mual, mengantuk danapabila mengkonsumsi tidak sesuai aturan pakai mengakibatkan gangguansusunan saraf pusat dan fly;Bahwa yang berhak menjual obat tersebut adalah apotik yang memiliki tenaga ahliapoteker sedangkan pembelinya harus menggunakan resep dokter;Bahwa obat yang dapat diedarkan adalah obat yang dalam kemasannya ada labeldalam bahasa Indonesia (berisi aturan pakai, isi/ kandungan bahan, efek sampingdan masa kadaluarsa

melakukan razia;Bahwa polisi menemukan pil yang dibeli oleh Agung Suwito tersebut ;Bahwa polisi juga menemukan 2 kantong plastik klip masingmasing berisi 30 butirdan 10 butir pil dextro serta uang dari saku celana terdakwa ;Bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan pil dari Agung Suwito tersebut;Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan membeli di Apotik Cokro diMadiun;Bahwa pil / obat tersebut dalam kemasannya tidak ada label yang berisi aturanpakai, isi kandungan bahan, efek samping masa kadaluarsa

bebasterbatas tetapi karena sudah lepas dari kemasan aslinya termasuk golongan obatkeras daftar G dan orang yang mengkonsumsi obat / pil tersebut, jika tidak sesuaidengan aturan pakai akan menyebabkan gangguan susunan saraf pusat dan fly;e Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidak memiliki izinmenjual pil / obat tersebut;e Bahwa benar terdakwa menjual pil tersebut tanpa resep dokter dan dalamkemasan tidak ada label yang berisi aturan pakai, isi kandungan bahan, efeksamping masa kadaluarsa

adalah Dextromethorphan dan apabiladiedarkan masih dalam bentuk kemasan asli termasuk dalam golongan obat bebasterbatas tetapi karena sudah lepas dari kemasan aslinya termasuk golongan obatkeras daftar G dan penggunaan pil / obat tersebut apabila tidak sesuai denganaturan pakai akan mengakibatkan gangguan susunan saraf pusat dan fly;e Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual pil tersebut tanoa resep dokter dan dalamkemasan tidak ada label yang berisi aturan pakai, isi kandungan bahan, efeksamping masa kadaluarsa

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat KomandoDaerah Militer III/Siliwangi tanggal 9 Nopember 1999 dalam perkara aquo telah kadaluarsa oleh karena itu mohon agar gugatan ditolak setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak diterima;3. Gugatan Penggugat kekurangan pihak dengan penjelasan sebagai berikut:a.

sebagaimana ditentukan PP Nomor 24/tahun1997 Pasal 32 ayat 2 tentang Pendaftaran Tanah";"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelisberpendapat pengajuan gugatan para Penggugat telah lewatwaktu/kadaluarsa, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat II beralasanhukum dan dapat dikabulkan";.

22 Januari 2007 makalima tahun adalah 22 Januari 2012 dan gugatan para Pemohon Kasasididaftarkan pada tanggal 15 Juli 2010, sehingga tidak kadaluarsa;.

Bahwa pada fakta hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding melakukankesalahan penerapan hukum karena adanya pertimbangan hukum yangkontradiktif satu dengan yang lainnya yaitu seolaholeh Majelis HakimTingkat Banding mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa TataUsaha Negara dengan mengabulkan eksepsi kadaluarsa yang dasarhukumnya adalah UndangUndang Tata Usaha Negara;C.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding salah menerapkan hukum karenahal kadaluarsa dalam perkara perdata sebagaimana konstruksi hukumgugatan para pemohon kasasi belum melampaui waktu kadaluarsa;1.Majelis Hakim Agung yang Mulia, bahwa pada fakta hukumnya gugatanpara Pemohon Kasasi adalah gugatan perbuatan melawan hukum yaituperbuatan hukum yang dilakukan oleh para Termohon Kasasisebagaimana posita dalam gugatan para Pemohon Kasasi sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum

Malang Setelah seluruh uang yang diminta diterima oleh terdakwa, terdakwa tidak memenuhijanjinya mengembalikan uang berikut bunganya, bahkan saat Saksi TRI SUNDARIATImenagih dan bermaksud mencairkan Bilyet Giro yang dijaminkan, terdakwa melarangdan mengatakan bahwa pinjamannya akan dikembalikan secara tunai sehingga SaksiTRI SUNDARIATI mengurungkan niatnya mencairkan hingga Bilyet Giro habis masaberlakunya (kadaluarsa);Karena Bilyet Giro kadaluarsa, maka Saksi TRI SUNDARIATI meminta terdakwamengganti

Malang Bahwa setelah seluruh uang yang diminta diterima oleh terdakwa, terdakwa ternyatatidak mengembalikan uang berikut bunganya, bahkan saat Saksi TRI SUNDARIATImenagih dan bermaksud mencairkan Bilyet Giro yang dijaminkan, terdakwa melarangdan mengatakan bahwa pinjamannya akan dikembalikan secara tunai sehingga SaksiTRI SUNDARIATI mengurungkan niatnya mencairkan Bilyet Giro hingga habis masaberlakunya (kadaluarsa);Bahwa oleh karena Bilyet Giro kadaluarsa, maka Saksi TRI SUNDARIATI memintaterdakwa

oleh karena Bilyet Giro dari terdakwa telah kadaluarsa, makaSaksi TRI SUNDARIATI meminta terdakwa mengganti dengan Bilyet Giro yang baruatas nama terdakwa, lalu terdakwa memenuhi permintaan Saksi TRI SUNDARIATIHalaman 37 dari 61 halamanPutusan Perkara Nomor:4 84/Pid.B/2016Terdakwa Heni TriwahyuliswatiPengadilan Negeri Malangdengan meminta kembali Bilyet Giro lama yang telah kadaluarsa dan menyerahkansecara bertahap kepada Saksi TRI SUNDARIATI beberapa Bilyet Giro yang barusebagai penggantinya sebagai

Malang Bahwa setelah seluruh uang yang diminta diterima oleh terdakwa, terdakwa ternyatatidak mengembalikan uang berikut bunganya, bahkan saat Saksi TRI SUNDARIATImenagih dan bermaksud mencairkan Bilyet Giro yang dijaminkan, terdakwamelarang dan mengatakan bahwa pinjamannya akan dikembalikan secara tunaisehingga Saksi TRI SUNDARIATI mengurungkan niatnya mencairkan Bilyet Girohingga habis masa berlakunya (kadaluarsa);Bahwa oleh karena Bilyet Giro kadaluarsa, maka Saksi TRI SUNDARIATI memintaterdakwa

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASRULLAH alias INAS bin SALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;2.

Sehingga dengan demikian pelaku usahawajid mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap barang yangdiperdagangkan.Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf 9 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkantanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yangpaling baik atas barang tertentu.

Sehingga dengan demikian pelaku usahawajib mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap barang yangdiperdagangkan.Bahwa barang/pangan yang mewajibkan mencantumkan tanggalkadaluwarsa atau jangka waktu pengunaan atau pemanfaatan yaitu terhadapbarang/bahan pangan yang yang peredarannya di pasaran lebih dari 7(tujuh) hari.Bahwa maksud dan tujuan barang yang diproduksi atau diperdagangankanyang dikemas dalam Botol Kaca diberi keterangan tanggal kadaluwarsa ataujangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling

Yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ataujangkawaktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di dalam persidangan, Terdakwadiamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2017 sekitarpukul 16.00 Wita tepatnya di gudang rumah yang beralamat di JI.

uraian fakta persidangan tersebut diatas benar Terdakwa adalah pemilik dari CV Nazwa Putri Mandiri yang telahmemproduksi serta memperdagangkan barang berupa saos merek 89 yang atasbarangbarang tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangkawaktu penggunaan atau pemanfaatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang tidak mencantumkantanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang palingbaik atas barang tertentu telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatanTerdakwa

Gugatan Penggugat Kadaluarsa;3. Eror in persona (Cacat sebagai subyek Penggugat karena dasar hakmewaris atas surat keputusan in /itis objek sengketa tidak jelas menuruthukum;4.

Obscuur Libel (Gugatan Kabur);Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kadaluarsa;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan Putusan Nomor16/G/2018/PTUNSRG, tanggal 7 November 2018, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta, dengan Putusan Nomor 23/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19Februari 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon

saat dilakukanpemasangan selebaran Pengumuman pertama pemberitahuan lelangeksekusi Hak Tanggungan tertanggal 29 September 2016 yangmenyebutkan dengan jelas Sertipikat Hak Milik yang menjadi objeksengketa di Komplek Taman Asri; Bahwa apabila dihitung sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampaididaftarkannya gugatan pada tanggal 21 Mei 2018, maka Penggugatsudah mengetahui keberadaan objek sengketa yang merugikankepentingannya melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari,sehingga gugatan Penggugat telah kadaluarsa