terdakwamenyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan terhadap dakwaantersebut terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umummengajukan saksisaksi di depan persidangan ;Menimbang bahwa dimuka persidangan saksisaksi tersebut secara terpisahdibawah sumpah telah memberikan keterangan yang untuk selengkapnya sebagaimanatertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, serta untuk menyingkat uraian putusanini tidak akan dikutip selurunhnya

Membatalkan selurunhnya penetapan sanksi administrasi berupa dendasebesar Rp1.158.541.640,00 yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 90298/PP/M.VIB/99/2017 tanggal 14 Desember 2017 karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

Putusan Nomor 1262/B/PK/Pjk/2018Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 1.051 .623,00)Kelebihan Yang Sudah Dikompensasikan Rp 1.051 .623,00PPN Yang Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Mei 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87524/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 12 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon banding

Dengan mengadili sendiri: Menerima selurunhnya permohonan peninjauan kembali PemohonPeninjauan Kembali yang semula Pemohon Banding; Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00760/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 28 April 2017 mengenai SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajakMasa Pajak Juli 2012 Nomor 00006/207/12/053/16 tanggal 19Februari 2016, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum: Menghukum Termohon

Membatalkan selurunhnya penetapan sanksi administrasi berupa dendasebesar Rp945.515.048,00 yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 90296/PP/M.VIB/99/2017 tanggal 14 Desember 2017 karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3.1.

Mengabulkan selurunhnya gugatan dari Penggugat;2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00908/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak;3.

Mengabulkan gugatan Penggugat selurunhnya (sekarang Pemohon Kasasi);AtauApabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2020 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebuttidak dapat dibenarkan, oleh karena

Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris selurunhnya bergama Islamdan tidak ada hal yang dapat menyebabkan terhalangnya sesuai syariatIslam;Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No.727/Pdt.P/PA.Badg/20206. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Tata Tahyudin bin Ojon jugameninggalkan harta warisan berupa:6.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1064 diwilayah KelurahanBabakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay Kota BandungProvinsi Jawa Barat, Blok E VIII No.17.18,19 dan No.20 Asal PersilB.233 seluas 48M2.

Keponakan dari Pemohon dan setelah diambil sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud ingin mengganti nama anaklakilakinya bernama FAYYADH GIBRAN ASSIDIQ menjadiMUHAMMAD ARKANA FIRAZ; Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengganti nama mengharapkannama anaknya memiliki makna yang lebih islamiMenimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadidi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkaraini dianggap telah termuat selurunhnya

Putusan Nomor 920B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi telahdilakukan pemeriksaan dan penilaian serta pertimbangan hukum danamar putusan Mengabulkan Selurunhnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Terbanding Nomor: KEP1398/WPJ.16/2015 tanggal 11Desember 2015,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh buktibukti yang diajukan,Pengadilan berkesimpulan bahwa Yuspendi adalah orang yang sama denganYusuf Efendi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaPengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangandengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untukkepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan selurunhnya

melaksanakan PutusanBanding yang mengabulkan Banding Pemohon Banding dengan segalakonsekuensinya;Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, kami mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111243.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

sebagaimana dalam aktekelahiran anak Pemohon;Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon padadokumendokumen tersebut di atas, Pemohon berkeinginan memperbaikinyauntuk kebutuhan administrasi pendidikan anak pemohon danperbaikanidentitas Pemohon dan anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonanPemohon patut untuk dikabulkan selurunhnya

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73501/PP/M.IVB/16/2016, tanggal 25 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim yang Muliamengabulkan selurunhnya

melaksanakan PutusanBanding yang mengabulkan banding Pemohon Banding dengan segalakonsekuensinya;Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, kami mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113424.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

saksi yang menerangkan maksud dan tujuanPemohon mengajukan permohonan ini adalah memperbaiki kesalahanpenulisan nama dan tempat lahir pemohon didalam akta perkawinannya untukkeperluan administrasi pensiun kedepannya, sehingga tidak menimbulkanmasalah kelak di kemudian hari;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonanPemohon patut untuk dikabulkan selurunhnya

Dikompensasikaan ke Masa Pajak berikutnya(160.714.823,00) PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Januari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76267/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Mengabulkan selurunhnya gugatan yang diajukan Penggugat bahwapenghapusan sanksi administrasi berupa denda dapat diterima dan SuratTagihan Pajak PPN Dalam Negeri Masa Februari 2017 Nomor 00205/107/17/412/17 tanggal 19 September 2017 sebesar Rp271.005.894 menjadi Nihil:Halaman 1 dari 6 halaman.

Dasar Pengenaan Pajak Rp 13,668,623,3332 PPh Terhutang Rp 561,608,8253 Kredit Pajak Rp 535,817,6624 PPh Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 25,791,1635 Sanksi Administrasi Rp 8,253,1726 PPh Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 34,044,335 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 11 Agustus 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut72242/PP/M.IIIA/12/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunhnya

Terbanding untuk segera melaksanakan PutusanBanding yang mengabulkan Banding Pemohon konsekuensinya;Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, kami mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 02 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111244.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya