Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP1934/WJP.07/2015,tertanggal 18 Juni 2015 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Nomor00037/406/12/057, tanggal 25 April 2014 Tahun Pajak 2012, junctoKep.00041/WJP.07/KP.0503/2014, tanggal 21 Mei 2014;Atau bahwa jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat ini, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 02 Desember

2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT095250.15/2012/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 16 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1934/WPJ.07/2015, tanggal 18 Juni2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00037/406/12/057/14,tanggal 25 April 2014 sebagaimana yang telah

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1934/WPJ.07/2015, tanggal 18 Juni 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00037/406/12/057/14, tanggal 25 April 2014 sebagaimana yangHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00037/406/12/057/14,tanggal 25 April 2014 sebagaimana yang telah dibetulkan denganSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00041/WPJ.07/KP.0503/2014, tanggal 21 Mei 2014, atas nama PTNikawa Textile Industry, NPWP 01.070.683.6.057000, beralamat diANZ Tower Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 33A,Jakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 5298/B/PK/Pjk/2020mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1934/WPJ.07/2015, tanggal 18 Juni 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor 00037/406/12/057/14, tanggal 25April 2014, sebagaimana yang telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP00041/WPJ.07/KP.0503/2014, tanggal 21 Mei 2014,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.070.683.6.057000, sehinggapajak yang lebih

Putusan Nomor 1278/B/PK/Pjk/2018tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan demikian NomorKEP2379/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang merupakan penetapankeberatan atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00053/406/12/057/14 tanggal 29 April 2014 atas nama Pemohon Bandingdapat ditetapkan kembali menjadi SKPLB PPh Badan dengan laba menurutpajak sebesar Rp60.988.167.320 dan lebin bayar Rp20.542.976.569 denganKeputusan

Putusan Nomor 1278/B/PK/Pjk/2018 Keputusan Terbanding Nomor: KEP2379/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00053/406/12/057/14tanggal 29 April 2014, atas nama: PT Essentra (d/h PT Filtrona Indonesia),NPWP : 01.000.643.5057.000, beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2379/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00053/406/12/057/14tanggal 29 April 2014, atas nama: PT Essentra (d/h PT FiltronaIndonesia), NPWP: 01.000.643.5057.000, beralamat di Jl.Berbek Industri No. 16, Surabaya Industrial Estate Rungkut,Berbek, Sidoarjo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2379/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli 2015 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebihn Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00053/406/12/057

Putusan Nomor 1278/B/PK/Pjk/201800053/406/12/057/14 tanggal 29 April 2014 oleh Majelis PengadilanPajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quokarena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembaliterkait dengan hubungan istimewa telah menyampaikan Analisa Fungsiberdasarkan Transfer Pricing Documentation Guideline menurut OECDuntuk membuktikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (armslenght price) atas transaksitransaksi

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15tanggal 26 Januari 2015;Bahwa adapun perincian jumlah yang masih harus dibayar menurutperhitungan Penggugat adalah sebagai berikut: Semula Gugatan

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87192/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 28 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal8 Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00022/107/13/057

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15 tanggal 26 Januari2015, atas nama PTI Elegant Textile Industry, NPWP01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H. Mas Mansyur Kav.126,Menara Batavia Level 16, Karet Tengsin, Tanah Abang, JakartaPusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00022/107/13/057

2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00022/107/13/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117351.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16 tanggal 21 Juli

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3445 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Juli 2013,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

PeninjauanKembali dalam perkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatanPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadapKeputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan KembaliNomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa

Beru, KecamatanBrang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat;= Pengadilan Agama tersebut ;= Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;= Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dansaksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal09 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang,Nomor: 57/Pdt.G/2015/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan untukHal. 1 Perkara No: 057

Penggugat Nomor:5207086412840001, tanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan olehKabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah ditempel denganHal. 3 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.TlgMaterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisiroleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;.

orang anak;Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, namun saat ini sudah berpisah .Bahwa penyebab perpisahan karena saat 1 tahun Penggugat menjadiTKW di Saudi Arabia Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idamanlain berasal dari Sekongkang;Bahwa Penggugat pergi ke Saudi Arabia tahun 2008 seijin Tergugat danpulang tahun 2010 ke rumah orangtuanya;Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama istri barunya, saatTergugat berkunjung ke rumah saudaranya;Hal. 5 Perkara No: 057

,MH sebagai hakim hakimAnggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidangHal. 13 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.Tlgterbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota sertaMuhammad Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri olehPenggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;Ketua MajelistidImran, S.Ag.,MHHakim Anggota Hakim Anggotatid tidNurul Fauziah, S.AgUnung Sulistio Hadi, S.HI.,MHPanitera PenggantitidSITI AISYAH, SHPerincian Biaya Perkara :1.

Materai :Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 381.000,00Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinyaPengadilan Agama TaliwangPANITERATAMJIDULLAH, S.H.Hal. 15 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.Tlg

KEP879/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal27 Juni 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Bandingatas SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk MasaPajak Juli 2004, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding secara tertulisdalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas Satu Surat Keputusan Terbandingsebagaimana tersebut diatas pada tanggal 5 September 2008.

S1062/WPJ.07/BD.0504/2008 tanggal 11 Juni 2008 iniPemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian KeberatanNo. 28/PT.JICM/FN/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008;Bahwa selanjutnya, Pihak Terbanding menerbitkan Surat Keputusan No.KEP879/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang pada dasarnya menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPNNo.00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputi kelebihanpajak Masa Pajak Juli 2004 diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejak suratpermohonan diterima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis,perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapan PPN Tahun Pajak 2004,termasuk SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Juli 2004 yang Pemohon Banding persengketakan dalam banding inimerupakan produk dari 1 (satu) pemeriksaan pajak yang didasarkan pada (satu) SP3yaitu Surat No.

/07 yang diterbitkan oleh pihak Direktur Jenderal Pajak telahditerbitkan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan dan seharusnya menjadi batal demihukum;Alasan MaterialBahwa SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007diterbitkan karena Pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding seharusnyamengenakan PPN dengan tarif 10% atas penjualan ekspor yang oleh PemeriksaHalaman 9 dari 26 halaman.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;-----------------------------2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari Buku Register yang bersangkutan;-----------3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);--------------------------------

No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapanyang seadil adilnya ; Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanuntuk perkara ini Pemohon dihadiri kuasahukumnya ; Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya karena tidak jadi menjual tanah; Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebutdiajukan, dimana perkara tersebut masih dalam proses, maka berdasarkan Pasal 89ayat

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannyaNomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;2.

No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005615.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal

28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 9 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00601/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak November2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/11

/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak November2010; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPut.112304.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26Nomor 00002/304/10/057

Putusan Nomor 4168/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakNovember 2010 Nomor 00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009,Tanah

Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakNovember 2010 Nomor 00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruhpermohonan gugatan yang diajukan Penggugat yakni membatalkan SuratKeputusan Tergugat tentang Penolakan Permohonan Pengurangan AtauPembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor 00341/107/14/057/15 Masa April2014 dan memutuskan agar Tergugat mengembalikan sanksi administrasidenda Pasal 14 (4) KUP

Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal26 Januari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015 atas nama : PT IndofoodFritolay Makmur, NPWP 01.346.347.6057.000, beralamat diSudirman PlazaIndofood Tower

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama Penggugat, NPWP:01.346.347.6057.000, sehingga

Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00341/107/14/057

atas Putusan KomisiInformasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XIVKIPPSMA/2015 tanggal 22Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.Juli 2016 yang mengabulkan permohonan Forest Watch Indonesia (FWIl) dengandasar sebagai berikut:.

Meskipun HGU dapat diberikan kepada tanah hak pengelolaan dan hakmilik, namun pemegang HGU tetap memiliki kewajibankewajiban khusus selama 1 Point 6.3 Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIPPS/2015Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.memegang HGU.

Bukti P6 : Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor :057/XIVKIPPSMA/2015 tanggal 22 Juli 2016 (fotokopisesual dengan aslinya).7.

Bukti T 02 : Putusan Hasil Mediasi Nomor 057/XIV/KIPPS/2015tertanggal 27 April 2016 (fotokopi sesuai denganaslinya).37.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi KIP Pusat Republik Indonesia Nomor:057/XIVKIPPSMA/2015, tanggal 22 Juli 2016 ;Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.3.

Bahwasetelah pernikahan, Pemohon (Xxxxx) telah menerima Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, KabupatenKotabaru dengan Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010;3.Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisanXxxxxyang benar adalah Xxxxx;.

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan MenteriAgama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2)bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.Dengan demikian, para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkarapermohonan ini;Menimbang, bahwa dari posita maupun petitum permohonan Pemohon,telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalamKutipan Akta Nikah Nomor 057

2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2),maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagiandari perkawinan sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perkarapermohonan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 057

No. 0024/Padt.P/2018/PA.KtbSebuku, Kabupaten Kotabaru, karena akibat dari kesalahan penulisan tersebut,Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran AnakPemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dariPengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah diKantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agarmenetapkan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Xxxxx secara sah dantercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;2. BahwanamaPemohon adalah Xxxxx;3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, identitas Pemohon tertulis Xxxxx;4.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Oktober 2010 serta selurun Surat Tagihan Pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/10/057

Pengadilan Pajak NomorPut.112303.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00001/304/10/057

Putusan Nomor 4149/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakOktober 2010 Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000

, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009,Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober2010 Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00001/304/10/057

Pekerjaan lbu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut,Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari semua berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama TulangBawang tanggal 28 Januari 2014, di bawah Register Nomor: 0057/Pdt.G/201 4/PA.Tlb, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Putusan Nomor : 057

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;SUBSIDAIR :Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohondan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih danbertengkar;Bahwa saksi sering kali melinat dan mendengar antara Pemohon dan Termohonterlibat pertengkaran;Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohondan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami danseringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumahPutusan Nomor : 057

Hakim PengadilanAgama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalyang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telahtermuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Pemohon telahsesuai sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan pengakuanPutusan Nomor : 057

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakanbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dansendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembaii,Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

Menetapkan Nama Pemohon I : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir : MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI Binti SUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN; ; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978 diubah menjadi Nama Pemohon I : ZUHRI Bin HURI tempat, tanggal lahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II : SUHATINI Binti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28 FEBRUARI 1948;

3.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi KabupatenMalang dengan nomor : 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978;.

Menetapkan Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiHalaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0363/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN yang tercatat dalambuku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978sebenarnya adalah Nama Pemohon : ZUHRI Bin HURI tempat, tanggallahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II : SUHATINIBinti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Kabupaten Malang,bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi tanda (P.3);d.

Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978, sebagaimanabukti P.3;2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN;3.

Menetapkan Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN; ; yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli1978 diubah menjadi Nama Pemohon : ZUHRI Bin HURI tempat,tanggal lahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II :SUHATINI Binti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28FEBRUARI 1948;3.

Bahwa TERGUGAT tanggal 11 Maret 2011 menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 perihal usul Pesangon dan Renumerasi Pimpinan SekolahTinggi Teknik PLN, yang berisi antara lain ; mengenai pesangon diatur sebagaiberikut : Untuk yang direkrut setelah usia 35 tahun, diberi Uang Pesangon sajamaksimum 8 kali Penghasilan Tetap.

Dengan perhitungan berdasarkan pada suratdari TERGUGAT No. 057/KEU/BPYPK/2011 tanggal 11 Maret 2011.Dengan demikian TERGUGAT II melakukan perbuatan yang bertentangandengan surat keputusan No. 075.SK/3/1/2005 tanggal 28 Maret 2005 yangtelah diterbitkan oleh TERGUGAT II sendiri;TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal176 ayat (5) UndangUndang No13/ Tahun 2003;8.

Bahwa surat No. 057/BPYPK tanggal 11 Maret 2011 adalah suratdari Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN(Persero)/Tergugat (Termohon ) kepada Ketua STTPLN/Tergugat Il (Termohon Il) perihal pesangon dan remunerasipimpinan STTPLN.Penjelasan Pemohon menyatakan bahwa surat tersebut:1. Penuh diskriminasia. Membedakan karyawan yang direkrut terdiri dari sampai dengan usia35 tahun dan yang berusia di atas 35 tahun;b.

Berbunyi: Ketentuan dalamperaturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Dari data dan fakta yang tak terbantahkan bahwa surat No. 057/KEU/BPYPK bertentangan dengan peraturan yang berlaku/bertentangandengan undangundang, karenanya batal demi hukum;e.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 tertanggal 11 Maret 2011 perihal usulan Pesangon danRemunerasi Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik PLN yang berisi tentangpersetujuan atas perhitungan Pesangon dan Remunerasi bagi pegawaiyang diberhentikan atau diputus hubungan kerjanya tanpa penetapan,khususnya tenaga dosen/peneliti dan pegawai tetap yang direkrut danpensiunan PT PLN atau instansi lain;3.

sebagai kredit pajak PPh Pasal 26 dalam Surat Ketetapan PzKurang Bayar PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/07/057/09 tangg:Juni 2009 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007;bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh PasalNomor 00004/204/07/057/09 tanggal 9 Juni 2009 Masa PzJanuari s.d Desember 2007 tersebut Pemohon Banding temengajukan keberatan kepada Terbanding dan telah diputus!

yang diajukan oleh Pemohon Banding;bahwa atas Keputusan Keberatan Nomor KEP149/WPJ.07/2(tanggal 1 Februari 2010 tersebut, Pemohon Banding kemudmengajukan banding ke Pengadilan Pajak;bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh PemolBanding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur JendPajak Nomor KEP149/WPJ.07/2010 tanggal 1 Februari 2(tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari samdengan Desember 2007 Nomor 00004/204/07/057

Yang Dapat 1.294.081.360 1.067.102.264 1.067.102.264DiperhitungkanDibayar dengan NPWP sendiri 354.051 354.051 354.051Jumlah Pajak Yang Dapat 1.294.435.411 1.067.456.315 1.067.456.315Diperhitungkan MengiegatanMenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP532/WPJ.07/2010 tanggal 1 Juni 2010, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00260/207/07/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan STP PPN masa pajak Oktober 2013 Nomor 00121/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono;Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Oktober 2017:Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115631.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02166/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 24 Juli 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00121/107/13/057/16,tanggal 10 Juni 2016

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02166/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24Juli 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor 00121/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa PajakOktober 2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor115631.99/2013/PP, atas nama PT Cheil Jedang Superfeed,NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai

Putusan Nomor 3451/B/PK/Pjk/2018Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00121/107/13/057/16,tanggal 10 Juni 2016, Masa Pajak Oktober 2013, atas nama Penggugat,NPWP. 01.071.778.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan

Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02166/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 24 Juli 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00121/107/13/057/16,tanggal 10 Juni 2016, Masa Pajak Oktober 2013, oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam

JAMBI, pada tanggal 28 APRIL 1984 sebagaimana yang tertera di Ijazah, Nomor Seri : DT-II/02.07/MA.12/057/2003, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Al Khairiyah Bangun di Bangun, tertanggal 05 Juni 2003 ;

3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;

JAMBI, pada tanggal 28 APRIL 1984,anak dari MISNAN, sebagaimana terbukti dalam STTB NOMOR SERI :DTII/02.07/MA.12/057/2003 diterbitkan oleh Kepala Sekolah MadrasahAliyah Swasta Al Khairiyah Bangun di Bangun pada tanggal 05 Juni20038 ;Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 1743 / PDT. P/ 2018 / PN. Btm.3.

JAMBI, pada tanggal 28APRIL 1984, anak dari MISNAN, sebagaimana terbukti dalam IJAZAHNOMOR SERI : DTII/02.07/MA.12/057/2003 diterbitkan oleh KepalaSekolah Madrasah Aliyah Swasta Al Khairiyah Bangun di Bangun padatanggal 05 Juni 2003, SURAT KETERANGAN PEREKAMAN KARTUTANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK :2171024903870004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Januari 2018 dan KARTUKELUARGA (KK) NO : 2171042411170006 yang diterbitkan DinasKependudukan

DTII/02.07/MA.12/057/2003,tanggal 5 Juni 2003, atas nama IRWANSYAH, diberi tanda P5 ;Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P1 s/d P5diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah puladiberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasanhukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa selain mengajukan Suratsurat bukti, Pemohondipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahyang memberikan keterangan pada pokoknya

JAMBI,pada tanggal 28 APRIL 1984, anak dari MISNAN, sesuai dengan ljazahNomor Seri : DTII/02.07/MA.12/057/2003 yang diterbitkan oleh KepalaSekolah Madrasah Aliyah Swasta Al Khairiyah Bangun di Bangun padatanggal 05 Juni 2008 ; Bahwa ternyata, pada dokumen kependudukannya nama Pemohontertulis IRWANSAH dan tempat dan tanggal lahirnya tertulis DusunJambi, 31 November 1983 sedangkan nama Pemohon yang tercantumpada ijazahnya IRWANSYAH dan tempat dan tanggal lahirnya KP.Jambi, 28 April 1984 sehingga Pemohon

JAMBI, pada tanggal 28 APRIL 1984 sebagaimanayang tertera di ljazah, Nomor Seri : DTII/02.07/MA.12/057/2003, yangditerbitkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Al KhairiyahBangun di Bangun, tertanggal 05 Juni 2003 ;3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan inikepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan iniditerima oleh Pemohon ;4.

Putusan Nomor 113/B/PK/Pjk/2019Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2013 Nomor: 00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116941.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Agustus2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:115631.99/2013/PP, atas nama PT.

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00119/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057