MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhum Sjamsul Arifin, S.Sos,STP Bin H.M.A. Sadjo meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 di Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Sjamsul Arifin, S.Sos,STP Bin H.M.A. Sadjo adalah sebagai berikut:
   1. Ir.

Prima Zeni Binti Sjamsul Arifin, Sp.KK (Anak perempuan kandung);

Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 5Januari 2015 , dalam Register Perkara No. 01 /Pdt.P/2015/PN.Krg. yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :1 Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang lakilaki bernama : TUKIJOSISWO HADIATMODJO yang dilaksanakan di Sragen pada hari Kamistanggal 9 Maret 1967 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Sragen tanggal13 Maret 19672 Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 5 ( lima ) oranganak yang masingmasing bernama :e Agus Winarno STP

Ester Juli Astuti, 6.Godelva Permata Anjani ;e Bahwa benar anak pemohon yang no. bernama Agus Winarno STP(kakak saksi) telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anakbernama : Godelva Permata Anjani yang masih dibawah umur , anaktersebut sejak kecil sampai dengan sekarang ikut Pemohon (neneknya)karena istri alm Agus Winarni STP telah berkeluarga lagi akan tatapitidak diketahui tempat tinggalnya;Bahwa untuk tambahan modal dan untuk keperluan seharihari, maka ibu saksibermaksud untuk melakukan

Ester Juli Astuti, 6.Godelva Permata Anjani ;Bahwa benar anak pemohon yang no. 1 bernama Agus Winarno STP (kakak saksi)telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama : Agus WinarnoSTP yang masih dibawah umur , sejak kecil sampai dengan sekarang ikut Pemohon(neneknya) karena istri alm Agus Winarno STP telah berkeluarga lagi akan tatapitidak diketahui tempat tinggalnya;Bahwa untuk tambahan modal dan untuk keperluan seharihari, maka ibu saksibermaksud untuk melakukan pengurusan dan atau

Ester Juli Astuti, 6.Godelva Permata Anjani ;Bahwa benar anak pemohon yang no. 1 bernama Agus Winarno STP (kakak saksi)telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama : : GodelvaPermata Anjani yang masih dibawah umur , sejak kecil sampai dengan sekarang ikutPemohon (neneknya) karena istri alm Agus Winarni STP telah berkeluarga lagiakan tatapi tidak diketahui tempat tinggalnya;Bahwa untuk tambahan modal dan untuk keperluan seharihari, maka ibu saksibermaksud untuk melakukan pengurusan

Ester Juli Astuti, 6.Godelva Permata Anjani ;Bahwa benar anak pemohon yang no. bernama Agus Winarno STP (kakak saksi)telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama : : GodelvaPermata Anjani yang masih dibawah umur , sejak kecil sampai dengan sekarang ikutPemohon (neneknya) karena istri alm Agus Winarni STP telah berkeluarga lagiakan tatapi tidak diketahui tempat tinggalnya;Bahwa untuk tambahan modal dan untuk keperluan seharihari, maka ibu saksibermaksud untuk melakukan pengurusan dan

STP PPN Masa Pajak Desember 2012Rp. 270.742.455Rp.84.575.206Rp.158.224.746Rp.254.706.565Rp. 278.646.426Rp.415.912.390Rp.47.820.614Rp.303.975.247Rp.993.054.008Rp.595.410.341Rp.146.712.191Rp.96.426.301 PPh Pasal 25/29 Badan: SKPKB PPh Pasal 25/29 Masa JanDesember 2012 STP PPh Pasal 25/29 Masa JanDesember 2012Jumlah Ketetapan ( SKP/STP )Rp.28.568.581Rp.12.537.193Rp.5.842.840.077 1.2 Tahun Pajak 2013 ;PPh Pasal 25/29 Badan: SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2013 STP PPh Badan Tahun Pajak 2013Rp.1.454.858.500Rp

PPN Masa Pajak Januari 2013 STP PPN Masa Pajak Februari 2013 STP PPN Masa Pajak Maret 2013 STP PPN Masa Pajak April 2013 STP PPN Masa Pajak Mei 2013 STP PPN Masa Pajak Juni 2013 STP PPN Masa Pajak Juli 2013Rp. 611.756.001Rp. 987.925.571Rp. 898.300.012Rp.1.456.471.757Rp. 897.225.778Rp. 505.146.645Rp. 19.513.276Rp. 233.668.655Rp. 79.825.534Rp. 837.532.598Rp.1.513.786.563Rp. 0Rp. 97.885.576Rp. 154.329.215Rp. 130.744.284Rp. 199.269.380Rp. 124.514.259Rp. 69.602.988Rp. 5.280.718 STP PPN Masa Pajak Agustus

2013 STP PPN Masa Pajak September 2013 STP PPN Masa Pajak Oktober 2013 STP PPN Masa Pajak Nopember 2013 STP PPN Masa Pajak Desember 2013Jumlah Ketetapan ( SKPISTP )Rp. 34.167.381Rp. 13.078.817Rp. 116.434.016Rp. 207.298.251Rp. 2.864.189Rp.15.591.662.550 1.3.

2014STP PPN Masa Pajak Maret 2014STP PPN Masa Pajak April 2014STP PPN Masa Pajak Mei 2014STP PPN Masa Pajak Juni 2014 STP PPN Masa Pajak Juli 2014 STP PPN Masa Pajak Agustus 2014 STP PPN Masa Pajak September 2014 STP PPN Masa Pajak Oktober 2014 STP PPN Masa Pajak Nopember 2014 STP PN Masa Pajak Desember 2014Jumlah Ketetapan ( SKP/STP )1.4 Tahun Pajak 2015:Rp.410.296.052Rp.190.438.068Rp. 0Rp. 42.079.091Rp. 47.314.927Rp. 0Rp. 0Rp. 0Rp. 66.808.319Rp. 17.547.335Rp. 795.592Rp. 1.351.219Rp. 56.532.626Rp

PPh Final Masa Pajak Januari 2015 Rp.100.000 STP PPh Final Masa Pajak April s.d.

dan Pihak Pemeriksa tidak dapat menunjukan temuannya,sehingga wajib pajak tidak bersedia menandatangani Berita Acara HasilPemeriksaan, akhirnya tetap diterbitkan STP;: bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaMasa Pajak November 2003 nomor : 00003/107/03/426/13 tanggal 26 September2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon;bahwa atas STP a quo, Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN Barang

Dasar hukum yang tepat adalah Pasal 23 ayat 2huruf d yang menyatakan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan SuratTagihan Pajak hanya dapat diajukan kepada peradilan pajak.bahwa Keputusan Perpajakan menurut hemat Penggugat adalah : Surat TagihanPajak (STP), yakni STP Nomor : 00003/107/03/426/13 sedangkan pelaksanaankeputusan perpajakan adalah keputusan atas STP, yakni KEP NomorKEP064/WPJ.22/BD.06/2014, Tentang Penghapusan

Olehkarena itu Penggugat mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksidenda Pasal 14 (4) UU KUP kepada Tergugat namun ditolak dan selanjutnyadisengketakan Penggugat dengan mengajukan gugatan ini.bahwa dengan demikian dapat disimpulkan inti permasalahan yangdiajukan gugatan adalah terkait dengan koreksi (materi) dan bukanpada prosedur penerbitan STP.

Dengan demikian menurutMajelis, penerbitan STP terkait dengan subtantif (koreksi) bukankarena prosedur penerbitan STP atau faktur Pajak tidak diisi secaralengkap, yaitu penerbitan STP PPN No.00003/107/03/426/13 akibatdari diterbitkannya SKPKB PPN No. 00006/207/03/426/13 tanggal 26September 2013.

Tergugat.bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat STP a quo akan mengikutiSKPKB PPN a quo yang sedang diajukan keberatan oleh Penggugat, sehinggagugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak dinyatakan ditolak.bahwa atas hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis berkesimpulan untuk menolakgugatan Penggugat terhadap KEP064/WP4J.22/BD.06/2014 tanggal 23 Januari 2014,tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena Permohonan

Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapaSurat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) diantaranyaadalah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) No. 00025/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 dengan jumlah yang masih harusdibayar sebesar Rp128.291.937.3.

KEP1381/WP J.12/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Pengurangan AtauPembatalan STP Yang Tidak Benar Wajib Pajak Atas STP PPN (Lampiran8).Berdasarkan Keputusan Tergugat No.

Jumlah yang masih harus dibayar sesuaiSTP: Rp.128.291.937.Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 280/B/PK/PJK/2015(2) Atas kedua ketetapan tersebut, yaitu SKPKB dan STP terkait, Saudaramengajukan permohonan Keberatan dan Permohonan Pengurangan danPembatalan STP Yang Tidak Benar, yang keduanya telah diterbitkankeputusan sebagai berikut:a.

Ketentuan ini menekankanpenqecualian pemberian imbalan bunga terhadap produk hukum berupa SKPKBdan bukan untuk STP;Bahwa Surat gugatan ini dibuat terhadap S2435/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal15 April 2013 perihal imbalan bunga sehubungan dengan KeputusanPengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar atas STP PPN Nomor00025/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Februari 2008.

aquo akan dikenakan sanksi administrasi 2% per bulan sampai dengantanggal dilunasinya STP dimaksud tanpa ada batasan waktu 24 bulansehingga Penggugat menanggung resiko dikenakan bunga yangdapat melebihi 48% dari jumlah yang terutang menurut STP apabilatidak melunasi STP tersebut tepat waktuo Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27A UU KUP imbalan bunga maksimalyang dapat diberikan adalah sebesar 24 x 2% = 48%o Bahwa dengan demikian agar terdapat kesamaan perlakuan antarahak dan kewajiban dari Penggugat

Putusan Nomor 346/B/PK/PJK/2015Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya KEP181/WPJ.04/2011tanggal 21 Februari 2011 yang Penggugat terima via pos pada tanggal 25Februari 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan STP Yang Tidak Benaratas STP PPN Nomor 00037M/107/08/014/10 tanggal 29 Juni 2010 Masapajak Januari sampai dengan Desember 2008 yang isinya menyatakanmenolak seluruh permohonan Penggugat atas Permohonan Pengurangan atauPembatalan STP Yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor 00037M/107/08/014/

ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf cUU KUP, sehingga permohonan Penggugat berupapengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar atasSanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUPdimaksud di tolak;Alasan Gugatan yang Penggugat kemukakan adalah sebagaiberikut:Bahwa Penggugat tidak setuju dan mengajukan Gugatan atas KEP181/WPJ.04/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Penguranganatau Pembatalan STP Yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor00037M/107/08/014/10 Tanggal 29 Juni 2010 Masa pajak Januari

STP Yang TidakBenar atas STP PPN Nomor 00037M/107/08/014/10 tanggal 29 Juni2010 tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Mengabulkan seluruh isi Gugatan Terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP181/WPJ.04/2011 tanggal 21 Februari 2011, dan PermohonanPengurangan atau) Pembatalan STP PPN Nomor 00037M/107/08/014/10 tanggal 29 Juni 2010 Masa Pajak Januari Desember2008 sehingga membatalkan dan menghapus Surat Tagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 00037M/107/08/014/10 tanggal 29 Juni 2010Masa

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Gugatan terhadap surat keputusan nomor KEP181/WPJ.04/2011 tanggal21 Februari 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan STP Yang TidakBenar atas STP PPN Nomor 00037M/107/08/014/10 tanggal 29 Juni 2010Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008.V.

Yang TidakBenar atas STP PPN Nomor 00037M/107/08/014/10 tanggal 29 Juni2010 Masa Pajak Januari s.d.

PBB/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009.S Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor: 00032/STP PBB/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tersebut karena berdasarkan penelitian TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) belum melunasi Surat PemberitahuanPajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2007 (NOP: 36.19.080.005.0010028.0) yangditerbitkan atas nama PT.

PBB Nomor: 00032/STP PBB/X/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009, atas nama Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) yaitu PT.

KMK Global Sports.10 Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), STP PBBNomor: 00032/STP PBB/X/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 diterbitkan atasnama Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena pada saatTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan penangguhan jatuhtempo melalui surat Nomor: 031/PJKKMKGSNIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009,atas objek PBB dengan NOP 36.19.080.005.0010028.0 (an. PT.

PBB atas STP PBB Nomor:00032/STP PBB/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, dimana Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) hanya tidak setuju atas pengenaan sanksi administrasiyang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), sedangkanadanya perbedaan subjek pajak antara STP dengan SPPT, Termohon Peninjauan13Kembali (semula Penggugat) tidak mempermasalahkan hal tersebut, karenafaktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah menerimakebenaran STP PBB tersebut karena

telah mengajukan permohonan penghapusansanksi administrasi atas STP PBB tersebut.18 Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25258/PP/M.XI1/99/2010 tanggal 12 Agustus 2010 atas pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan bahwa karena adanya perbedaan identitas nama yang tercantum antaraSTP dengan SPPT PBB maka penerbitan STP PBB Nomor: 00032/STP PBB/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 dianggap tidak memenuhi ketentuan formal dandinyatakan cacat hukum sehingga harus dibatalkan telah memenuhi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ferryzal STP Bin H. Ahmad Hasan) kepada Penggugat (Distika Binti Suhaki);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Mira Miranti, STP, M. Si. Binti A. Soetrisno B alias Sutrisno Bratakusumah, adalah sebagai berikut:

2.1. Ade Iskandar, S.E, M. Si Bin H. Mad Ali (Pemohon I), sebagai suami Pewaris;

2.2. Muhammad Al Farisi Iskandar Bin Ade Iskandar, S.E, M. Si (Pemohon II), sebagai anak laki-laki kandung Pewaris ;

2.3. Shadrina Nur Isranti Binti Ade Iskandar, S.E, M.

.), dan PemohonII adalah ibu kandung dari Pewaris (Almarhumah Nama, STP, M. Si.); Bahwa Saksi tahu, Pemohon dan Nama, STP, M. Si. menikahpada tahun 1997, dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua)orang anak yang bernama Pemohon 2 dan Pemohon 3; Bahwa Saksi tahu, bapak kandung Pewaris (AlmarhumahNama, STP, M. Si.), yang bernama A. Nama B alias Nama, sudahmeninggal dunia terlebin dahulu, yaitu pada bulan November tahun2017; Bahwa Saksi tahu, ibu kandung Pewaris (Almarhumah Nama,STP, M.

Si); Bahwa Saksi tahu, Pemohon adalah suami dari Pewaris(Almarhumah Nama, STP, M. Si.), dan Pemohon II adalah anak lakiHal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.82/Padt.P/2019/PA.Bgrlaki kKandung Pewaris (Almarhumah Nama, STP, M. Si.), dan PemohonII adalah ibu kandung dari Pewaris (Almarhumah Nama, STP, M. Si.); Bahwa Saksi tahu, Pemohon dan Nama, STP, M.

Bahwa Saksi tahu, Pewaris (Almarhumah Nama, STP, M. Si.)tidak memiliki anak angkat dan setelah meninggalnya Pewaris(Almarhumah Nama, STP, M. Si.) tidak ada orang yang mengakusebagai ahli warisnya. Bahwa Saksi tahu, ahli waris Pewaris (Almarhumah Nama,STP, M. Si.) adalah suami Pewaris (Pemohon 1), anak lakilakikandung Pewaris (Pemohon II), anak perempuan kandung Pewaris(Pemohon 3) dan ibu kandung Pewaris (Pemohon III) ; Bahwa Saksi tahu, Pewaris (Almarhumah Nama, STP, M.

, M.Si.), yang bernama Nama telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris(Almarhumah Nama, STP, M.

Penetapan No.82/Pat.P/2019/PA.Bgr(Almarhumah Nama, STP, M.

STP yang berada di blokA42A43 untuk di bawa ke pabrik PT. STP 1;Bahwa kemudian sekitar jam 11.00.

STP .

STP bukan untuk membantu kelompokManuel De Sousa dan Nedy Sugianto dalam hal mengangkut buahsawit mili PT. STP tersebut ;Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014,sekira jam 10.00 wib.

/207/03/321/05 Rp. 3.796.105.080,01633 /207/03/321/05 Rp. 547.775.057,Jumlah Rp. 44.608.884.399, Sejak terbitnya STP/SKPKB tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagiPENGGUGAT, sebab pembayaran PPN sebesar Rp.44,6 milyar yangPENGGUGAT setorkan tidak kunjung dipindah bukukan (PBK) ke KPP Metro,sehingga STP/SKPKB tersebut tetap merupakan utang pajak PENGGUGAT dantetap dibebani bunga yang tidak sedikit.

SKPLB PPh Badan dengan jumlah lebih bayar : Rp.48.115.480.507.Jumlah lebih bayar ini oleh KPP BUMN telah dikompensasikan denganhutang pajak ex KPP Metro tersebut diatas sebesar Rp.44.608.884.399dan sebesar Rp.3.506.596.108 dikompensasikan dengan STP bunga exKPP Metro sebesar Rp.5.304.079.077, sisa tagihan STP bunga adalahsebesar sebesar Rp.1.797.482.969.

Dengan demikian tunggakan pajakPENGGUGAT ex KPP Metro telah PENGGUGAT lunasi.Menurut perhitungan PENGGUGAT jumlah tunggakan pajak yang belumPENGGUGAT bayar per 30 Nopember 2010 adalah sebesar Rp.51.245.379.117,yang terdiri dari Rp.1.797.482.969 berasal dari STP bunga ex SKP KPP Metro danRp.49.447.896.148 berasal dari SKPKB/STP KPP BUMN.

STP bunga Penagihan Nomor: 00001/109/03/051/11 tanggal 05 Mei 2011.11.2 STP bunga penagihan nomor : 00002/109/03/051/11 tanggal 05 Mei 2011.11.3. STP bunga penagihan Nomor : 00004/109/03/051/11 tanggal 05 Mei 2011.11.4 STP bunga penagihan Nomor: 00005/109/03/051/11 tanggal 05 Mei 2011.11.5 STP bunga penagihan Nomor : 00006/109/03/051/11 tanggal 05 Mei 2011.11.6 STP bunga penagihan Nomor : 00008/109/03/051/11 tanggal 05 Mei 2011Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :a.

Penerbitan STP Bunga Penagihan Nomor : 00008/109/03/051/11 tanggal 05Mei 2011, sekaligus untuk 77 bulan merupakan kelalaian, keteledoran,pembiaran yang dilakukan oleh TERGUGAT serta tidak mendidik bagi WajibPajak sehingga proses penerbitan STP tersebut adalah cacat yangmengakibatkan STP juga menjadi cacat hukum. TERGUGAT sudahmelalaikan tugasnya untuk membina dan mengawasi Wajib Pajak. Putusan No.02/Pdt.G/2014/PN.MET ; Hal 13 dari 32 Halaman 12.13.b.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.44600/PP/M.1/99/2013 Jenis Pajak :GugatanTahun Pajak :2010Pokok Sengketa :bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Keputu:Tergugat Nomor: KEP531/WPJ.27/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pembatalan STP Yang Benar atas STP Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Nomor : 00144/105/10/334/10 tanggalNopember 2010 Masa Pajak Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanPembetulan Tergugat Nomor: KEP15/WPJ

.27/KP.08/2012 tanggal 9 Mei 2012; Menurut Tergugat:bahwa Tergugat mempertahankan koreksi Angsuran Pajak senilai Rp 228.700 dalam STP PPh Not00144/105/10/334/10 tanggal 18 November 2010 Masa Pajak JuniJuni 2010 sebagaimana telahdibetulkan dengan Surat Keputusan Pembetulan Tergugat Nomor: KEP15/WPJ.27/KP.08/2012 ta09 Mei 2012; Menurut Penggugat:bahwa Tergugat sebelumnya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 Orang Pribadinama XXX, Nomor: 00144/105/10/334/10 tanggal 18 Nopember 2010 Masa

Pajak Juni 2010 sebe351.570,00, namun STP tersebut Penggugat terima setelah laporan SPT Tahunan PPh Orang Priba2010, Penggugat sampaikan pada tanggal 21 Maret 2011;bahwa kewajiban pembayaran bulan/masa pajak 2010 berdasarkan SPT Tahunan PPh OrangPenggugat tahun 2009 sudah sesuai yaitu Rp 2.744.700 : 12 bulan = Rp 228.700,00;bahwa SPT Tahunan Orang Pribadi Penggugat tahun 2010 pada lajur Pajak Penghasilan dibayarsebesar Rp 3.481.000,00 atau telah melebihi Rp 2.744.700,00 pada nomor 2 diatas, artinya

kepajak berjalan tahun 2010 telah dipenuhi dan terkandung didalamnya;bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf e UndangUndang Pajak Penghasilan bahwa pajadibayar sendiri oleh wajib pajak merupakan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan yaitpajak 2010, yang dalam hal ini bila STP diatas dibayar, maka pokok pajaknya tidak dapat lagi dikrdan STP tersebut berada di luar sistem;bahwa sanksi bunga Pasal 14 ayat (3) KUP atas pokok pajak tersebut menjadi mustahildiberlakukan; Menurut Majelis :

Jumlah yang masih harus dibayar R: 1.570.bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut, Penggugat mengajukan permohonan Pembatalan Surat Pajak yang tidak benar dengan surat nomor tanggal 14 Maret 2012, yang diterima KPP Pratam:Tungkal berdasarkan LPAD Nomor : S12/WPJ.27/KP.0803/2012 tanggal 3 April 2012,menyampaikan alasan bahwa fisik kohir STP tersebut terlambat diterima oleh Penggugat sangsuran PPh Pasal 25 yang ditagih pada STP tersebut telah dibayar melalui nilai kurang bayar paTahunan PPh tahun pajak

Indramayu;Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan STP PPNNomor: 00945/107/ 95/426/97 untuk Masa Pajak Agustus sampai denganDesember 1995 dengan nilai Rp.17.535.358,00 atas nama PT. Tricipta KaryaMobilindo, NPWP:1.724.796.6426, Alamat JI. Letnan Joni No.575 Jatibarang,Kab. Indramayu;Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan STP PPNNomor: 00826/107/97/426/97 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni1997 dengan nilai Rp.17.405.988,00 atas nama PT.

Surat Teguran Nomor: 0000421/WPJ.07/KP.1708/1998 untuk STP PPNNomor: 01004/107/96/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998,5. Surat Teguran Nomor: 0000419/WPJ.07/KP.1708/1998 untuk STP PPNNomor: 00945/107/95/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998,6.

Surat Teguran Nomor: 1631.6/WPJ.07/KP.1708/1999 untuk STP PPNNomor: 00826/107/97/426/97 dan STP PPN Nomor: 00489/107/98/426/98diterbitkan pada tanggal 28 Juli 1999:Bahwa setelah diterbitkannya Surat Teguran tersebut di atas kemudianditerbitkan Surat Paksa sebagai berikut:Halaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 369 B/PK/PJK/20121.Surat Paksa Nomor: SP46/WPJ.07/KP.1708/1998, untuk SKPKB PPNNomor: 00075/207/95/426/97, untuk SKPKB PPN Nomor: 00012/207/96/426/97 dan untuk SKPKB PPN Nomor: 00003/207/97/426/97, diterbitkanpada tanggal 1 April 1998,Surat Paksa nomor: SP37/WPJ.07/KP.1708/1998, untuk STP PPNNomor: 01004/107/96/426/97 dan untuk STP PPN Nomor: 00945/107/95/426/97 diterbitkan pada tanggal 1 April 1998,Surat Paksa nomor: SP658/WPJ.07/KP.1708/99 untuk STP PPNNomor: 00826/107/97/426/97 dan

Putusan Nomor 369 B/PK/PJK/20121997, STP PPN Nomor: 01004/107/96/426/97, tanggal terbit 24 Desember1997, STP PPN Nomor: 00945/107/95/426/97, tanggal terbit 24 Desember1997, STP PPN Nomor: 00826/107/97/426/97, tanggal terbit 24 Desember1997, STP PPN Nomor: 00489/107/98/426/98, tanggal terbit 24 Desember1 9 9 7 ;sudah tidak dapat ditagih lagi karena sudah daluwarsa sesuai denganPasal 22 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang PerubahanKedua Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KetentuanUmum

/05 Rp. 3.796.105.030,01633/207/03/321/05 Rp. 547.775.057,Jumlah Rp. 44.608.884,399, Sejak terbitnya STP/SKPKB tersebut telah menimbulkan kerugian besarbagi PENGGUGAT, sebab pembayaran PPN sebesar Rp.44,6 milyar yangPENGGUGAT setorkan tidak kunjung dipindah bukukan (PBK) ke KPPMetro, sehingga STP/SKPKB tersebut tetap merupakan utang pajakPENGGUGAT dan tetap dibebani bunga yang tidak sedikit.

SKPLB PPh Badan dengan jumlah lebih bayar : Rp.48.115.480.507.Jumlah lebih bayar ini oleh KPP BUMN telah dikompensasikandengan hutang pajak ex KPP Metro tersebut diatas sebesarRp.44.608.884.399 dan sebesar Rp.3.506.596.108dikompensasikan dengan STP bunga ex KPP Metro sebesarRp.5.304.079.077, sisa tagihan STP bunga adalah sebesarsebesar Rp.1.797.482.969.

./2015/PT TJK.11.PENGGUGAT ajukan sengaja tidak diproses, untuk dapat menerbitkanSTP bunga penagihan dimana PENGGUGAT sangat dirugikan olehtindakan TERGUGAT yang telah secara sewenangwenang dalambertindak serta alasan yang diberikan kepada PENGGUGAT tidak bisadibenarkan.Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan yang sangat merugikan PENGGUGAT yaitu :11.1 STP bunga Penagihan Nomor: 00001/109/03/051/11 tanggal 05Mei 2011.11.2 STP bunga penagihan nomor : 00002/109/03/

STP bunga penagihan Nomor : 00004/109/03/051/11 tanggal 05Mei 2011.11.4 STP bunga penagihan Nomor: 00005/109/03/051/11 tanggal 05Mei 2011.11.5 STP bunga penagihan Nomor : 00006/109/03/051/11 tanggal 05Mei 2011.11.6 STP bunga penagihan Nomor : 00008/109/03/051/11 tanggal 05Mei 2011Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :a.

Penerbitan STP Bunga Penagihan Nomor : 00008/109/03/051/11tanggal O05 Mei 2011, sekaligus untuk 77 bulan merupakankelalaian, keteledoran, pembiaran yang dilakukan oleh TERGUGATserta tidak mendidik bagi Wajib Pajak sehingga proses penerbitanSTP tersebut adalah cacat yang mengakibatkan STP juga menjadicacat hukum. TERGUGAT sudah melalaikan tugasnya untukmembina dan mengawasi Wajib Pajak.b.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56157/PP/M.IIA/99/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat: Gugatan: 2003: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP065/WPJ.22/BD.06/201 4 tanggal23 Januari 2014 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena PermohonanWajib Pajak Masa Pajak Oktober 2003 nomor : 00002/107/03/426/13 tanggal 26September

dan Pihak Pemeriksa tidak dapat menunjukan temuannya,sehingga wajib pajak tidak bersedia menandatangani Berita Acara HasilPemeriksaan, akhirnya tetap diterbitkan STP;: bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa PajakOktober 2003 nomor : 00002/107/03/426/13 tanggal 26 September 2013 diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon.bahwa atas STP a quo, Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN Barang dan Jasa karenaPermohonan

atas penerbitan Surat Keputusan Nomor:KEP065/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang penolakan atas suratPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak MasaPajak Oktober 2003 sehingga Penggugat mengajukan gugatan dengan SuratNomor: 013/02/SG/2014 tanggal 19 Februari 2014.bahwa menurut Penggugat Surat Gugatan diajukan berdasar pada UndangUndangNomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Dasar hukum yang tepat adalah Pasal 23 ayat 2huruf d yang menyatakan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan SuratTagihan Pajak hanya dapat diajukan kepada peradilan pajak.bahwa Keputusan Perpajakan menurut hemat Penggugat adalah : Surat TagihanPajak (STP), yakni STP Nomor : 00002/107/03/426/13 sedangkan pelaksanaankeputusan perpajakan adalah keputusan atas STP, yakni KEP NomorKEP065/WPJ.22/BD.06/2014, Tentang Penghapusan

Tergugat.bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat STP a quo akan mengikutiSKPKB PPN a quo yang sedang diajukan keberatan oleh Penggugat, sehinggagugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak dinyatakan ditolak.bahwa atas hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis berkesimpulan untuk menolakgugatan Penggugat terhadap KEP065/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 23 Januari 2014,tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena Permohonan

Kembali(semula Penggugat) dengan surat tanpa nomor tanggal 16 Februari 2010,sedangkan STP Bunga Penagihan Nomor 00056/109/03/059/07 diterbitkantanggal 20November 2007.

Dengan demikian, pengajuan permohonan penguranganatau penghapusan sanksi administrasi atas STP Bunga Penagihan SKPTahun Pajak 2003 Nomor 00056/109/ 03/059/07 tanggal 23 November 2007telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal STP BungaPenagihan diterbitkan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2)UndangUndang KUP juncto Pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan MenteriKeuangan Nomor 542/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian terbukti pengajuan permohonan pengurangan ataupenghapusan sanksi

KMK.04/2000;Bahwa seandainya pun Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lainbahwa jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya STP BungaPenagihan SKP Tahun Pajak 2003 Nomor 00056/109/03/059/07 tanggal 23November 2007 tidak dapat dipenuhi karena Putusan Pengadilan PajakNomor Put.15009/PP/ M.I.15/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang menjadidasarditerbitkannya STP Bunga Penagihan tersebut diucap melebihi jangkawaktu pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi tersebut

Kembali (semula Penggugat).Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 15009/ PP/M.I/15/2008tanggal 22 Agustus 2008 yaitu putusan banding atas SKPKBPPh Badan Nomor 0015/206/03/059/05untuk Tahun Pajak 2003 (dasar diterbitkannya STP BungaPenagihan) diterbitkan lebih dari jangka waktu pengajuanpermohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasiatas STP Bunga Penagihan SKP Tahun Pajak 2003 tersebut;b Surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)tertanggal 16 Februari 2010 kepada Kepala Kantor

Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) dengan surat tanpa nomor tanggal 16 Februari2010, sedangkan STP Bunga Penagihan Nomor00056/109/ 03/059/07 diterbitkan tanggal 23 November2007.

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Roda 2 Merk/Type Yamaha/STP, Nopol. DK 4894 HB, warna biru, tahun 2004, 110 cc, Noka: MH35TP0014K084461, Nosin:5TP-084551, atas nama IR. I Gede Komang Diptenaya. dengan alamat Dusun Beng Selatan, Tunjuk, Tabanan;
1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk/Type Yamaha/STP, Nopol. DK 4894 HB, warna biru, tahun 2004, 110 cc, Noka: MH35TP0014K084461, Nosin:5TP-084551, atas nama IR.

I Gede Komang Diptenaya. dengan alamat Dusun Beng Selatan, Tunjuk, Tabanan;
1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 Merk/Type Yamaha/STP, Nopol. DK 4894 HB, warna biru, tahun 2004, 110 cc, Noka: MH35TP0014K084461, Nosin:5TP-084551, atas nama IR. I Gede Komang Diptenaya. dengan alamat Dusun Beng Selatan, Tunjuk, Tabanan.

Dikembalikan kepada saksi HARYANTO;

4.

Menetapkan Barang Bukti Berupa:Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pya.1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Roda 2 Merk/Type Yamaha/STP,Nopol. DK 4894 HB, warna biru, tahun 2004, 110 cc, Noka:MH35TP0014K084461, Nosin:5TP084551, atas nama IR. GedeKomang Diptenaya. d/a Dusun Beng Selatan, Tunjuk, Tabanan.;1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk/Type Yamaha/STP, Nopol. DK4894 HB, warna biru, tahun 2004, 110 cc, Noka: MH35TP0014K084461,Nosin:5TP084551, atas nama IR.

Gede Komang Diptenaya. d/a DusunBeng Selatan, Tunjuk, Tabanan;1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 Merk/Type Yamaha/STP,Nopol. DK 4894 HB, warna biru, tahun 2004, 110 cc, Noka:MH35TP0014K084461, Nosin:5TP084551, atas nama IR. GedeKomang Diptenaya. d/a Dusun Beng Selatan, Tunjuk, Tabanan;Dikembalikan kepada Saksi Haryanto;4.

Gede Komang Diptenaya. denganalamat Dusun Beng Selatan, Tunjuk, Tabanan; 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk/Type Yamaha/STP, Nopol. DK4894 HB, warna biru, tahun 2004, 110 cc, Noka: MH35TP0014K084461,Nosin:5TP084551, atas nama IR. Gede Komang Diptenaya. denganalamat Dusun Beng Selatan, Tunjuk, Tabanan; 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 Merk/Type Yamaha/STP,Nopol. DK 4894 HB, warna biru, tahun 2004, 110 cc, Noka:MH35TP0014K084461, Nosin:5TP084551, atas nama IR.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Roda 2 Merk/Type Yamaha/STP,Nopol. DK 4894 HB, warna biru, tahun 2004, 110 cc, Noka:MH35TP0014K084461, Nosin:5TP084551, atas nama IR. GedeKomang Diptenaya. dengan alamat Dusun Beng Selatan, Tunjuk,Tabanan; 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk/Type Yamaha/STP, Nopol. DK4894 HB, warna biru, tahun 2004, 110 cc, Noka: MH35TP0014K084461,Nosin:5TP084551, atas nama IR.

Desember 2005 Nomor: 00064/207/05/057/07 tanggal 28Maret 2007.bahwa atas STP Bunga Penagihan tersebut melalui Surat Nomor:004/YJG/VI1/2010 tanggal 9 Juli 2010 Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) mengajukan permohonan pembatalan STP BungaPenagihan Pasal 19 (1)/19(2) No.00002/109/05/057/08 tanggal 7 April2008 dengan mendasarkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUPyaitu : Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau membatalkanketetapan pajak yang tidak benar;Bahwa berdasarkan fakta yang

ada Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) mengajukan permohonan pembatalan atas suatuSurat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan yang mana STP tersebutbukan termasuk dalam pengertian surat ketetapan pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 14 UndangUndang KUP;Bahwa oleh karena yang diajukan permohonan pembatalan atas suatuSurat Tagihan Pajak (STP) maka Permohonan Pembatalan SuratTagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Nomor 004/YJG/VI 1/2010tanggal 9 Juli 2010 dari Penggugat tersebut, tidak

Bunga PenagihanNomor:00002/109/05/057/08 tanggal 7 April 2008, sehingga dengandibatalkannya surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)yaitu surat Nomor: S00125/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 29 Juli 2010tidak secara otomatis STP Bunga Penagihan dapat dibatalkan olehMajelis.

Bahwa walaupun Majelis berpendapat bahwa DasarPengenaan Bunga menjadi nihil dimana sesuai dengan hasil PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.19422/PP/MII/16/2009 tanggal14 Agustus 2009 atas sengketa Pokoknya yaitu SKPKB PPN Nomor:00064/207/05/057/07 tanggal 28 Maret 2007 menjadi Lebih Bayarsehingga menurut Majels STP Bunga Penagihan No.00002/109/05/057/08 tanggal 7 April 2008 tersebut juga menjadi Nihil,menurut ketentuan yang berlaku Majelis tidak mempunyai kewenanganuntuk membatalkan STP tersebut.

dalam STP tersebut;7.

lebih dari jangka waktupengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasiatas STP Bunga Penagihan SKP Tahun Pajak 2002 tersebut;6.

Dengandemikian, pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP Bunga Penagihan SKP Tahun Pajak 2002 Nomor:00006/109/03/ 059/07 tanggal 24 Maret 2005 telah melebihi jangka waktu3 (tiga) bulan sejak tanggal STP Bunga Penagihan diterbitkan sehinggatidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangUndang KUP junctoPasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000;2 Bahwa dengan demikian terbukti pengajuan permohonan penguranganatau penghapusan sanksi

Tidak terpenuhinya jangka waktu pengajuan permohonan penguranganatau penghapusan sanksi administrasi atas STP Bunga Penagihan SKPTahun Pajak 2002 Nomor: 00006/109/02/ 059/05 tanggal 24 Maret2005, yaitu 3 (tiga) bulan sejak STP diterbitkan karena keadaan diluarHalaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 528/B/PK/PJK/20137.3.kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat).

PutusanPengadilanPajak Nomor :Put.12977/PP/M.1I/15/2008 tanggal 15 Januari 2008 yaituputusan banding atas SKPKB PPh Badan Nomor:00041/206/02/058/04untuk Tahun Pajak 2002 (dasar diterbitkannya STP Bunga Penagihan)diterbitkan lebih dari jangka waktu pengajuan permohonanpengurangan ataupenghapusan sanksi administrasi atas STP Bunga Penagihan SKPTahun Pajak 2002 tersebut;b.

Dengan demikian, pengajuan Permohonanpengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP BungaPenagihan SKP TahunPajak 2003 Nomor: 00006/109/02/059/05 tanggal 24 Maret 2005 telahmelebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal STP BungaPenagihan diterbitkan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat(2) UndangUndang KUP juncto Pasal 2 huruf c Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 542/KMK.04/2000;.

No. 037/CF/ITPBSS/IV/00, tanggal 12 April 2000 (bukti P2) perihal Peninjauan Kembaliatas Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan No. 00181/109/99/054/00,Hal. 1 dari 25 hal. Put.

S358/WPJ.06/KP.0408/2000, tanggal 22 Juni 2000 sehubungan denganditerbitkannya STP Bunga Penagihan No. 00181/109/99/054/00, tanggal9 Februari 2000 yang terkait dengan penerbitan STP PPh Pasal 25No. 00052/106/99/054/99, tanggal 12 Maret 1999 dan baru dianggap dilunasioleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tok, dengan diterbitkannya BuktiPemindahbukuan No.

Dasar hukum penerbitan STP Bunga Penagihan No. 00181/109/99/054/00, tanggal 9 Februari 2000, yaitu Pasal 19 ayat (1) UndangUndangHal. 6 dari 25 hal. Put.

STP Bunga Penagihan Masa April 1999 sampai dengan Desember1999 No. 00181/109/99/054/00, tanggal 9 Februari 2000;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.

Pasal 25 masa PajakJanuari 1999 No. 00052/106/99/054/99 tanggal 12 Maret 1999 jatuhtempo tanggal 12 April 1999 (bukti P5); Bahwa Terbanding/Penggugat tidak melunasi STP PPh Pasal 25(bukti P5) tersebut sampai saat jatuh tempo, sehingga pada tanggal09 Februari 2000 diterbitkanlah Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan (STP BP) No. 00181/109/99/054/00 tanggal 09 Februari2000 (bukti P3), dimana Terbanding/Penggugat dikenai sanksiadministrasi berupa bunga terhitung sejak STP PPh Pasal 25 (buktiP5) jatuh