Bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp20.258.336.969,00, sehinggaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dimohonkanPemohon Banding untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitunganpajak berdasarkan

tanggal 14 Oktober 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008090.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2015, Nomor 00039/207/15/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atasnama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahHalaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015,Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015,Nomor 00039/207/15/057

, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002168.15/2018/PP/M.XIIA Tahun 2020, tanggal 27 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02008/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00023/206/14/057

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02008/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017,tentang Keberatan Wajid Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00023/206/14/057/16 tanggal 18 Oktober 2016, atas nama: PTPerfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000,beralamat di Jalan JakartaBogor Km 47,4 Cibinong, Bogor, adalahtelah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00023/206/14/057/16tanggal 18 Oktober 2016, atas nama PT Perfetti Van MelleIndonesia, NPWP 01.069.201.0057.000, beralamat di JalanJakartaBogor Km 47,4 Cibinong, Bogor, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

Putusan Nomor 1446/B/PK/Pjk/2021menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP02008/KEB/WPUJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2014 Nomor 00023/206/14/057/16 tanggal 18 Oktober 2016,atas nama PT Perfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000,beralamat di Jalan JakartaBogor Km. 47,4 Cibinong, Bogor, dalam hal inidiwakili

Alunalun,Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian dinas, kemudian terdakwadiserahkan ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa terdakwa, saksi Mari Als Imar Bin Muhammad dan Saudara Udinmelakukan pemukulan terhadap saksi korban Yasil Azmi dilapangan tamanalunalun dimana tempat tersebut merupakan tempat keramaian masyarakatumum ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yasil Azmi mengalami lukasesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ratu Zalekha MartapuraNomor : 353/057

Alunalun,Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian dinas, kemudian terdakwadiserahkan ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa terdakwa, saksi Mari Als Imar Bin Muhammad dan Saudara Udinmelakukan pemukulan terhadap saksi korban Yasil Azmi dilapangan tamanalunalun dimana tempat tersebut merupakan tempat keramaian masyarakatumum ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yasil Azmi mengalami lukasesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ratu Zalekha MartapuraNomor : 353/057

memukul saksi korban Yasil Azmi sebanyak 2 (dua)kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi, kemudian saksi Marimenendang sebanyak (satu) kali kearah kaki saksi korban Yasil Azmi ;Bahwa saksi Yasil Azmi sempat lari ketengah lapangan, akan tetapi dikejar olehsaksi Mari, terdakwa dan saudara udin, kemudian secara bersamasama memukuldan menendang saksi korban Yasil Azmi ;Bahwa saksi Yasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dariRumah Sakit Ratu Zalekha Martapura Nomor : 353/057

Bahwa saksi Yasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dariRumah Sakit Ratu Zalekha Martapura Nomor : 353/057/MR/V/2012 tanggal 29Mei 2012 an. Yasil Azmi Bin Feriansyah yang ditandatangani oleh dr.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korbanYasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit RatuZalekha Martapura Nomor : 353/057/MR/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 an. Yasil Azmi BinFeriansyah yang ditandatangani oleh dr.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah surat Nomor 056/GME/SE/III/2020 dan Nomor 057

Ridha Suhendra Tanjung)dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat II(i.c.

RidhaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c. Thamrin);Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan ParaPenggugat sejak tanggal 01 April 2020 sesuai dengan Surat Tergugat No.056/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat (i.c. RidhaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c.

RidnaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c. Thamrin) sah secara hukum;Bahwa oleh karena Surat Tergugat No. 056/GME/SE/III/2020 tanggal 06Maret 2020 untuk Penggugat (i.c.

Ridha Suhendra Tanjung)dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat II(i.c. Thamrin) sah secara hukum;Bahwa oleh karena Surat Tergugat No. 056/GME/SE/III/2020 tanggal 06Maret 2020 untuk Penggugat (i.c.

Ridha Suhendra Tanjung) sebesar Rp. 105.803.034, (Seratus lima jutadelapan ratus tiga ribu tiga puluh empat rupiah);Bahwa oleh karena Surat Penggugat dr/Tergugat dk No.057/GME/SE/III/2020 tanggal O6 Maret 2020 untuk Tergugat Ildr/Penggugat II dk (i.c.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan nama Pemohon I (Sajum bin Madyasa) Tempat Tanggal Lahir , Kebumen, 27 tahun dan Pemohon II ( Makiyah binti Sanwiranom) Tempat Tanggal Lahir, Kebumen 21 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 057/23/II/461.Pel-V/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen tanggal 24 -10-1992 diubah

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahanpada Tanggal 2821991 dihadapan Kantor Urusan Agama KecamatanKaranggayam, Kabupaten Kebumen dengan Kutipan Akta Nikah No.057/23/II/461.PelV/91 Tertanggal 24101992;2.

Bahwa permohonan ini sebagai syarat menikahkan anak paraPemohon, karena Nama dan Tanggal lahir Para Pemohon yang tertulisdalam Akta Nikah dan Tanggal lahir yang tertulis dalam KTP Para Pemohonberbeda, yaitu didalam Kutipan Akta Nikah No: Kutipan Akta Nikah No.057/23/II/461.PelV/91 Tertanggal 24101992, Tertulis Pemohon Sajumbin Madyasa, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 27 tahun dan PemohonI!

Menetapkan nama Pemohon Sajum bin Madyasa, Tempat TanggalLahir, Kebumen, 27 tahun dan Pemohon II Makiyah binti Sanwiranom,Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 21 tahun yang tertulis dalam KutipanAkta Nikah No. . 057/23/lI/461.PelV/91 Tertanggal 24101992yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam,Penetapan NomorHalaman 2 dari 9 halamanKabupaten Kebumen dirubah menjadi Pemohon Muhyanto bin Madyasa,Tempat Tanggal Lahir, Kebumen 1631964 dan Pemohon II Makiyah bintiSanwiranom, Tempat Tanggal

Pemohon II yang telah dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKebumen NIK 3305214206660001 tanggal 30 Agustus 2012 telahdicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sertadinazegelen (bukti P.2);Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKaranggayam, Kabupaten Kebumen No. 057/23/II/461.PelV/91 Tanggal24101992 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeteraicukup serta dinazegelen (bukti P.3);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Menetapkan nama Pemohon (Sajum bin Madyasa) Tempat Tanggal Lahir ,Kebumen, 27 tahun dan Pemohon II ( Makiyah binti Sanwiranom) TempatTanggal Lahir, Kebumen 21 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta NikahNo. 057/23/II/461.PelV/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen tanggal 24 101992diubah menjadi Pemohon ( Muhyanto bin Madyasa) Tempat tanggal Lahir,Kebumen 16031964 dan Pemohon II (Makiyah binti Sanwiranom), TempatTanggal Lahir Kebumen 05051968 ;3.

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001115.99/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar gugatan atas Surat Terbanding NomorS183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak YangTidak Benar Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00242/107/16/057

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001115.99/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari2018 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yangTidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

01.071.733.8057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Surat Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

Putusan Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 09 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117115.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057

Putusan Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak,

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor00081/107/13/057/16 tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Penggugat1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 02 Telah dibayar3 Kurang dibayar4 Sanksi administrasi a. Denda Pasal 7 KUPb. Bunga Pasal 8 (2) KUPc. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Denda Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUPg. Bunga Pasal 14 (5) KUP h.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116747.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02459/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

057/Pdt.G/2010/PA.Ttb

057/Pdt.G/2012/PA.Plh

PUTUSANNomor: 057/Pdt.G/2012/PA.PthBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadiliperkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidanganMajelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkaranya:PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KabupatenTanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",MELAWANTERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten BlitarPropensi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi saksi keluargaPenggugat di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal O1 Februari 2012 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 01 Februari 2012

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider: Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadapdan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagaikuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari PengadilanAgama Blitar Nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 17 Februari2012 dan tanggal 21 Maret 2012 yang dibacakan di mukapersidangan

057/Pdt.P/2013/PA.TBK

Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Put.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat selurunnya dan memerintahkan Tergugatuntuk menindaklanjuti serta memproses pengajuan keberatan Penggugatatas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2011 Nomor00007/207/1 1/057/16;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan

tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatdi Jalan Gunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamatkorespondensi Jalan Raya Negara, Nomor 100, Batuan,Halaman 3 dari 9

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00007/207/11/057

Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor S419/ WPJ.07/2017tanggal 25 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji

Putusan Nomor 433/B/PK/Pjk/202100287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp36.041.262,00 danmengeluarkan putusan dengan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Februari 2007;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86760/PP/M.IVA1/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal

Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 Masa PajakJanuari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, JI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Januari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, RT 010 RW 009,Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00287/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 15 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak Januari 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak

Putusan Nomor 1166/B/PK/Pjk/2018Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 November 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77155/PP/M.1B/15/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor

: KEP811/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013, atas nama: PT.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP811/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013, atas nama :PT. Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP811/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKBKBT) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057

Putusan Nomor 1039 B/PK/Pjk/2018hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 632/WPJ.07/2015 tanggal25 Februari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/506/08/057/13 tanggal2 Desember 2013, atas nama PT Osaki Medical Indonesia, NPWP01.824.471.5057.000, beralamat di Jalan Rembang

atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 4 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85208/PP/M.IIIB/15/2017, tanggal 25 Juli 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP632/WPJ.07/2015 tanggal25 Februari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/506/08/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP632/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor00007/506/08/057/13 tanggal 2 Desember 2013, atas nama PTOsaki Medical Indonesia, NPWP 01.824.471.5057.000, beralamatdi Jalan Rembang Industri III Nomor 30, Pasuruan Industrial EstateRembang (PIER), Pasuruan 67152, adalah telah sesuai denganHalaman 3 dari 7 halaman.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Demohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP632/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015,nnengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/506/08/057

Putusan Nomor 2493/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117121.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057

Putusan Nomor 2493/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

Putusan Nomor 2496/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Penggugat Pajak harus dibayar/ditagih kembaliTelah dibayarKurang dibayarSanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUPb. Bunga Pasal 8 (2) KUPc. Bunga Pasal 8 (2a) KUPd. Bunga Pasal 9 (2a) KUPe. Denda Pasal 14 (3) KUPf. Denda Pasal 14 (4) KUPg. Bunga Pasal 14 (5) KUPh.

gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 24 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116749.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02404/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057

Putusan Nomor 2496/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02404/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02404/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak oleh

ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 26 September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA IV menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Nomor : 00004/227/01/057

sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.199/WPUJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2001 Nomor : 00004/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP199/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Maret 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar ...dasar hukum untuk menagih PPN Impor.

wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untukdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang padahakekatnya hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut dalamayat ini, ....... dst ;Bahwa karena dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.td UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidakdisebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu halyang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00004/227/01/057

penambahan tagihan pajak yang diajukan oleh Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing Empat sebesar Rp3.916.882.146,00 (tigamiliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribuseratus empat puluh enam rupiah) adalah sebagai akibat dari penerbitanSTP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan dan SKPKB PPN Barangdan Jasa atas Impor BKP serta penerbitan STP PPh Pasal 25/29denganperincian sebagai berikut:Surat Ketetapan PajakNomor & Tgl Pokok pajak Sanksi Totaladministrasi00002/227/11/057

/13 2.160.303.200 840.658.446 3.000.961 .64600001/227/10/057/13 2.925.000 1.404.000 4.329.00000002/227/10/057/13 27.592.500 13.244.400 40.836.90000003/227/10/057/13 78.613.300 37.734.384 116.347.68400001/122/11/057/13 542.394.500 211.012.416 753.406.91600129/106/11/057/12 1.000.000 1.000.000TOTAL 3.916.882.146Bahwa penerbitan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan danSKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP sebagaimana dimaksudpada angka 3, merupakan tindak lanjut atas penyampaian SuratPemberitahuan

Berdasarkan hal itulan Pemohon Kasasikemudian menerbitkan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehandan SKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP serta STP PPhPasal 25/29 dengan rincian sebagai berikut: NoNomorKetetapanJenisTanggalSKTangga JatuhTempoJumlah Tagihan 00001/122/11/057/13STP PPh Pasal22Impor atasImpor/Perolehan11 April201310 Mei2013753.406.916 00001/227/10/057/13SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP11 April201310 Mei20134.329.000 00002/227/10/057/13 SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP

Putusan Nomor 2494/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117122.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057

Putusan Nomor 2494/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak,

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 #Nomor00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak