Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 539/19/1002/04/2016,tanggal 04022016 (Bukti P4) serta Surat Persetujuan Ahli Waris Nomor :539/20/1002/04/2016, tanggal 04022016 (Bukti P5) bagian tanah yangmerupakan hak Penggugat adalah seluas 1.430 M2, dengan batasbatas :Sebelah utara berbatas dengan : JunaidiSebelah timur berbatas dengan : JalanSebelah selatan berbatas dengan : NazarkanSebelah barat berbatas dengan : Lahum ;.

Bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan alas hak hibah berdasarkanSurat Penyerahan Tanah tanggal 15 Desember 2006 Jo Surat PersetujuanAhli Waris Nomor : 539/20/1002/04/2016, tanggal 04022016 bagian tanahyang merupakan hak Penggugat adalah seluas 1.430 M2 yang telah diakuioleh Seluruh Ahli Waris dari HAMDI dan saksisaksi batas;.

tersebut di atas mohon kiranya Ketua/ MajelisHakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memeriksa dan memutuskan perkara iniberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan mengadili :1.2Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menetapkan Sah menurut hukum Penyerahan Tanah dari Orang tua(HAMDI) kepada Penggugat (DESI ASMANI) dengan segala akibathukumnya ;Menetapkan bahwa Penggugat (DESI ASMANI) pemilik yang sah atastanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor :539/19/1002/04

/2016, tanggal 04022016 serta Surat Persetujuan AhlliWaris Nomor : 539/20/1002/04/2016, tanggal 04022016 seluas 1.430M2, dengan batasbatas :Hal 5 dari 9 hal Putusan nomor 2/PDT/2017/PT.

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanahseluas 1.430 m2 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah utara berbatas dengan : Junaidi Sebelah timur berbatas dengan : Jalan Sebelah selatan berbatas dengan : Nazarkan Sebelah barat berbatas dengan : Lahum ;Berdasarkan surat keterangan waris Nomor : 539/19/1002/04/2016tertanggal 04022016 serta surat persetujuan ahli waris Nomor539/20/1002/04/2016 tertanggal 04022016 ;4.

Putusan No. 2542/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 telah dilangsungkan perkawinan antaraPemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuaidengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan diKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi sebagaimana tercatat dalamAkte Nikah No.

Putusan No. 2542/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadapke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dantidak menghadirkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnyameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan NomorXXXX/Pdt.G/2015/PA JS., tanggal 6 Oktober 2015, tanggal 19 Oktober 2015 dantanggal 28 Oktober 2015 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak

Putusan No. 2542/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.

Putusan No. 2542/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 yaituikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sertatujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaituuntuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah(bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.

Putusan No. 2542/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Proses : Rp 75.000,00Panggilan : Rp 400.000,00Redaksi : Rp 5.000,00Materai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah)Untuk salinan sesuai dengan aslinyaPengadilan Agama Jakarta SelatanPanitera,Sufyan, S.H.

;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.94/775/7/2015 tanggal 14-07-2015, tanggal 20-04-2016 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor

Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.94/775/7/2015 tanggal14/07/2015Y Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.121/775/4/2016tanggal 20 / 04/ 2016;Y Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tanggal 14072015;Y Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14072015Y Surat Pernyataan dari Dinas Pasar Tanggal 07072015b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

/2016 Biaya Operasional Orang Purwakarta untuk buatPernyataan Rp 2.000.000,e 18/04/2016 Biaya Operasional Purwakarta Rp.500.000,e 18/04/2016 Biaya Pemutihan Tanah di Purwakarta Luas 16 HA18,500,000, 20/04/2016 Beli Soto & Nasi u/ Pak Ans Rp. 38.000,e 28/04/2016 Biaya Pengurusan Sertifikat tanah purwakarta di BPNRp. 10,000,000,e 06/05/2016 Biaya Operasional Purwakarta Rp. 5,000,000,e 20/05/2016 Beli Rokok & Soto u/ Pak anas Rp. 84,000,e 08/06/2016 DP Pembayaran Tanah Purwakarta 20 Ha Total Rp60.000.000

SUWITO MULIADI pernah menyuruh terdakwauntuk mengurus ijin dan persetujuan dari warga Desa Sukatani dengansukses maka saksi SUWITO MULIADI menyetujui tawaran terdakwaselanjutnya secara bertahap saksi SUWITO MULIADI menyerahkan danauntuk pengurusan sertifikat tanah seluas 20 Ha kepada terdakwa denganperincian sebagai berikut :REKAP PENGELUARAN ANAS PURWAKARTAe 15/03/2016 Biaya Operasional Orang Purwakarta Rp. 2,000,000 18/03/2016 Beli Handphone Samsung J1 warna hitam danperdana Rp. 1.457.500, 13/04

/2016 Biaya Operasional Orang Purwakarta untuk buatPernyataan Rp 2.000.000,e 18/04/2016 Biaya Operasional Purwakarta Rp.500.000,e 18/04/2016 Biaya Pemutihan Tanah di Purwakarta Luas 16 HA18,500,000, 20/04/2016 Beli Soto & Nasi u/ Pak Ans Rp. 38.000, 28/04/2016 Biaya Pengurusan Sertifikat tanah purwakarta di BPNRp. 10,000,000, 06/05/2016 Biaya Operasional Purwakarta Rp. 5,000,000, 20/05/2016 Beli Rokok & Soto u/ Pak anas Rp. 84,000,e 08/06/2016 DP Pembayaran Tanah Purwakarta 20 Ha Total Rp60.000.000

/2016 Biaya Operasional Orang Purwakarta untukbuat Pernyataan Rp 2.000.000,e 18/04/2016 Biaya Operasional Purwakarta Rp.500.000, 18/04/2016 Biaya Pemutihan Tanah di Purwakarta Luas 16HA 18,500,000,e 20/04/2016 Beli Soto & Nasi u/ Pak Ans Rp. 38.000, 28/04/2016 Biaya Pengurusan Sertifikat tanah purwakartadi BPN Rp. 10,000,000,e 06/05/2016 Biaya Operasional Purwakarta Rp. 5,000,000,Hal. 34 dari 41 hal.

Bahwa syaratsyarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hokum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon dan anakPemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun untuk lakilaki dan 16tahun untuk wanita, oleh karena itu telah ditolak olen Kantor Urusan AgamaKecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan syarat penolakanpernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito NomorB.172/KUA.30.03.29/PW.01/04/2016 tanggal 25 April 2016

dan nomorB.173/KUA.30.29/PW.01/04/2016 tanggal 25 April 2016;3.

Kepala KantorCatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 10 Juli 2004, surat tersebuttelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeteralcukup dan telah dinazegelen pos diberi kode bukti P.3; Asli Surat Kelahiran atas nama Anak Pemohon II Nomor :470/DWTWGR/141/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaWonggarasi Timur Kabupaten Pohuwato tanggal 25 April 2016, telahbermeterai cukup telah dinazegelen pos diberi kode bukti P.4; Asli surat penolakan pernikahan nomorB.173/KUA.30.03.29/PW.01/04

/2016, tanggal 25 April 2016 danpemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nomor : B.171/KUA.30.03.29/PW.01/04/2016, tanggal 22 April 2016 dari KantorUrusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato bukti surattersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen pos diberi kode buktiPS; Asli surat penolakan pernikahan nomorB.172/KUA.30.03.29/PW.01/04/2016, tanggal 25 April 2016 danpemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nomor : B.170/KUA.30.03.29/PW.01/04/2016, tanggal 22 April

No. 0382/Pdt.P/Monday January 04, 2016/PA.JS3Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepadaayah kandung Pemohon:Nama : AYAH KANDUNG PEMOHONUmur > 51 tahunAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaTempat kediaman di : Jakarta Selatan.

No. 0382/Pdt.P/Monday January 04, 2016/PA.JSBahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukan alat buktiberupa:A.

No. 0382/Pdt.P/Monday January 04, 2016/PA.JS2.Bahwa calon suami Pemohon pernha datang melamar kepada ayah Pemohohndan memberi syarat boleh menikah apabila calon suami pemohon telahmempunyai rumah;Bahwa saat ini Calon suami termohon sudah mempunyai rumah akan tetapiayah kandung Pemohon tetap menolaknya;Bahwa saksi pernah menayakan kepada ayah Pemohon kenapa masih menolaklamaran Calon suami Pemohon, akan tetapi ayah pemohon tidak menjawab;Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab

No. 0382/Pdt.P/Monday January 04, 2016/PA.JSMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonanya Pemohontelah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.10 dan dua orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.10, adalah suratsurat yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UndangUndang, bermateraicukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan buktiautentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapatditerima

No. 0382/Pdt.P/Monday January 04, 2016/PA.JSSufyan, S.H.

/2016 tanggal 25 Septermber 2016;5.

Bahwa setelah diketahui adanya kejanggalan dalam penerbitan suratPemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) dari Rukaya ke Tergugat (SatriaUtama) dengan Nomor Register Kelurahan: 593/15/SPPT/2001/04/2016tanggal 24 Februari 2016 dan Nomor Register Kecamatan : 593/41/04/2016tanggal 26 Februari 2016 serta Surat Keterangan Tanah (SKT) NomorRegister : 593/30/2001/04/2016 tanggal 25 Septermber 2016 tersebut,Penggugat meminta klarifikasai oleh pihak Kelurahan Kandang Limun atasterbitnya surat tanah atas nama Satria

Bahwa berdasarkan Rapat kKlarifikasi yang diadakan oleh KelurahanKandang Limun tersebut dinyatakan bahwa SPPT dari Rukaya ke SatriaUtama, S.Sos dengan Nomor register Kelurahan 593/ 15/SPPT /2001 /04/2016 tanggal 24 Februari 2016 dan Nomor Register Kecamatan593/41/04/2016 tanggal 26 Februari 2016 dalam rapat tersebut saksisebatas menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di surat PemindahanPenguasaaan Tanah (SPPT) tersebut bukan tanda tangan para saksi yangdibuktikan dengan surat pernyataan masingmasing

Put.No.20/PDT/2019/PT BGL8.10.11.12.13.14.Bahwa telah diyakini Tergugat telah melakukan pemalsuan dokumen SuratKeterangan Tanah nomor: 593/30/2001/04/2016 tanggal 25 Septermber2016.Bahwa Tergugat telah melakukan pemalsuan dokumen Surat PemindahanPenguasaan Tanah (SPPT) dari Rukaya ke Satria Utama (Tergugat) denganNomor Register Kelurahan: 593/15/SPPT/2001/04/2016;Bahwa Tergugat telan memalsukan Surat Pernyataan Tanah tidak sengketayang seolah diketahui olen Kepala Kelurahan Kandang Limun.Bahwa Tergugat

/2016 tanggal 25 Septermber 2016;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atassebidang tanah seluas 13.140 m?

Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 KUP sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanjawaban tanggal 8 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86142/PP/M.IIIA/99/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP07253/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal 16September 2016, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PTDatindo Infonet Prima, NPWP 01.963.409.6062.000, beralamat di MenaraKadin Indonesia Lantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07253/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PTDatindo Infonet Prima, NPWP 01.963.409.6062.000, beralamat diMenara Kadin Indonesia Lantai 12 Unit A/B Jalan H.R. RasunaSaid Kav 23, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalahHalaman 3 dari 7 halaman.

/2016 tanggal 16 September 2016 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf BKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat, NPWP01.963.409.6062.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP07253/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf BKarena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan

Paksa tanggal 16 Oktober 2003; Ada Surat Keterangan Fiskal yang menyatakan tidak terutang Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat uraian banding/surat tanggapan jawaban tanggal 08 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86145/PP/M.IIIA/99/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP07246/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal 16September 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT DatindoInfonet Prima, NPWP 01.963.409.6062.000, beralamat di Menara KadinIndonesia Lantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07246/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PTDatindo Infonet Prima, NPWP 01.963.409.6062.000, beralamat diHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1335/B/PK/Pjk/2018Menara Kadin Indonesia Lantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

/2016 tanggal 16 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat, NPWP:01.963.409.6062.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP07246/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Halaman 4 dari 7 halaman.

terakhir dengan Surat Paksa tanggal 16 Oktober 2003; Ada Surat Keterangan Fiskal yang menyatakan tidak terutang Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat uraian banding tanggal 08 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86144/PP/M.IIIA/99/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP07258/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal 16September 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Datindo Infonet Prima, NPWP 01.963.409.6062.000,beralamat di Menara Kadin Indonesia Lantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07258/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Datindo Infonet Prima, NPWPHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1334/B/PK/Pjk/201801.963.409.6062.000, beralamat di Menara Kadin IndonesiaLantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

/2016 tanggal 16 September 2016,mengenai Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPenggugat, NPWP: 01.963.409.6062.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 1334/B/PK/Pjk/2018(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP07258/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa KenaPajak dari Luar Daerah Pabean berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf BKarena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam

Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 KUP sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanjawaban tanggal 8 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86141/PP/M.IIIA/99/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP07249/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal 16September 2016, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PTDatindo Infonet Prima, NPWP 01.963.409.6062.000, beralamat di MenaraKadin Indonesia Lantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07249/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabeanberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan WajibHalaman 3 dari 7 halaman.

/2016 tanggal 16 September 2016mengenai Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPenggugat, NPWP 01.963.409.6062.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP07249/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Halaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1873/C/PK/Pjk/2018Nomor KEP00103/KEB/WPJ.04/2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00007/407/13/015/15, tanggal O09 Maret 2015, Masa PajakNovember 2013, dari lebin bayar pajak sebesar Rp3.104.506.442 menjadilebih bayar pajak sebesar Rp10.742.992.187, dengan perincian sebagaiberikut: No Uraian Cfm Penelaah/ CfmPemohon SelisihTerbanding Banding (Rp)(Rp)1.a.

0Dikompensasikan ke Masa PajakberikutnyaPPN yang kurang dibayar 0 0 0Sanksi administrasi: 0 0 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP4 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.104.506.442 10.742.992.18 7.638.485.7457Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amarPUT88031/PP/HT.1/16/2017,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00103/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 10 Mei 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPutusan Pengadilan Pajak Nomortanggal 20 November 2017, yang telahPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor 00007/407/13/015/15 tanggal 09 Maret 2015, atas nama: PT IfaniDewi, NPWP 01.680.974.1015.000, beralamat di Eightyeight Tower @Halaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00103/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 10 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2013 Nomor 00007/407/13/015/15 atas nama: PT Ifani Dewi, NPWP01.680.974.1015.000, adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;c.

/2016, tanggal 10 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak November 2013,Nomor: 00007/407/13/015/15, tanggal 09 Maret 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.680.974.1015.000, adalah sudah tepat dan benar,dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 7 halaman.

/2016, 010711/T/04/2016, 010712/T/04/2016,010713/T/04/2016,010714/T/04/2016,010715/T/04/2016 dan 010716/T/04/Hal.7 dari 64 hal.

Putusan No.432/Pid.Sus/2016/PN Smn.terdakwa, terdakwa diamankan oleh petugas BNNP DIY antara lain saksiEndra, saksi Budi dan saksi Bambang.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari LaboratoriumPenguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. 440/239/C.3 tanggal25 April 2016 dengan kesimpulan dalam barang bukti No.RBB/07/IV/2016/BNNP DIY dengan No Kode Laboratorium010709/T/04/2016, 010710/T/04/2016, 010711/T/04/2016,010712/T/04/2016, 010713/T/04/2016, 010714/T/04/2016, 010715/T/04/

/2016, 010711/T/04/2016, 010712/T/04/2016,010713/T/04/2016,010714/T/04/2016,010715/T/04/2016 dan 010716/T/04/2016 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol No urut 61lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan tersebut tanpa ada ijindari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEEMPATBahwa terdakwa Triya Anggrita SE bin Ismail Ciknang

RBB/07/IV/2016/BNNP DIY dengan No Kode Laboratorium 010709/T/04/2016 ,010710/T/04/2016,01071 1/T/04/2016,010712/T/04/2016, 010713/T/04/2016,010714/T/04/2016,010715/T/04/2016 dan 010716/T/04/ 2016 mengandung Metamfetaminseperti terdaftar dalam Gol No urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa terdakwa membawa Narkotika Golongan tersebuttanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

RBB/07/IV/2016/BNNP DIY dengan NoKode Laboratorium 010709/T/04/2016, 010710/T/04/2016,010711/T/04/2016,010712/T/04/2016,010713/T/04/2016,010714/T/04/2016, 010715/T/04/2016 dan 010716/T/04/2016 mengandung Metamfetamin seperti terdaftardalam Gol No urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang telah pula didengar keterangan terdakwa yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa yang ada dalamBAP tersangka dalam berkas perkara.

Putusan Nomor 1876/C/PK/Pjk/2018KEP00126/KEB/WPJ.04/2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLBPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/407/14/015/15tanggal 28 Juni 2016 Masa Pajak Maret 2014 dari lebin bayar pajak sebesarRp.3.193.600.603, dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Cfm Penelaah / CfmPemohon SelisihTerbanding Banding (Rp)(Rp) (Rp)j.a. Dasar Pengenaan Pajak : 0 0 0Penyerahan yang PPNnyadipungut oleh Pemungut PPN 1.b.

Kelebihan Pajak yang sudah : 0 0 0Dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya 4 PPN yang lebih dibayar 16.131.698.395 19.325.298.998 3.193.600.603 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88034/PP/HT.1/16/2017 tanggal 20 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00126/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 Juni 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih

Menyatakan Keputusan Direktur Jendral Pajak NomorKEP00126/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 Juni 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1876/C/PK/Pjk/2018Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014Nomor 00008/407/14/015/15 atas nama: PT. Ifani Dewi, NPWP01.680.974.1015.000, adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;c.

PeninjauanKembali pada tanggal 3 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00126/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 28 Juni 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014 Nomor:00008/407/14/015/15 tanggal 16 Juni 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.680.974.1015.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Juni 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111249.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP64/KPU.03/2017tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap SPSA Nomor: SPSA000019/KPU.03/BD.04

/2016 tanggalHalaman 2 dari 7 halaman.

/2016 tanggal 28 September 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.001.634.3093.000; dan menetapkan sanksiadministrasi berupa denda yang masih harus dibayar adalah nihil, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlahRp70.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP64/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapanatas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap Penetapan Pejabat Bea danCukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA000019/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016 tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa penetapan sanksi administrasi berupadenda sejumlah Rp70.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP64/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi NomorSPSA000019/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum sertadiputus dengan

/2016,tanggal 4 Februari 2016 (bukti P4) serta Surat Persetujuan Ahli WarisNomor 539/20/1002/04/2016, tanggal 4 Februari 2016 (bukti P5) bagiantanah yang merupakan hak Penggugat adalah seluas 1.430 m?

, denganbatasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan : Junaidi; Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan; Sebelah Selatan berbatas dengan : Nazarkan; Sebelah Barat berbatas dengan > Lahum;Bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan alas hak hibah berdasarkanSurat Penyerahan Tanah tanggal 15 Desember 2006 juncto SuratPersetujuan Ahli Waris Nomor 539/20/1002/04/2016, tanggal 4 Februari2016 bagian tanah yang merupakan hak Penggugat adalah seluas 1.430 m?

/2016, tanggal 4 Februari 2016 serta Surat Persetujuan Ahli Waris Nomor539/20/1002/04/2016, tanggal 4 Februari 2016 seluas 1.430 m?

dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan : Junaidi; Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan; Sebelah Selatan berbatas dengan : Nazarkan; Sebelah Barat berbatas dengan > Lahum;Berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 539/19/1002/04/2016 tanggal4 Februari 2016 serta Surat Persetujuan Ahli Waris Nomor 539/20/1002/04/2016 tanggal 4 Februari 2016;4.

/2016, tanggal 4 Februari 2016 seluas 1.430 m?

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79682/PP/M.XVA/99/2016, tanggal 21 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa demi keadilan, Penggugat memohon agar Surat TergugatNomor S2901/WPJ.07/KP.04

/2016 tanggal 13 April 2016 PerihalPemberitahuan Permohonan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diprosesdibatalkan;Halaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1156/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 1 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79682/PP/M.XVA/99/2016, tanggal 21 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Pengugat terhadap Surat TergugatNomor S2901/WPJ.07/ KP.04/2016 tanggal 13 April 2016 PerihalPemberitahuan Permohonan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diproses, atasnama: PT Fonterra

Putusan Nomor 1156/B/PK/Pjk/2021Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan dan membatalkan Surat Tergugat NomorS2901/ WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 13 April 2016 Perihal PemberitahuanPermohonan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) dan membatalkan Surat PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S2901/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 13 April 2016 Perihal PemberitahuanPermohonan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diproses oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon

Putusan Nomor 1871/C/PK/Pjk/2018Nomor KEP00104/KEB/WPJ.04/2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00023/207/13/015/15, tanggal 09 Maret 2015, Masa Pajak Juli2013, dari kurang bayar Rp13.282.874, menjadi lebih bayar pajak sebesarRp1.280.701.842, dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Cfm Penelaah/ Cfm Pemohon SelisihTerbanding Banding (Rp)(Rp)1.a.

6.641.437Sanksi administrasi: 6.641.437 6.641.437Kenaikan Pasal 13 (3) KUP4 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 13.282.874 0 13.282.874Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88029/PP/HT.I/16/2017, tanggal 20 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00104/KEB/WPJ.04

/2016, tanggal 10 Mei 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00023/207/13/015/15, tanggal 09 Maret 2015, atas nama: PT lfani Dewi,NPWP 01.680.974.1015.000, Tower @Kasablanka Office, Tower Lantai 10 Unit E, Jalan Casablanca Kavling 88,beralamat di EightyeightJakarta Selatan, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00104/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 10 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00023/207/13/015/15 atas nama: PT. lfani Dewi, NPWP01.680.974.1015.000, adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;c.

/2016, tanggal 10 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juli 2013, Nomor:00023/207/13/015/15, tanggal 09 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.680.974.1015.000, adalah sudah tepat dan benar, denganpertimbangan:a.

terakhir dengan Surat Paksa tanggal 16 Oktober 2003; Ada Surat Keterangan Fiskal yang menyatakan tidak terutang Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat uraian banding tanggal 08 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86147/PP/M.IIIA/99/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP07259/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal 16September 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaAtas Impor berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena PermohonanWajid Pajak, atas nama PT Datindo Infonet Prima, NPWP01.963.409.6062.000, beralamat di Menara Kadin Indonesia Lantai 12 UnitA/B Jalan H.R.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07259/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1336/B/PK/Pjk/2018Impor berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena PermohonanWajid Pajak, atas nama PT Datindo Infonet Prima, NPWP01.963.409.6062.000, beralamat di Menara Kadin IndonesiaLantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

/2016 tanggal 16 September 2016,mengenai Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasImpor berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan WajibPajak, atas nama Penggugat, NPWP : 01.963.409.6062.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 1336/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP07259/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016, mengenai PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Impor berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang