/2016,tanggal 4 Februari 2016 (bukti P4) serta Surat Persetujuan Ahli WarisNomor 539/20/1002/04/2016, tanggal 4 Februari 2016 (bukti P5) bagiantanah yang merupakan hak Penggugat adalah seluas 1.430 m?

, denganbatasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan : Junaidi; Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan; Sebelah Selatan berbatas dengan : Nazarkan; Sebelah Barat berbatas dengan > Lahum;Bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan alas hak hibah berdasarkanSurat Penyerahan Tanah tanggal 15 Desember 2006 juncto SuratPersetujuan Ahli Waris Nomor 539/20/1002/04/2016, tanggal 4 Februari2016 bagian tanah yang merupakan hak Penggugat adalah seluas 1.430 m?

/2016, tanggal 4 Februari 2016 serta Surat Persetujuan Ahli Waris Nomor539/20/1002/04/2016, tanggal 4 Februari 2016 seluas 1.430 m?

dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan : Junaidi; Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan; Sebelah Selatan berbatas dengan : Nazarkan; Sebelah Barat berbatas dengan > Lahum;Berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 539/19/1002/04/2016 tanggal4 Februari 2016 serta Surat Persetujuan Ahli Waris Nomor 539/20/1002/04/2016 tanggal 4 Februari 2016;4.

/2016, tanggal 4 Februari 2016 seluas 1.430 m?

terakhir dengan Surat Paksa tanggal 16 Oktober 2003; Ada Surat Keterangan Fiskal yang menyatakan tidak terutang Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat uraian banding tanggal 08 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86144/PP/M.IIIA/99/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP07258/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal 16September 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Datindo Infonet Prima, NPWP 01.963.409.6062.000,beralamat di Menara Kadin Indonesia Lantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07258/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Datindo Infonet Prima, NPWPHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1334/B/PK/Pjk/201801.963.409.6062.000, beralamat di Menara Kadin IndonesiaLantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

/2016 tanggal 16 September 2016,mengenai Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPenggugat, NPWP: 01.963.409.6062.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 1334/B/PK/Pjk/2018(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP07258/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa KenaPajak dari Luar Daerah Pabean berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf BKarena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam

Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 KUP sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanjawaban tanggal 8 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86141/PP/M.IIIA/99/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP07249/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal 16September 2016, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PTDatindo Infonet Prima, NPWP 01.963.409.6062.000, beralamat di MenaraKadin Indonesia Lantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07249/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabeanberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan WajibHalaman 3 dari 7 halaman.

/2016 tanggal 16 September 2016mengenai Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPenggugat, NPWP 01.963.409.6062.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP07249/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Halaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1873/C/PK/Pjk/2018Nomor KEP00103/KEB/WPJ.04/2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00007/407/13/015/15, tanggal O09 Maret 2015, Masa PajakNovember 2013, dari lebin bayar pajak sebesar Rp3.104.506.442 menjadilebih bayar pajak sebesar Rp10.742.992.187, dengan perincian sebagaiberikut: No Uraian Cfm Penelaah/ CfmPemohon SelisihTerbanding Banding (Rp)(Rp)1.a.

0Dikompensasikan ke Masa PajakberikutnyaPPN yang kurang dibayar 0 0 0Sanksi administrasi: 0 0 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP4 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.104.506.442 10.742.992.18 7.638.485.7457Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amarPUT88031/PP/HT.1/16/2017,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00103/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 10 Mei 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPutusan Pengadilan Pajak Nomortanggal 20 November 2017, yang telahPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor 00007/407/13/015/15 tanggal 09 Maret 2015, atas nama: PT IfaniDewi, NPWP 01.680.974.1015.000, beralamat di Eightyeight Tower @Halaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00103/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 10 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2013 Nomor 00007/407/13/015/15 atas nama: PT Ifani Dewi, NPWP01.680.974.1015.000, adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;c.

/2016, tanggal 10 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak November 2013,Nomor: 00007/407/13/015/15, tanggal 09 Maret 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.680.974.1015.000, adalah sudah tepat dan benar,dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 7 halaman.

atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Juni 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111249.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP64/KPU.03/2017tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap SPSA Nomor: SPSA000019/KPU.03/BD.04

/2016 tanggalHalaman 2 dari 7 halaman.

/2016 tanggal 28 September 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.001.634.3093.000; dan menetapkan sanksiadministrasi berupa denda yang masih harus dibayar adalah nihil, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlahRp70.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP64/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapanatas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap Penetapan Pejabat Bea danCukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA000019/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016 tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa penetapan sanksi administrasi berupadenda sejumlah Rp70.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP64/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi NomorSPSA000019/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum sertadiputus dengan

Putusan Nomor 1876/C/PK/Pjk/2018KEP00126/KEB/WPJ.04/2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLBPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/407/14/015/15tanggal 28 Juni 2016 Masa Pajak Maret 2014 dari lebin bayar pajak sebesarRp.3.193.600.603, dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Cfm Penelaah / CfmPemohon SelisihTerbanding Banding (Rp)(Rp) (Rp)j.a. Dasar Pengenaan Pajak : 0 0 0Penyerahan yang PPNnyadipungut oleh Pemungut PPN 1.b.

Kelebihan Pajak yang sudah : 0 0 0Dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya 4 PPN yang lebih dibayar 16.131.698.395 19.325.298.998 3.193.600.603 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88034/PP/HT.1/16/2017 tanggal 20 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00126/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 Juni 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih

Menyatakan Keputusan Direktur Jendral Pajak NomorKEP00126/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 Juni 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1876/C/PK/Pjk/2018Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014Nomor 00008/407/14/015/15 atas nama: PT. Ifani Dewi, NPWP01.680.974.1015.000, adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;c.

PeninjauanKembali pada tanggal 3 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00126/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 28 Juni 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014 Nomor:00008/407/14/015/15 tanggal 16 Juni 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.680.974.1015.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

No. 2963/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal23 Oktober 2013;4 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepadaKantor Urusan Agama terkait untuk dicatatkan di register yang tersedia untukitu;5 Membebankan biaya perkara sesuai hukum;Atau:Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri,sedangkan

No. 2963/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS2.DAN TERGUGAT, umur 2 tahun.; anak tersebut saat ini diasuh oleh penggugatdan dalam keadaan baik.SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman diwon 2222 2 = $22 $= == $2 == 22 === === === === === Jakarta Selatan., dibawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kakak penggugat.

No. 2963/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSMenimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan akta nikah NomorXXXX/107/VII/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KebayoranLama, Jakarta Selatan tanggal 9 Juli 2012, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang berdasarkan UndangUndang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formaldan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;Menimbang

No. 2963/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hinggaputusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000, (empat ratus enam belas riburupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015 Masehi bertepatandengan tanggal 11 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H. sebagaiKetua Majelis, Drs. Mustopa, S.H. dan Drs.

No. 2963/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS

terakhir dengan Surat Paksa tanggal 16 Oktober 2003; Ada Surat Keterangan Fiskal yang menyatakan tidak terutang Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat uraian banding tanggal 08 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86147/PP/M.IIIA/99/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP07259/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal 16September 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaAtas Impor berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena PermohonanWajid Pajak, atas nama PT Datindo Infonet Prima, NPWP01.963.409.6062.000, beralamat di Menara Kadin Indonesia Lantai 12 UnitA/B Jalan H.R.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07259/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1336/B/PK/Pjk/2018Impor berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena PermohonanWajid Pajak, atas nama PT Datindo Infonet Prima, NPWP01.963.409.6062.000, beralamat di Menara Kadin IndonesiaLantai 12 Unit A/B Jalan H.R.

/2016 tanggal 16 September 2016,mengenai Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasImpor berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan WajibPajak, atas nama Penggugat, NPWP : 01.963.409.6062.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 1336/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP07259/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 16 September 2016, mengenai PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Impor berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang

Putusan Nomor 1871/C/PK/Pjk/2018Nomor KEP00104/KEB/WPJ.04/2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00023/207/13/015/15, tanggal 09 Maret 2015, Masa Pajak Juli2013, dari kurang bayar Rp13.282.874, menjadi lebih bayar pajak sebesarRp1.280.701.842, dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Cfm Penelaah/ Cfm Pemohon SelisihTerbanding Banding (Rp)(Rp)1.a.

6.641.437Sanksi administrasi: 6.641.437 6.641.437Kenaikan Pasal 13 (3) KUP4 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 13.282.874 0 13.282.874Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88029/PP/HT.I/16/2017, tanggal 20 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00104/KEB/WPJ.04

/2016, tanggal 10 Mei 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00023/207/13/015/15, tanggal 09 Maret 2015, atas nama: PT lfani Dewi,NPWP 01.680.974.1015.000, Tower @Kasablanka Office, Tower Lantai 10 Unit E, Jalan Casablanca Kavling 88,beralamat di EightyeightJakarta Selatan, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00104/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 10 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00023/207/13/015/15 atas nama: PT. lfani Dewi, NPWP01.680.974.1015.000, adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;c.

/2016, tanggal 10 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juli 2013, Nomor:00023/207/13/015/15, tanggal 09 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.680.974.1015.000, adalah sudah tepat dan benar, denganpertimbangan:a.

No. 2374/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah oleh Undangundang No. 3 Tahun 2006 tentangPeradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untukmengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat danKantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat

No. 2374/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSBahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagipenyebabnya sering bertengkar akibat Tergugat kurang mencukupi kebutuhanrumah tangganya dan Tergugat orangnya temperamen.Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015yang lalu sampai sekarang.Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya bersabar dan tidak usahbercerai, namun tidak berhasil;2.

No. 2374/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSMenimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang berdasarkan UndangUndang, bermaterai cukup dan cocokdengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhisyarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka Penggugat dan Tergugat harusdinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah.

No. 2374/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd ttdDrs. Azhar Mayang, M.H.I. Drs. Nur Yahya, M.H.Hakim Anggota,ttdDrs.

No. 2374/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS

Putusan Nomor 1874/C/PK/Pjk/2018mempunyai dasar/alasan yang sesuai dan berkenan untukmempertimbangkan dan mengabulkan banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00127/KEB/WP4J.04/2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00029/207/13/015/15, tanggal 28 Juni 2016 Masa Pajak Desember 2013dari kurang bayar Rp28.586.688.312 menjadi lebin bayar sebesarRp14.293.344.156,00, dengan perincian sebagai berikut: No.

Putusan Nomor 1874/C/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88032/PP/HT.1/16/2017, tanggal 20 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00127/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 Juni 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor 00029/207/13/015/15 tanggal

Menyatakan Keputusan Direktur Jendral Pajak NomorKEP00127/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 Juni 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00029/207/13/015/15 atas nama: PT. lfani Dewi, NPWP01.680.974.1015.000, adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;c.

Putusan Nomor 1874/C/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00127/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 Juni 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember

Putusan Nomor 1872/C/PK/Pjk/2018Nomor KEP00105/KEB/WPJ.04/2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00024/207/13/015/15, tanggal 09 Maret 2015, Masa PajakSeptember 2013, dari kurang bayar Rp3.647.609.200, menjadi lebih bayarpajak sebesar Rp3.104.506.442 dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Cfm Penelaah/ Cfm Pemohon SelisihTerbanding Banding (Rp)(Rp)1.a.3 Dasar Pengenaan Pajak: 71.826.400.00 71.826.400.00 0Penyerahan

administrasi: 1.823.804.600 0 1.823.804.600Kenaikan Pasal 13 (3) KUP4 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.647.609.200 0 3.647.609.200Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88030/PP/HT.I/16/2017, tanggal 20 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00105/KEB/WP4J.04

/2016 tanggal 10 Mei 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00024/207/13/015/15 tanggal 09 Maret 2015, atas nama: PT IfaniDewi, NPWP 01.680.974.1015.000, beralamat di Eightyeight Tower @Kasablanka Office, Tower Lantai 10 Unit E, Jalan Casablanca Kavling 88,Jakarta Selatan, tidak dapat diterima;diberitahukanMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir iniHalaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00105/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 10 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013Nomor 00024/207/13/015/15 atas nama: PT lIfani Dewi, NPWP01.680.974.1015.000, adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;c.

/2016, tanggal 10 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak September 2013,Nomor: 00024/207/13/015/15, tanggal 09 Maret 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.680.974.1015.000, adalah sudah tepat dan benar,dengan pertimbangan:a.

No. 2736/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JSBahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkankehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediamanbersama di Jakarta Selatan.Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpulsebagaimana layaknya suamiisteri, dan sudah dikaruniai (satu) anak yangbernama;ANAK PEMOHON DAN TERMOHON,

No. 2736/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JS10.11Bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, permohonan Pemohon untukmengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaranyang terjadi terusmenerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatanperkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9Tahun 1975 Jo.

No. 2736/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JSMenimbang, bahwa Pasal 271 RV.

No. 2736/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JS

No. 2929/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkanputusan yang amarnya sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkansalinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu.

No. 2929/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempatkediaman di Depok., di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saya bibi Penggugat.;e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;e Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya membina rumah tangga di rumahorang tua penggugat lalu pindah di Yogyakarta.

No. 2929/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSyang berwenang berdasarkan UndangUndang, bermaterai cukup dan cocok denganaslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syaratformal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka Penggugat dan Tergugat harusdinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah.

No. 2929/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JShakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh hakimhakim anggota tersebut dan dengan dibantuoleh Mohammad Hambali, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri olehPenggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;Ketua MajelisttdDrs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.Hakim Anggota Hakim Anggotattd ttdDrs. Mustopa, S.H. Drs. Saifuddin, M.H.,Panitera PenggantittdMohammad Hambali, S.H.Perincian biaya :1.

No. 2929/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS

Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor 145/47/04/2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara KabupatenPulau Morotai, oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon Il Nomor 145/48/04/2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara KabupatenPulau Morotai, oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);3.

Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon dan Pemohon II Nomor145/48/04/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenari, KecamatanMorotai Utara Kabupaten Pulau Morotai, oleh Hakim diberi kode (bukti P);4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 145/47/04/2016 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten PulauMorotai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehHakim diberi kode (bukti P.1);5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 145/47/04/2016 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten PulauMorotai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan FotokopiKartu.

Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 145/48/04/2016 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten PulauMorotai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehHakim diberi kode (bukti P)Halaman 3 / 12 Penetapan Nomor 1265/Pdt.P/2016/PA MORTBBahwa selain bukti tertulis, Pemohon dan Pemohon Il juga telahmengajukan dua orang saksi bernama :1.

PENGGUGAT,MELAWAN :KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBATAM, Berkedudukan di Jalan Engku Putri (Depan Gedung PusatInformasi Haji) Batam CentreKota Batam; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKU01/WKN.10/KNL.04/2016 tanggal 13 Desember 2016, memberikan kuasa kepada:1. DEDY CHRISTANTO, S.H., M.H.2. HELM! MUFHAM, S.H.3. IRWAN KUSUMA, S.H.4. ARIEF ZAINAL, S.E.5. RIMA ROFINDA, S.E.6.

OBYEK GUGATANBahwa obyek sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara iniadalah: e Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: S1770/WKN.03/KNL.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pemberitahuan Lelang.TENGGANG WAKTU GUGATAN1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 UndangUndang No.5Tahun 1986 Jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004 jo. UndangUndang No.51 Tahun 2009 mengenai perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara;2.

B.741/I/1991, perihal:Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yangpada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negarayang digugat hendaknya membantu' kelancaran prosespenyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan putusan ataupenetapan Pengadilan dengan sebaikbaiknya; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPelayanan Negara dan Lelang Batam Nomor: S1770/WKN.03.KNL.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016; Mewajibkan kepada Tergugat

untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Pelayanan Negara dan Lelang Batam Nomor: S1770/WKN.03.KNL.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016; Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;Jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. 10Menimbang, bahwa pada hari Pemeriksaan Persiapan pertama yang telahditentukan pada tanggal 23 November 2016 Kuasa Penggugat hadir danPerwakilan Tergugat

/2016.

No. 3129/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Berdasarkan dalil dan alasanalasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugatmemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq.

No. 3129/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSPenggugat dan Tergugat membina rumah tangga di daerah Warung Jat.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang.Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakrukun lagi penyebabnya sering bertengkar akibat Tergugat kurangmencukupi kebutuhan rumah tangganya.Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahunyang lalu sampai sekarang.Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya bersabar dan tidakusah bercerai, namun

No. 3129/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSMenimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim tidak adaharapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihakPenggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelistelah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namuntidak membawa hasil;Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahirbathin antarasuami istri dengan

No. 3129/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JS2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untukmengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetapkepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan

No. 3129/Pdt.G/Monday January 04, 2016/PA.JSJumlah : Rp. 416.000,( empat ratus enam belas ribu rupiah)Untuk salinan sesuai aslinyaPengadilan Agama Jakarta SelatanPanitera,Sufyan, S.H.

Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak yang masih harus dibayar/jumlah rugimenurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut PenggugatPajak yang harus dibayar /ditagih kembali Rp 0,00Telah dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak setuju dengan penerbitansurat Keputusan Tergugat Nomor KEP09310/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal20 Desember 2016 yang menolak permohonan pengurangan ataupembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00048/106/15/067/16 tanggal 14 Maret 2016;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT85571/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 3 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP09310/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 20 Desember 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00048/106/15/067/16 tanggal 14 Maret 2016 MasaPajak Agustus 2015 atas nama : PT Bima Gema Permata, NPWP:02.426.910.2063.000, alamat : Menara Prima Lt. 15 Unit B, JalanLingkar Mega Kuningan Blok 62, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan

/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak Nomor : 00048/106/15/067/16 tanggal 14 Maret 2016 MasaHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2743/B/PK/Pjk/2018Pajak Agustus 2015, atas nama Penggugat, NPWP : 02.430.481.8123.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP09310/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pengurangan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan

Putusan Nomor 2664/B/PK/Pjk/2018Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP207/WPJ.04/2016 tanggal 25 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor 00314/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90428/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP207/WPJ.04/2016 tanggal25 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2012 Nomor 00314/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atas nama: PTDos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2062.000, beralamat di Wisma Indovision2 Lantai 7, Jalan Panjang, Kompleks Green Garden

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP207/WPJ.04/2016 tanggal 25 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor 00314/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atasnama: PT Dos Ni Roha, NPWP: 01.301.911.2062.000, beralamatdi Wisma Indovision 2 Lantai 7, Jalan Panjang, Kompleks GreenGarden Blok A8 Nomor 1, Jakarta Barat, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juni 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP207/WPJ.04

/2016 tanggal 25 Januari2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor: 00314/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.301.911.2062.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Terusan Mukodar No. 248, Rt.05/03 KelurahanCibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;Agama : Islam;Pekerjaan : Karyawan SwastaPendidikan : SMATelah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :Penangkapan oleh Penyidik tanggal : 13/03/2016, No.Sp.Kap/10/III/ 2016/Reskrim, sejak tanggal 13/03/2016;Penahanan oleh Penyidik tanggal : 14/03/2016 No.Sp.Han/10/IIl /2016/Reskrim, sejak tanggal 14/03/2016 s/d tgl. 02/04/2016;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 31/03/2016,

T.16/0.2.38/ Epp. 1/03/2016 sejak tanggal : 03/04/2016 s/d tanggal : 13/05/2016;Penahanan Penuntut Umum tanggal : 27/04/2016, No.Print45/0.2.38/Ep.2/04/2016, sejak tanggal 27/04/2016 s/d tanggal 16/05/2016Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2016 sampaidengan tanggal : 01 Juni 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman dari 10 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor : 380/Pid.B/2016/PN.BlbSetelah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, tentang penunjukanMajelis

PDM 41/CMH/OHARDA/04/2016, terdakwa telah didakwasebagai berikut :Bahwa terdakwa TONI Als TONI Bin NENDI, pada hari Minggu tanggal 13 Maret2016 sekira jam 19.30 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2016,atau pada waktu lain dalam tahun 2016, ber tern pat di Jalan Gatot Subroto (SampingKodim) Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ProvinsiJawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BaleBandung, telah melakukan perbuatan Mengambil barang