Ditemukan 4877 data
133 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.389.192.343Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 5.318.160.619PPN Lebih Bayar 3.928.968.276Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.928.968.276 PPN Yang Kurang Dibayar Sanksi KenaikanPPN Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.085637.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
117 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Desember 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
93 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
134 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Maret 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
129 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp268.897.418LainLain (Kompensasi bulan lalu) Rp 268.897.418 Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih dibayar Rp(268.897.418) Dikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya Rp Jumlah PPN yang lebih bayar Rp(268.897.418)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT119260.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan selurunhnya
326 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Desember 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Sunardjo Hadipranoto
Termohon:
BUNGA HARNYATA
98 — 77
sebagaimanaketentuan Pasal 463 KUHPerdata, dengan demikian terhadap AdikKandung Pemohon yaitu Bunga Harnyata telah dapat dinyatakan tidak hadir(afwezigheid), sehingga terhadap petitum angka 3 Pemohon dinyatakanuntuk dikabulkan; Namun terhadap petitum ke 2 Pemohon tersebutdianggap telah turut pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan padapetitum angka 3, maka Hakim akan memperbaiki petitum Pemohonsebagaimana amar penetapan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkanuntuk selurunhnya
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk seluruhnya; Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkankerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmembayar ganti kKerugian materil sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PenggugatRekonvensi/T ergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus;Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak selurunhnya
125 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1851/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00993/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13 Desember2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00040/207/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP :
359 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 5 Februari 2020, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
129 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 September 2016 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
396 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2593/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000608.11/2018/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01030/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Desember2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan
127 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima selurunhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali ini:2.
152 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 2/7 Februari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
145 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penanaman Modal Asing Nomor00289/107/15/052/17 tanggal 3 Mei 2017 Masa Pajak Januari 2015 sebesarRp208.725.739 adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku dan seharusnya STP tersebut dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan pada tanggal 30 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007892.99/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
130 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal O08 Agustus 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
54 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 5189/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01437/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 28Mei 2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00002/
80 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2019Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa MasaPajak November 2012 Nomor 00037/207/12/039/14 tanggal 14 April2014, atas nama PT Pyramid Pirantindo;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.74194/PP/M.IB/16/2016, tanggal 14 September 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding
138 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 16 Mei 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kemballidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya