tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115131.16/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Mengabulkan selurunhnya

Membatalkan selurunhnya koreksi Terbanding atas Penyerahan Eksporsebesar Rp32.985.568, Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp182.322.607 dan Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp 602.136.519:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009828.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

namunPenetapan ini patut menurut hukum, untuk dijadikan sebagai bahanpertimbangan bagi Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dalamproses perbaikan/perubahan identitas Pemohon pada Paspornya ;Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, makacukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini,dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya

Kambu Kota Kendari atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, mengambil barangHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kdisesuatu, selurunhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengankekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untukmempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri Sendiri

Kambu Kota Kendari atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, mengambil barangsesuatu, selurunhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengankekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untukmempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri Sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetapmenguasai barang

sebagaimanadiatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN SgrMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patutdan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut namun tidak hadir dalampersidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalahbukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG,Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakandikabulkan selurunhnya

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunhnya dengan verstek;3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT danTERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Hindu di DesaKubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali danperkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta PerkawinanNomor 5108KW29092015 0011, tertanggal 29 September2015,dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

yangdikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukumsehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikanredaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 20 September 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Putusan Nomor 3560/B/PK/Pjk/2019untuk mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2012 Nomor 00015/207/12/093/16 tanggal 19 Januari2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 13 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan

Lain atas nama HAMSYAH= dengan nilaitransaksi selurunnya sebesar Rp. 39,000,000.00 ( tiga puluh Sembilanjuta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 13Nopember 2018> Setor tunai melalui mesin EDC yang dilakukan nasabah sendiri dengannilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 568.000.000,00 ( lima ratus enampuluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agutus 2018 sampaidengan 27Nopember 2018> Transfer masuk dari bank lain atas nama BAMBANG HIDAYAT dengannilai transaksi selurunhnya

sebesar Rp. 39,000,000.00 ( tiga puluh Sembilanjuta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 13Nopember 2018> Setor tunai melalui mesin EDC yang dilakukan nasabah sendiri dengannilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 568.000.000,00 ( lima ratus enampuluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agutus 2018 sampaidengan 27Nopember 2018> Transfer masuk dari bank lain atas nama BAMBANG HIDAYAT dengannilai transaksi selurunhnya sebesar Rp 72.000.000, (tujuh puluh dua juta )

tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRIdengan nilai transaksi selurunnya sebesar Rp 23.000.000,00 (dua uluhtiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan24 Oktober 2018Menerima transfer dari Bank Lain atas nama ITA NOVIANTI dengan nilaitransaksi seluruhnya sebesar Rp 112.000.000,00 ( seratus dua belasjuta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 17Nopember 2018Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HARDIANSYAH dengannilai transaksi selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Desember 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Panitera Pengadilan Negeri Batam agarmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya

peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali pada tanggal 3 Februari 2020, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

5.196.263.740Penghasilan Neto (8.674.164.478) (9.436.835.281) 762.670.803 Kompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPPh Badan TerutangKredit PajakPajak Kurang Bayar Sanksi Administrasi Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.093740.15/2005/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

saksi untuk penambahan nama Pemohon belum adakendurinya ; Bahwa saksi belum pernah melihat kutipan akta kelahiran Pemohonanmaupun Kartu Keluarga ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohonmembenarkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas buktitersebut dan tidak menyampaikan sesuatu hal lagi ;Menimbang, bahwa segala sesuatu. yang terjadi dipersidanganselengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuksingkatnya dianggap termuat dan terbaca selurunhnya

Putusan Nomor 1986/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01610/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23November 2016 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembalitersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

4.886.686.397,00 520.298.848,00 4.366.387.549,00Sanksi Administrasi 2.345.609.470,00 249.743.447,00 2.095.866.023,00 Jumlah PPh yang masih harusdib 7.232.295.867,00 770.042.295,00 6.462.253.572,00ibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114664.25/2011/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Mengabulkan selurunhnya banding yang diajukan PemohonBanding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut: Uraian Menurut Pemohon Banding(IDR)Peredaran Usaha 3.070.743.657.021Harga Pokok Penjualan 3.000.695.623.759Laba Bruto Usaha 70.048.033.262Biaya Usaha Lainnya 63.434.791.264Penghasilan Neto dari Usaha 6.613.241.998Penghasilan /(Biaya) dari luar usaha (32.476.816.976)Penyesuaian Fiskala. Fiskal Positif 6.804.724.607b.

Bilamana Majelis Pengadilan Pajak mempunyai penilaian lain makaPemohon Banding berharap Majelis dapat memutuskannya seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 07 Nopember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116799.16/2014/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal