Juni 2007;Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk menerbitkan ataumenandatangani permohonan suratsurat tanah Penggugat dengan alasanbahwa ada pihak lain yang mengakui tanah Penggugat tersebut adalahjelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab Tergugatsebagai pelayan masyarakat seharusnya tidak serta merta menerimabegitu saja pengakuan orang lain atas tanah Penggugat tanpa didasaripada bukti yang benar menurut hukum, akan tetapi seharusnya Tergugatdapat melihat bukti hukum yang mendasari

Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk menerbitkan ataumenandatangani permohonan Suratsurat tanah Penggugat dengan alasanbahwa ada pihak lain yang mengakui tanah Penggugat tersebut adalahjelasjelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebabTergugat sebagai pelayan masyarakat seharusnya tidak serta mertamenerima begitu saja pengakuan orang lain atas tanah Penggugat tanpadidasari pada bukti yang benar menurut hukum, akan tetapi seharusnyaTergugat dapat melihat bukti hukum yang mendasari

dapat diakui sebagai Pemilikyang Sah dari tanah / lahan yang berkonflik dimaksud dengan tujuan agar dapatditerbitkan suratsurat tanah atas namanya sebagaimana yang dimaksud olehPihak Termohon PK / Penggugat dalam surat gugatannya, maka oleh karena itusudah sepantasnya juga jika Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) RepublikIndonesia yang Memeriksa Peninjauan Kembali (PK) atas perkara ini untukmemutuskan gugatan ini untuk ditolak.Adapun alasan putusan penolakan tersebut didasarkan karena sengketayang mendasari

Mendasari format gugatan yang sedemikian itu (in casu gugatanPenggugat) maka jelas tidak terlinat adanya pihak yang bersengketa karenabaik Penggugat, maupun Tergugat dan Tergugat Il kesemuanyamenguasakan (memberi kuasa) kepada Sdr. Alexander M.

Dengan demikianmaka mendasari pertimbangan hukum sedemikian itu, patut dinyatakanbahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) telah tidaklengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);.

Mendasari penggolongan alatalat bukti tersebut,makan jelas kiranya alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang digunakanuntuk pembuktian perkara pidana.

3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugatserta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan keluargadekat masingmasing bernama PARDI bin NARTO, paman Penggugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama ROFI SUDISTIRA bin PARDI dan PARDI bin NARTO, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa mendasari atas faktafakta yang demikian itu, maka telahmemperlihatkan dengan jelas bahwa Tergugat sebagai seorang ibu telahmelalaikan tanggung jawabnya untuk mengasuh (hadhanah) padaputrinya (WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA JANMA);.

Bahwa mendasari atas halhal yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasitersebut, maka mengenal pendapat Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Surabaya yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil danharus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan/pertimbangan yangpada inti pokoknya: "bahwa menarik MUNTIYAH sebagai pihak TurutTergugat dalam gugatan Penggugat tersebut adalah tidak tepat, karenaMUNTIYAH adalah orang yang menguasai obyek sengketa yalfu mengasuhanak yang bemama WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA

dalamwaktu selambatlambatnya (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi PegawaiNegeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.Pasal 3Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinlebih dahulu dari Pejabat.Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diajukansecara tertulis.Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkapyang mendasari

memperolehizin lebih dahulu dari Pejabat.Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat daribukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secaratertulis.Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harusdicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari

Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Spg Halaman 9 dari 10 halaman Bahwa Para Pemohon serta ibu kandung anak yang dijadikan sebagai anakangkat Para Pemohon menyatakan tidak ada unsurunsur dari luar yang memaksamereka, bahkan kedua belah pihak telah samasama setulu ; Bahwa keadaan ekonomi Para Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anakangkat tersebut baik untuk pendidikan dan lainlainnya; Bahwa hubungan ibu kandung asal anak angkat tersebut dengan orang tuaangkatnya ada hubungan kekerabatan ; Bahwa motif yang mendasari

/mendorong yang menjadi latar belakang ibukandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknya diangkat oleh ParaPemohon adalah karena Para Pemohon masih ada hubungan famili, jugadisebabkan karena taraf perekonomian mereka yang kurang memadahi karenaiobu kandung anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap ; Bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latarbelakang Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat anak tersebutadalah disamping didasari oleh keinginan untuk

Hal ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Pit Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri

Terlebin lagi pada Pasal 333A menyatakan PeraturanPemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009(terlampir) ;Dengan demikian sebagaimana Peraturan pelaksana yakni PermendagriNo. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dinubungkan dengan dasar dan dalilyang mendasari putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Yudex Factie yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat

Hai ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan Umum Terlayani, karena Kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri

putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Samin bin Busidi dan Hafid bin Mujidi, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

b> Glo p rH. xw Leoily>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3b MbIIaU I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

jika digarap / dimanfaatkan olehPenggugat akan meng hasilkan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)perhektar setiap tahunnya ;Dalil gugatan tersebut tidak benar, karena perhitungan Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) perhektar setiap tahunnya adalah hal yang sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak merinci apa dikali berapa sampai dengan menjadi angka sebesar Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah), Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan dan alasanhukum yang mendasari

Penggugatmenetapkan kerugian immateril sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah)* ;Dalil gugatan tersebut tidak benar, karena hal tersebut sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak dapatmenunjukkan alasan hukum yang mendasari perhitungan tersebut Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan alasan hukumyang mendasari perhitungan tersebut , Tergugat memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Karawang Cq.

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 22 November 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Alasan Pertama:Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak lengkap/cacatyuridis tidak Ssesuai dengan pasal 184HIR/Pasal 195 RBG, bahwa putusanhakim harus berisi keterangan ringkas yang jelas dari gugatan dan jawabanserta alasanalasan yang mendasari

gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dari alasanalasan kontra memori banding yangdiajukan oleh Terbanding semula Tergugat 1, yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :Alasan Pertama:Bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara aqou tidaklengkap/cacat yuridis , tidak sesuai dengan pasal 18 HIR/ pasal 195RBG, Putusan hakim harus berisi keterangan ringkas yang jelas darigugatan dan jawaban serta alasanalasan yang mendasari

Mrs pada Hari Kamis 15 Oktober 2020, adalahPutusan Judex Facti yang sudah tepat karena berisi keterangan ringkasdan jelas serta alasanalasan yang mendasari putusan, demikian pulaterhadap pokok perkara dalam menerapkan hukum semuanya sudahjelas terpenuhi.Bahwa benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundangundangan,dalam menjalankan peradilan, sehingga cukup berdasar putusan judexFacti tersebut dikuatkan pada tingkat pemeriksaan Banding di PengadilanTinggi

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II dan dua orang saksi dariTermohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON I dan SAKSI TERMOHON II,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;aa Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;9 MII Ul JI J Medd palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

Kandangan Kediri;4 Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah:e Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satu samalain sudah 1 tahun dan telah saling jatuh cinta;e Calon istri Pemohon sudah hamil 4 bulan;5 Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut bersedia dimadu oleh Pemohon;6 Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistrinya tersebut apabilatelah diberi ijin oleh Pengadilan;7 Bahwa untuk permohonan tersebut, Pemohon sanggup memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:e Adanya

Maka olehkarenanya sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATANBahwa gugatan PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitum tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannyaHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT BJMdan ketentuan hukum formil atau pasal dari undangundang mana sajayang telah dilanggar oleh TERGUGAT yang dapat diartikan bahwagugatan PENGGUGAT tidak memenuhi

syarat formil suatu gugatan.Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannyaserta undangundang mana saja yang telah dilanggar, maka berdasarkanKetentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggap tidak jelasdan tidak tertentu (een dquideliike en bepaalde conclusie) dengandemikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).

Kehakiman menyatakan Putusan pengadilanselain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasaltertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atausumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.Bahwa ketentuan tersebut juga diatur secara tegas dalam Pasal 184 HIRayat (2) yang menyatakan bahwa Di dalam putusan yang berdasarkanpada peraturan perundangundangan maka peraturan itu harusdisebutkan.Bahwa jelas gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond)yang mendasari

dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugatterikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimanabukti P.2 dan P.3 ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSTI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat sebagaimanatercantum dalam surat gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PI dan SAKSI PII, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

Musi SH.namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juni 2014 ternyata upaya mediasitersebut tidak berhasil.Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuniutpembatalan perkawinan antara tergugat (TERGUGAT 1) dengan tergugat I(TERGUGAT Il) yang berlangsung pada tanggal 26 Februari 2014, berdasarkanKutipan Akta Nikah No.260/160/II/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar.Menimbang, bahwa adapun dalil/falasan pokok yang mendasari

dengantergugat Il tersebut mejadi fasid.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmajelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan cukupberalasan sehingga gugatan penggugat harus dikabulakan dengan menetapkanbahwa pernikahan tergugat dengan tergugat Il dinyatakan batal.Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tergugat dengan tergugat Illdinyatakan batal, maka Akta Nikah Nomor 260/160/III/2014 tertanggal 03 Maret2014 tersebut sebagai akta autentik yang mendasari

I02/AD/X/2020sesuai dengan ketentuan undangundang namun tetap tidakdapat hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer memohonketerangan para Saksi yang tidak hadir yang di dalam BeritaAcara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpahuntuk dibacakan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer dan persetujuan Penasehat Hukumdan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadirdibacakan oleh Oditur Milter dari Berita Acara

Mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang

Mendasari dasar tersebutdi atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatanseperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militerterhadap diri Terdakwa, maka itu Majelis Hakim berpendapatuntuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yangmenerangkan bahwa Surat

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensiyang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan danditada tangani oleh pejabat yang berwenang adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis

/tangal lahir Bekasi/09 Maret 1993, umur 27 tahun, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxx,Kota Bekasi, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalamregister perkara Nomor 1971/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal O05 Juni 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

terutamaTergugat merasa cemburu dengan foto Penggugatbersama teman laki laki Penggugat semasa sekolahdahulu, disamping itu juga Tergugat suka marahtanpa sebab bahkan ada memukul Penggugat sertasaat ini antara Penggugat dan Tergugat telah18berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya karena tidak sanggup lagi hidupbersamaTergugat; > Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluargaTergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,akan tetapi tidakberhasil; Menimbang, bahwa dengan mendasari

yangditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat dalil dalil yang diajukan Penggugatsebagaimana dalam gugatannya telah terbukti secarameyakinkan, dimana dalam rumah tangga Penggugat danTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangsedemikian rupa yang berpuncak antara keduanya berpisahtempat tinggal sampai dengan sekarang dan selama dalamproses persidangan antara keduanya tidak ada tanda tandaingin bersatu kembali, masing masing tetap padapendiriannya; Menimbang, bahwa dengan mendasari

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak bernama NURIL IKSAN yang sekarang dalamasuhan Penggugat;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0071/Pdt.G/2014/PA.BdwBUNAYA, sepupu Tergugat, untuk melakukan upaya damai agar Penggugat danTergugat bisa kembali rukun, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SAMSUL ARIFIN bin SURAWI dan PURWANTO bin ARIF, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis