Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 11-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — Drs. H. ABDUL RACHMAN HA.vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
3722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 318 K/TUN/2010
    No. 318 K/TUN/2010hukum dan tidak berlaku adalah bertentangan dengan prosedurpencabutan KeputusanKeputusan Rektor sebelumnya.
    No. 318 K/TUN/201010.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    No. 318 K/TUN/2010untuk membayar biaya perkara.
    No. 318 K/TUN/2010Rumah Negara di Lingkungan Universitas Negeri Malang, telahdilakukan secara prosedural formal ;2.3.
    No. 318 K/TUN/2010Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 318 K/TUN/2010
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. UPAYA EXPORT vs. GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) CABANG TANJUNG PERAK
7466 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 116 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/20162.
    Artinya,Penggugat sendiri tidak yakin bahwa Tergugat adalah Subyek Hukum TataUsaha Negara (TUN) atau bukan;3.
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016ElemenElemen KTUN Menurut Philipus M. HadjonMenurut Paulus E. LotulungMenurut B, Lopa & A.
    HamzahMenurut IndrohartoMenurut Wicipto Setiadi Penetapan Tertulis;Penetapan Tertulis;Berupa penetapan (bukanperbuatan);Bentuk penetapan itu harustertulis;Penetapan tertulis; Oleh Badan atau Pejabat Dikeluarkan oleh Badan atauTertulis (yang lisan tidak la dikeluarkan oleh Badan Badan atau Pejabat TUN;Tata Usaha Negara; Pejabat TUN; menjadi obyek); atau Jabatan TUN;Tindakan Hukum Tata Usaha Berisi tindakan hukum TUN Yang mengeluarkan harus Berdasarkan peraturan Tindakan hukum TUN;Negara;berdasarkan
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016Halaman 30 dari 29 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016
Putus : 22-12-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/TUN/2009
Tanggal 22 Desember 2009 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. NUSANTARA PLYWOOD (UNIT IX) (dahulu PT.PURUK CAHU JAYA)
7557 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 296 K/TUN/2009
    P U T U S A NNomor. 296 K/TUN/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah mengambil putusan sebagai berikutMENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti BlokI Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto,Jakarta 10270. Dalam hal ini memberikan kuasakepada1. Suparno, SH. Kewarganegaraan Indonesia.2. Krisna Rya, SH, MH. KewarganegaraanIndonesia3. Hari Budianto, SH.
Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2014
M. NAJMI BIN A. KAHAR, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, DK
9448 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 141 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1M. NAJMI BIN A. KAHAR,kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan KH. A. Qodir IbrahimRT 03, Kelurahan Olak Kemang,Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi,pekerjaan Wiraswasta;HALIMAHTUSSAKDIYAH BINTIA.
    Putusan Nomor 141 K/TUN/201410Kelurahan Olak Kemang, KecamatanDanau Teluk, Kota Jambi, pekerjaanSwasta;FARIDA BINTI A. KAHAR,kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di RT 07, Kelurahan OlakKemang, Kecamatan Danau Teluk,Kota Jambi, pekerjaan Urus RumahTangga;AHMAD ZARKASIH BIN M.HEFZI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan KH.
    Putusan Nomor 141 K/TUN/2014k Rini binti M. Rivai (ahli waris pengganti);1 Rudi bin M. Rivai (ahli waris pengganti);3 Bahwa setelah Rogaya binti H.
    Putusan Nomor 141 K/TUN/201410b Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor92 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Agustus1987 dan Surat Ukur tertanggal 11 Agustus 1987 danGambar Situasi Nomor 2211/1986 seluas 60.000 M?
    Putusan Nomor 141 K/TUN/2014141987 atas nama Syukur Laman, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima;7. Bahwa pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas sebidang tanahdengan luas + 60.000 M?
Putus : 17-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2009
Tanggal 17 September 2009 — ABDUL HAMID ; Drs.ISMAIL MUNAJIH, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO,
3225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 31 PK/TUN/2009
    No. 31 PK/TUN/2009.pengoperan sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah).
    No. 31 PK/TUN/2009.berikut :1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;3.
    Nomor. 161 K/TUN/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Abdul Hamid,2. Drs. Ismail Munajih, 3. Rizal Yusuf, 4. Ny. Hindun, 5. Liza, 6. Ny.
    No. 31 PK/TUN/2009.Surat dari Camat Kutorejo tertanggal 17 Juli 1991 yang ditujukan kepada BupatiMojokerto Cq.
    No. 31 PK/TUN/2009.
Putus : 02-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR vs. Drs. ANDI MADDUSILA BIN ANDI IDJO
11170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015Penggugat harus dapat menunjukkan sampai sejauh mana batasbatasyang menjadi objek gugatan/tanah yang dimiliki oleh Penggugat, apakahbenar batasbatas sertipikat tersebut identik dengan objek sengketadimaksud?;5.
    Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015menyatakan bahwa tanah objek sengketa selanjutnya menjadi milik sah dariPenggugat;Jika kita perhatikan dengan seksama, batasbatas tanah sebagaimana dalilPenggugat sama persis dengan batas tanah milik Dg.
    Roswati Burhan) mengajukan upaya hukum kasasi dengan Nomorregister 499 K/TUN/2012 dengan bunyi amar putusannya Menolakpermohonan kasasi dari pemohon kasasi Ny. Roswati Burhan danHalaman 16 dari 21 halaman.
    Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015Badorra bin Donda dan terhadap Gambar Situasi Nomor 222 tanggal 1281971 luas 51.797 M2 tidak ditemukan baik verwerk maupunbundelnya.
    Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015Anggota Majelis : Ketua Majelis,PaniteraPengganti,ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Halaman 22 dari 21 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015
Putus : 08-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161/B/PK/PJK/2008.-
Tanggal 8 April 2011 — KOPERASI PEGAWAI PT. DANAREKSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
320 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-11-2010 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — GAWAT EKO WAHYONO, ; KEPALA DESA RAWAJAYA,
3221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2010
    Nomor100 PK/TUN/2010M.M.., Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Cilacap ;2. DIRGANTORO PADMONO DEWO, S.H., M.H.,Kasubbag Bantuan dan Penegakan Hukumpada = Bagian Hukum Setda KabupatenCilacap ;3. SUPRIYADI, S.H., Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Cilacap ;4.
    Nomor100 PK/TUN/2010dihentikan ;b.
    Nomor100 PK/TUN/2010Penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapatditerima.
    Nomor100 PK/TUN/2010Kembali/ semula Tergugat/Terbanding diperiksa olehpihak Kepolisian ternyata perkara tersebut' tidakcukup bukti dansaksi, maka perkara tersebutdiberhentikan ;b.
    Nomor100 PK/TUN/2010Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Putus : 27-10-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/2009
Tanggal 27 Oktober 2009 — MUHAMMAD YUSUF, vs CAMAT SAMARINDA SEBERANG,
3521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 193 K/TUN/2009
    No. 193 K/TUN/2009Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepadabentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara. Keputusan itu memang harus tertulis, namun yang disyaratkan tertulis,bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dansebagainya. Persyaratan tertulis itu) diharuskan untuk kemudahan segipembuktian.
    No. 193 K/TUN/2009Abd.
    No. 193 K/TUN/2009c. Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh PeraturanPerundangundangan yang mengancam kelalaian itu) denganbatalnya putusan yang bersangkutan ;3. Bahwa dalam pertimbangannya ternyata jelas kalau Pengadilan salah dalammenerapkan hukum karena :a.
    No. 193 K/TUN/2009Sengketa, hal ini jelas menunjukkan Keputusan Obyek SengketaCacat Administrasi dan salah menunjuk tanah obyek Keputusan TataUsaha Negara, atau dengan kata lain adalah tanah yang disebutkandalam Surat Keterangan Keputusan Obyek Sengketa tidak berada diRT. 05, melainkan di RT. 08 ;5. Bahwa dari fakta tersebut jelas Pendaftaran Surat Keterangan UntukMelepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 12 Nopember 2007, atas namaH. Jaffar Abd.
    No. 193 K/TUN/2009Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 193 K/TUN/2009
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU vs. BAMBANG HERMANTO
6632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 356 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ProvinsiKepulauan Riau Masa Jabatan 20132018;5.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KepulauanRiau Nomor 85/Kpts/KPUProv031/Tahun 2014, tertanggal 19Juni 2014 tentang Pengangkatan anggota Komisi PemilihanUmum Pengganti Antar Waktu Anggota Kabupaten KarimunProvinsi Kepulauan Riau atas nama Ir. Fahrur Razi;4.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015sangat tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum JudexFacti dalam Putusannya.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015tertera dalam surat keputusan dimaksud.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015
Putus : 12-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — PT KALISTA ALAM vs. WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), DK
239150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/201 4c. Telanh melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;4.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014Penggugat adalah pihak yang berhak (have a legal standing) dan layakmengajukan gugatan ini;A.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014pemantauan dari luar saja.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014beralasan menurut hukum untuk tidak menerima gugatan Penggugat(Niet Ontvanklijke verklaard):3.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT ADINDO HUTANI LESTARI, DK VS PT SEBAKIS INTI LESTARI
204116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 523 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014IV. Dasar Gugatan:A.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/201424.25,26.27.d.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014
Putus : 25-05-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/TUN/2007
Tanggal 25 Mei 2007 — SUBAGYO KARTIKO, HARTINI SJARIFUDIN ; PT..ANEKA BANGUNAN MULIA JAYA, dkk.
12295 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 9 PK/TUN/2007
    Put.No. 09 PK/TUN/2007yaitu Para Pelawan.
    No.477K/TUN/2003 tanggal 12 Agustus 2004 (Novum yang diajukan ParaPemohon Pk) adalah sebagai berikut :MENGADILIHal. 22 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1.SUBAGYO KARTIKO, 2. HARTINI SJARIFUDIN ;tanggal 28 Juli 2003 No. 76/B. TUN / 2003 / PT. TUN.
    Put.No. 09 PK/TUN/20073.
    TUN / 2002 / PT. TUN. SBY tanggal 14Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapatHal. 28 dari 36 hal.
    Put.No. 09 PK/TUN/2007
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — SONNY ZAINHARD UTAMA vs. PT. SEKAR KANAKA LANGGENG, DK
9661 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 533 K/TUN/2015
    41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994):14.
    Putusan Nomor 533 K/TUN/201538.39.40.41.d.
    Putusan Nomor 533 K/TUN/20151.3.
    Putusan Nomor 533 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 533 K/TUN/2015
Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2014
Tanggal 23 September 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK VS IDA THAHIR
7253 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 320 K/TUN/201430. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1218/KelurahanPasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor 00147/PasarBaru/2013, tertanggal 09/01/13 , dengan luas 19 m?
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014atas yakni: Bukti T14 berupa Pengumuman di Harian Medan Pos terbitan Rabu, tanggal14 Pebruari 2012 juncto Bukti T9 Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan HakAtas Tanah, dikaitkan dengan Bukti T1 dan Bukti T.IInt.
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa dari cara perolehan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannyadan sebagaimana Bukti P13 dan P15 dimaksud, patut kiranya dipertimbangkan,1 apakah pihak yang menyerahkan itu benar sebagai pihak yang berhak untukmenyerahkan ?2 apakah benar telah dilakukan penyerahan ?
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa jika dicermati pendapat Hakim Tingkat Pertama sebagaimana alineapertama, halaman 58.
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014NIP. : 220000754
Putus : 20-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 B/PK/PJK/2011
Tanggal 20 Juni 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT POLYFIN CANGGIH
2519 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — RENDI RETNO SAPUTRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
232161 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 362 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.4 ALDIAN KUSUMA, SH., Jabatan PS.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.101022UndangUndang No. 5 Tahun 1986 joUndangUndang No. 9 Tahun 2004 joUndangUndang No. 51 Tahun 2009perubahan ke dua Tentang Peradilan TataUsaha Negara.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.1414272829Bahwa, Penggugat tidak pernahdinyatakan disersi?
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.18183536Banding Keberatan sebelum menerbitkanSurat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kep. Bangka Belitung Nomor :Kep/908/VITI/2012 tentangPemberhentian Dengan Tidak HormatDari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia a/n Penggugat;Bahwa, jika diperhatikan SuratKeputusan Kepala Kepolisian DaerahKep.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.
Putus : 07-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
17451 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2022
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L vs. PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR
23096 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 367 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 367 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L, tempatkedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6,Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru, Riau28121;Dalam hal ini diwakili oleh Yan Dharmadi, S.H., M.H., jabatanKepala Bagian Bantuan Hukum, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/V/2020
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan Penundaan;Menetapkan daya berlaku Keputusan Kelompok Kerja Pemilinhan02/Dis.PHB/L, tentang Pengumuman Pemenang Paket PekerjaanBelanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (LampuPenerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawandan Kabupaten Siak, tanggal 1 Agustus 2019, Kode Tender 10450039,atas nama peserta CV Rajawali Perkasa, ditunda atau dihentikan hinggaputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 51/G/2019/PTUNPBR., tanggal 18 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 58/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 13 April 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 April 2020, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H.
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020
Putus : 21-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2013
Tanggal 21 Mei 2013 — CV. KENCONO WUNGU vs.PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN LAMONGAN, DK
6829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2013
    No. 141 K/TUN/20133. NamaJoko Nursiyanto, SH.
    No. 141 K/TUN/2013berupba kain seragam sesuai Peraturan Menteri Perindustrian DanPerdagangan Nomor 42/MIND/PER/4/2011 jo.
    No. 141 K/TUN/2013yaitu "Asas ERGA OMNES".
    No. 141 K/TUN/20137.
    No. 141 K/TUN/2013