Ditemukan 32351 data
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
318 K/TUN/2010
No. 318 K/TUN/2010hukum dan tidak berlaku adalah bertentangan dengan prosedurpencabutan KeputusanKeputusan Rektor sebelumnya.
No. 318 K/TUN/201010.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
No. 318 K/TUN/2010untuk membayar biaya perkara.
No. 318 K/TUN/2010Rumah Negara di Lingkungan Universitas Negeri Malang, telahdilakukan secara prosedural formal ;2.3.
No. 318 K/TUN/2010Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 318 K/TUN/2010
74 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 116 PK/TUN/20162.
Artinya,Penggugat sendiri tidak yakin bahwa Tergugat adalah Subyek Hukum TataUsaha Negara (TUN) atau bukan;3.
Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016ElemenElemen KTUN Menurut Philipus M. HadjonMenurut Paulus E. LotulungMenurut B, Lopa & A.
HamzahMenurut IndrohartoMenurut Wicipto Setiadi Penetapan Tertulis;Penetapan Tertulis;Berupa penetapan (bukanperbuatan);Bentuk penetapan itu harustertulis;Penetapan tertulis; Oleh Badan atau Pejabat Dikeluarkan oleh Badan atauTertulis (yang lisan tidak la dikeluarkan oleh Badan Badan atau Pejabat TUN;Tata Usaha Negara; Pejabat TUN; menjadi obyek); atau Jabatan TUN;Tindakan Hukum Tata Usaha Berisi tindakan hukum TUN Yang mengeluarkan harus Berdasarkan peraturan Tindakan hukum TUN;Negara;berdasarkan
Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016Halaman 30 dari 29 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016
75 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
296 K/TUN/2009
P U T U S A NNomor. 296 K/TUN/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah mengambil putusan sebagai berikutMENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti BlokI Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto,Jakarta 10270. Dalam hal ini memberikan kuasakepada1. Suparno, SH. Kewarganegaraan Indonesia.2. Krisna Rya, SH, MH. KewarganegaraanIndonesia3. Hari Budianto, SH.
94 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 141 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1M. NAJMI BIN A. KAHAR,kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan KH. A. Qodir IbrahimRT 03, Kelurahan Olak Kemang,Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi,pekerjaan Wiraswasta;HALIMAHTUSSAKDIYAH BINTIA.
Putusan Nomor 141 K/TUN/201410Kelurahan Olak Kemang, KecamatanDanau Teluk, Kota Jambi, pekerjaanSwasta;FARIDA BINTI A. KAHAR,kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di RT 07, Kelurahan OlakKemang, Kecamatan Danau Teluk,Kota Jambi, pekerjaan Urus RumahTangga;AHMAD ZARKASIH BIN M.HEFZI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan KH.
Putusan Nomor 141 K/TUN/2014k Rini binti M. Rivai (ahli waris pengganti);1 Rudi bin M. Rivai (ahli waris pengganti);3 Bahwa setelah Rogaya binti H.
Putusan Nomor 141 K/TUN/201410b Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor92 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Agustus1987 dan Surat Ukur tertanggal 11 Agustus 1987 danGambar Situasi Nomor 2211/1986 seluas 60.000 M?
Putusan Nomor 141 K/TUN/2014141987 atas nama Syukur Laman, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima;7. Bahwa pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas sebidang tanahdengan luas + 60.000 M?
32 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 PK/TUN/2009
No. 31 PK/TUN/2009.pengoperan sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah).
No. 31 PK/TUN/2009.berikut :1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;3.
Nomor. 161 K/TUN/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Abdul Hamid,2. Drs. Ismail Munajih, 3. Rizal Yusuf, 4. Ny. Hindun, 5. Liza, 6. Ny.
No. 31 PK/TUN/2009.Surat dari Camat Kutorejo tertanggal 17 Juli 1991 yang ditujukan kepada BupatiMojokerto Cq.
No. 31 PK/TUN/2009.
111 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015Penggugat harus dapat menunjukkan sampai sejauh mana batasbatasyang menjadi objek gugatan/tanah yang dimiliki oleh Penggugat, apakahbenar batasbatas sertipikat tersebut identik dengan objek sengketadimaksud?;5.
Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015menyatakan bahwa tanah objek sengketa selanjutnya menjadi milik sah dariPenggugat;Jika kita perhatikan dengan seksama, batasbatas tanah sebagaimana dalilPenggugat sama persis dengan batas tanah milik Dg.
Roswati Burhan) mengajukan upaya hukum kasasi dengan Nomorregister 499 K/TUN/2012 dengan bunyi amar putusannya Menolakpermohonan kasasi dari pemohon kasasi Ny. Roswati Burhan danHalaman 16 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015Badorra bin Donda dan terhadap Gambar Situasi Nomor 222 tanggal 1281971 luas 51.797 M2 tidak ditemukan baik verwerk maupunbundelnya.
Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015Anggota Majelis : Ketua Majelis,PaniteraPengganti,ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Halaman 22 dari 21 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 PK/TUN/2010
Nomor100 PK/TUN/2010M.M.., Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Cilacap ;2. DIRGANTORO PADMONO DEWO, S.H., M.H.,Kasubbag Bantuan dan Penegakan Hukumpada = Bagian Hukum Setda KabupatenCilacap ;3. SUPRIYADI, S.H., Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Cilacap ;4.
Nomor100 PK/TUN/2010dihentikan ;b.
Nomor100 PK/TUN/2010Penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapatditerima.
Nomor100 PK/TUN/2010Kembali/ semula Tergugat/Terbanding diperiksa olehpihak Kepolisian ternyata perkara tersebut' tidakcukup bukti dansaksi, maka perkara tersebutdiberhentikan ;b.
Nomor100 PK/TUN/2010Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 K/TUN/2009
No. 193 K/TUN/2009Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepadabentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara. Keputusan itu memang harus tertulis, namun yang disyaratkan tertulis,bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dansebagainya. Persyaratan tertulis itu) diharuskan untuk kemudahan segipembuktian.
No. 193 K/TUN/2009Abd.
No. 193 K/TUN/2009c. Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh PeraturanPerundangundangan yang mengancam kelalaian itu) denganbatalnya putusan yang bersangkutan ;3. Bahwa dalam pertimbangannya ternyata jelas kalau Pengadilan salah dalammenerapkan hukum karena :a.
No. 193 K/TUN/2009Sengketa, hal ini jelas menunjukkan Keputusan Obyek SengketaCacat Administrasi dan salah menunjuk tanah obyek Keputusan TataUsaha Negara, atau dengan kata lain adalah tanah yang disebutkandalam Surat Keterangan Keputusan Obyek Sengketa tidak berada diRT. 05, melainkan di RT. 08 ;5. Bahwa dari fakta tersebut jelas Pendaftaran Surat Keterangan UntukMelepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 12 Nopember 2007, atas namaH. Jaffar Abd.
No. 193 K/TUN/2009Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 193 K/TUN/2009
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
356 K/TUN/2015
Putusan Nomor 356 K/TUN/2015anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ProvinsiKepulauan Riau Masa Jabatan 20132018;5.
Putusan Nomor 356 K/TUN/2015b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KepulauanRiau Nomor 85/Kpts/KPUProv031/Tahun 2014, tertanggal 19Juni 2014 tentang Pengangkatan anggota Komisi PemilihanUmum Pengganti Antar Waktu Anggota Kabupaten KarimunProvinsi Kepulauan Riau atas nama Ir. Fahrur Razi;4.
Putusan Nomor 356 K/TUN/2015sangat tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum JudexFacti dalam Putusannya.
Putusan Nomor 356 K/TUN/2015tertera dalam surat keputusan dimaksud.
Putusan Nomor 356 K/TUN/2015
239 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 PK/TUN/2014
Putusan Nomor 135 PK/TUN/201 4c. Telanh melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;4.
Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014Penggugat adalah pihak yang berhak (have a legal standing) dan layakmengajukan gugatan ini;A.
Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014pemantauan dari luar saja.
Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014beralasan menurut hukum untuk tidak menerima gugatan Penggugat(Niet Ontvanklijke verklaard):3.
Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014
204 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
523 K/TUN/2014
Putusan Nomor 523 K/TUN/2014IV. Dasar Gugatan:A.
Putusan Nomor 523 K/TUN/201424.25,26.27.d.
Putusan Nomor 523 K/TUN/20142.
Putusan Nomor 523 K/TUN/2014dan harus dibatalkan.
Putusan Nomor 523 K/TUN/2014
122 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 PK/TUN/2007
Put.No. 09 PK/TUN/2007yaitu Para Pelawan.
No.477K/TUN/2003 tanggal 12 Agustus 2004 (Novum yang diajukan ParaPemohon Pk) adalah sebagai berikut :MENGADILIHal. 22 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1.SUBAGYO KARTIKO, 2. HARTINI SJARIFUDIN ;tanggal 28 Juli 2003 No. 76/B. TUN / 2003 / PT. TUN.
Put.No. 09 PK/TUN/20073.
TUN / 2002 / PT. TUN. SBY tanggal 14Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapatHal. 28 dari 36 hal.
Put.No. 09 PK/TUN/2007
96 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
533 K/TUN/2015
41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994):14.
Putusan Nomor 533 K/TUN/201538.39.40.41.d.
Putusan Nomor 533 K/TUN/20151.3.
Putusan Nomor 533 K/TUN/2015c.
Putusan Nomor 533 K/TUN/2015
72 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
320 K/TUN/2014
Putusan Nomor 320 K/TUN/201430. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1218/KelurahanPasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor 00147/PasarBaru/2013, tertanggal 09/01/13 , dengan luas 19 m?
Putusan Nomor 320 K/TUN/2014atas yakni: Bukti T14 berupa Pengumuman di Harian Medan Pos terbitan Rabu, tanggal14 Pebruari 2012 juncto Bukti T9 Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan HakAtas Tanah, dikaitkan dengan Bukti T1 dan Bukti T.IInt.
Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa dari cara perolehan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannyadan sebagaimana Bukti P13 dan P15 dimaksud, patut kiranya dipertimbangkan,1 apakah pihak yang menyerahkan itu benar sebagai pihak yang berhak untukmenyerahkan ?2 apakah benar telah dilakukan penyerahan ?
Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa jika dicermati pendapat Hakim Tingkat Pertama sebagaimana alineapertama, halaman 58.
Putusan Nomor 320 K/TUN/2014NIP. : 220000754
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
232 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
362 K/TUN/2013
Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.4 ALDIAN KUSUMA, SH., Jabatan PS.
Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.101022UndangUndang No. 5 Tahun 1986 joUndangUndang No. 9 Tahun 2004 joUndangUndang No. 51 Tahun 2009perubahan ke dua Tentang Peradilan TataUsaha Negara.
Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.1414272829Bahwa, Penggugat tidak pernahdinyatakan disersi?
Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.18183536Banding Keberatan sebelum menerbitkanSurat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kep. Bangka Belitung Nomor :Kep/908/VITI/2012 tentangPemberhentian Dengan Tidak HormatDari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia a/n Penggugat;Bahwa, jika diperhatikan SuratKeputusan Kepala Kepolisian DaerahKep.
Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.
174 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
363 K/TUN/2022
230 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
367 K/TUN/2020
PUTUSANNomor 367 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L, tempatkedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6,Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru, Riau28121;Dalam hal ini diwakili oleh Yan Dharmadi, S.H., M.H., jabatanKepala Bagian Bantuan Hukum, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/V/2020
Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan Penundaan;Menetapkan daya berlaku Keputusan Kelompok Kerja Pemilinhan02/Dis.PHB/L, tentang Pengumuman Pemenang Paket PekerjaanBelanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (LampuPenerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawandan Kabupaten Siak, tanggal 1 Agustus 2019, Kode Tender 10450039,atas nama peserta CV Rajawali Perkasa, ditunda atau dihentikan hinggaputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (
Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 51/G/2019/PTUNPBR., tanggal 18 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 58/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 13 April 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 April 2020, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan
Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H.
Putusan Nomor 367 K/TUN/2020
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 K/TUN/2013
No. 141 K/TUN/20133. NamaJoko Nursiyanto, SH.
No. 141 K/TUN/2013berupba kain seragam sesuai Peraturan Menteri Perindustrian DanPerdagangan Nomor 42/MIND/PER/4/2011 jo.
No. 141 K/TUN/2013yaitu "Asas ERGA OMNES".
No. 141 K/TUN/20137.
No. 141 K/TUN/2013