Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, ; SRI MURYATI, SRI JAYANTI, dkk.
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 66 K/TUN/2011
    No. 66 K/TUN/2011Urat???...3. Sebelah Barat : TEGUH;4. Sebelah Utara : Jalan;Tanah tersebut dibeli oleh Bapak SUPAR (almarhum) dariBapak Sudarman seluas 150 m2 dan sebagiannya lagitelah dibeli oleh ibu Sugiyah seluas 150 m2;.
    No. 66 K/TUN/2011Tergugat berupa : "Sertifikat Hak Milik Nomor01945 / Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, KotaSemarang Jawa Tengah, Surat Ukur Nomor : 301/WATES/2008 tanggal 27/11/2008, luas 150 m2 a/nNADHIRIN, diterbitkan pada tanggal 30122008" yangditandatangani oleh a/n Kepala Kantor Pertanahan KotaSemarang;3.
    No. 66K/TUN/201120pemilik Sertifikat.Dengan demikian jelas diatas tanah a quo bukanlahlokasi atas Persil 6 C Desa No. 2087 an.
    No. 66K/TUN/201128dengan demikian jelas bahwa diatas tanah adalah tanahbekas Sertifikat HMNo. 1663 Wates (dahulu Kedungpane)dan bukan tanah dengan Alas Hak C Desa No. 2087 Persil6.
    No. 66K/TUN/20113434
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP, S.H., M.Hum
101 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 518 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201513.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201526.2?
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201512.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015sebagai tempat berkera bukan untuk kepentingan lain.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA, DK vs. SRI BUDI HASTUTI, DKK
94 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 380 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,Provinsi Jawa Tengah;R.A.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/201512.13.14.ternyata masih asli dan utuh belum pernah ada peralinan hak samasekali.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah assetPemerintah Kabupaten Jepara.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2010
Tanggal 3 Nopember 2010 — 1. PT. BALI PASIFIC INVESTAMA, diwakili oleh AULIA BONANZA, DK VS MENTERI KEHUTANAN RI
108 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 06 K/TUN/2010
    No. 06 K/TUN/20104. Desa Mawar Indah; dan5.
    Kiani Hutani Lestarisebagai pihak pemegang izin yang terkena Keputusan TUN a quo.. Dengan ditebitkannya Keputusan TUN obyek gugatan a quo atasnama PT. Kiani Hutani Lestari, maka pihak yang berkepentingansecara langsung adalah PT. Kiani Hutani Lestari (pihak yangterkena Keputusan TUN a quo), bukanlah Para Penggugat yangtidak mempunyai kedudukan hukum pada perseroan PT. KianiHutan Lestari..
    Dengan demikian yang berhak mengajukan gugatan TUN kepadaPengadilan TUN Jakarta terhadap Keputusan TUN obyek gugatan a quo adalah PT. Kiani Hutani Lestari.. Faktanya PT. Kiani Hutani Lestari sebagai pihak yang terkenaKeputusan TUN obyek gugatan a quo tidak mengajukan gugatanTUN kepada Tergugat dalam tenggang waktu sebagaimanaditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.. Kedudukan Para Penggugat, selaku pemegang saham PT.
    No. 06 K/TUN/2010suratsurat PT. Kiani Lestari dan PT. Kiani Hutani Lestari kepadaTergugat pada tahun 2007;.
    No. 06 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 01-01-1970 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2013
Tanggal 1 Januari 1970 — H. BAHAR vs H. RUSLI, dk
111 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2013
    BAHAR;Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013 Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding IIuntuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah ) secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2011, Tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
    No. 371 K/TUN/2011 Jo.
    Nomor : 371 K/TUN/2011tanggal 17 April 2011 :Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I.
    Nomor : 371 K/TUN/2011, adalah palsu ;Bukti permohonan Peninjauan Kembali yang PEMOHON PENINJAUANKEMBALI ajukan adalah tentang putusan perkara pidana atas nama terdakwa/terpidana : H.
    BAHAR (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), sebagaimana dalamHalaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013perkara Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/2010/PTUN.Pbr. jo. Nomor : 86/B/2011/PT.TUN.MDN. jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — RAMLAH EMMY PANGEMANAN, DK vs. FELLY ANAPU, DKK
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 45 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 45 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.2.RAMLAH EMMY PANGEMANAN, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanWorang By Pass, Lingkungan II Airmadidi Atas KecamatanAirmadidi, Kabupaten Minahasa Utara,Selanjutnya memberi kuasa kepada:Joppy Johan Anapu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di Kelurahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — Pth. YEPTA BERTO, S.Th, DKK vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
94 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 442 K/TUN/2015
    Olehkarenanya Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu untukmengajukan gugatan TUN sesuai Ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ;B. Alasan dan Dasar Gugatan3.
    DALAM EKSEPSI.Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015 Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (niet onvantkelijkverklaarad) ;ll. DALAM POKOK SENGKETA.1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia berupa :A.
    TUN Jakarta tanggal28 Oktober 2014, sebagaiman tercantum dalam amar putusan PengadilanHalaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/ B/ 2015/ PT. TUN JakartaTanggal 17 Maret 2015, tersebut di atas;Bahwa Majelis Hakim Banding dalam putusannya Perkara a quo, telahsalah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan hukum putusannyasatu sama lain saling bertentangan (kontradiktif).
    TUN/ 2008 tanggal 22Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/TUN/ 2008 tanggal 22Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 perihalGugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkanbahwa Keputusan Pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidakmenjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadilinya.Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/20153.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754 Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON VS KANES AMANUPUNYO
79 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 282 K/TUN/2015
    Nomor 282 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PIt) DIREKTURPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON, tempatkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Kota Ambon, dalam hal inimemberikan kuasa kepada JAKOBIS SIAHAYA, S.H., pekerjaanAdvokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan KemuningNomor 09 Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,berdasarkan Surat
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015I. OBJEK SENGKETA;Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 04Tahun 2014, tanggal 19 Februari 2014, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari SegalaTugasnya Sebagai Pegawai PD Air Minum Kota Ambon;Il. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015ini, Karena pemberhentian Penggugat/Terbanding dilakukan tidak melaluipersetujuan badan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2)Perda Tingkat Il Ambon Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahan DaerahAir Minum;4.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015e Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah bersifatmembebani Penggugat.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015NIP 19540827 198303 1 002
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 K/TUN/2015
Tanggal 4 Maret 2015 — GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR VS HJ. FITRIATI
53 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 07 K/TUN/2015a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadipeserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidakada lagi:b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik olehPartai Politik yang mencalonkannya;c.
    Putusan Nomor 07 K/TUN/2015Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBalikpapan, atas nama Hj. Fitriati kepada Ir.
    Putusan Nomor 07 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
    /2005 tanggal 22 Januari 2008, juncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 44/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 juncto Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2003 perihal Gugatan yangHalaman 17 dari 20 halaman.
    Putusan Nomor 07 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — ALI, Ak, BAP, M.COM, CPA vs KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN (dahulu bernama KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN)
205 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 179 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 179 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:ALI, Ak, BAP, M.COM, CPA., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Jalan Kedoya Raya Blok BB Nomor 9, Jakarta Barat 11520,pekerjaan Akuntan Publik;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITASJASA KEUANGAN (dahulu bernama KETUA BADAN PENGAWASPASAR
    Putusan Nomor 179 K/TUN/2014membatalkan Surat Tanda Terdaftar Penggugat selaku Akuntan Publik ProfesiPenunjang Pasar Modal, dengan alasan subjektif akhlak dan moral, tidak berdasarkanadanya pelanggaran di pasar modal dan atau pemalsuan sebagai mana telah difitnahkan(dituduhkan namun tidak terbukti).
    Putusan Nomor 179 K/TUN/2014mendefinisikan tentang kriteria memiliki akhlak dan moral yang baik atau tidakbaik, melainkan didasarkan sentiment individu kepada Penggugat.
    /2009 tanggal30 Oktober 2009, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PerusahaanEfek tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa Pemohon Kasasi belummenempuh upaya administratif yang berupa keberatan kepada Bapepam dan LK;Pada tahap Peninjauan Kembali, dalam putusannya Nomor 98/PK/TUN/2011,Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari PerusahaanEfek tersebut.
    Putusan Nomor 179 K/TUN/2014H. ASHADI, S.H.Nip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — SOENITRIA IROE vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 321 K/TUN/2010
    No. 321 K/TUN/2010pasaloun yang menyatakan atau dapat menyebabkan Peraturan MenteriPendidikan Nasional tersebut menggugurkan semua Keputusan Tata UsahaNegara di Tingkat lebih bawah ( Keputusan Rektor ) yang telah diterbitkansebelumnya.
    No. 321 K/TUN/2010sebelum Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 berlaku. Yang dimaksuddengan " Produk hukum " di sini adalah izin penghunian yang dilakukan secarasah berdasarkan pelbagai peraturan hukum sebelum berlakunya PeraturanMendiknas No. 76 Tahun 2008 adalah tetap berdasarkan pada peraturan yanglama.
    No. 321 K/TUN/2010untuk memiliki rumah sendiri.
    No. 321 K/TUN/2010Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No.24 Kota Malang a.n.Drs.
    No. 321 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-09-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2009
Tanggal 1 September 2009 — M. AMIR TJARONGE, Sm.Hk.,; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, HAJJAH HAMUS,
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437 K/TUN/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — BENNY DANIEL AGUSTINUS LOKOLLO, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI MALUKU, DK
53 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 437 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 437 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:I.Il.IIL.IV.VI.VIL.Vill.BENNY DANIEL AGUSTINUS LOKOLLO, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Passo, Jalan Laksdya.Leo Wattimena, (belakang Ina Kaka) RT. 031 / RW. 07, KecamatanBaguala, Kota Ambon;WELLEM JOHANIS LOKOLLO, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
    Putusan Nomor 437 K/TUN/2014IX. MARTHEN STEVANUS MUSKITA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Passo, Jalan Laksdya. LeoWattimena, RT. 26 / RW. 06, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;HAROLD MARYO HENDRIK MUSKITA, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Listrik Negara(tanah bekas Hotel Anggrek) RT. 01/RW. 01, Kelurahan Batu Gajah,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;Selanjutnya masingmasing memberi kuasa kepada: 1. Margaretha de Queljoe,SH.,dan 2.
    Putusan Nomor 437 K/TUN/20143 Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di atas olehTergugat adalah jelas telah memenuhi ketentuan Pasal angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitubersifat Konkrit, Individual dan Final yang dapat menimbulkan akibat hukum;4 Bahwa kalau dihitung sejak diketahuinya obyek sengketa, sampai dengandidaftarkannya gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata
    Putusan Nomor 437 K/TUN/2014MARTHEN STEVANUS MUSKITA, X.
    Putusan Nomor 437 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — TJIPTO SETIADIHARDJA (dh. THIO HAN HIEN) vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
77 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 414 K/TUN/2015
    Sigmaeltra Propertindo, berkedudukan di Jakartatelah diterbitkan pada tanggal 25 Juli 1998, maka gugatan yang diajukanHalaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015oleh Penggugat telah melebihi batas waktu yang ditentukan atau telahdaluwarsa / lewat waktu.
    Sigmaeltra Propertindo, berkedudukan di Jakarta, sejakadanya surat dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat yaitu sejakHalaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015tanggal 15 Januari 2014.
    ;Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015Bahwa gugatan Penggugat tidak secara rinci menyebutkan prosedur manadalam proses penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak GunaBangunan No. 14/ Kadumangu, tanggal 25 Juli 1998, Surat Ukur No.15/Kadumangu, tanggal 18 Juli 1998, luas 13.764 M2 (tiga belas ribu tujuhratus enam puluh empat meter persegi), atas nama PT.
    UndangUndangHalaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015Nomor : 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor : 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. ;Dengan demikian jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamperkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, harus ditolakatau setidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkverklaard).
    Imam Soebechi, S.H., M.H.Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai .................. Rp. 6.000,00 Ttd./2. Redaksi ................... Rp. 5.000,00 Sumartanto, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi ... Ro489.000,00Jumlah ......................Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP.: 220000754Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — PT. INDO CHINA YUKHUANG VS BUPATI PENAJAM PASER UTARA, DK
98 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 340 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 340 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:nan FF WwW WNPT.
    Putusan Nomor 340 K/TUN/20145 NEHEMIA TOTAS PANGGABEAN, S.H.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantordi Jl.
    Putusan Nomor 340 K/TUN/201417. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUPEksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangandihentikan.
    Putusan Nomor 340 K/TUN/2014maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 340 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 K/TUN/KI/2022
Tanggal 4 Juli 2022 — TREESWATY LANNY SUSATYA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,
49 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 360 K/TUN/KI/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — WAHYUDI SLAMET, DKK vs. LURAH KEDUNGDORO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA, DK
75 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 404 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 404 K/TUN/201510.11.12.13.14.Bahwa, Tergugat selaku Lurah Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, KotaSurabaya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 PeraturanPemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang berbunyisebagai berikut;Pasal 15.
    Putusan Nomor 404 K/TUN/2015karenanya dalil keberatan Memori Kasasi a quo patut menurut hukumdikabulkan;Bahwa, Para Pemohon Kasasi juga sangat tidak sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara (TUN) Surabaya dalam putusannya pada halaman 19 paragraf 3sampai dengan halaman 20 paragraf 1, yang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukanTergugat/Pembanding sebelum Penggugat/Terbanding mengajukanpermohonan untuk mendapat
    Usaha Negara (TUN)Surabaya untuk membenarkan tindakan Tergugat/Pembanding karenadalam hukum administrasi untuk segala sesuatu harus dibuktikansecara tertulis dengan kelengkapan administrasinya pula, dengandemikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiTata Usaha Negara (TUN) Surabaya dalam putusannya di atas adalahsangat tidak tepat dan tidak benar, sehingga oleh karenanya sudahsepatutnya menurut hukum dalil keberatan Memori Kasasi a quo harusdikabulkan;7.
    Putusan Nomor 404 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor 404 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2014
Tanggal 23 September 2014 — NUNUNG NURHAYATI VS GUBERNUR BANK INDONESIA, DK
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 337 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014710Bahwa dengan adanya temuan indikasi praktekpraktek yang melanggar prinsipkehatihatian di bidang perbankan di PD. BPR Sumber, hal itu dijadikan dasaroleh Tergugat I untuk melakukan penilaian dalam proses Penilaian Kemampuandan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Penggugat selaku Direktur UtamaPD. BPR Sumber.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/20141 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bank IndonesiaNomor 14/28/Kep.GBI/DpG/2012/Rahasia, tentang Hasil Penilaian Kemampuandan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Nunung Nurhayati Selaku DirekturUtama PD.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan ini seharusnya, dilakukan pemisahan gugatan atas masingmasing objek gugatan, karena secara substansi kedua objek gugatan tersebutberbeda. Bahwa gugatan terhadap Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor14/28/KEP.GBI/DpG/2012/RAHASIA, tanggal 27 April 2012 tentang HasilPenilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. NunungNurhayati selaku Direktur Utama PD.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014dilakukan perbaikan surat kuasa, dimana selanjutnya Kuasa Penggugat telah pulamempersiapkan perbaikan Surat Kuasa Khusus untuk itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/TUN/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG ,DK vs. HENDRA SUTANTO TAN, DKK
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 264 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 264 K/TUN/2017 Selatan : Tanah Kosong, sorong;. Penggugat IX berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanahgarapan tanggal 23 Januari 2015 seluas + 180 m?
    Putusan Nomor 264 K/TUN/2017. Penggugat XIll berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanahgarapan 23 April 2015 seluas + 10.000 m?
    Putusan Nomor 264 K/TUN/2017b.
    Putusan Nomor 264 K/TUN/20175.
    Putusan Nomor 264 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/TUN/2013
Tanggal 24 September 2013 — RAIS ABIN VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
87 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 307 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 307 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :RAIS ABIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, alamat di Gedung VeteranRepublik Indonesia Graha Purna Yudha Lantai XI, Jalan Jenderal SudirmanKaveling 50 Jakarta 12930, selanjutnya memberi kuasa kepada :1.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.10.11.12.13.Drs. Suparno, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat PendaftaranFidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum ;Agus Riyanto, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan HukumDirektorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;Nur Ali, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Subdit Notariat Direktorat PerdataDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;. Mohamad Fajar, S.H.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.Veteran Republik Indonesia yaitu satusatunya Lembaga yang diberikankewenangan oleh UndangUndang untuk menggunakan nama "Karya Dharma ;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, dalamPasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :a. Dengan Keputusan Presiden dibentuk organisasi massa Veteran yang disebutLegiun Veteran Republik Indonesia sebagai satusatunya OrganisasiPenghimpunan Massa Veteran ;b.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.16sematamata memperjeias konteks masalah yang menjadi dasar gugatan agarhubungan hukum dan hak Penggugat menunjukkan dasar tuntutan yang logis.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.