. >< DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, Cs

Pasal 21 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Organisai No.33/PO 14/DPP.PD/XI/2007, yang berbunyi sbb:Pasal 16 Undangundang No.2 Tahun 2011: 1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila:a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri secara tertulis;c. menjadi anggota Partai Politik lain; ataud. melanggar AD dan ART.2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.Pasal 4 dan 5 ayat (1) ART Partai Demokrat:Keanggotaan

Politik sebagaimana diubah dengan Undangundang No.2 Tahun2011 Tentang Perubahan Atas Undangundang No.2 Tahun 2008Tentang Partai Politik (UU No.2 Tahun 2011) beserta penjelasannyayang berbunyi:Ayat (1):Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ARTAyat (2):Halaman 5 dari Halaman 24 Putusan Nomor : 229/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatumahkamah Partai

Bahwa TERGUGAT adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokratdimana baik PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT bernaungsebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD/ART) Partai Demokrat ;b. Bahwa adalah benar dalil gugatan PENGGUGAT di dalam halaman 1butir ke2 dan halaman 2 butir ke3, bahwasanya PENGGUGAT selainanggota Partai Demokrat juga merangkap sebagai Wakil Ketua BidangPendidikan Dan Sumber daya Manusia disamping sebagai anggotaDPRD Kabupaten Karawang Jawa Barat;3.

Surat No.196/INT/DPP.PD/X11/2011 tertanggal16 Desember 2011 perihal Pergantian Antarwaktuyang dirujukan kepada Ketua DPC Partai DemokratKab. Krawang;(3.2.) Bahwa suratsurat TERGUGAT pada butir (8.1.1 s/d butir 3.1.2)di atas, dibuat dan diterbitkan dengan berdasarkan padaAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat(AD/ART Partai Demokrat);(3.3).

RI No.2 Tahun 2011;Tentang Partai Politik ;Menimbang, bahwa Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART ;2. Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;3.

AMBO DALLE X DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,Cs

DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA METRO vs. A.A. ROZIK YASIN,

Golkar (vide bukti P.9) ;Dalam Berita Acara Klarifikasi Penggantian Calon Terpilin Anggota DPRDtersebut, menurut DPD Partai Golkar Kota Metro (Turut Tergugat) karenaMenganggap A.

Dalamgugatannya Penggugat seharusnya memposisikan DPD Partai GolkarKota Metro sebagai Tergugat. Karena Partai Golkar memiliki Kkewenanganmenurut undangundang untuk mengusulkan dan juga sekaligus untukmembatalkan usulan seseorang menjadi calon anggota dewan.Sedangkan KPU Kota Metro memilik kKewenangan untuk memperosesusulan yang diajukan oleh partai politik dan menetapkan kewenanganHal. 9 dari 15 hal. Put.

No. 735 K/Pdt/201110untuk memproses usulan yang diajukan oleh partai politik danmenetapkan seorang menjadi anggota dewan atau tidak.

Melanggar keputusan dan/atau kebijakan yang telah diputuskandan/atau diambil oleh Partai Golongan Karya ;c. Merusak, mencemarkan dan/atau merendahkan nama baik dankewajiban Partai Golongan Karya ;d. Melakukan tindakan yang dapat merugikan Partai Golongan Karyabaik secara politis, materiil dan/atau immateriil ;Pasal 12 ayat (1) huruf (c) Bab Ill tentang Sanksi Organisasimenyebutkan :(1) Bentuk Sanksi Organisasi yang dapat dikenakan terhadappelanggaran Disiplin Organisasi adalah :a.

Dengan alasan bahwa TermohonKasasi telah melakukan Pelanggaran aturan internal partai yaituPeraturan Organisasi Partai Golkar Nomor PO01/DPP/GOLKAR/XII/2005 pada BAB II Pasal 4 huruf.(3) huruf ( c) dan ( d) ;5 Berdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2002 tentang PartaiPolitik, Pasal 8 menyebutkan : Partai Politik memiliki HakhakKonstitusional, antara lain sebagai berikut :e Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil ;e Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri ;e Partai

YETTY KARAMOY ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT. dkk

No. 186 K/Pdt.SusParpol/2013kepengurusan Partai Hanura jika ada Pelanggaran yang dilakukan Anggota Partai ataumisalnya Penggugat sebagai Anggota Partai Hanura tidak pernah melakukanPelanggaran terhadap Organisasi Partainya ;Bahwa karena selama ini secara fakta hukum Penggugat sebagai anggota PartaiHanura (Hati Nurani Rakyat) tidak pernah melakukan Pelanggaran terhadap AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, misalnya:= Penggugat mengundurkan diri secara tertulis ;= Menjadi Partai Politik lain

;= Terlibat dalam tindak pidana yang dapat merugikan nama baik Partai ;Hal inilah yang dimaksud dengan Pelanggaran terhadap Organisasi Partai dalam Hal iniPartai Hanura sebagaimana diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai HanuraPada Bab III Pasal 4, namun selama ini secara fakta hukum Penggugat selaku anggotaPartai Hanura tidak pernah melakukan perbuatan/pelanggaran terhadap organisasiPartainya sebagaimana diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura BabIII Pasal 4 tersebut ;Bahwa

kepengurusan Partai Hanura dalam hal inikepengurusan serta segala tindakan yang berhubungan dengan kepentingan PartaiHanura termasuk segala keputusan baik keputusan Partai Tingkat Pusat, keputusanPartai Tingkat Provinsi maupun keputusan Partai tingkat Kabupaten/Kota semuanyaharus berdasar kepada AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) sebagaiperaturan tertinggi dari tata urutan peraturan dalam Anggaran Dasar Partai, karena itujelas bahwa segala keputusan yang diambil/dilakukan/diterbitkan

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai PolitikPerselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat... ;3.

sengketa (perselisihan) Partai Politik terlebih dahuluharuslah diselesaikan oleh internal Partai Politik, sebagaimana dimaksud didalamketentuan Pasal 32 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik kami kutipsebagai berikut: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;11Bahwa selanjutnya apabila penyelesaian melalui internal Partai Politik tidaktercapai maka terbukalah penyelesaian melalui mekanisme gugatan melaluiPengadilan Negeri

ANAS SUHARYONO vs Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Cq. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TIMUR Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN BOJONEGORO

Bojonegoro, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 9 Juni 2012 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;Melawan:Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PARTAI KEBANGKITANBANGSA (PKB) Cq. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PARTAIKEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TIMUR Cq.

ini diajukan karena Penggugat inginmenyelesaikan permasalahan Partai Politik yakni Partai Politik; Partai KebangkitanBangsa (PKB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sesuai dengan ketentuan UndangUndang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)Partai;Hal. 1 dari 7 hal.

politik yang berbadan hukum, dimana Penggugatadalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terdaftar sejak tahun 2008,sebagaimana tercatat dengan Nomor keanggotaan 0011/ DPC/VIHI/2008;Bahwa pada tahun 2009, Penggugat telah mengikuti pemilihan umum sebagaicalon anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dan terdaftar di KPUD (Komisi PemilihanUmum Daerah) Kabupaten Bojonegoro sebagai Calon anggota DPRD KabupatenBojonegoro pada periode 20092014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kemudiandalam pemilihan

politik menerangkan dalam halpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai,penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dimana ketentuanPasal 32 UU Nomor 2 tahun 2008 menerangkan pada pokoknya jika perselisihan partaipolitik diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai politik yang dilakukan olehsuatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politikdimana jangka waktu penyelesaian paling lambat 60 hari, kemudian padakenyataannya

Oktober 2010 tentang pemberhentian saudara HAANAS SUHARYONO darikeanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa adalah cacat hukum;Hal. 3 dari 7 hal.

., M.M
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional DPP PAN
2.Mahkamah Partai MP Partai Amanat Nasional
Turut Tergugat:
Abdul Hakam Naja

.; KETUA DEWAN PEMBINA PARTAI DEMOKRAT, DKK.

PUTUSANNo. 837 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1.HUSNI THAMRIN' SIAHAAN, sebagai Ketua DewanPimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan SibolgaSelatan, Kota Sibolga ;ASRUL TANJUNG, sebagai Sekretaris Dewan PimpinanAnak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Sibolga Selatan,Kota Sibolga ;SUKRAN SIMATUPANG, sebagai Wakil Ketua DewanPimpinan Anak Cabang Partai

anggota Partai Demokratditingkat Anak Cabang adalah Tergugat Il (Pimpinan Pusat) DPP PartaiDemokrat sesuai Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ;.

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya yang dilakukan oleh para Penggugatselaku pengurus Partai Demokrat Kecamatan Sibolga Selatan adalahsemata kader Partai Demokrat jadi keputusan yang dibuat oleh DewanPimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Sumatera Utara No.34/SK/DPD.PD/SU/XI/2008 tentang pemberhentian anggota tidak adadasar hukumnya yang jelas dan serta melanggar Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ;5.

DemokratKecamatan Sibolga Selatan, para Tergugat melanggar Anggaran DasarPartai dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 32, BAB WV Tentangpenyelesaian Perselisihan Partai Politik yaitu :1. perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawah mupakat.2. dalam hal musyawarah mupakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melaluipengadilan atau diluar pengadilan.3. penyelesaian

Bahwa kalau seandainya benar (quodnon) Pemohon Kasasi adalahPengurus Partai Demokrat Sibolga Selatan adalah Pengurus yang sah danPengangkatannya telah sesuai dengan Peraturan Organisasi Partai, makasesual dengan AD dan ART Partai Demokrat Jo. UndangUndang No. 2Tahun 2008, maka mekanisme penyelesaian sengketa partai politik,seharusnya dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat ;2.

NURSAADAH LAWAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN PIDIE. dkk

Pidie, dengan demikian yang memberhentkan Penggugatdari partai NasDem adalah dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem , bukanTergugat ;Bahwa isi surat dari DPP Partai NasDem yang ditanda tangani oleh SuryaPaloh selaku Ketua Umum DPP Partai NasDem dan Nining Indra Shalehsebagai Sekjen Partai NasDem, di dalam surat tersebut termasuk didalamnyaPenggantian Antar Waktu;Halaman6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2017/PN SgiBahwa oleh karena demikian maka dalil gugatan penggugat pada posita angka2

Partai NasDem Kab.

pemilihan dari Partai Nasdem dari wilayah dapil Ill adalahSdra.

partai politik antara lain, Perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan, Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, Pemecatan tanpaalasan yang jelas, Penyalahgunaan wewenang, Pertanggungjawaban keuangan, danatau Keberatan terhadap keputusan partai politik ;Menimbang, bahwa UU Partai Politik mengamanatkan perselisihan partai Politiktersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme interen partai berdasarkan AD(Anggaran Dasar) ART (Anggaran Rumah Tangga).

UU Partai Politik jugamengamanatkan penyelesaian perselisinan partai politik melalui Mahkamah Partaipolitik atau sebutan lain ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 32 UU RI Nomor 2 Tahun 2011 adalahditegaskan sebagai berikut :(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh

DASRIANTO ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), dkk

Gerakan Indonesia Rayadengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatakan:16 ayat (1):Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politikapabila:a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri secara tertulis;c Menjadi anggota Partai Politik lain; ataud Melanggar AD dan ART;16 ayat (2):Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksudpada

ayat (1) diatur dalam AD dan ART;16 ayat (3):Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembagaperwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikutidengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuaidengan peraturan perundangundangan;1 Bahwa dalam konsideran Mengingat Surat Keputusan Nomor050026/Kpts/DPPGERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 angka1 mengatakan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atasUU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

No.299 K/Pdt.SusParpol/2013Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kemudiandihubungkan dengan AD/ART Partai GERINDRA maka, tata carapemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Politik GerakanIndonesia Raya adalah sebagai berikut:BAB III Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia RayaTentang berakhirnya Keanggotaan:1 Berakhirnya keanggotaan karena:a Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;b Diberhentikan;c Meninggal dunia;d Pindah ke Partai lain;2 Anggota

Padahal Penggugat tidak pernahmelanggar AD ART partai, sehingga pemecatan tersebut adalah tidak sah dancacat hukum karena hanya berdasarkan sentiment pribadi dan mengadaada;8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Tata tertib DPRD KotaPekanbaru tahun 2010 menyatakan Dalam hal anggota Partai Politikdiberhentikan atau di pemberhentiaan antar waktu oleh partai politiknya, danyang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan,Hal. 5 dari 15 hal. Put.

sah setelah adanya Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud UU Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapatberlanjut setelah pemberhentiannya sah;10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 untuk melakukan pemberhentian antar waktu anggota DPRDdengan alasan diberhentikan oleh partai politik maka harus ada usulan daripimpinan partai kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan

NURDIN NAJAMUDDIN, S.Sos VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (PIS) Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI INDONESIA SEJAHTERA PROPINSI SULAWESI TENGAH Cq. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI INDONESIA SEJAHTERA KABUPATEN TOLITOLI

Tolitoli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September2013;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanDEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI INDONESIASEJAHTERA (PIS) Cg.

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)PARTAI INDONESIA SEJAHTERA PROPINSI SULAWESITENGAH Cq. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAIINDONESIA SEJAHTERA KABUPATEN TOLITOLI, berkedudukandi Kompleks Masjid Jami (rumah Sdr.

Delegation ofauthority ini tidak dapat dicabut kembali paskapemilu karena sifatnya bukanlah mandatumatau. mandat dari partai (Tergugat).

Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik;Dari ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang RI No. 2 Tahun 2011tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan Partai Politikdilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik, namun dari buktibukti yang ada telah nyatabahwa Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dimaksud belum adadalam internal Partai Indonesia Sejahtera, maka penyelesaian secarainternal

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisinan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik secara internal sesuai dengan ketentuan Pasal 33UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan

- Anang Rosadi (Penggugat) Melawan- Ketua KPU RI (Tergugat I)- Ketua DPP Partai Nasdem (Tergugat II)- Ketua DPW Partai Nasdem Prov Kalsel (Tergugat III)

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cq. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cq.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Jawa Timur Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai KebangkitanBangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro, Beralamat di Jalan Basuki RahmatNomor 19, Bojonegoro,2.

Bahwa Permasalah perkara ini diajukan karena Penggugat inginmenyelesaikan permasalah perselesihan Partai Politik yakni Partai Politik;Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sesuaiHal. 1 dari 10 hal Put.

Nomor 504 K/Padt.SusParpol/201310.perselisinan dilakukan melalui pengadilan negeri, dimana ketentuan didalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 menerangkan padapokoknya jika perselisihan partai politik diselesaikan terlebin dahulu olehinternal partai politik yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktupenyelesaian paling lambat 60 hari, di Partai Kebangkitan Bangsa telahterbentuk Majelis Tahkim pernah mengirim surat

politik oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah menyangkut tentang keberatan atas pemberhentian dirinya sebagaianggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun pergantian antar waktusebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Partai Partai KebangkitanBangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);Hal. 6 dari 10 hal Put.

Tahun 2008 tentang Partai Politik, banwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisinan tersebut belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA SOLOK2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL

pelanggaranatas AD/ART Partai..

Anggota Partai Politik diberhentikankeanggotaanya dari Partai apabila : a. Meninggal dunia, b.Mengundurkan diri secara tertulis, c.

2011 tentang Partai Politikyang isinya Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan caramusyawarah mufakat.3.

oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADdan ART.

sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Penggugat:
Nofrizon
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat

PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA KAB. TULUNGAGUNG

PUTUS ANNomor 851 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :AGUS SUKARNO PUTRO, Anggota Partai KebangkitanNasional Ulama Nomor Anggota : 2210001 dan atau AnggotaFraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) DPRDKabupaten Tulungagung, bertempat tinggal di Dusun KrajanRT.

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010 Penggugat menerima Surat KeputusanNomor : SK.01/DPC01/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentangPemberhentian Keanggotaan Partai Kebangkitan Nasional Ulama dariDewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)Kabupaten Tulungagung yang pada diktum terdiri atas Memutuskan :Menetapkan :a. Agus Sukarno Putro Nomor Anggota 2210001/XVI29/X/2007,diberhentikan sebagai anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) ;b.

Sebagai akibat dari Surat Keputusan ini maka yang bersangkutan sudahlepas dari hak dan kewajiban sebagai anggota Partai KebangkitanNasional Ulama (PKNV) ;c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai KebangkitanNasional Ulama nomor : SKOI/DPC01/III/2010 tanggal 6 Maret 2010tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Kebangkitan Nasional Ulamaatas nama Agus Sukarno Putro No.

Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Nasional Ulama BAB Ill tentangAsas dan Prinsip Perjuangan, Pasal 3 dan 4 ;b. Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama BAB IItentang Keanggotaan, Pasal 7 ayat a dan d ;c. Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama BAB Iltentang Keanggotaan Pasal 10 ayatc ;6.

Bahwa dasar hukum Surat Keputusan Nomor : SK01/DPC/01/III/12010yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai KebangkitanNasional Ulama dimaksud menyebut Anggaran Dasar Partai KebangkitanUlama BAB III tentang Asas dan Prinsip perjuangan terurai pada Pasal 3 dan4 menyebutkan :Pasal 3:Partai berasaskan Islam AhlusSunnah Wal Jama'ah ;Pasal 4:Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu waTaala, beramar Ma'ruf Nahi Munkar, menjunjung tinggi kebenaran, kejujurandan Ahlaqul

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL tersebut;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL VS IKA RIZKY VERYANI

JOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN, ; KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) II PARTAI GOLONGAN KARYA, KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) I PARTAI GOLONGAN KARYA,

Menyegel Kantor DPD Il Partai Golkar Kabupaten Sikka dan mengusirPenggugat untuk tidak berkantor di Kantor DPD II di Jalan Wairklau;b. Memanfaatkan Para Preman untuk menghalanghalangi Penggugat diruang tunggu dan VIP Bandara Frans Seda Maumere, saat Penggugatmau menjemput Pengurus Pusatdan Pengurus DPD Partai Golkar;c. Sejak bulan Mei tahun 2006 sampai dengan akhir bulan Agustus 2012,Penggugat dituduh oleh masyarakat, sebagai koruptor padahalnyaHal. 4 dari 15 hal. Put.

Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadili Perkara Nomor32/Pdt.G/2012/PN.MMR;Bahwa berdasar pada Anggaran Dasar Partai Golkar Pasal 38 ayat (1)yang menyatakan bahwa: Partai Golkar sebagai badan hukum diwakilioleh dewan pimpinan pusat di dalam maupun di luar pengadilan,sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara in casu adalahPengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan kedudukan (domisili)hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar;Bahwa dengan demikian kami mohon kepada Yang Mulia

Penggugat bertindak layaknyaorang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum sebagaiDewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Sikka,padahal kedudukan Penggugat sebagai Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Il Partai Golkar telah berakhir dengan diadakannyaMusyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar padatanggal 27 Mei 2006 sebagaimana dalam Surat Keputusan DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nomor SKEP39/GK/NTTNI/2006 tertanggal 3 Juni 2006, sehingga kedudukan Penggugatsebagai ketua

No. 1636 K/Pdt/2014Bahwa Tergugat dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan PimpinanDaerah (DPD) Il Partai Golkar Kabupaten Sikka tidak berhak dalambertindak untuk dan atas nama partai mewakili baik di dalam maupundi luar pengadilan karena berdasar pada Pasal 38 ayat (1) AnggaranDasar Partai Golkar adalah kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Golkar sehingga yang harus ditarik sebagai pihak dalamperkara in casu adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar,sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah

di luar pengadilan adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Golkar sehingga pihak yang harus ditarik sebagai Tergugatadalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebagai Tergugat selanjutnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gokar NTTsebagai Tergugat Il dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Il PartaiGolkar Kabupaten Sikka sebagai Tergugat III;Bahwa oleh karena itu.

., S.A.g, ; DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) Kabupaten Ogan Komering Ilir, dkk, DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL, dkk

Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga, PedomanPedoman Partai, Garis Perjuangan Partai danperaturanperaturan lainnya serta selalu mendukung dan menyukseskantujuan usaha dan program partai sebagaimana yang diatur dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional;Bahwa begitu pula selama Penggugat menjalankan tugasnya sebagaianggota DPRD Kabupaten Ogan Komering lIlir mewakili Partai AmanatNasional sejak diangkat pada tahun 2004 sampai dengan sekarang,Penggugat selalu dapat menjalankan

No. 312 K/Pdt.Sus/2009Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering llir (OKI) dari Partai AmanatNasional an.Fisli Hartono, SH. S. Ag.

Peringatan tertulis kepada pengurus diberikan olehDewan Pimpinan Partai di jJenjang kKepengurusan yangbersangkutan;b. Pemberhentian sementara :(1) Usulan pemberhentian sementara pengurus diajukan olehdewan pimpinan partai setempat berdasarkan putusanrapat pleno dan,c.

Pemberhentian tetap :(1) Usulan pemberhentian tetap anggota dilakukan olehDewan Pimpinan Partai setempat setelah melaluimekanisme Pasal 7 ayat (2.a.2) dan diputuskan rapatpleno;(2) Pemberhentian tetap pengurus partai ditetapkan olehDewan Pimpinan Partai dua tingkat diatasnya setelahmendapat rekomendasi dari dewan pimpinan partai satutingkat diatasnya;Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada angka 9, 10, 11 tersebutdi atas, maka tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat mohonrekomendasi kepada

Amanat Nasional SumateraSelatan bukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN)Kabupaten Ogan Komering Ilir, Demikian juga halnya dengan TergugatIIl/Terbanding Ill adalan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat NasionalHal. 12 dari 17 hal.

Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu (PDKB);Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilihan umumtahun 2009, suatu partai politik harus memenuhiketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 14,Pasal 15, dan Pasal 16 UndangUndang Nomor 10Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebutsebagai Undang Undang tentang Pemilu :2.

Bahwa Pasal 14 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008menyatakan: Ayat (1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemiludengan mengajukan pendaftaran untuk menjadicalon Peserta Pemilu kepada KPU.Ayat (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diajukan dengan surat yang ditandatanganioleh ketua umum dan sekretaris jenderal atausebutan lain pada kepengurusan pusat partaipolitik.Ayat (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.Ayat (4) Jadwal waktu pendaftaran

Partai PolitikPeserta Pemilu ditetapkan oleh KPU.3.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL, 2. Dr. H. ABDURACHMAN SARBINI tersebut

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL. dk ; FIKRI YASIN. dk

Dasar Gugatan :Bahwa Penggugat adalah anggota dan sekaligus Kader PartaiAmanat Nasional yang sudah berkiprah di Partai Amanat Nasionalsejak tahun 2003 ;Bahwa sebagai anggota Partai Amanat Nasional Penggugat berhakuntuk berpartisipasi aktif dalam mengurus Partai Amanat Nasional ;Bahwa pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2010 diselenggarakanMusyawarah Wilayah III Partai Amanat Nasional Lampung di BandarLampung, yang tugas Musyawarah Wilayah adalah :a.

mengenaikepastian pelaksanaan Musyawarah Wilayah Ill Partai Amanat NasionalLampung ;.

Bahwa secara jelas dan tegas sebagai anggota Partai dan calon KetuaDewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Lampung, TermohonKasasi telah mengabaikan Tata Urutan Peraturan Partai sebagaimanadiatur dalam Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga PAN mengenai TataUrutan Peraturan Partai, yang dalam hal ini mengabaikan keputusanDPP dan utamanya Surat Nomor : PAN/A/KUSJ/102/X/2010 tanggal 22Oktober 2010 Perihal : Rekomendasi Hasil Verifikasi Calon KetuaFormatur Muswil Ill PAN Provinsi Lampung ;8.

daripartai politik yang satu berpindah kepada partai politik yang lain.Sebagaimana (misalnya) berpindahnya kader Partai Amanat NasionalFuad Bawazier ke Partai Hanura, Dede Yusuf (Wakil Gubernur JawaBarat) ke Partai Demokrat, hingga Rio Capella yang kini menjabatsebagai Ketua Umum Partai Nasdem.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL,2. Dr. H.