Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — Hj. UTI RAGUWATI, DKK VS WALIKOTA SINGKAWANG
73 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 531 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara diantaranya:a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumperdata;b.
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014Negara Pontianak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkaneksepsieksepsi Tergugat selebihnya;.
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014September 2005 serta beberapa pasal di dalam SPKB yaitu Pasal 1 ayat(1), ayat (2) (vide hal 6 s.d. 11 tentang Duduk Perkaranya).
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014Hukum Adipurna Sukarti) yang beralamat di Jalan Nurali, Nomor 3Pontianak. Padahal keberadaan pihak H. Tamsil Sjoekoer, S.H.
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 25-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/TUN/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Perseroan) VS DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
97 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 193 PK/TUN/2018
    Putusan Nomor 193 PK/TUN/20181. Mengabulkan permohonan Penggugat atas penetapan penundaanpelaksanaan atas Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/PeringatanKetiga;2.
    Putusan Nomor 193 PK/TUN/20181986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang terkait;MENGADILI:1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjaauan Kembali PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASIINDONESIA (Perseroan);2.
    Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/TUN/2018,tanggal 9 April 2018;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Surat Nomor B5103/KOMINFO/ DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/PeringatanKetiga;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016,tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;4.
    Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, danRut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis:ttdKetua Majelis,ttdDr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.ttdDr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.Biayabiaya :1. Meterai ..........2. Redaksi ...........3.
    Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018NIP. : 195409241984031001Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — BUPATI SUMEDANG vs. AAN SUHENDAR, S.E, DKK
120 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 527 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 527 K/TUN/201520.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2015Tempat tinggalPekerjaan. NamaKewarganegaraanTempat tinggalPekerjaan NamaKewarganegaraanTempat tinggalPekerjaan.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2015ketentuan yang berlaku.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/TUN/2009
Tanggal 29 Nopember 2011 — Drs. MOH. CHOIRUL YUSUF SHOLEH, vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 150 PK/TUN/2009
    PUTUSANNo. 150 PK/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :Drs. MOH.
    A. 3 pada BadanPertimbangan Kepegawaian ;Kesemuanya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/G.TUN/BAPEK/2007tanggal 24 Juli 2007 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 2008 No.39 K/TUN
    No. 150 PK/TUN/2009bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang No. 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ;Bahwa Penggugat sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 1Januari 1974 sebagai guru SD sampai dengan menjabat sebagai Kepala Ranting Dinas Pdan K bulan April 1998 berarti telah bertugas selama 24 tahun lebih 3 bulan, belumpermah melakukan pelanggaran disiplin
    No. 150 PK/TUN/2009keputusan yang dipersoalkan tetapi belum melihat Adil seadiladilnya antara beratkeputusan yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan ;Gambaran singkat pokokpokok masalahnya adalah sebagai berikut :1 Saya Drs. Moh.
    No. 150 PK/TUN/2009dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, UndangUndang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :Drs. MOH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — Ny. NIRTIA SANUSI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA, DKK
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 84 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/20145. R.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014Nomor : 25 Tabun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;15.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014Ny. H.ROKHAYAH Janda R.
    Putusan Nomor 84 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — TALMINTO,DKK VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK
200 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 78 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 78 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015abstrak yaitu hanya sekedar menunjuk suatu lahan sebagaikawasan hutan produksi;Yang dimaksud individual adalah Keputusan TUN tidak ditujukanuntuk umum, tetapi ditujukan untuk pihak tertentu (natuurlijkeperson atau recht person).
    Putusan Nomor 78 K/TUN/201523.24.dapat dikategorikan sebagai KTUN yang dapat digugat kePengadilan Tata Usaha Negara;d.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015B.C.AD.
    Putusan Nomor 78 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — ADE IRAWAN, vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU,
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 294 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 294 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :ADE IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanMantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bertempattinggal di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUSKARBED TUJUH DELAPAN, S.H., M.H. ; MUS MULYADI, S.H.
    No. 294 K/TUN/2010Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknyaatas dalildalil :1.Bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat karena telah diterbitkannyaSurat Keputusan Nomor Pol.
    No. 294 K/TUN/2010Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru) agar memberikanputusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor Pol. Skep/35/V/2009 tertanggal 30 Januari 2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri atas nama Ade lrawan (Penggugat) ;3.
    No. 294 K/TUN/2010dilakukan pembentukan Sidang Komisi Kode Etik terhadap diriPemohon Kasasi ;3. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan ketentuanperundangundangan dalam menilai dan menguji Surat KeputusanNomor Pol.
    No. 294 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — THE DJURIANTO IRAWAN vs. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017Ad.1.1. Mengakibatkan kerugian Penggugat dan masyarakat, yangmemberikan kuasa kepada Penggugat.2. Membahayakan Penggugat dan Masyarakat yangmemberikan kuasa kepada Penggugat.3.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017(2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:a. Garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepisungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangantinggi; danb.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/20177. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.12Huk/2015tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perijinan KepadaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu;8.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017Permohonan Kasasi Nomor 50/G/2015/PTUNSRG yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
    Putusan Nomor 80 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. EMMA DIENOVYNA S.STP
45 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 352 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 352 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) yangberkedudukan di Gedung 3 lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara,Jalan Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur, yang diwakili oleh YuddyChrisnandi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Menteripendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selaku KetuaBadan Pertimbangan
    Majelis Hakim PT.TUN Jakarta telah salah dalam pertimbangan hukumnyakarena sesuai Pasal 48 ayat (3) menyebutkan Apabila terjadi pelanggaranHalaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini (PP No.53 Tahun 2010) maka hasil pemeriksaan tetapberlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini (PP No.53 Tahun 2010).
    TUN Jakarta dalampertimbangan hukumnya tidak benar, sehingga salah dalampertimbangannya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padahalaman 37 alenia 1 telah melakukan kekhilafan dalam pertimbanganhukumnya, karena Majelis Hakim tidak cermat dalam membaca danHalaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016memahani Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
    Hary Djatmiko, S.H., M.S.Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016Panitera Pengganti,ttd./Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.HBiayabiaya :1. Meterai ..0 0.00... ee eeeeeeettetteeeeees Rp 6.000,002. RedakSi ... 0... .0cc. cece cece eeeeeeeeeeeeeees Rp 5.000,003. Administrasi .....0....0..0.ceceeeeee eee Rp489.000,00Jumlah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADIL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 —
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2012
    Nomor 186 K/TUN/201214mempertimbangkan keberatankeberatan Pemohon Kasasi/ dahuluPembanding/Tergugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya;.
    Nomor 186 K/TUN/201220(lima) tahun (in casu bahkan hampir 10 tahun), tanpa dikomplain ataudiprotes oleh Penggugat;e. Bahwa terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Pemagarsari tanggal 8 Februari 2000, Surat Ukur tanggal 1 Desember1998 Nomor 47/Pemagarsari/1998 luas 37.835 m?
    Nomor 186 K/TUN/2012222. Tentang Mahkamah Agung Mengadili Sendiri Dalam Tingkat Kasasi;A.
    Nomor 186 K/TUN/201224a.
    Nomor 186 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2005
Tanggal 18 Desember 2008 — JULIUS MEKA, ; KEPALA KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA,
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 213 K/TUN/2005
    No.213 K/TUN/2005Anugerah Pemohon Kasasi sampaikan pada bapak Presiden RepublikIndonesia tentang tindakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalampengelabuhan atas Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 yangdiundangkan oleh Presiden yang alu.
    No.213 K/TUN/2005No. 3 tahun 1980 Pasal 8 huruf b menyatakan kenaikan pangkatreguler/otomatis setingkat lebih tinggi dalam jangka lima tahun ke atasdengan nilai DP 3 ratarata cukup.
    No.213 K/TUN/2005dan Pensiun bahwa SK pengabdian Penggugat/ Pembanding/PemohonKasasi akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegeraYogyakarta ;10.
    No.213 K/TUN/2005Terlambat mengajukan permohonan kasasi :Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri ........../Tinggi ..... barulah padatanggal wo... Sedangkanpemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan PengadilanTinggi ....... No. ...... tanggal .......
    No.213 K/TUN/2005
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — SANGGUR vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, DKK
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 232 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 232 K/TUN/2015DEM!
    Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo Nomor 16/K/TUN/2000 tanggal28 Februari 2001 jo Nomor 93/K/TUN/1998 tanggal 24 Februari 1998menyatakan :"Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan KepemilikanTanah Bukan merupakan Kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara,melainkan Kewenangan dari Peradilan Umum;4.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 232 K/TUN/2015PUTUSANNomor 232 K/TUN/2015DEM!
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 232 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — SUDARTO vs I. BUPATI PONOROGO., II. SOEGIONO
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015suara dilakukan Panitia menerima surat undangan yang kemudianditukarkan dengan surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih. Jikadihitung secara matematis 1 (satu) undangan ditukar 1 (satu) surat suaramaka jumlah akhirnya pasti sama.
    (Yurisprudensi Nomor 482 K/TUN/2003 tertanggal 1882004):Bahwa, gugatan Penggugat secara formal kurang pihak karena yangdigugat hanyalan Tergugat sedangkan Panitia Pelaksanaan PemilinanKepala Desa Trisono tidak ikut digugat.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015Babadan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Trisono,Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, didudukkan pulasebagai para pihak oleh karena saling berhubungan satu denganyang lainnya;b.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 151/G/2013/PTUN.SBY. Jo.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2011
Tanggal 28 Maret 2011 — PT. SABAR GANDA, ;PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA , KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 06 K/TUN/2011
    Nomor 06 K/TUN/20111/Desa Kamal yang masih dikuasai para penggarap dan pemegang hakterakhir sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkanTergugat sendiri dan menerangkan data fisik dan juridis tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 1/Desa Kamal, Surat Ukur Nomor 153 tanggal 27Februari 1932 seluas + 90.541,72 M?
    Nomor 06 K/TUN/2011Sertipikat Hak Pakai Nomor 120/Cengkareng Barat, tanggal 11 Februari2004, Surat Ukur Nomor 693/2000 tanggal 27 November 2000 seluas2.520 M?
    Nomor 06 K/TUN/201112tanah sertipikat HGU Nomor 1/Kamal seluas 90.541,72 M?
    Nomor 06 K/TUN/20112020Pemohon Kasasi.
    Nomor 06 K/TUN/20112424
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 679 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — BUPATI BUOL vs. PT TRANS SENTRA MULIA, DK
90 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 679 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 679 K/TUN/201520.21.22.c.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015A. Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat:B. Dalam Pokok Sengketa;1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 679 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL
87 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 K/TUN/2014
    Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Halaman 3 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/PejabatTUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yangdapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkanperaturan perundangundangan.
    Selanjutnya terbukti bahwa Penggugat, melaluikuasanya yang bernama Army Djatiprasetya, hadir memenuhiHalaman 7 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014undangan Tergugat pada tanggal 7 September 2011.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur JenderalNomor KEP 1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentangPembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP 1152/Halaman 24 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKBPPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2008 ;4.
    Selanjutnya Lampiran angka 5 KEP183/PJ./2010 tersebutmenyatakan sebagai berikut:Halaman 32 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014 NO. WEWENANG DIREKTUR DASAR DILIMPAHKANURUT JENDERAL HUKUM KEPADA (1) (2) (3) (4) (5)1: ous Menerbitkan keputusan Pasal 16 Kepala Kantorpembetulan kesalahan tulis, UU No.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 49 dari 49 halaman PutusanNomor 113 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — ABD. HARI VS BUPATI SUMENEP, DK
80 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 83 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:ABD.
    Sudirman No. 17 Sumenep, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 141/PK/TUN/040714, tanggal04 Juli 2014,ll.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014Tata Usaha Negara Surabaya haruslah dibatalkan oleh MahkamahAgung R.I ;6.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014masin ada permasalahan yang belum diselesaikan. Oleh karenaTermohon Peninjauan Kembali masih tetap menerbitkan Surat KeputusanObyek Sengketa dan melakukan pelantikan, maka tindakan TermohonPeninjauan Kembali tersebut telah melanggar ketentuan PERATURANBUPATI SUMENEP No. 01 Tahun 2013 Bab.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd./Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.Biayabiaya :1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2022
Tanggal 4 Agustus 2022 — WALIKOTA TANGERANG vs. YAYASAN AL MUHAJIRIN PONDOK BAHAR
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — A.RAHIM MUHAMMAD VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
50 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 318 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 318 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:A.RAHIM MUHAMMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Rt.10.Rw.03 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi NusaTenggara Barat, pekerjaan Petani, dalam hal ini memberi kuasa kepada: IndiSuryadi,SH. dan Yan Magandar Putra,SH., Advokat, KewarganegaraanIndonesia, beralamat di Jalan Jenderal
    atas namaGufran Amajid, terletak di Dusun Kalaki Nae, Desa Panda, Kecamatan Pali Belo,Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;Alasanalasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Gufran A.Majid selakuTergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima selaku Tergugat II padaHalaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Pengadilan Negeri Bima dengan Register Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI tertanggal 21 Januari 2013 sehubungan
    Saleh berdasarkan tanah adat dan kemudian pada Tahun2011 di kuasai oleh Gufran Amajid berdasarkan warisan yang menyebutkanbatasbatasnya sebagai berikut:Utara : Jalan Raya;Selatan : Abdurahim;Barat : Yasin;Timur : Abdurahim;b Surat pernyataan pembagian warisan tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkanbatasbatanya sebagai berikut:Utara : Jalan Raya;Selatan : Abdurahim;Barat : Yasin;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Timur : Abdurahim;7 Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2013 baru diketahui secara
    Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 199 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 107 yang menjelaskan : Cacathukum administrasi sebagaimana di maksud Pasal 106 Ayat 1 adalah:a Kesalahan prosedural;b Kesalahan penerapan Peraturan perundangundangan;c Kesalahan subyek hak;d Kesalahan obyek hak;e Kesalahan perhitungan luas;f Terdapat tumpang tindih hak atas tanah:e Data yuridis atau data fisik benar atau;Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN
    ,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014Anggota Majelis:Ttd/H. Yulius, SH.MH..,Ttd/Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Biayabiaya1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi ...... Rp489.000,00Jumlah ................08. Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Ketua Majelis,ttdDr.H.Imam Soebechi, SH.MH..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 —
94 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 214 K/TUN/2010
    No. 214 K/TUN/2010Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. PL. Tobing,SH., MH., 2. Hana Firtiana, SH., MH., 3. Dadang Azis,SH., 4.
    No. 214 K/TUN/2010Putusan No. 309/1975/G.PN. Jakarta BaratSelatan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) Alm.
    No. 214 K/TUN/2010833 M?
    No. 214 K/TUN/20108.
    No. 214 K/TUN/2010Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 214 K/TUN/2010