lain;Namun, dari ketentuan Pasal 332 ayat 2 UndangUndang No.27 Tahun 2009Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah patut dibuktikanterlebih dahulu alasan Tergugat untuk mengusulkan Penggantian Antar WaktuPenggugat selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.Bahwa Tergugat dalam Surat No.06/F.PG/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013Tentang Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW

Sehingga,Tergugat tidak dapat menggunakan standar suka atau tidak suka denganseseorang untuk menjadi dasar pemberhentian atau penggantian antar waktuterhadap seseorang tersebut;Bahwa Tergugat juga telah mengeluarkan Surat No.P189/GOLKARSUMSEL/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 Tentang Usulan PAW Anggota Fraksi PartaiGOLKAR DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama Penggugat. (Bukti P5);Hal.3 dari 20 hal. Put.

Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Tergugat No.P197/GOLKARSUMSELA/II/2013, tanggal 31 Juli 2013 Tentang PAW AnggotaFraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan a.n H.Rodi Wijaya,S.E.,M.Si.

;Oleh karenanya berdasarkan objek sengketa dalam perkara ini danberdasarkan pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi yang kontradiktif itu,6dapat diketahui bahwa Judex Facti telah keliru membuat pertimbanganhukum seolaholah perkara ini prematur karena belum diselesaikan diinternal partai;Bahwa menurut dalil Tergugat/Termohon Kasasi: demi menegakkan disiplinorganisasi dan wibawa partai, Tergugat mengusulkan PAW ini sesuai denganPasal 332 ayat 2 huruf e UndangUndang No.27 Tahun 2009 jo.

,S.Sos.; dan Surat Tergugat/Termohon Kasasi NomorB311/GOLKAR/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 Tentang Persetujuan PAWAnggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan Surat Tergugat/TermohonKasasi No.P197/GOLKARSUMSEL/VII/2013, Tentang PAW Anggota FraksiPartai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan a.n.

onrechtmatigedaad);8 Bahwa oleh karena itu, obyek gugatan perkara ini adalah mengenai SuratKeputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriot No. 409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010 tertanggal 28 September 2010 tentang PemberhentianAnggota Partai Patriot dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Kota Bontang No.057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang UsulanPemberhentian Saudara IRWAN ARBAIN, ST, sebagai Anggota DPRD KotaBontang, yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentang Penggantian AntarWaktu (PAW

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontanguntuk menunda proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDKota Bontang terhadap diri Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;PRIMAIR:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad);Hal. 5 dari 18 hal.

IRWAN ARBAIN, ST., sebagai Anggota DPRD KotaBontang yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentang Penggantian AntarWaktu (PAW) oleh Ketua DPRD Kota Bontang, maka untuk menghormatiproses hukum adalah sangat beralasan menurut hukum jika Penggugatmengajukan permohonan provisi dan atau Penundaan Pelaksanaan ProsesPenggantian Antar Waktu (PAW) sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap dalam peninjauan kembali;Mengenai upaya hukum peninjauan kembali herziening diatur dalam Pasal 263sampai dengan

Keputusan Nomor : Kep.02/DPD IVGOLKAR/VIV/2004, tanggal 24 Juli 2004, yang memberhentikan ParaPenggugat sebagai Anggota Golongan Karya (Golkar) KabupatenLombok Tengah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah ;13.Bahwa gugatan ini didasarkan oleh keadaan yang sangat mendesak danurgen dan mengingat proses persidangan akan diperkirakan cukup lama,maka gugatan ini dimohonkan terlebih dahulu untuk diputuskan segeradengan putusan propisi agar Tergugat untuk menarik kembailipengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW

Menghukum Tergugat dan / atau siapa saja yang berwenang,untuk menarik kembali atau) menangguhkan proses ataukeputusan mengenai Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW)untuk Para Penggugat sebagai Anggota Dewan PerwakilanHal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2006 K/Pdt/2007Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Periode 20042009 ;B. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Bahwa secara Yuridis Formal justru dengan diterbitkannya SuratKeputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Il Partai GolonganKarya (Golkar) Nomor : Kep.02/DPD IVGOLKAR/VIV2004 TANGGAL 24Juli 2004 tentang pemberhentian Pemohon kasasi dari keanggotaanPartai Golongan Karya Kabupaten Lombok tengah oleh pihak TermohonKasasi dan selanjutnya telah mengusulkan penggantian antar waktu(PAW) pihak Pemohon Kasasi sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah masa keanggotaan2004

2009 adalah menunjukkan sifat yang sangat mendesak dan harusmendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan perlindungan hukumyang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dimanadengan diterbitkannya surat pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten LombokTengah dan surat pengusulan PAW (Penggantian Antar Waktu) pihakPemohon Kasasi oleh pihak Termohon Kasasi tersebut adalah jelassangat merugikan dan mengganggu ketentraman pihak Pemohon

Kasasisebagai Anggota Dewan Terpilih periode 2004 2009, sehingga dengandemikian cukuplah beralasan hukum terhadap tuntutan Provisi pihakPemohon Kasasi sangatlah mendesak untuk dilaksanakan denganmenghukum Tergugat /Termohon Kasasi dan atau siapa saja yangberwenang untuk menarik kembali atau menangguhkan proses ataukeputusan mengenai pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) untukHal. 12 dari 17 hal.

Akhiryapada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2007 sekitar pukul15.30 Wib. terdakwa LILIK dan saksi STEVANUS ditangkapoleh saksi SRI YUDO PAW, Amd dan saksi DEDIK PRAYUDI yaituPetugas Kepolisian Resort Sukoharjo. Setelah itu terdakwaLII.IK dilakukan test urine dan hasilnya Positifmengkonsumsi zat narkotika sesuai dengan Berita AcaraPemeriksaan Psikotropika / Narkotika melalui Test Urinedari Poliklinik Bhayangkara atas nama LILIK SETYO PURWOKOalamat Dk.

SRI YUDA PAW, Amd. Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menerangkanyang sebenarnya. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapandan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi bersama sama dengan saksi DEDIK PRAYUDI danTeam dari Polres Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 28Nopember 2007 sekitar jam : 15.30 WIB.

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapandan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi bersama sama dengan saksi SRI YUDA PAW, Amddan Team dari Polres Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 28Nopember 2007 sekitar jam : 15.30 WIB.

paketganja tersebut di buka dan sebagian digunakan / dihisapbersama sama dengan cara ganja kering tersebut diremasbiar hancur kemudian dicampur dengan rokok selanjutnyadilinting dengan kertas papier lalu dibakar dan akhirnyadihisap sampai habis ; Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / menghisap ganjatersebut tanpa dilengkapi dengan rekomendasi' atau ijindari dokter yang berwenang ;Bahwa benar akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember2007 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksiSRI YUDO PAW

Bertempat di rumah kost WismaSeroja Gang Menco Nomor 28 Desa Gonilan, KecamatanKartasura, Kabupaten Sukoharjo dikarenakan tidak bisatidur terdakwa telah mengambil I(satu) linting ganjamilik saksi STEVANUS yang ditaruh diatas almari kamarsaksi STEVANUS dan selanjutnya ganja tersebut dibakar16dan dihisap sendirian sampaiBahwa akhirnya pada hari Rabu, tanggal 28 nopember2007 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap olehsaksi SRI YUDO PAW, Amd dan saksi DEDIK PRAYUDI yaituPetugas Kepolisian ResortSukoharjo

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi yang di tindaklanjuti oleh Tergugat IIdengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPW Jawa TengahNomor : 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembangatas nama Sdr.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat)tidak disertai dengan alasan PAW yang sah sesuai ketentuanbunyi pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UndangundangNomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRDjo.

Muhammad Bahaudduror, S.Pikepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang, maka untukmenghindari kerugian yang lebih besar pada diri Penggugatakibat tindak lanjut surat tersebut, Penggugat mengajukanpermohonan putusan Provisi agar Pengadilan NegeriRembang menangguhkan Pelaksanaan Penggantian AntarWaktu (PAW) sdr.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi(Penggugat) kepada Tergugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) ;Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr.

pada 1 April 2016 dengan surat Nomor : 013UND/DPP.NasDem/IV/2016 Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di KantorDPP Partai NasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.

Sehingga penyelesaian di tingkatDPP PDIP gagal, dan sampai dengan sekarang Penggugat tetap menjadiAnggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sah bedasarkan Hasil PemilihanUmum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo tahun 2014;Bahwa Penggugat sangat dikejutkan ketika pada tanggal 10 April 2017Penggugat mendapat pemberitahuan dari Sekretariat DPRD KabupatenNagekeo bahwa sedang dilakukan Proses PAW anggota DPRD KabupatenNagekeo dari Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP kepada ROBERTUSRAGA, SH atas pengajuan Dewan Pimpinan

Cabang PARTAI DEMOKRASIPDIP Kabupaten Nagekeo yang ditanda tangani oleh Ketua dan SekretarisDPC PDIP (Tergugat), dengan diberikan foto copy pengajuan PAW danKeputusan DPP PDIP Nomor 210/KPTS/DEWAN PIMPINANPUSAT/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemecatan YAKOBUSSUSU, S.IP Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;Dengan berdasarkan foto copy yang diberikan dari Sekretariat DPRD KabupatenNagekeo, baru diketahui dengan pasti bahwa Penggugat telah dipecatmelalui Surat Keputusan

Berita Acara Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nagekeo di Mbaytaggal 5 Maret 2016, disertai lampirannya tanpa tanggal, adalah tidakbenar, karena selama YAKOBUS SUSU, S.IP, selaku Wakil Ketua hadirjuga dalam rapat, namun tidak pernah membahas tentang PAW sesuaiSurat Keputusan DPP PODIP210/KPTS/DPP/XII/2016 tentangPEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IP DARI KEANGGOTAAN PARTIADEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, tanggal 28 Desember 2016 ;d.

Surat DPC PDIPKabupaten Nagekeo Nomor 001/EX/DPCPDIP)/NGK/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 Perihal Usulan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Nagekeo, diakukan secara terselubung (tidak pernahdisampaikan kepada Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP);Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor137/PDT/2017/PT KPG12.

Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Proses Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama YAKOBUS SUSU, S.IPdan/atau apabila Proses Pergantian Antar Waktu itu sudah terjadi sebelumHalaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor137/PDT/2017/PT KPGmasa jabatan berakhir maka Proses Pergantian Antar Waktu adalah CacatHukum dan Tidak Sah;6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;7.

Sehinggapenyelesaian di tingkat DPP PDIP gagal, dan sampai dengan sekarangPenggugat tetap menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sahbedasarkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo tahun2014;Bahwa Penggugat sangat dikejutkan ketika pada tanggal 10 April 2017Penggugat mendapat pemberitahuan dari Sekretariat DPRD KabupatenNagekeo bahwa sedang dilakukan Proses PAW anggota DPRD KabupatenNagekeo dari Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP kepada ROBERTUS RAGA,SH atas pengajuan Dewan Pimpinan

Cabang PARTAl DEMOKRASI PDIPKabupaten Nagekeo yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP(Tergugat), dengan diberikan foto copy pengajuan PAW dan Keputusan DPPPDIP Nomor 210/KPTS/DEWAN PIMPINAN PUSAT/X1/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pemecatan YAKOBUS SUSU, S.IP Dari KeanggotaanPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;Dengan berdasarkan foto copy yang diberikan dari Sekretariat DPRDKabupaten Nagekeo, baru diketahui dengan pasti bahwa Penggugat telahdipecat melalui Surat Keputusan

Berita Acara Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nagekeo di Mbay taggal5 Maret 2016, disertai lampirannya tanpa tanggal, adalah tidak benar, karenaselama YAKOBUS SUSU, S.IP, selaku Wakil Ketua hadir juga dalam rapat,namun tidak pernah membahas tentang PAW sesuai Surat Keputusan DPPPDIP 210/KPTS/DPP/X1V2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI KEANGGOTAAN PARTIA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,tanggal 28 Desember 2016 ;d.

Surat DPC PDIP Kabupaten Nagekeo Nomor 001/EX/DPCPDIP)/NGK/2017tanggal 9 Pebruari 2017 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenNagekeo, diakukan secara terselubung (tidak pernah disampaikan kepadaPenggugat YAKOBUS SUSU, S.IP) ;Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut pada posita poin 11 di atas, tergambardengan sangat meyakinkan bahwa Dasar Pemecatan Penggugat YAKOBUSSUSU,S.IP dari keanggotaan PDIP adalah Penggelembungan Suara padaPemilu 2014.

Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Proses Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama YAKOBUS SUSU, S.IPdan/atau apabila Proses Pergantian Antar Waktu itu sudah terjadi sebelummasa jabatan berakhir maka Proses Pergantian Antar Waktu adalah CacatHukum dan Tidak Sah ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara ini ;7.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam No.Pol DA 6330 PAW.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pol: DA 6330 PAW didepan mesjid Jami Al Mubarakah yangberalamat di Jl.Peramuan RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin TengahKecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian untuk 2 (dua) lembarplastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yangterbungkus didalam 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah handphonemerek XIAOMI warna hitam terdakwa pegang bersamaan dengan tangantangan sebelah kiri datang beberapa lakilaki menghampiri dan melakukanpenangkapan dan penggeledahan kepada

KelurahanLandasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan padasaat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yangdidalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yang terbungkus didalam 2 (dua)lembar plastik klip dan 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitamyang sebelumnya terlempar kesemaksemak tidak jauh dari badan terdakwasedangkan untuk 1 (Satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam No.Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN BjbPol: DA 6330 PAW

Pol: DA 6330 PAW didepan mesjid Jami Al Mubarakah yangberalamat di JI.Peramuan RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin TengahKecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian untuk 2 (dua) lembarplastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yangterbungkus didalam 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah handphonemerek XIAOMI warna hitam terdakwa pegang bersamaan dengan tangantangan sebelah kiri datang beberapa lakilaki menghampiri dan melakukanpenangkapan dan penggeledahan kepada

Peramuan RT. 011 RW. 003 KelurahanLandasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan padasaat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yangdidalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yang terbungkus didalam 2 (dua)lembar plastik klip dan 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitamyang sebelumnya terlempar kesemaksemak tidak jauh dari badan terdakwasedangkan untuk 1 (Satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam No.Pol: DA 6330 PAW tanpa surat langsung

Terdakwa menjual Narkotika jenis sabusabu tersebuthanya berupa keuntungan memakai Narkotika jenis sabusabu.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam melakukankegiatan peredaran Narkotika jenis sabusabu.Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri serta lokasi penangkapanTerdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkusan yang berisi Narkotikajenis sabusabu, 1 (Satu) buah handphone Xiomi warna hitam serta 1 (satu)unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor PolisiDA 6330 PAW

Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa menurut hukum seharusnya Gubernur Sulawesi Baratsebelum mengeluarkan Keputusan atas diri Penggugat yangmemberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai anggota DPRDKabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Partai Buruh, terlebihdahulu mempertimbangkan adanya surat dari Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB.HI.056/PER/DPPPARTAIBURUH/XI/2012, tanggal 3 November 2012 yang isinya memohonkepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukanpenundaan proses PAW

Andi Muhtadin;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud yangtelah.....telah merugikan Penggugat, maka Penggugat khawatir segeradilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugatselaku Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan olehnya ituPenggugat dengan segala kerendahan hati, bermohon ke hadapanyang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar danMajelis Hakim yang mulia kiranya dengan segala kewenangannyaberdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan

Tata Usaha Negara dapat berkenan untuk mengeluarkanPenetapan Penangguhan terlebih dahulu yang memerintahkankepada Tergugat untuk tidak melanjutkan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) atas diri Penggugat dan tidak melakukan pelantikanAnggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) yang ditunjuk dalamproses PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yangmenggantikan Penggugat tersebut sambil menunggu adanya putusanpengadilan dalam perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa adapun alasan

DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/261/DPRDtanggal 28 September 2012 Perihal:Pemberhentian Anggota DPRD.Fotocopy dari fotocopy Surat DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/270/DPRD,tanggal 04 September 2012 Perihal: RalatTanggal Surat.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DewanPimpinan Cabang (DPCPartai Buruh)Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 14/PBPM/VII/2012, tanggal 23 Agustus 2012Perihal: Tindak Lanjut Proses UsulanPergantian Antar Waktu (PAW

)...34(PAW) tidak terbukti dan secara hukum harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menerangkanbahwa justru.

., yang di tindaklanjuti olehTergugat Il dengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPWJawa Tengah Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4Maret 2016 tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRDKabupaten Rembang atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.,yang berakibat Tergugat bertindak mengeluarkan Surat KeputusanNomor 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentiansebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu SaudaraHalaman 2 dari 29 hal. Put.

atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum disebutkan bahwa: Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidanadan perkara perdata di tingkat pertama;Gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang disertaipermohonan kepada Pengadilan untuk menilai, mempertimbangkan danmemutuskan perbuatan Para Tergugat dalam merekayasa, menerbitkansuratsurat atau keputusan yang berisi pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai NasDem dan melakukan PAW

,dan atas usulan tersebut Tergugat II menerbitkan Surat RekomendasiDPW Partai NasDem Jawa Tengah bernomor: Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang dikirim kepadaTergugat dan selanjutnya DPP Partai NasDem (Tergugat I) pada 1April 2016 dengan Surat Nomor: 013UND/DPP.NasDem/IV/2016Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di kantor DPP PartaiNasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama Sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.

Nomor 1159 K/Pdt.SusPar.Pol/201726.2728.anggota DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan Para Tergugatterhadap Penggugat adalah melawan hukum dan tindakan/perbuatanyang dilakukan secara melawan hukum bermakna sebagai tindakanyang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan bunyi peraturanperundangundangan;Bahwa, oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugat mengusulkanmemberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian/Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap Sdr.

Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) melalui suratNomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 kepadaTergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaa);.

fotocopy Objek Sengketa tersebut:Bahwa ternyata penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugatdidasarkan atas usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiGerindra Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : ST/10127/BDPDGERINDRA SUMUT/ 2015 tanggal 17 Oktober 2015perinal usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi GerindraDPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama saudara EVEREADYSITORUS, dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GerindraNomor : 080131/A/DPPGERINDRA/2015 Tanggal 31 Agustus 2015Perihal : PAW

Penggugat:Bahwa selain itu, Penerbitan Surat Keputusan PemberhentianAnggota tersebut adalah tidak sah karena melanggar UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikdan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Gerindra;Bahwa terbitnya Surat Pemberhentian Anggota tersebutdilakukan atas usulan Surat DPD Partai Gerindra SumateraUtara Nomor ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015Tanggal 15 Agustus 2015 Tentang Usulan PAW

EVERADY SITORUS:;Bahwa penerbitan Surat Nomor 2422/18/Sekr Tertanggal 27 Oktober2015 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utaraadalah untuk menindak lanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat ( DPP)Partai Gerindra Nomor 080131/A/DPPGERINDRA/2015 Tanggal 31Agustus 2015 Perihal PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera UtaraNomor ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 Tanggal 17Oktober 2015 Perihal Usulan PAW Anggota Fraksi Partai GerindraDPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama EVEREADY SITORUSadalah berdasarkan

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utarayang ditindak lanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiGerindra Sumatera Utara Nomor ST/ 10 127/B DPDGERINDRASUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 perihal Usulan PAW AnggotaFraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara atas namaSdr.

) kepadaPemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat dari jabatannyasebagai anggota Legislatif/ DPRD Provinsi Sumatera Utara.Bahwa Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugatmenunjukkan Objek Sengketa a quo bukan untuk meminta persetujuanKPU Provinsi Sumatera Utara dalam hal melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW) kepada Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat dari jabatannya sebagai anggota Legislatif/ DPRD ProvinsiSumatera Utara.