Surat 170/39/DPRD/LIg/I/2019 perihal mohon petunjuk tentang PAW anggota DPRD KotaLubuklinggau dari PPP atas nama PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan TERGUGAT tersebut, TURUTTERGUGAT mengeluarkan surat pada tanggal 13 Februari 2019, denganNo. Surat 170/0312/I/2019 perihal Pelantikan Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kota Lubuklinggau.

Reg.11/MPDPPPPP;Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, bertempat di ruang Badanmusyawarah DPRD Kota Lubuklinggau, TERGUGAT mengadakan RapatBANMUS DPRD Kota Lubuklinggau dengan agenda membahas suratsurat masuk;Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, PENGGUGAT mengirimkan suratyang diberikan langsung kepada TERGUGAT dengan perihal PenundaanProses PAW terhadap diri PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD KotaLubuklinggau dikarenakan masih berjalannya proses hukum diMahkamah Partai, surat tersebut merupakan penegasan

Tetapi Kewenangan KPU atau KPUD dalam hal PAW hanyamemverifikasi data calon pengganti anggota DPR atau DPRD yangparpolnya syah terdaftar di Kementerian hukum dan HAM sesuaiperundangundangan atau ketentuan yang berlaku. Dalam hal iniKepengurusan PPP Versi Ir Ir. H. M.

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum sesuai saran dari timkemenkumham yang menyatakan proses paw ditunda sampai adanyakeputusan yang inkracht sesuai dengan Laporan Hasil Koordinasi danKonsultasi Badan Kehormatan DPRD Kota Lubuklinggau KeKementerian Hukum dan Ham dan KPU RI di Jakarta tanggal 11 S/D 14Juli 2017;13. Bahwa telah adanya putusan Nomor 182 PK/TUN/2018 tertanggal 8November 2018 mengenai kepengurusan PPP Versi Ir Ir H.

Bahwa adanya pernyataan dari Mimi Haryani, SH ( dahulu wakil ketuaPengadilan Negeri Lubuklinggau sekarang Ketua Pengadilan NegeriLubuklinggau) yang menyatakan Upaya hukum yang dapat dilakukanadalah PK (Peninjauan Kembali), namun tidak berpengaruh terhadapproses PAW Pergantian Antar Waktu.

Sehinggapenyelesaian di tingkat DPP PDIP gagal, dan sampai dengan sekarangPenggugat tetap menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sahbedasarkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo tahun2014;Bahwa Penggugat sangat dikejutkan ketika pada tanggal 10 April 2017Penggugat mendapat pemberitahuan dari Sekretariat DPRD KabupatenNagekeo bahwa sedang dilakukan Proses PAW anggota DPRD KabupatenNagekeo dari Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP kepada ROBERTUS RAGA,SH atas pengajuan Dewan Pimpinan

Cabang PARTAl DEMOKRASI PDIPKabupaten Nagekeo yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP(Tergugat), dengan diberikan foto copy pengajuan PAW dan Keputusan DPPPDIP Nomor 210/KPTS/DEWAN PIMPINAN PUSAT/X1/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pemecatan YAKOBUS SUSU, S.IP Dari KeanggotaanPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;Dengan berdasarkan foto copy yang diberikan dari Sekretariat DPRDKabupaten Nagekeo, baru diketahui dengan pasti bahwa Penggugat telahdipecat melalui Surat Keputusan

Berita Acara Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nagekeo di Mbay taggal5 Maret 2016, disertai lampirannya tanpa tanggal, adalah tidak benar, karenaselama YAKOBUS SUSU, S.IP, selaku Wakil Ketua hadir juga dalam rapat,namun tidak pernah membahas tentang PAW sesuai Surat Keputusan DPPPDIP 210/KPTS/DPP/X1V2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI KEANGGOTAAN PARTIA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,tanggal 28 Desember 2016 ;d.

Surat DPC PDIP Kabupaten Nagekeo Nomor 001/EX/DPCPDIP)/NGK/2017tanggal 9 Pebruari 2017 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenNagekeo, diakukan secara terselubung (tidak pernah disampaikan kepadaPenggugat YAKOBUS SUSU, S.IP) ;Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut pada posita poin 11 di atas, tergambardengan sangat meyakinkan bahwa Dasar Pemecatan Penggugat YAKOBUSSUSU,S.IP dari keanggotaan PDIP adalah Penggelembungan Suara padaPemilu 2014.

Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Proses Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama YAKOBUS SUSU, S.IPdan/atau apabila Proses Pergantian Antar Waktu itu sudah terjadi sebelummasa jabatan berakhir maka Proses Pergantian Antar Waktu adalah CacatHukum dan Tidak Sah ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara ini ;7.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi yang di tindaklanjuti oleh Tergugat IIdengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPW Jawa TengahNomor : 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembangatas nama Sdr.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat)tidak disertai dengan alasan PAW yang sah sesuai ketentuanbunyi pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UndangundangNomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRDjo.

Muhammad Bahaudduror, S.Pikepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang, maka untukmenghindari kerugian yang lebih besar pada diri Penggugatakibat tindak lanjut surat tersebut, Penggugat mengajukanpermohonan putusan Provisi agar Pengadilan NegeriRembang menangguhkan Pelaksanaan Penggantian AntarWaktu (PAW) sdr.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi(Penggugat) kepada Tergugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) ;Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr.

pada 1 April 2016 dengan surat Nomor : 013UND/DPP.NasDem/IV/2016 Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di KantorDPP Partai NasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.

demikian Para Tergugat telah melanggar ketentuanPasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan:Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) di atur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga;Bahwa secara tibatiba Penggugat kaget setelah membaca harian Lombok Post,tanggal 8 Oktober 2014 pada halaman 21 Rubrik Sumbawa bertuliskan:SEKALI TERIMA GAJI, LANGSUNG DIUSULKAN PAW

: Dilantik 19Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaan tersebut tertulissurat PAW Penggugat berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HatiNurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Penggugat merasa tidak pernahdiberi tembusan surat apapun maupun diajak bicara dalam proses PenggantianAntar Waktu, sehingga jika Penggugat dianggap melakukan kesalahan ataupelanggaran terhadap AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat, Penggugat pasti

Irawansyah dari KeanggotaanPartai Hanura yang secara tibatiba Penggugat kaget setelah membaca harianLombok Post, tanggal 8 Oktober 2014 pada halaman 21 pada Rubrik Sumbawabertuliskan SEKALI TERIMA GAJI, LANGSUNG DIUSULKAN PAW:Dilantik 19 Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaantersebut tertulis surat PAW Penggugat berdasarkan surat Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Penggugat merasatidak

: Dilantik 19Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaan tersebut tertulissurat PAW Pemohon berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HatiNurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Pemohon merasa tidak pernah diberitembusan surat apapun maupun diajak bicara dalam proses Penggantian AntarWaktu, sehingga jika Pemohon dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaranterhadap AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat, Pemohon pasti akan

Irawansyah Dari KeanggotaanPartai Hanura yang secara tibatiba Pemohon kaget setelah membaca harianLombok Post, tanggal 8 Oktober 2014 pada halaman 21 pada Rubrik Sumbawabertuliskan SEKALI TERIMA GAJI, LANGSUNG DIUSULKAN PAW:Dilantik 19 Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaantersebut tertulis surat PAW Penggugat berdasarkan surat Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Pemohon merasa tidakpernah

Yana yang diserahkan oleh Syahril Smenerima sebuah surat dari Dewan Pimpinan PusatPartai Nasdem dan ternyata isinya adalah berupa SuratKeputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari DewanPimpinan Pusat Partai Nasdem yakni Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Dr.Aswani Zain DT,MH sebagai Anggota DPRDKabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;5.

ASNAWI ZAIN, DTMHbukanDr.ASWANI ZAIN DT,MH, sehingga Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPENGGUGAT, karena salah Subjek Hukumnya yangmenyebabkan Surat Keputusan tersebut CACATdalam pembuatan dan BATAL keberlakukannyasecara Hukum; 11.

Bahwa jika dibaca secara seksama proses terbitnya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 adalahdilatarbelakangi oleh surat usulan DPW Partai NasdemProvinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018tanggal 22 Desember 2018 Tentang Pengantar PAW AnggotaDPRD Kabupaten Pesisir Barat;12.

indisipliner atautidak mematuhi keputusan DPW Provinsi Lampung danDPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat;"= Bahwa TERGUGAT II juga tidak pernah memberikanpenjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepadaPENGGUGAT terkait tindakan indisipliner atau tidakmematuhi keputusan Partai dan PENGGUGAT tidakpernah menerima teguran dan sanksi apapun dariPartai, sehingga terbitnya surat usulan DPW PartaiNasdem Provinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 TentangPengantar PAW

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam No.Pol DA 6330 PAW.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pol: DA 6330 PAW didepan mesjid Jami Al Mubarakah yangberalamat di Jl.Peramuan RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin TengahKecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian untuk 2 (dua) lembarplastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yangterbungkus didalam 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah handphonemerek XIAOMI warna hitam terdakwa pegang bersamaan dengan tangantangan sebelah kiri datang beberapa lakilaki menghampiri dan melakukanpenangkapan dan penggeledahan kepada

KelurahanLandasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan padasaat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yangdidalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yang terbungkus didalam 2 (dua)lembar plastik klip dan 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitamyang sebelumnya terlempar kesemaksemak tidak jauh dari badan terdakwasedangkan untuk 1 (Satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam No.Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN BjbPol: DA 6330 PAW

Pol: DA 6330 PAW didepan mesjid Jami Al Mubarakah yangberalamat di JI.Peramuan RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin TengahKecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian untuk 2 (dua) lembarplastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yangterbungkus didalam 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah handphonemerek XIAOMI warna hitam terdakwa pegang bersamaan dengan tangantangan sebelah kiri datang beberapa lakilaki menghampiri dan melakukanpenangkapan dan penggeledahan kepada

Peramuan RT. 011 RW. 003 KelurahanLandasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan padasaat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yangdidalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yang terbungkus didalam 2 (dua)lembar plastik klip dan 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitamyang sebelumnya terlempar kesemaksemak tidak jauh dari badan terdakwasedangkan untuk 1 (Satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam No.Pol: DA 6330 PAW tanpa surat langsung

Terdakwa menjual Narkotika jenis sabusabu tersebuthanya berupa keuntungan memakai Narkotika jenis sabusabu.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam melakukankegiatan peredaran Narkotika jenis sabusabu.Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri serta lokasi penangkapanTerdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkusan yang berisi Narkotikajenis sabusabu, 1 (Satu) buah handphone Xiomi warna hitam serta 1 (satu)unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor PolisiDA 6330 PAW

B05/DPPPKPB/I/2006, tanggal 18 Januari 2006, perihal Pemberhentian Anggotadan PAW Anggota DPRD, sebagai tanggapan dan penegasan dari DPPPartai KPB atas surat Tergugat II No. 03/DPDPKPB/NTB/I/2006, tanggal 16Januari 2006, perihal Rekomendasi, adapun inti dari poin surat DPP PartaiKPB tersebut Proses pemberhentian Penggugat baru dapat dilakukanapabila telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturutturut dan diberikesempatan membela diri di hadapan rapat DPD PKPB Kota Bima, apabilapemberhentian Penggugat

sudah sesuai prosedur, maka DPP Partai KPBdapat menyetujui pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai KPB,anggota DPRD Kota Bima, dan pengusulan PAW;8.

Bahwa Penggugat baru mengetahui mengenai pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai KPB sebagaimana tersebut di atas, begitupunterhadap surat rekomendasi dari Tergugat Il yang menyetujui usulan dariTergugat mengenai usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggotalegislatif DPRD Kota Bima dengan merekomendasikan Tergugat III sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan keanggotaan Penggugatdi DPRD Kota Bima;9.

TaufikAhmad (Tergugat III) sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD KotaBima, adalah surat rekomendasi yang bertentangan dengan ketentuanhukum, ketentuan AD/ART Partai KPB sehingga harus dinyatakan batal dantidak sah;10.Bahwa berkenaan dengan usulan pemberhentian/recall anggota DPRD KotaBima terhadap diri Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IIadalah usulan yang tidak mengacu pada instruksi penetapan danpenggantian calon terpilin serta PAW sesuai dengan surat DPP Partai KPBNo.

B05/DPP/PKPB/I/2006, tanggal 18 Januari2006 perihal Pemberhentian anggota dan PAW anggota DPRD sehinggatidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Menyatakan Penggugat masih sah dan tetap menjadi anggota DPRD KotaBima periode 2004 berdasarkan surat keputusan Gubernur NTB No. 218Tahun 2004, tanggal 8 Juli 2004;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp264.500,00 (dua ratus enampuluh empat ribu lima ratus rupiah);8.

Bahwa terkait dengan Dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat IV yaituberupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 maka melalui WhatsApp (WA),Tergugat Ill mengundang Penggugat untuk hadir rapat bersama DPD Partai GOLKARProvinsi NTT dan Ketua serta sekretaris DPD partai GOLKAR kabupaten Kupang yangdilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018.

Bahwa memperhatikan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya Nomor : PO13/DPP/GOLKAR/X/2011 tanggal 24 oktober 2011 tentang Disiplindan Sanksi Organisasi,Serta Pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota PartaiGolongan Karya, Bab IV tentang PEMBELAAN DIRI, Pasal 18 sampai dengan Pasal24 dan dihubungkan dengan isi substansi surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKARNomor : B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW AnggotaHalaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatanHukum Mengikat Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 ;6.

Partai GOLKAR Nomor: B2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atasUsulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh olehTERGUGAT IV selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPGadalah SAH SECARA HUKUM karena berlandaskan hak dan kewenangan yangdiberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

Partai GOLKAR Nomor: B2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atasUsulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh olehTERGUGAT IV selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.adalah SAH SECARA HUKUM karena berlandaskan hak dan kewenangan yangdiberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

Takalar menghalaunya namun tidakkemudian pada saat itu Para melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergarwaktu tidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangantersebut melakukan pengrusakan dengan merusak papanmemecahkan beberapa gelas kaca yang tidak lamadiamankan oleh pihak kepolisian; Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar rkerugian akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah merusberupa papan nama dan gelas kaca dengan kerugian sekilebih sebesar Rp2.000.000

Takalar namun tidak berhasipada saat itu Para Terdakwa menjadi emosi, kemudian pada sazmelakukan aksinya dengan menyuarakan aksinya untuk segera rmpelantikan PAW Pergantian antar waktu tidak lama kemudian Paradidalam ruangan paripurna tersebut melakukan pengrusakan dengapapan nama dan memecahkan beberapa gelas kaca yang tikemudian diamankan oleh pihak kepolisian;Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perobuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama dan gelas

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, Kemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinva untuk seaera memproses pvelantikan PAW Peragantian anbeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian;Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perobuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama dan gelas kaca dengan kerugian sekitar kurang lebilRp1.000.000,(satu juta rupiah);Bahwa Terdakwa II sangat

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, kKemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergantian antidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangan paripurnmelakukan pengrusakan dengan merusak papan nama dan mebeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian; Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perbuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, kKemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergantian antidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangan paripurnmelakukan pengrusakan dengan merusak papan nama dan mebeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian;Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersawalnya Terdakwa Zainuddin menendang beberapa papan nanggota

Yang Dimohonkan:Bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan ini, berkenaan denganpemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat sebagaimana keputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 47/SK/DPP.PD/IV/2010.Dimana hal tersebut berdampak pada Pergantian Antar Waktu (PAW)Penggugat dalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi SulawesiSelatan dari Partai Demokrat;3. Kewenangan Pengadilan Negeri:1.

pihak Penggugat telah mengajukan gugatan/keberatankepada Tergugat dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri KelasIA Makassar, maka secara Mutatis Mutandis pemberhentianPenggugat sebagai anggota Partai Demokrat juga pengusulan/proses PAW sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatanharus ditunda sampai adanya putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;5.

Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah dan cacat prosedural serta pengusulan Pergantian AntarWaktu (PAW) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat II tidak sah dancacat Prosedural;5. Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat dan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkanoleh Tergugat Il batal demi hukum atau setidaktidaknya dapatdibatalkan;6. Menyatakan bahwa Penggugat Misriyani Ilyas adalah anggota PartaiDemokrat yang sah;7.

Gugatan Penggugat Kabur:Bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena dasar gugatan Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam Petitum gugatannyapada Petitum nomor 5, meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan surat pemberhentianyang dikeluarkan oleh Tergugat dan pengusulan PAW yang dikeluarkan olehTergugat Il batal demi hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan batal demihukum.

Demikian juga Petitum gugatan pada point 4 yang meminta MajelisHakim untuk menyatakan bahwa surat pemberhentian yang dikeluarkan olehTergugat tidak sah dan cacat procedural demikian juga pengusulan PAW olehTergugat II tidak sah dan cacat procedural. PetitumPetitum yang demikian itusangat kabur menurut hukum. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);3.

Nomor 16 K/Pdt.SusParpol/2014Pasal 15 ayat (1) : "menjunjung tinggi nama dan kehormatan partai,Ayat (2) :""memegang teguh AD/ART Partai Gerindra";Pasal 19 ayat 2 (m): "Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang (m)Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majells Etik danKehormatan"Pasal 19 ayat 2 (w): "Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang (w)Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Anggota DPRdan DPRD sesuai peraturan perundanganundangan

Gerindra apabila ingin menggantikan Penggugat dan kalau tidaksanggup maka disuruh membuat surat pernyataan pengunduran diri,sehingga bapak Bambang Sumadi membuat surat pengunduran diri danperjanjian dengan bapak Antonius Muhamad Ali, S.H.;10.Bahwa dalam memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra11dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan Anggaran DasarPartai Gerindra Pasal 20 ayat (2) menyebutkan: "Dewan Pimpinan Daerahmemiliki kKewenangan: mengajukan usul pergantian antara waktu (PAW

(Vide Lampiran 4);14) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013, Pemohon Kasasi mengeluarkansurat Nomor 020060/A/DPPGerindra/2013 perihal PAW Anggota DPRD KotaHal. 24 dari 37 hal Put. Nomor ..... K/Padt.SusParpol/.....Bandar Lampung, yang isinya memerintahkan DPC Partai Gerindra Kota BandarLampung untuk segera memproses administrasi dan mengajukan kepada KetuaDPRD Kota Bandar Lampung PAW Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dariPartai Gerindra atas nama Termohon Kasasi.

DPRDKota Bandar Lampung perihal: Klarifikasi Proses PAW anggota DPRD KotaBandar Lampung dengan menunjuk Sdr.Antonius Muhammad Ali,S.H. menjadicalon pengganti dikarenakan Sdr.Bambang Sumadi telah membuat suratpernyataan tidak bersedia untuk di lantik dalam proses penggantian antar waktuAnggota DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Partai Gerindra atas namaTermohon Kasasi.

Nomor 16 K/Pdt.SusParpol/2014Lampung dengan Nomor Surat 260.23.03.1.2013 perihal mohon verifikasiusulan PAW;20) Bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaBandar Lampung telah melakukan verifikasi pemeriksaan berkas pemenuhanpersyaratan calon pengganti antar waktu (PAW) diusulkan Partai Gerindra danselanjutnya hasil verifikasi tersebut tertuang dalam berita acara Nomor 340.a/BA/V/2013 tentang Pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Bandar

PENGGUGAT serta Para Pihak terkaitlainnya, mengingat adanya fakta PARA TERGUGAT danTERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah secara melawanhukum melakukan ;a) Pengajuan dan Proses Verifkasi dan KeputusanRapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota BatamPergantian Antara Waktu dari Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Batam atas namaPARA PENGGUGAT kepada Pengganti yang diajukanPARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;b) TURUT TERGUGAT I akan melakukan' pengajuanPeresmian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu(PAW

Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT danPARA TURUT TERGUGAT untuk menghentikandan tidak melakukan proses PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Batam dari PARAPENGGUGAT kepada Pengganti yangdiajukan PARA TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT ;3.

Menyatakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGATtelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;3.Menyatakan Batal demi hukum segala Keputusan yangdibuat PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGATmengakut Pergantian Antar Waktua (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Batam atas nama PARAPENGGUGAT kepada Penggantinya yang diajukan PARATERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah Lalai dalammelaksanakan kewajibannya untuk melakukan perintahAD/ART PDS;5.

Foto Copy Membuktikan adanya Dualisme DPP PDS danKesepakatan Pembatalan PAW Antara DPP PDS denganKuasa Hukum Penggugat di Hotel Mercure Jakarta ,yang diberi tanda Bukti P 1;2. Foto Copy Surat DPP PDS Tentang Pembatalan Paw An.Ir. REINHARD HUTABARAT, yang diberi tanda Bukti P 23. Foto Copy Surat DPP PDS Tentang Pembatalan PawAn. Drs.

Foto copy surat DPC PDS No O9/EXT/PDSBIM/XII/2007, tanggal 10 desember 2007 perihal:pengajuan PAW anggota DPRD Kota Batam dari a/nsdr Rudy Tuahta Sembiring Meliala STH kepada a/sJohson Hutabarat utusan dari PDS kota Batam, yangdiberi tanda bukti TI, TIII No 09;7. Foto Copy Surat DPC PDS Kota Batam No. @1/DPC BATAM/I/2008, tanggal 18 Januari 2008, perihalPenarikan Pemberhentian serta pencabutan KTAsdr. Rudy Sembiring Meliala, S$.

berlaku, termasuk Tata Tertib, Kode Etik,Platform Perjuangan Partai Demokrat (AD/ART PartaiDemokrat), selain itu Penggugat dalam segala aktifitassenantiasa menjaga martabat, kehormatan, citra dankredibilitas Partai Demokrat maupun DPRD ProvinsiSulawesi Tenggara, sekalipun demikian namun diluar dugaanpada pertengahan Tahun 2011, Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi TenggaraHalaman 7 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKTmengajukan Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW

AD/ART Partai Demokrat maupun peraturanperundangundangan yangBahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, Penggugat mengajukan gugatanlagi ke Pengadilan Negeri Kendari, Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.Kdi,tanggal 29 Mei 2013, (sedang berproses), karena Gubernur Provinsi SulawesiTenggara telah memproses kembali Usul Pemberhentian Antar Waktu atas diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai suratNomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Tentang Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW

Hal ini dapat dilihat dariFundamentum Petendi dimana Penggugat menguraikan mengenai pengajuanusul PAW oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat ProvinsiSulawesi Tenggara atas nama Penggugat yang bertentangan dengan UndangUndang, asas keterbukaan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PartaiDemokrat, dan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor :133/INT/DPP.PD/VIII/2010, tanggal 2 Agustus 2010, yang seolaholah telahdilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan aquo.

Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013,Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Teng gara;Halaman 43 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKT17.b.

Karena, penerbitan Surat Keputusan ObjekSengketa tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor : 160/1013.DPRD,tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul PAW Anggota DPRD Provinsi SulawesiTenggara dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 160/1856, tanggal 24 Mei2013, Perihal Usulan PAW Anggota DPRD SulawesiTenggara.

keutuhan perkawinan, serta memilihperceraian sebagai jalan penyelesaian;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut penggugat mohon kepada Ketua PengadilanAgama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniagar berkenan memutus sebagai berikut :Primer : Mengabulkan gugatan penggugat; Menyatakan perkawinan penggugat, Penggugatdengan tergugat, Tergugat putuskarena perceraian; Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Hal. 2 dari 5 Sutusan Nomen 340 Pdt.G 2012 PAW

Nomor 340 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp., tanggal3 September 2012, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan AgamaWatansoppeng sesuai ketentuan Pasal 145, dan 146 R.Bg., juncto Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkanuntuk tergugat masingmasing tanggal 23 Juli 2012, 6 Agustus 2012, dan 3 September2012, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama WatansoppengHal. 3 dari 5 Sutusan Nomor 340 Pdt.G 2012 PAW

Meterad .....cccccccceccccccccceseeeeeeees Rp 6.000,00Jumlah Rp 591.000,00(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )Hal. 5 dari 5 Sutusan Nomen 340 Pdt.G 2012 PAW sp.

)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW) 72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,40.000.000.,40.000.000,40.000.000,40.000.000.40.000.000, Hal. 9 dari 48 hal.

)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW) 72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,40.000.000,40.000.000,40.000.000.,40.000.000,40.000.000, JUMLAHRp. 3.100.000.000, Hal. 17 dari 48 hal.

MASFARHISYAM YUSUFSUSANTI, A.MdMISRAJISALEHMARTIN RANTANESTO MULELONOMARSELINUS MARENTERIS YOHANESANTONIUS Anggota Komisi A.Anggota Komisi AAnggota Komisi AAnggota Komisi AAnggota Komisi BAnggota Komisi BAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi EAnggota Komisi EPergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian

Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW) 72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,40.000.000,40.000.000,40.000.000.,40.000.000,40.000.000, JUMLAHRp. 3.100.000.000, Fakta tersebut dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan didepanHal. 40 dari 48 hal.

Ketapang yang ditelah PAW (Pergantian AntarWaktu).