Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum Penganiayaan
Register : 17-07-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 131/Pid.B/2014/PN.BTL
Tanggal 3 September 2014 — KRISTIANTO ALIAS KELINCI BIN SUKARDIYANTO
73 — 31
  • dari temanteman terdakwa tidak melakukanpengrusakan tetapi sampai saat ini juga tidak ada informasi pelakupengrusakan yang sebenarnya;Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG pernah mendengar adaperselisihan dengan organisasi lain yaitu kejadian di Jogjatronik kuranglebih dua setengah bulan yang lalu yang pada waktu itu ada kader PDI Pdianiaya oleh segerombolan orang kemudian permasalahan di Jogjatroniktersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Gondomnanmengenai penganiayaan tersebut;dari Partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
326 — 75
  • Kongres Partai Demokrat untuk membayar hotel danmembeli HP Blackberry beserta kartunya serta sewa mobil bagipeserta kongres yang mendukung Anas Urbaningrum dan ada jugauntuk kepentingan jamuan dan entertain.
    untukkeperluan Kongres Partai Demokrat untuk membayar hotel danmembeli HP Blackberry beserta kartunya serta sewa mobil bagipeserta kongres yang mendukung Anas Urbaningrum dan ada jugauntuk kepentingan jamuan dan entertain.
    Setelah uang saksi persiapkan, kemudiansaksi menelepon ARIEF TR untuk mengambil uang, lalu ARIEF TRdatang mengambil uang sambil mengambil : Ini uang untukKongres Partai Demokrat di Bandung.;3. Bon sementara tanggal 1 Juni 2010, sebesar Rp. 500,000,000;Tulisan pada bon sementara tersebut adalah tulisan saksi danTEUKU BAGUS, ditandatangani oleh TEUKU BAGUS.
    Nazarudin,Anas Urbaningrum dan fungsionaris Partai Demokrat dirumah Anas Urbaningrum dalam acara yasinan tetapisaksi tidak pernah meminta M. Nazarudin dan Rosa untukmundur dari proyek Hambalang;e Bahwa saksi tidak pernah ditagih oleh Lisa Lukita ataupunpihak rosa dan pihak M.
    Copy legalisir Lembar Disposisi Dirjen kepada Direktur Anggaran II No.Agenda RSM15278 untuk diteliti dan selesaikan tanggal 15 Maret 2013. 5 (lima) lembar foto copy Daftar Nama dan Alamat Tenaga Ahli dan 838 Asisten Anggota Komisi X Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun 2010. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli danAsisten Anggota Komisi X Tahun 2010. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli danAsisten Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 21-11-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 90/PID.B/2013/PN.CBN
Tanggal 21 Nopember 2013 — ASEP LESMANA HENDI Bin HALIMI;
85 — 94
  • A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai
    Bogor A.n ASEP LESMANA HENDI;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara An ASEPLESMANA HENDI;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkanKeputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap A.n ASEPLESMANA HENDI;1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga A.n ASEPLESMANA HENDI;1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal A.n ASEP LESMANA HENDI;1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik A.nASEP
Pengadilan PN BANGKO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 03-01-2012 — Upload : 23-02-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 98/Pid.B/2011/PN.BK.
Tanggal 3 Januari 2012 — TEGUH YON MARYONO bin MAHMUD
83 — 21
  • pengecerresmiMenimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7, 810 Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 07/MDAG/PER/2/2009 yang dimaksudProdusen adalah perusahaan yang memproduksipupuk Anorganik yaitu) pupuk Urea, SP36,Superphos, ZA, NPK dan pupuk Organik di dalamnegeri ;Distributor adalah perusahaan perorangan ataubadan usaha, baik berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenuntuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsididalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 17-03-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/TUN/2017
Tanggal 9 Mei 2017 — CV. DHARIKSA APROBAJA VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
222 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YK;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S3299/PW.12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perihal: PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsipada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangkaSdr
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 04-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 2/G/2018/PTUN SMG
Tanggal 30 Mei 2018 — SYAHIR AFADHI Dan BUDI KRISMANTO Melawan 1. PETINGGI KUANYAR 2. MUH. SAHAL MAHADI, S. Ds
258 — 143
  • Menjadi pengurus partai politik ;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yangditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan ;j.
    Menjadi pengurus partai politik ;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsiatau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, danjabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan ; 22225 52222 22225 Hal. 18 dari 136 hal.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 89/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
108 — 72
  • Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.18.
    ketentuan Pasal 250 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangberbunyi: Pasal 250:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a.Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b.Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;c.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Agama Perceraian
Register : 26-02-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 35/Pdt.G/2018/PN-Lbp
Tanggal 8 Agustus 2018 — ., Tim Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No. 7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; L a w a n : DAVID BARUS, Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua, Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan Wildan Areza
172 — 46
  • ., Tim Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No. 7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;L a w a n :DAVID BARUS, Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua, Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan Wildan Areza
    ., Tim Hukum pada Kantor BadanBantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat DesanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganKabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No.7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ;Lawan:Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua,Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasakepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan WildanAreza, S.H., kKeduanya Advokat &
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 11-12-2017 — Upload : 28-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 283/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Cbi
Tanggal 11 Desember 2017 — * Perdata ELLY VIANA X MOHAMMAD RAMADHAN HUSNI
122 — 98
  • Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan,Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan.Penerbit Sinar Grafika, halaman 299 juga menyatakan hal yang samasebagai berikut:Proses Penyelesaian suatu perkara, Tidak Boleh MenimbulkanKerugian Kepada Pihak ketiga yang Tidak Ikut menjadi pihak dalamperkara, Prinsip Kontrak Partai (Party Contract) yang di gariskan Pasal1340 KUH Perdata, yang menegaskan Perjanjian hanya Mengikatkepada Para Pihak yang Membuainya, berlaku juga dalam
Pengadilan PN BANGLI Perdata Tanah
Register : 06-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN BANGLI Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.BLi
Tanggal 10 September 2014 — Perdata Gugatan - I GUSTI NGURAH SADHU sebagai PENGGUGAT M E L A W A N - I PUTU ARTAWAN alias I PUTU ARTAWAN ARIANA sebagai Tergugat I - MADE KARTIKA sebagai Tergugat II atau sebagai Para Tergugat -
135 — 77
  • ,,Advokad dan Konsultan Hukum Bakum HAM Partai Golkar Propinsi Bali (sebagaipenerima kuasa) dan dalam hal ini memilih kediaman hukum/domisili di kantorkuasanya tersebut, baik secara bersamasama maupun sendiri sendiri khusus untukdan atas nama pemberi kuasa, mengajukangugatanpengosongan, mengurus,mewakili kepentingan dan mendampingi pemberi kuasadalammasalahpengosongantanahmelawan PUTUARTAWAN alias I PUTUARTAWAN ARIANA dan MADEKARTIKA (Para Tergugat).
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 25 Februari 2013 — LALU HARDIARTHA, SH
98 — 55
  • Dusun Majeti Daye dan yang Rp. 2.500.000,saksi terma untuk perolehan suara dari terdakwa di Dusun, tapi karenasuara tidak tercapai uang saksi kembalikan lagi kepada terdakwa ;adBahwa uang tersebut oleh istri terdakwa tidak diterma tapi uang itudikembalkan untuk ibadah kata istrinya ;Bahwa kwitansi itu bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernahterma uang melalui pengajuan proposal dan uang saksi terma langsungdari terdakwa dan saksi terma uang kaitannya dengan Pemilu;Bahwa terdakwa ada punya partai
    untuk diterbitkan SPM (surat perintah membayar), yangmana SPM tersebut ditanda tangani oleh Sekda selaku KPA;eKemudian SPM diajukan kepada Bagian Keuangan Lombok Baratmaupun Dinas PPKAD Lombok Barat untuk verifikasi dan kelengkapanadministrasi yang selanjutnya BUD (Bendahara Umum Daerah)mencairkan SP2D yang kemudian dana dapat dicairkan ; Dana bantuan sosial tersebut adalah Uang Negara yang dianggarkanuntuk kegiatankegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan kepadaKelompok / Anggota Masyarakat, Partai
    (delapan milyar delapan puluh satu juta duaratus empat puluh rupiah );Dana sebesar itu diperuntukan untuk :Belanja bantuan social kemasyarakatan sebesar Rp. 24.806. 240.000, Belanja bantuan kepada organesasi profesi sebesar Rp. 2.600.000. 000, Belanja bantuan Partai Politik sebesar Rp. 675.000.000, danBelanja bagi hasil propinsi/kKabupaten/Kota dan pemerintah sebesarRp. 975.358.952,Bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut berpedoman kepada :e Undangundang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan
    merupakan kealpaanTerdakwa ;Bahwa ya, pertanggung jawaban Terdakwa bahwa uang tersebut semuaTerdakwa serahkan kepada masyarakat untuk pembangunan sarana Ibadahmereka dan ada surat pernyataan dari masyarakat ;Bahwa Terdakwa tidak ada membuat tanda terma untuk penyerahan uangtersebut ;Bahwa Terdakwa mencatat, tapi tidak ada catatan khusus untuk itu ;Bahwa ada juga proposal yang diserahkan oleh Harry dan Terdakwa buatkannota ;Bahwa dana yang pernah diserahkan di lesehan iirilr yaitu dana untukpembinaan partai
    dan itu pun atas dasar kesepakatan dari semua partai ;101Menimbang bahwa di persidangan telah diperlhatkan kepada saksisaksi,Terdakwa Lalu Hardiartha, SH., barang bukti berupa :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 6 Maret 2012 — IBRAHIM WANTOGIA alias TANI, DK
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sungai Liat Bangka Belitung KetuaDPP Partai PPP yang dirilis diberitakan oleh media harian Bangka (lihatlampiran Il) kiranya menjadi bahan pertimbangan hukum kepada kami selakuTerdakwa guna mendapatkan keringanan hukum dalam usia kami yangsudah lanjut/uzur ini (Insyah Allah) karena selaku Terdakwa kami masihyakin dan percaya bahwa bapakbapak Majelis Hakim Agung yang muliamasih sepakat menggunakan kalbu lebih baik membebaskan seribu tahananyang bersalah, dari pada memvonis/menghukum seorang yang tidakbersalah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-12-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 233/G/KI/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
269 — 168
  • Sedangkan dalamPasal 1 angka 9 disebutkan Badan Publik selain Badan Publik Negara adalahBUMN, BUMND, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atauselurun dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negeri dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbagan masyarakat, dan/atauluar negeri;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentangTata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan disebutkansebagai berikut:halaman 22 dari 30 halaman
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 189/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 1 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat I : IRMA FEBRIANTI
Terbanding/Penggugat : Hj. LISA ROMAITO SIREGAR, SH.
Turut Terbanding/Tergugat II : ANTON
49 — 28
  • Keliru pihak yang ditarik sebagai TergugatBahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telahkeliru dalam menarik Tergugat Il sebagai pihak di dalam perkara a quo,karena hubungan hukum Perjanjian (PPJB) tersebut dilakukan oleh danantara Tergugat dengan Penggugat, sehingga hal tersebut tidak ada relasihukum dengan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat II tidak dapat dijadikanpihak di dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan prinsip partai kontrakyang digariskan pada Pasal 1340 KUHPerdata
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Umum Penipuan
Register : 04-06-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 65/Pid.Sus/2013/PN Pbg.
Tanggal 15 Agustus 2013 — ENDAH PRIOADI MARTYANTO alias ADI bin KRISTIAN SRI NUGROHO ;
55 — 3
  • saat itu terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah sejak awal bulan Juli2012 dan kondisi rumah tanga saksi dengan terdakwa sudah pisah rumah karenasaksi sudah pulang ke rumah orangtua saksi ;Bahwa Bu Sugini datang ke rumah saksi mencari terdakwa untuk memintapertanggungjawaban terdakwa atas janji dan uang yang telah diserahkan kepadaterdakwa ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Rusdiyanto namun saksi sering mendengarnama tersebut, karena terdakwa ikut dengan Pak Rusdiyanto sebagai simpatisandalam Partai
Pengadilan PN JANTHO Pidana Khusus Senjata Api
Register : 14-03-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN JANTHO Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Jth
Tanggal 26 April 2016 — AIDIL SAFRIADI Alias SAF Alias DUN Alias ANEUK CABAK Bin BANTALIDAN
118 — 22
  • AIDIL pernah atau adaterlibat dalam sebuah Organisasi atau Partai Politik.Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Sdr. AIDILdengan rekanrekannya yang sesama mantan dari Kombatan.Bahwa benar sehubungan dengan Petugas dari Kepolisian Polres AcehBesar melakukan Penangkapan terhadap Sdr. AIDIL dan Petugas jugamenemukan Senjata Api di rumah mertuanya Sdr.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 16-12-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Psb
Tanggal 25 Juli 2019 — -MAHYUDDIN ADANAN, Cs -Lawan -RUSMAL, Cs
298 — 194
  • hasil Plasma Tergugat 1 danTergugat 2, hal ini tentu mengusik ketenteraman serta kehormatanPenggugat yang selama ini terpelinara dan terjaga, sehingga Penggugatdilaporkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Pihak Kepolisian PolresPasaman Barat sesuai dengan Laporan Polisi NomorLP/362/VII/2018/SPKT RES PASBAR tanggal 30 Juli 2018;13.Bahwa Penggugat selaku tokoh masyarakat yang memiliki rekam jejak yangbaik di kalangan masyarakat, khususnya Penggugat YASMARWINmerupakan Calon Anggota Legislatif dari Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 11-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 PK/Pdt/2012
Tanggal 11 Juni 2014 — ANTON HARIMAN OMAN, dk melawan MEGAWATI PURNOMO, dkk
109 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perdata) , sehingga karenanya Tergugat IIharuslah dikeluarkan sebagai Partai/Pihak dalam perkara gugatan ini;GUGATAN BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN :Bahwa dalam hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalahbahwa Tergugat menyanggupi untuk melakukan pembayaran/pelunasanpada tanggal 1 Oktober 1999, sehingga dengan dibuatnya gugatan inipada tanggal 6 Oktober 1999 adalah tidak benar bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan ingkar janji (vide Pasal 1238 KUH.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 06-03-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
LALU JANURI
Tergugat:
KEPALA DESA TANAK AWU, KABUPATEN LOMBOK TENGAH
133 — 72
  • anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewayjibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.Mtrg. menjadi pengurus partai
Pengadilan PA CIBADAK Perdata Agama
Register : 24-05-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 12-05-2020
Putusan PA CIBADAK Nomor 652/Pdt.G/2018/PA.Cbd
Tanggal 18 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 23
  • 1985tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai,juncto Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilaipembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapatmenjadi dasar hukum untuk memutus perkara ini;Menimbang, bahwa alat bukti P.8 termasuk kategori akta di bawahtangan, secara formal akta itu bersifat partai