Ditemukan 39642 data
62 — 5
195/Pid.Sus/2013/PN.Brb
PUTUS ANNomor : 195/Pid.Sus/2013/PN.BrbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkaraperkara pidana pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :Nama Lengkap : HANAPIAH Alias ABAH Bin H.
53 — 14
195/Pdt.G/2023/PA.Kbj
22 — 11
195/Pdt.G/2024/PA.Rmb
54 — 26
195/Pdt.P/2023/MS.Ttn
20 — 17
195/Pdt.P/2024/PA.Tbn
109 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 497 K/Pdt.SusPailit/2014.Pasal 195 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut: kreditor yang piutangnyabelum dicocokkan dan kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuksuatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapatmengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 hari sebelumpemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan, dengan ketentuan:(a) piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu, diajukan kepadakurator (b) salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari kuratordisampaikan
hal 32 sampai 34, majelis hakim samasekali tidak mempertimbangkan dengan baik dalil dalil perlawanan PemohonKasasi dan juga bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan 16yaitu. bukti P Il.1 sampai P II.7 sehingga majelis hakim tingkat pertama salahdan kurang dalam membuat pertimbangan hukum dan tidak sesuai dengan UUNomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, seharusnya pertimbanganMajelis Hakim pemeriksa perkara perlawanan ini harus memenuhi sesuaiketentuan yang ada dalam Pasal 195
dipertimbangkan dan tercatat ketidaktertiban dalamberacara harus dibatalkan;KEEMPAT:Bahwa secara hukum apa yang Pemohon Kasasi lakukan dengan mengajukangugatan perlawanan terhadap pembagian harta pailit yang baru diketahui olehPemohon Kasasi, sebagaimana pengumuman melalui media cetak dikedaulatan rakyat tanggal 6 Desember 2012 dengan tenggang waktu yangcukup, sebagaimana ditentukan dalam undangundang, dengan mengajukansurat keberatan pada tanggal 12 Desember 2012, dan sebagaimana ketentuanPasal 195
I NENGAH GUNARTA, SH
Terdakwa:
SAPPE Bin TEPPO Alm
74 — 29
. : 445067/195/PKMTB/TU/V/2018 tanggal 01 Mei2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
bagian muka, mulut atas bengkak, robek pada lengan danpaha kiri, sedangkan penumpangnya Sdr Nawati mengalami luka patah kakikiri;Bahwa benar Kecepatan truck tangki yang terdakwa kendarai + 80 km/jam;Bahwa benar terdakwa ada SIM B.I Umum dan juga membawa STNKkendaraan truck tangki pada waktu itu;Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPO (Alm), saksiSUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertumdari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARUKEC.BENGALON, No. : 445067/195
No.Pol KT4354DT yang dikendarai Saksi SUDARMANBin NOHAR yang berboncengan dengan Saksi NAWATI Binti SATRAWI yangdatang dari arah berlawanan (arah Muara Wahau menuju Bengalon),selanjutnya Saksi SUDARMAN Bin NOHAR dan Saksi NAWATI Binti SATRAWImengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Tepian Baru;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPO(Alm), saksi SUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum EtRepertum dari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARUKEC.BENGALON, No. : 445067/195
56 — 9
WahyaKP.010121/195/1445/19311/26/DKK, menerangkan bahwa Nama : ArifRahman Bin Didin Bahrudin, telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisikserta ditindaklanjuti dengan test penyaringan (screening test) berupapemeriksaan sample urine pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira jam08.00 Wib, dengan jenis pemeriksaan Narkotika Golongan termasuk sabusabu (Metamfetamin) yang hasilnya dinyatakan positif.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang
Wahya KP.010121/195/1445/19311/26/DKK, menerangkanbahwa Nama: Arif Rahman Bin Didin Bahrudin, telah dilaksanakan anamnesa,pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test penyaringan (screening test)berupa pemeriksaan sample urine pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016sekira jam 08.00 Wib, dengan jenis pemeriksaan Narkotika Golongan termasuk sabusabu (Metamfetamin) yang hasilnya dinyatakan positif.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh fakta fakta hukum
WahyaKP.010121/195/1445/1931 1/26/DKK;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa hasil tesurine terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan terdakwa mengonsumsishabu tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang sehingga menurutMajelis Hakim unsur menyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiritelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat 1huruf a UU RI Nomor. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nawari br Barahmana jelas dapat dibaca dalamputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Februari 2000 Nomor59/Pdt.G/1999/PNKbj jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11September 2001 Nomor 195/PDT/2001/PTMDN jo. putusan MahkamahAgung RI tanggal 26 April 2006 Nomor 52 K/Pdt/2003, dimana ketigaputusan tersebut di atas dicantumkan sebagai bukti dalam perkara yangdimohonkan kasasi ini yang diberi tanda : T.IIl.
Nomor 627 K/Pdt/2013 Bahwa benar ditingkat kasasi tidak memeriksa buktibukti, akan tetapiwajarlah memeriksa pertimbanganpertimbangan yang dilakukan ditingkatPertama dan pemeriksaan ditingkatbanding secara cermat dan teliti; Bahwa sehubungan dengan tanah terperkara putusan Mahkamah Agung RItanggal 26 April 2006 Nomor 542 K/Pdt/2003 jo putusan Pengadilan TinggiMedan tanggal 11 September 2001 Nomor 195/PDT/PT.MDN jo. putusanPengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Februari 2000 Nomor59/Pdt.G/1999/PN.Kbj
Kabanjahe dapatdilihat di halaman 2 point 5 dan pada putusan Pengadilan Tinggi Medandapat dilihat di halaman 2 point 4 disebut sebagai Turut Tergugat II/TurutTerbanding IV hal mana tidak diterima dan harus ditolak; Bahwa sebagai kesimpulan permohonan Kasasi dari TergugatIll/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, demikian : Tanpa membatalkan/pembatalan terlebin dahulu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April2006 Nomor 542 K/Pdt/2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal11 September 2001 Nomor 195
78 — 43
Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barangberkegerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207HIR atau Pasal 225 RBg ; Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disitadan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg ; Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita
eksekusi hanyadapat didasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal206 (6) RBg) jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik barang, dengandemikian bahwa Penyewa, Pemegang hipotik atau creditverband, tidakdibenarkan mengajukan perlawanan ; Bahwa Pelawan dan Pelawan II memperoleh sewa dari TerlawanTersita (Oktovianus Kalami), bahwa Pemilik tanah adat yang sah adalahMarga Kwaktolo Ulim yang telah melepaskan tanah kepada TerlawanPenyita berdasarkan putusan perkara nomor 46/Pdt.G/ 2016/PN.Son diPengadilan
Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoirdan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasabahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi hanya dapatdidasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal 206 (6) RBg) jadihanya dapat diajukan oleh pemilik barang,
44 — 33
M.SOFYAN NAINGGOLAN yaitu uang hasil penjualan narkotika jenis shabuseesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam,1 (satu) unit Handphone merk Noika N70 warna hitam dan kartu perdana XLNo. 083894094334, dan pada penguasaan saksi JEFFRY BAASTANTHASURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah)yaitu uang sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasilpenjualan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah dompet warna hitam, 1 (Satu)unit Handphone Samsung GTE 195
Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.unit Handphone Samsung GTE 195 warna merah dengan No.081291034439 yang merupakan alat komunikasi untuk menjual narkotikajenis shabu, dan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotikajenis shabu kemudian dibungkus kembali dengan plastic transparan denganberat brutto 0,7 gram lalu dimasukan kembali ke dalam plastic tissue yangbertuliskan paseo yang berada pada penguasaan saksi SONI HARSONO(dalam penuntutan secara terpisah);Bahwa cara terdakwa mendapatkan
Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.unit Handphone Samsung GTE 195 warna merah dengan No.081291034439 yang merupakan alat komunikasi untuk menjual narkotikajenis shabu, dan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotikajenis shabu kemudian dibungkus kembali dengan plastic transparan denganberat brutto 0,7 gram lalu dimasukan kembali ke dalarn plastic tissue yangbertuliskan paseo yang berada pada penguasaan saksi SONI HARSONO(dalam penuntutan secara terpisah);e Bahwa terdakwa penyalah
19 — 4
datang lagimenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagaiwakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali panggilan sedangkan biaya untukpemanggilan selanjutnya sudah habis.Menimbang, bahwa karena biaya perkara habis maka Majelis Hakim memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biayaperkara.Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi telah mengeluarkan SuratTeguran Nomor : W3A.4/195
10 — 0
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/40/V/2006 tanggal 25 Mei2006, dari Kantor Urusan Agama yang telah dinasegelen dan bermateraiPutusan Nomor : 0586/Pdt.G/2015/PA.Wng hal 4 dari 10cukup setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh KetuaMajelis diberi tanga, Px2 j=sssenssnsseeennneeeeseneneenieseemeneneenieseemeerenSurat Keterangan Ghaib tanggal 28 Mei 2015 yang telah dinasegelen danbermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P3;B. Bukti Saksi : neece cece cece eee cenes1.
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkanPasal 184 HIR/195 Rbg ;Bahwa Pasal 184 HIR/195 Rbg tegas disebutkan bahwa, dalamputusan harus bersisi keterangan ringkasan yang jelas dari gugatandan jawaban, serta alasanalasan yang dimaksud dalam reglemententang aturan kehakiman ;Bahwa akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor359/PDT/2010/PTMdn., tanggal 8 Februari 2011 tidak terdapatketerangan atau ringkasan dari gugatan juga Petitum gugatan, jugatidak ada jawaban para Tergugat sebagaimana
diharuskan olehketentuan Pasal 184 HIR/195 Rbg ;Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 312 K/Sip/1974,tanggal 19 Agustus 1975 telah membatalkan putusan Pengadilanyang tidak mengikuti Susunan perumusan putusan karenabertentangan dengan Pasal 184 H/R/195 Rbg dan sejalan denganputusan Mahkamah Agung RI tersebut sangatlah beralasan MajelisHakim Agung yang mulia membatalkan putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor : 359/PDT/2010/PTMdn, tanggal 8 Februari 2011 ;5.
116 — 5
No 763, Persil No 195, Klas DH,seluas kurang lebih 0.969 ha (9690 M2) atas nama P. DjamoeriMoersimin, yang terletak di Desa Curah Kalong, Kec. Puger Kab. Jemberdengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah P. TipaSebelah Selatan : Tanah P. KariSebelah Timur : SungaiSebelah Barat : Jalan setapak, tanah B. SatikSelanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa III (Tiga)10. Bahwa semua harta warisan tersebut diatas adalah merupakan harta asal asli11.dari almarhum P.
Tergugat I,JI,UI,VI,VU dan X telahmengajukan replik dan duplik yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.Menimbang bahwa guna mendukung dalil dalil gugatanya penggugat telahmengajukan bukti bukti surat sebagai berikut : 1.Buku kerawangan Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal Sari KabupatenJembe,Persil no. 147 b d II 9.806 Ha,147a d I 2.565 Ha,Atas namaDJAMOERI MOERSIMIN luas0,391,0,095 Ha.di beri tanda P 1.Buku Karawangan Desa Curah Calong, Kecamatan Bangsal Sari, KabupatenJember persil No luas 195
Jembersehubungan dengan bukti P1 s/d P5, tercatat dalam buku Kerawangan Persil No.147b dII,C No. 763, luas tanah 0,391 Ha, Persil No. 195 dIII,C No. 763 luas tanah0,969Ha, Persil No. 141 sII,C No.763 luas tanah 0,230Ha. Atas nama P. DJAMOERIMOERSIMIN, selanjutnya dalam buku C Desa dari ketiga persil tersebut hanya persilNo.141 sII Luas tanah 0,230Ha yang tercatat dalam buku C desa curah kalong atasnama P. DJAMOERI MOERSIMIN. Dengan demikian ketiga obyek sengketatersebut benar milik P.
DJAMOERI MOERSIMIN yang dimaksudkan persil No. 195 CNo. 763 luas tanah 0,969 Ha yang telah dibagi waris oleh keempat anak alm. P. Tihaadalah anak dari Alm. P. DJAMOERI MOERSIMIN dengan istri pertama bernama B.DJAMOERI. Bahwa bukti ini telah dibenarkan oleh kedua saksi tergugatLU,T0,VI,Vilan X yang menerangkan bahwa harta peninggalan Alm.
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2621 k/Pdt/201610.11.12.13.yang tidak mengembalikan kepada Penggugat serta tanpa seijin dan setahuPenggugat menerbitkan kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 dan222/195 yang tercatat atas nama Tergugat/Atjeng Rahardja;Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il (Kantor Badan PertanahanSerang) agar mencoret Kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 danNomor 222/195 atas nama Atjeng Rahardja/Tergugat, danmengembalikannya dalam keadaan semula ke Nomor Sertifikat Hak Milik 25dan 26 atas nama Penggugat
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 417 PK /Pat /2013Subsidair: Mohon Putusan yang seadiladilnya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukanEksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bantahan Pelawan Tidak Memenuhi SyaratSyarat Formal Pelawanan;1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR /206 R.Bg ayat 6,Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat formalperlawanan karena satu satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain(pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan
Tentang Alasan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Karena KesalahanPenerapan Hukum;19.20.21.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapanhukum yaitu dengan menerapkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv dalammemeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini, oleh karena perihalperlawanan telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6)HIR dan Pasal 208 HIR, hal mana dengan berpedoman pada pengaturanbahwa ketentuan Rv tersebut dapat dijadikan dasar hukum apabila HIRtidak mengaturnya
;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 208 HIR yang mengatur tentangPerlawanan Pihak Ketiga pada pokoknya didasarkan pada alasan hukumbahwa permohonan tersebut didasarkan pada alasan hak milik, yang manaperihal kKedudukan hak milik tersebut tidak hanya diartikan sebagai milikpribadi saja akan tetap meliputi pula milik umum yang sesuai dengankonsepsi Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang mengatur tentang fungsi sosial tanah;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis
Putusan Nomor 417 PK /Padt /2013dibangun untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit,Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dan menjadi prasarana umum bagimasyarakat setempat atau dengan perkataan lain sudah menjadi milikumum, sehingga perlawanan Para Pelawan /Pemohon Peninjauan Kembalitelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIRdan Pasal 208 HIR dan karenanya beralasan menurut hukum untukdikabulkan;22.
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
melanggar hukum dan undangundang, yaitu Pasal 195Rbg. dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970, oleh karena ituputusan a quo dapat dibatalkan ;Bahwa Hakim Banding dalam putusannya menyatakan :.... mMengingat pasalpasal undangundang dan ketentuanketentuan lainyang berhubungan dengan perkara ini ;Demikian pula Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan mengingat, ketentuan peraturan yang bersangkutan ;Bahwa pendapat judex facti semacam ini adalah merupakan pelanggaranhukum dari Pasal 195
Rbg/Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun1970 yang pada pokoknya menyatakan :peaye segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasanalasan dandasardasar putusan itu, juga harus memuat pula pasalpasal tertentu dariperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikandasar untuk mengadili ;Bahwa Pasal 195 Rbg/Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970mewajibkan judex facti dalam putusannya mencantumkan alasanalasanserta pasalpasal undangundang yang diterapkan dalam perkaratermaksud
1.ARIEL DENNY PASANGKIN S.H
3.SEPTIYANA RAHAYU, S.H.
Terdakwa:
VITO MANURIP
29 — 0
senjata penusuk;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa VITO MANURIP selama 10 (sepuluh) bulan
- penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan:
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) / sebilah senjata tajam jenis tombak yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 195
1.ROSBET SITANGGANG
2.ALBERT SITANGGANG
3.KARTINI Br. SITANGGANG
Tergugat:
1.SENTI SIGALINGGING
2.SENTI Br. SIGALINGGING
148 — 82
Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Errorin Persona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukumatau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi;1.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalahpemilik dari tanah / rumah objek eksekusi.
Bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan sebagaimana dimaksuddalam Hukum Acara Perdata terhusus Pasal 195 HIR ayat (6),menyatakan: Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, jugaperlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yangdisita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihantentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dandiputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu.;.
Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:201/PDT/2001/PT.Mdn sampai perkara a quo memilikikekuatan hukum mengikat (incracth van gevisjde);Bahwa faktanya, dalam surat gugatan perlawanannya, ParaPelawan bukannya menyampaikan dasar hukum (rechts grond)dan dasar fakta (fetelijike grond) yang membuktikan hakkepemilikannya atas objek eksekusi sebagaimana yangdipersyaratkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, akantetapi Para Pelawan justru mencampuradukan antara gugatanperlawanan eksekusi dengan
Pelawan , Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Error inPersona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum atauLegal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilikdari tanah / rumah objek eksekusi.
Oleh sebab itu, gugatan perlawanan yangdiajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat(6) HIR, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatanperlawanan Para Pelawan.