Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 22-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
YOGA ADHYATMA , SH
Terdakwa:
YOHANES ANDREAN TANOKO
272
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Yohanes Andrean Tanoko tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000,00

    Jombang menerangkan bahwa secaraaturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari Sumberresmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkanmasyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotekberdasarkan resep dokter. wanna Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
    Jombang menerangkanbahwa secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIPHENIDIL HCIharus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperolehsediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    ;Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN.JbgMenimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa
    Menyatakan Terdakwa YOHANES ANDREAN TANOKO tersebut diatastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 21 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN.Jbg"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
Register : 20-09-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 811/Pid.Sus/2016/PN Blb
Tanggal 1 Nopember 2016 — DICKY AKMAL Als BLACK Bin SANDRI (Alm)
675
  • Menyatakan Terdakwa DICKY AKMAL Alias BLACK Bin SANDRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
    Menyatakan terdakwa DICKY AKMAL Alias BLACK Bin SANDRI (Aim)bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan ;2.
    Cisangkan Girang Rt 02 Rw 10Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut
    Unsurmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar.Adapun pembahasan masingmasing unsur tersebut adalah sebagai berikut:Ad.l.
    Sehubungan dengan perkara ini faktafakta yangterungkap dipersidangan bahwa Terdakwa DICKY AKMAL ALIASBLACK BIN SANDRI (ALM) dan keterangannya tersebut merupakanpengakuan terdakwa tentang perbuatannya yang telah mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarberupa obat keras jenis HEXIMER pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016sekira pukul 14.00 Wib di sekitaran lapangan Sepak Bola Sangkuriangdi Gg.
    Menyatakan Terdakwa DICKY AKMAL Alias BLACK Bin SANDRI (Alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Putus : 13-06-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1774 / Pid.B / 2010/ PN. Jkt.Ut.
Tanggal 13 Juni 2011 — WINALDI CHANDRA ALS AWI
15299
  • Menyatakan bahwa terdakwa WINALDI CHANDRA ALIAS AWI, tebukti bersalahmelakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan Farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansesetelah mendapat izin edar , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasall97UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal ;2.
    Penjaringan,Jakarta Utara, atau setidaktidaknya ditempat tempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jakarta Utara, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1) yang berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut ; > Bahwa terdakwa Winaldi Chandra als Awi selaku pemilik PD.Citra
    Penjaringan, Jakarta Utaradisamping melakukan kegiatan dibidang perdagangan alatalat kosmetik,terdakwa yang tanpa memiliki keahlian dibidang produksi kosmetikmelakukan kegiatan memproduksi sediaan farmasi farmasi jenis kosmetikdengan hasil produksi berupa Body White yang dilabel dengan merekYoshihiro Body White dan Hand Body yang diberi label dengan merekKenzo hand Body Whitening ; > Bahwa selama membuat atau memproduksi kosmetik tersebut diatas,terdakwa mempergunakan bahanbahan yang dibeli dari
    APT ; (saksi ahli) ;>Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan akanmemberikan keterangan yang sebenarnya ; Bahwasaksi bekerja di Badan POM RI sudah 17 (tujuh belas ) Tahun denganJabatan sebagai Fungsional Pengawas Sediaan Farmasi dan Makanan , tugas danTanggung Jawab saksi adalah melakukan Pengawasan terhadap sarana Produksi,Distribusi dan Komoditi sediaan Farmasi dan Makanan dalam Catchment Area DKIJakarta dan Propinsi banten ; Bahwa berdasarkan Pasal UndangUndang
    Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi ;3. Tanpa jin Edar ;Ad. 1.
Register : 29-05-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BATANG Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Btg
Tanggal 24 Agustus 2017 — EDI KURNIANTO als JAPRA Bin MUDRI
864
  • Menyatakan Terdakwa EDI KURNIANTO als JAPRA Bin MUDRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.3.
    penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa EDI KURNIANTO als JAPRA Bin MUDRI, telahterbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:Kesatu ;mommnnnnnn Bahwa ia terdakwa EDI KURNIANTO Als JAPRA Bin MUDRI pada hariSelasa 21 Maret 2017 sekitar Pukul 17.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada Tahun 2017 bertempat di Dukuh Mangeran Desa RanduKecamatan Pecalungan Kabupaten Batang atau pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nme crn nnn nnn mon nnn nen nnn enn nnn nannnn,Atau ;Kedua ;Saas Bahwa ia terdakwa EDI KURNIANTO Als JAPRA Bin MUDRI pada hariSelasa 21 Maret 2017 sekitar Pukul 17.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada Tahun 2017 bertempat di Dukuh Mangeran Desa RanduKecamatan Pecalungan Kabupaten Batang atau pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Farm., MH., Apt, Bahwa ahli merupakan Kepala UPTD Instalasi Farmasi DinasKesehatan Kabupaten Batang. Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat dan obat tradisional. Bahwa pil dextromethorpan dan pil heximer / Trihexyphedenilmerupakan sediaan farmasi. Bahwa pil dextromethorpan sediaan tunggal sudah dicabut izin edarnyaberdasarkan surat dari Badan POM RI No.
    Menyatakan Terdakwa EDI KURNIANTO als JAPRA Bin MUDRI, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 2 tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.3.
Register : 22-09-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Mrh
Tanggal 15 Oktober 2015 — HAMDAN Bin (Alm) DARSANI
3619
  • Menyatakan Terdakwa HAMDAN Bin (Alm) DARSANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
    Nomor :PDM140/Q.3.19/Euh.2/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknyamenuntut sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa Hamdan Bin Darsani (Alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaanPrimair kami melanggar Pasal 197 Undang undang Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdan Bin Darsani (Alm), denganpidana penjara selama 1 (satu)
    Apt Bin AGUS SUJITO, sabagaimanatermuat dalam BAP penyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika;e Bahwa Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandaidengandengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf Khalaman 9 dari 19 halamanPutusan Nomor 242/Pid.Sus./2015/PN.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yangbersifat alternatif. Begitu juga terhadap unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanjuga merupakan unsur yang bersifat alternatif.
    Oleh karena itu termasuk dalam jenis kategorisediaan farmasi sabagaimana dimaksud dalam Pasal Angka 4 UndangUndang No.36 Tahun 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjualCarnophen dan dextro.
    Obatobatan tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidaklagi memiliki izin edar oleh BPOM RI dan telah dilarang peredarannya dimasyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edartelah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UndangUndangRepublik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, makahalaman 15 dari 19 halamanPutusan Nomor 242/Pid.Sus./2015/PN
Putus : 08-11-2012 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 532/Pid.B/2012/PN.Sda.
Tanggal 8 Nopember 2012 — UKIK SANTOSO BIN JAMAL
241
  • M E N G A D I L I : - Menyatakan terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras tanpa izin edar; - Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
    nn nnn nnn enna enna nnnnnnnnnnnnnnnsBahwa terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL pada hari Jumat tanggal 18 Mei2012 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain masih dalam kurunwaktu bulan Mei tahun 2012 bertempat di Desa Bluru Kidul Rt. 02 Rw. 05 KecamatanSidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan farmasi
    nnnnnnnmnnnnmnnnnnmnnnennnnnnnnnnaneBahwa terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL pada hari Jumat tanggal 18 Mei2012 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain masih dalam kurunwaktu bulan Mei tahun 2012 bertempat di Desa Bluru Kidul Rt. 02 Rw. 05 KecamatanSidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan farmasi
    obat keras dan menyebabkan ketergantungan;Bahwa, secara medis obat jenis logo LL untuk mengobati Parkinson dan sakit jiwa/depresi dan untuk ketenangan saraf; Bahwa untuk membeli obat sejenis LL harus dengan resep dokter;Bahwa, obat jenis LL berada dibawah pengawasan BPOM (Badan Pengawas Obatdan Makanan);14e Bahwa, penggunaan obat keras tidak dapat dikonsumsi secara bebas, tetapi harusdengan prosedur peredaran obat keras sejenis pil putih logo LL adalah dari industryfarmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
    Selain itu, berdasarkan keterangan Ahli disebutkanbahwa Prosedur peredaran obat keras adalah : Harus dengan Resep Dokter dan/atau dariPabrik Farmasi ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan dari PBF ke Apotik, Rumah Sakitdengan tenaga Apoteker serta dokter Praktek; Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi dibawah sumpah, yakni saksisaksiRoihelu Musiin, Dian Dwi Saputri binti Gatot Subroto, Khoirul Anam Alias Pendek BinSabar, Heru Setiawan, Gadung Wibowo dan keterangan terdakwa sendiri, yang satu denganyang
Register : 01-08-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN PASURUAN Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Psr
Tanggal 19 September 2017 — SLAMET bin BUDIONO
1037
  • Menyatakan Terdakwa SLAMET bin BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar.2.
    Menyatakan terdakwa SLAMET bin BUDIONO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasama dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 197 UndangUndang Nomor : 36 tahun 2009tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat 1 ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaanKesatu.2.
    Lombok Kelurahan Trajeng, Kecamatan PanggungrejoKota Pasuruan atau setidak tidaknya di tempat tempat lain yang masih3termasuk daerah hukum Pengadilan Nergeri Pasuruan telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar, yaitu berupa tablet Tryheksipenidil.
    Lombok Kelurahan Trajeng, Kecamatan PanggungrejoKota Pasuruan atau setidak tidaknya di tempat tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Nergeri Pasuruan telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan / alat kesehatan, yangtidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, kasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2),berupa tablet Tryheksipenidil.
    Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.
    berdasarkan UndangUndang RI Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2): Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatsedangkan Pasal 98 ayat (3) UndangUndang nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan
Register : 24-10-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 12-12-2012
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 551/Pid.B/2012/PN.Mkt
Tanggal 19 Nopember 2012 — AKHMAD ROFIQ ANJARWANTO bin BUNAJI
724
  • Menyatakan Terdakwa: AKHMAD ROFIQ ANJARWANTO bin BUNAJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ; ----------------2.
    Mojokerto atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto , ia Terdakwadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiiki ijin edar , yang dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 jam 12.00 WIBterdakwa:Akhmad Rofigq Anjarwanto bin Bunaji dihubungi temannya yang bernama AJIdan diminta datang kerumahnya AJI setelah diruma AJI terdakwa
    PERKARA : PDM187/MKRTO/EP/10/2012 , yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan : 1 Menyatakan Terdakwa AKHMAD ROFIQ ANJARWANTO bin BUNAJI,bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD ROFIQANJARWANTO bin BUNAJI dengan
    Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa denganDakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 197 UU RINo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan danmempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas , yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut i1 Unsur barang siapa: 2 Unsur tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi
    Unsur tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi: n Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganberupa keterangan saksisaksi , keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barangbukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa pada hariSABTU tanggal11 Agustus 2012 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaktidaknya pada waku laindalam bulan Agustus 2012 , bertempat di Dsn.
    Agustus 2012 dengan contoh barang bukti Nomor : 5630/2012/KNF padakesimpulannya tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahanaktif Triheksifenedil HCL (tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika tetapitermasuk obat keras) ; Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas ,Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur Unsurtanpa keahlian dankewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaanproduksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi
Register : 16-11-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh
Tanggal 23 Januari 2018 — Penuntut Umum:
IBNU SINA, S.H.
Terdakwa:
SRI YANTI Binti H. ASPARNOOR Alm
5524
  • Asparnoor Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar
    Batik dengan cara pembeli datangke warung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenisCarnophen); 722 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophenatau ZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dankeuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebutdipergunakan untuk keperluan seharihari; Bahwa carnophen atau Zenith tersebut didapatkan
    Batik dengan cara pembeli datangke warung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; e Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenisCarnophen;; 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen neee Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophenatau ZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dankeuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebutdipergunakan untuk keperluan seharihari; e Bahwa carnophen atau Zenith tersebut
    Batik dengan cara pembeli datang kewarung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenisCAINOPNEN;, nnn n nnn n nnn nn nner nnn nnn anna nana nnn manna ncnnanannaneBahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen atauZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dankeuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebutdipergunakan untuk keperluan seharihari; Hal 10 dari 21 halaman,
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1); Menimbang, bahwa tentang unsur pertama setiap orang, Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa sajasebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkanorang bernama terdakwa SRI YANTI Binti H.
    Asparnoor Alm telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
Register : 17-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ARI ISWAHYUNI
Terdakwa:
MOH. IWAN
316
  • IWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan bulan) dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka
    IWAN bersalah melakukan tindakpidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 196 Undangundang RI No 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH.
    sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut
    IWAN tersebut diatas telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart KeamananDan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN.Jbg2.
Register : 07-06-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 209/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 25 Agustus 2016 — HUSAINI alias USAI bin RAMLAN
5415
  • Menyatakan terdakwa HUSAINI alias USAI bin RAMLAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; -----------------2.
    Menyatakan terdakwa HUSAINI Als USAI Bn RAMLAN (Alm) terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaanmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua PenuntutUmum 22222 noo ono nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne2.
    Banjar dengan jabatansebagai Kepala Puskesmas Sungai Rangas; Bahwa Ahli kuliah di Fakultas Farmasi UII (Universitas Islam Indonesia) lulustahun 2003 Ialu lulus sebagai Apoteker tahun 2004 sedangkan riwayat sebagaiPNS pada Dinas Kesehatan Kab. Banjar sejak tahun 2005 dan sekarang menjadiKasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar; 3.
    atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar.Sedian Farmasi itu sendiri menurut pasal angka 4 UU RI Nomor 36Tahun 2009 diartikan sebagai obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika,sedangkan izin edar dapat diartikan sebagai izin yang diberikan oleh Pemerintah untukperedaran suatu sediaan farmasi guna kepentingan pelayanan kesehatan kepadaMasyarakat.
    Menyatakan terdakwa HUSAINI alias USAI bin RAMLAN tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan percobaan mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, 2.
Register : 30-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 10 Mei 2021 — ALFIAN NOOR Als OPUT Bin MASRANI
6432
  • Pasal 68 UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pili(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(3)
    Pasal 63 UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, danpedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasitertentu yang telah memiliki izin kKnusus untuk menyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas,maka perbuatan menjual Narkotika Golongan hanya berhak dan berwenangdilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah
    memiliki izin knusus untukmenyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, penelitiilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinanberusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatanTerdakwa menjual sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan adalahdilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakimuntuk menyatakan sub elemen pertama
    hasilhasil yang diperoleh dari tindak pidanaNarkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalambentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujudserta barangbarang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindakpidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagaibarang bukti haruslah dirampas untuk Negara yang mana sebagian atauseluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanatau untuk persediaan farmasi
Register : 22-08-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Tml
Tanggal 19 Oktober 2016 — SUPIANNOR alias KUTUL bin SYAHRIN
8427
  • KUTUL Bin SYAHRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.
    KUTUL Bin SYAHRIN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atauAlat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana diatur dan diancamdalam dakwaan Pasal 197 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan.2.
    Dusun Tengah KabupatenBarito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016 Skj 21.30 wib pada saatanggota Polsek Dusun Tengah sedang melaksanakan patroli telah mengamankansaksi INORI
    Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danatau Alat Kesehatan ;3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.
    Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanyang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dari fakta
    KUTUL Bin SYAHRIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana dendasebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidanadenda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Register : 09-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 137/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : TRI UTAMI PUTRI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SITTI RUGAYAH A. Binti Hj. RAHMATIA Dg. SOGI Diwakili Oleh : H MAKMUR M RAONA SH MH
9249
  • obat pemutih tidak dapat diperjual belikan bagiorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi;Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan obat pemutih Cindella tidakmempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaankefarmasian.Perbuatan terdakwa SITTI RUGAIYA A Binti Hj RAHMATIA Dg.
    SOGIterbukti secara sah Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1)Undangundang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI RUGAYA A Binti Hj.RAHMATIA Dg.
    SOGIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPAMEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,(dua juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    SOGI telah terbukti secaraHalaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PT Mks.sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatukami yakni melanggar Pasal 197 Jo.
    SOGIterbukti secara sah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI RUGAYA A Binti HjRAHMATIA Dg.
Register : 19-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PN SUKADANA Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Sdn
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
Arge Arif Suprabowo, SH
Terdakwa:
NUR ROHMAN Bin MARZUKI
7023
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Nur Rohman Bin Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
    Menyatakan terdakwa NUR ROHMAN Bin MARZUKI terbuktibersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki Keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, danmengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat, ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi dan
    Lampung Timur atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSukadana yang berwenang mengadili, dengan sengaja menyimpan ataumengedarkan sediaan farmasi sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening yangdi dalamnya terdapat pil warna kuning yang setiap plastiknya berisikan 116(serratus enam belas) dan 20 (dua puluh) butir pil jenis HEXYMER dan ataualat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang
    tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, danmengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat, ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapbkan dengan peraturan pemerintah.
    Narkoba Polres Lampung Timur adalah saudara Wawan;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin atau dokumen yang sah yangmenyatakan atau memperbolehkan Terdakwa untuk dapat mengedarkan,menyimpan, mengemas, mengolah, memperomosikan dan mengedarkansediaan farmasi dalam hal ini obat dan bahan berkhasiat obat yaitu pil warnakuning jenis Hexymer;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak adakeberatan;2.
    Menyatakan Terdakwa Nur Rohman Bin Marzuki terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar", sebagaimana DakwaanAlternatif Kesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar 100 juta rupiahdengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;3.
Register : 26-07-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Kln
Tanggal 25 September 2018 — Penuntut Umum:
INDAH KUSRINI.P.R, SH
Terdakwa:
ALFIANTO HARI PRASTIYA Als. KLEPON Bin HARI GUNAWAN
515
    1. Menyatakan Terdakwa Alfianto Hari Prastiya als Klepon bin Hari Gunawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
    KLEPON BinHARI GUNAWAN se terbukti bersalan melakukan tindak pidanaMENJUAL/MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDARsebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang undang RI No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIANTO HARI PRASTIYAAls.
    Persetujuan pendaftaran tersebutdicantumkan pada kemasan sediaan farmasi berupa nomor registrasi dariproduk.
    Jadi kegiatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijinedar artinya mengedarkan produk yang belum memiliki Surat persetujuanpendaftaran berupa nomor registrasi dari Instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa bahwa sebagaimana diatur Pasal 106 ayat 1UndangUndang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap produksimaupun pengedaran sediaan farmasi atau alat kesehatan harus mendapatkanizin edar dalam hal ini dari Dinas Kesehatan.
    Pihak yangmemproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan harusHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN KInmempunyai suatu keahlian dan untuk peredaran obat farmasi harus dilakukanoleh apotik dibawah pengawasan seorang apoteker;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dari BPOMyang menyatakan bahwa barang bukti obat yang disita penyidik sudah tidakdalam kemasan sesuai aslinya sehingga tidak diketahui data apa yang terdapatpada kemasan obat tersebut, apa namanya
    Menyatakan Terdakwa Alfianto Hari Prastiya als Klepon bin Hari Gunawantersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.
Register : 20-01-2016 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN KOTABARU Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN.Ktb
Tanggal 3 Maret 2016 — ABDUL KADIR JAILANI Als IJAI Bin AMIRUDIN
405
  • Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Alias IJAI Bin AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar; 2.
    Kotabaru sebanyak 5 (lima)butir obat jenis Carnophen/Zenith dengan harga Rp. 20.000, (dua puluh riburupiah) dimana saksi MUHAMMAD KHAIRURRAHMAN baru membayar sebesarRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya hutang, dan tempatterdakwa mengedarkan/menjual obat jenis Carnophen/Zenith adalah di rumah kosyang merupakan tempat hunian dan bukan merupakan toko obat atau apotekyang telah mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan danmempunyai tenaga ahli farmasi (asisten apoteker) untuk
    Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/alatKesehatan;3. Tidak Memiliki jin Edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Ad. 1.
    Semayap, Kecamatan PulauLaut Utara, Kabupaten Kotabaru tersebut, selanjutnya terdakwa juga langsungmenyerahkan uang sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur Kedua Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan alatkesehatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Ad.3. Unsur Tidak Memiliki Ijin EdarHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN.
    KtbMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2003 tentangkesehatan, menyatakan :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatijin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijinedar, yang kemudian terbukti tidak
Register : 05-06-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mrh
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Rasyid Yuliansyah, S.H.
Terdakwa:
Supiani Als Yoyo Bin Anang Bardin
2019
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als YOYO Bin ANANG BARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;----------------------------------------
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,-
    SA dimana pada waktu ituTerdakwa dalam posisi menyetir, sedangkan SaksiZAINUDIN Als UDIN Bin RUSLI dalam posisimembonceng.Terdakwa pada waktu itu. hendakmengantarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen /Zenith sebanyak 500 (Lima ratus) butir kepada seorangpemesan yang bernama UDIN yang ada di Desa BantuilKec.
    Akan tetapi ketika Terdakwa dan SaksiZAINUDIN Als UDIN Bin RUSLI telah menyadari bahwayang mengejar mereka adalah petugas kepolisian,Terdakwa dan Saksi ZAINUDIN Als UDIN Bin RUSLI lalumembuang sediaan farmasi berupa Carnophen sebanyak500 (lima ratus) butir ke semak semak pinggir jalan bagiankirl, yang sebelumnya obat sediaan farmasi jenisCarnophen tersebut dibawa/simpan oleh Saksi ZAINUDINAls UDIN Bin RUSLI dengan cara dipangku di atas motor.Namun saat Saksi ZAINUDIN Als UDIN Bin RUSLImembuang obat
    sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut,petugas kepolisian mengetahui dan berhasil menemukanobat Carnophen yang dibuang tersebut.
    dan oleh karenamenurut Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edarmaka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obatobatanjenis carnophen yang Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitartempat tinggal Terdakwa terdapat izin edarnya atau tidak?
    Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als YOYO Bin ANANGBARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR; 2.
Register : 16-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN SITUBONDO Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sit
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Tri Yudha Wardhana Fammi, S.H.
Terdakwa:
Dody Ahsan Alfarizi Bin Hasan
6312
    1. Menyatakan Terdakwa DODY AHSAN ALFARIZI Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
    2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun dan
    Putusan No: 120 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai seksi Kefarmasian diDinas Kesehatan Situbondo adalah melaksanakan pelayanan farmasiklinis, dan pengelolaan obat alat kesehatan dan bahan habis pakai; Bahwa yang diperbolehkan untuk menyimpan, menjual/mengedarkansediaan farmasi seperti Pil Triheksifenidil / Pil Trex adalah SeorangApoteker, pedagang besar Farmasi, Dokter dan Unit PelayananKesehatan yang sudah mempunyai Surat ijin dari Dinas Kesehatan; Bahwa orang
    yang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan tidakmempunyai ijin dari Dinas Kesehatan menyimpan, menjual/mengedarkanPil Trex, tidak diperbolehkan dan juga dilarang keras oleh UndangUndang sebagaimana diatur dalam pasal 98 dan pasal 196 UU Nomor 36tahun 2009; Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisamenyimpan, menjual/mengedarkan sediaan farmasi seperti Pil Trexadalah : ljazah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian; Mempunyai Sertifikat Kompetensi Kefarmasian; Mempunyai
    Setiap orang ;2. dengan sengaja ;3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau' persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    Unsur : memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu ;Hal 21 dari 29 hal.
    Menyatakan Terdakwa DODY AHSAN ALFARIZI Bin HASAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu ;.
Register : 25-10-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 196/Pid.B/2012/PN Kgn
Tanggal 20 Nopember 2012 — -HUSAINI Als HUSAI Bin H. ZAINI
8913
  • -Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan
    ZAINI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memilikikeahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undangundang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalamdakwaan kedua;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSAINI Als HUSAI Bin H.
    ZAINI pada hari Jumat tanggal 17Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Agustus 2012, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pandak Daun Rt02/ Kec Daha Utara Kab Hulu Sungai Selatan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangandengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1).
    Apt binti BACHRUN:e Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kasi Farmasi di DinasKesehatan Kab. HSS yang mana tugas dan wewenang saksi dalamjabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaanterhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatantermasuk Psikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanankesehatan milik pemerintah dan swasta diwilayah Kab.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa terdakwa dalam membaikan kepada temantemannyaatau dengan kata lain mengedarkan obat bebas terbatas jenis Dextro dan obatkeras jenis carnophen terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenangdan terdakwa mengetahui penjualan dan penggunaannya obat bebas terbatas danobat keras harus sesuai dengan kegunaan (indikasinya) karena obat tersebutapabila dikonsumsi berlebihan
    ZAINI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengajatanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan ;2.