Ditemukan 20445 data
28 — 23
Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambilalilh majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bulugun Nikah (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapikedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung padakecerdasan/kedewasaan berfikir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannyadipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuandengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti
37 — 22
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syahmenikah menikah pada tanggal 28 Okober 1995 yang berdasarkan BukuKutipan Akta Nikah Nomor : 267/37/X/1995 yang dikeluarkan KantorUrusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahantanggal 30 Oktober 1995;2.
176 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Terbanding/Tergugat I : TASMAN GULTOM SH DKK
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN ASMAR ABADI FOUNDATION
Terbanding/Tergugat III : Kantor KPKNL Makassar
Terbanding/Tergugat IV : JUBAEDI SALEH
Terbanding/Tergugat V : Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
91 — 57
Jubaedah Saleh, Pekerjaan Pendawah Agama Islam, bertempat tinggal diKompleks Perumnas, Jalan Toddopuli 3 Nomor: 267 (264lama), KelurahanPandang, kecamatan. Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebutTERBANDING IV semula TERGUGAT IV;5. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Raden Febritryanto,SH.
115 — 59
Pada hari ini : Senin, 267 September 2011 , Salinan putusan ini diberikan kepada Terdakwa,Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Polsek Tumpang ;Panitera Pengganti,Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.
8 — 0
PUTUSANNomor 267 7/Pdt.G/2019/PA.Sby.= al To y ZzSeas =oDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara cerai talak antara:PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di d Surabaya, dalam hal ini memberikankuasa khusus kepada Mardi Purwanto, S.H, danDiandri Utami, SH, para Advokat, yang berkantor diJalan Surabaya, berdasarkan
12 — 6
P/2018/PA.Jbg472/.12/267/415.53.19/IIl/2018, tanggal : 28 Pebruari 2018.Selanjutnya disebut : Almarhum XXXXXXxX; (vide : bukti P 2)2. BAHWA ayah kandung Para Pemohon yang bernama : AlmarhumXXXXXXX meninggal dunia lebih dahulu daripada istrinya,sedangkan ibu kandung Para Pemohon yang bernama : XXXXXXX,meninggal dunia kemudian yakni pada tanggal : 811993dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Adapuntempat tinggal (domisili) terakhir adalah di : RT. 5, Dusun Il SumberAgung, Kec.
PT BPR NUSAMBA NGUNUT
Tergugat:
1.Sukoco
2.Siti Mukaromah
34 — 4
RW 001,Boyolangu, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan No:4/INGT/SKDIR/IX/2019 tanggal 02 September 2019 dan Surat KuasaNomor: 267/DIR/NGT/IX/2020;Sebagai PenggugatLawan:1 Nama : SukocoTempat/Tanggal Lahir : Kediri, 3 September 1964Alamat : Dusun Tanjung RT. 02 RW. 11 Desa Kraton,Kecamatan Mojo.
22 — 16
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik AlQuran maupun Al Hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
16 — 9
tersebut memberi kebebasan bagi hakim untukmembentuk hukum dalam perkara ini, Sepanjang dengan muatan pertimbangan rasakeadilan dan dengan mempernhtikan nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat(Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'anmaupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangikemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.BuyaHamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
75 — 43
tersebut memberi kebebasan bagi hakim untukmembentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasakeadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat(Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar IslamProf.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
13 — 1
SALINAN PENETAPAN Nomor: 267/Pdt.P/2015/PA Sby.FADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan AhliWaris yang diajukan oleh :1. Pemohon ;2. Pemohon Il;3.
SAKIYO
23 — 2
Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 267/09/VIII/1990,tanggal 2281990, atasnama DULKIYO dengan RASIYATUN, yang dikeluarkan oleh Kepala KUAKec. Ngaringan,Kab. Grobogan diberi tanda P.3; 4. Fotocopy ljazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.2.213/ 14.15/ PP.014/23/2015,TANGGAL 10 Juni 2015, atas nama YENI KAMILASARI, yangditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah atas nama Drs.Ngadiyonodiberi tanda P.4; 205.
178 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
16 — 4
Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan,Kabupaten Pamekasan Nomor B 267/Kua.13.22.01/Pw.01/V1/2017 tanggal19 Juni 2017, telah dinazagelen dan bermaterai cukup (bukti P.1);2. Fotokopi KTP PEMOHON NIK 3528042104590001, bukti tersebut telahdinazegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya(buktiP.2);3.
16 — 0
(P.2);Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mumlbulsaritanggal 11102016 Nomor Kk.09/11/Pw.01/267/X/2016 tentang pernikahanPemohon tidak terdaftar (P.3);Bukti Saksi :1.Santari bin Sandi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempattinggal di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;2.Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi paman Pemohon Il;Saksi tahu Pemohon dan Pemohon Il telah
12 — 0
Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN MAJALENGKA padatanggal 28 Nopember 1999 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:267/32/XV1999 tanggal 28 Nopember 1999 dengan status Jejaka danPerawan;2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan sighattaklik talak sebagaimana tertulis dalam buku Kutipan Akta Nikah;3.
13 — 1
olehkarenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berupayamendamaikan pihak yang berperkara dengan memberi nasehat kepadaPemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil,kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyatersebut, Pemohon mengajukan buktibukti tertulis berupa ; Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267
211 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
importasia quo merupakan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yangatas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (Sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan junctoPasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2)dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
15 — 7
No1499/Pdt.G/2016/PA>PbrRiau, sebagaimana (Kutipan Akta Nikah No. 267/52/X1/1990 tertanggal 22November 1990) ;Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuamiistri dengan bertempat tinggal di PT.