Ditemukan 20445 data
13 — 6
Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Montong sekar ,Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Nomor 267/414.205.13/IX/2015Tanggal 01 Agustus 2015 (P.2).;Hal. 3 dari 9 Hal.
10 — 2
PUTUSANNomor 267 1/Pdt.G/2008/PA.JrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talakantara:TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2671/Pdt.G/2008/PA.Jr telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon denganalasan
12 — 0
memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara cerai talak antara :PEMOHON, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, Tempattinggal di Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini dikuasakankepada KUASA, advokad dan Penasehat Hukum, berkantor diMagetan, berdasarkan surat kKuasa khusus tanggal 02 Oktober2010, yang telah terdaftar dalam buku Regester Kuasa tanggal, 03Nopember 2010, nomor : 267
21 — 7
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
300 — 57
CKMP (ex PGMakmur);e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan Desa Kadu;Bahwa bidangbidang tanah tersebut di atas selanjutnya di sebut 2 (dua)bidang tanah. 2 (dua) bidang tanah berasal dari tanah Hak Milik Adat yangtercatat di dalam Persil No. 267 S.V, C. 1122, tercatat atas nama SONGYAN KIM (Putera kandung Kedua dari SONG KIM SIONG) dan Persil No.267 S.V C.1396 tercatat atas nama SONG YAN LIN (Putera kandungPertama dari SONG KIM SIONG). kedua persil tersebut berasal darihamparan 1 (satu
) bidang tanah berdasarkan persil 267 D.IV C.367 tercatatatas nama SONG KIM SIONG (Pewaris).
Padahal kedua tanah tersebut berasal dari tanahHak Milik Adat yang tercatat di dalam berdasarkan persil 267 D.IV C.367,tercatat atas nama SONG KIM SIONG (Pewaris) dan antara ParaPenggugat dengan Para Tergugat adalah ahli waris garis keturunan kebawah dari SONG KIM SIONG (Pewaris).B.
Padahal kedua tanahtersebut berasal dari tanah Hak Milik Adat yang tercatat didalamberdasarkan persil 267 D.IV.C.367, tercatat alas nama SONG KIM SIONG(Pewaris) dan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah ahliwarisgaris keturunan kebawah dari SONG KIM SIONG (Pewaris)yangberkaitan juga dengan petitum angka 7 Gugatan Para Penggugat, ternyata pokok masalah atau substansi gugatan Para Pengqgugat dalam perkara ini adalah karena hasil penjualan kedua bidang tanah tersebut,yaitu:a.
Sebidang tanah seluas 28.575 M2 ;Bahwa kedua bidangbidang tanah tersebut adalah berasal dari tanahHak Milik Adat yang tercatat dalam Persil No : 267 S.V. C. 1122 yang tercatatatas nama SONG YAN KIM yaitu putra kandung kedua dari SONG KIM SIONGalmarhum (Pewaris) dan Persil No : 267 S.V.
13 — 5
Nomor 111/Pdt.P/2016/PA.Wsppertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz V halaman 267 yangdiambil alin majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang
15 — 0
persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohonuntuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar KabupatenBanyuwangi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.30.14/PW.01/267
13 — 2
perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2010yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor4244/Pdt.G/2010/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat denganalasan alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Jum 2002, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jemberdengan Akta Nikah Nomor 267
11 — 0
Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke KantorUrusan Agama Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratya nomor :267/Kua.11.18.08/PW.01/11/2019 tanggal 22 November 2019, karenaanak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya samasama beragamaIslam, tidak ada hubungan nasab, suSuan maupun semenda yangmenghalang! untuk menikah;7.
10 — 0
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3312084104650001, tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup, telahdinatzigelen dan sesuai dengan aslinya ( buktiFotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/06/VI/1986, tanggal 16 Juni 1986,bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya (buktiSurat Keterangan dari Kepala Desa Baleharjo, Wonogiri, Nomor: 474.2/267,tanggal 21 Agustus 2013, bermeterai cukup, bukti (P3).Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan saksisaksi, setelahbersumpah
127 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
35 — 21
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
11 — 0
SALINAN PUTUSANNomor 0623/Pdt.G/2018/PA.Pmkeee em Il al ayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, tempatkediaman di KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal iniberdasarkan surat kuasa nomor : 267/S.Kuasa/5/2018tanggal 31 Mei 2018 dikuasakan kepada SULAISI,S.H.1.
Terbanding/Tergugat I : Sabbara Bin Lamporo
Terbanding/Tergugat II : Perempuan Dg. Kullu
Terbanding/Tergugat III : Lelaki Baso Dg. Sese Bin Kamalu
61 — 20
Sese Bin Kamalu,Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Pandang pandang Desa Panyangkalang, KecamatanMangarabombang Kabupaten Takalar,selanjutrnya disebut sebagai Terbanding Ilsemula Terlawan Termohon Eksekusi II ;Yang dalam hal ini Para Terlawan Termohon Eksekusi diwakili olehkuasanya bernama MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR.S.H, advokatpada kantor Advokat pada kantor Hukum Muhammad Irfan Iskandar& rekan yang beralamat di Kompleks BTP (Bumi Tamalanrea Permai)jl Kerukunan Timur 1 Blok G Nomor 267 Kota Makassar, berdasarkanHlm
Awaludin Mufti Efendi
26 — 3
Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1995, Pemohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi JawaTengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/01/VIII/1995 tertanggal 2 bulanAgustus tahun 1995) dan dari pernikahan tersebut pemohon dikarunialHal 1 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pat.P/2019/PN.Skhlima (5) orang anak, yaitu Rosiati Putri Murtakim, Syamridho HafidzMurtakim, Khofifah Aulia Murtakim, Faizin Irfan Murtakim, KhotimatulKhoiri
151 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
47 — 2
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Nomor 267/52/V1/2001 Tanggal 28Juni 2001, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya (P.1);B. SaksiSaksi:1.
83 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 60 PK/TUN/2019sebagai Kepala Daerah untuk mengukuhkan atau tidak mengukuhkanTermohon Peninjauan Kembali sebagai Kepala Badan Pajak danRetribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Bahwa bahasa hukum kata dapat tercantum dalam lampiran Il,halaman 86, BAB Ill, angka 267 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Perundangundangan, yang menyebutkan: Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yangdiberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat
28 — 17
tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara it 1, sepanjang denganrnuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan mempernlikan nflai nilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,balk alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karenaitu tanpa mengurangi keniuliaan dart tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azharJuz IV halaman 267
45 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2038/B/PK/Pjk/2019Oil bukan barang yang dikecualikan dan merupakan barang yangdilakukan melalui proses pabrikasi yang terutang PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 7 UndangUndang Pajak PertambahaNilai juncto Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;b.