mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriMedan nomor : 09/Pid.C/2015/PN.Mdn tanggal 2 Juli 2015, memori banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 22 Juli 2015, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

permohonanpencabutan gugatan tertanggal 15 April 2019 ;Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa a quo masih dalamtahapan Pemeriksaan Persiapan ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, MajelisHakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;wane nena nnn 2 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanpencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Penggugatmenyatakan alasan yang mendasari

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXX tanggal31 Oktober 1987 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon lI,dimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah,PEMOHON1(kesalahan nama)PEMOHON1(kesalahan tanggal lahir), menjadi PEMOHON1PEMOHON((tanggal lahir yang benar) dan Penulisan Pemohon Il dimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah PENGGUGAT2PEMOHONA2(kesalahan tanggal lahir) menjadi PENGGUGAT2PEMOHONA(tanggal lahir yang benar) yang mendasari surat dari KUAKecamatan XXXX Kabupaten

Bahwa mendasari keterangan Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5yang menyatakan telah mengkonsumsi shabushabu bersama TerdakwaHal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2016yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakanpositif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwasaat itu ikut mengkonsumsi shabusabu bersama Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 walaupun urine maupun rambut

mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksapermohonan kasasi terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2016Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan halhal yang menjadi dasar keberatanPemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta Nomor65K/PMT.II/AU/VII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, perlu Pemohon Kasasiuraikan halhal yang sangat mendasar dan mendasari

Bahwa mendasari keterangan Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5yang menyatakan telah mengkonsumsi shabushabu bersama Terdakwayang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakanpositif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwasaat itu ikut mengkonsumsi shabusabu bersama Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 walaupun urine maupun rambut Terdakwa setelahdilakukan pemeriksaan dinyatakan

shabu yang telah digunakan oleh Terdakwabersama Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5 yang telah disitaoleh Polres Sleman, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai LaboratoriumKesehatan Yogyakarta dinyatakan positif mengandung Methamphetamineyang terdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor urut 61 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratorium Nomor 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015.Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/20168.Bahwa benar mendasari

iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya telah mempunyai alasan hukum, karena terjadi kesepakatan antaraPenggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, danoleh karena Tergugat belum mengajukan Jawaban maka tidak perlu adapersetujuan dari Tergugat:Menimbang, bahwa yang mendasari

mohon agar KetuaPengadilan Agama Cibinong cq Majlis Hakim berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, Umur 28 Tahun, Agama Islam, pendidikan Terakhir SMA,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX.bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap:TERMOHON, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA,Pekerjaan Wirswasta, bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX.Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon berselisih terusmenerus karena kecemburuan Termohon merupakan alasanPemohon yang mendasari permohonan cerai talaknya dan sudahbersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI);8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas makaberdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasauntuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon = danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj?

pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempatkediaman di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor,,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu juga dengan register perkara Nomor 1716/Pdt.G/2019/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/89

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/159/AD/K/I02

di atas, Para Pemohontelah menghadirkan saksisaksi yang menerangkan bahwa memangantaraBUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dan SISMIYATI binti MARTOSEGER,, telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Tuban, denganbuktiAktaCeraiNomor : 15/3/X/1978, yang membuktikan posita angka 3 tersebutkarenanya Majelis Hakim dapat menerima posita angka 3 tersebut;Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan angka 2 yangmemohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa BUDIONO bin HARDJOPRAYITNO, telah meninggal dunia, yang mendasari

petitum ini adalah positaangka 4, dan untuk mendukung posita dan petitum tersebut, Para Pemohonmengajukan bukti surat berupa bukti P.11atas bukti surat tersebut, maka harusdinyatakan bahwa BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, telah meninggal duniapada tanggal 10 Februari 2010, dan dinyatakan pula sebagai pewaris sehinggapetitum permohonan Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa yang mendasari posita 2 dan petitum 3 tersebutadalah karena semasa hidupnya BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO danSISMIYATI

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.6. Bahwa yang dijadikan objek gugatasn para penggugathanya dilihat atau ditinjau secara umum dan luas, ukuran +* (Kurang lebih)dari batasbatas tersebut menandakan ketidakakuratan / ketidakjelasansumber bukti penggugat.7.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5. Bahwa yang dijadikan objek gugatasn para penggugathanya dilihat atau ditinjau secara umum dan luas, ukuran +" (Kurang lebih)dari batasbatas tersebut menandakan ketidakakuratan / ketidakjelasansumber bukti penggugat.6.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5. Bahwa yang dijadikan objek gugatasn para penggugathanya dilihat atau ditinjau secara umum dan luas, ukuran +* (Kurang lebih)dari batasbatas tersebut menandakan ketidakakuratan / ketidakjelasansumber bukti penggugat.6.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) dariHalaman 42 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pat.G/2019/PN Bitkejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5.

Dan konsekuensihukumnya, aktaaktanya juga sah.Berdasarkan alasan dan fakta yuridis di atas, maka dengan iniPemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembalitersebut, karena mendasari pertimbangan hukumnya hanya dariwacana pribadi dan pendapat subyektif yang sama sekali tidakdidukung dengan alat bukti yang sah menurut hukumpembuktian.Kekeliruan/kekhilafan yang nyata Pertimbangan Hukum MajelisHakim Agung Peninjauan Kembali dalam putusannya padahalaman

Artinya, obyek sengketa yang telahdiserahkan, tetapi kKemudian diminta kembali.Berdasarkan alasan dan fakta yuridis di atas, maka dengan iniPemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembalitersebut, karena mendasari pada Akta Pembagian Harta Warisantertanggal 21 Februari 1989, No. 55/3345/1989 yang dibuat dihadapan R. Soebiono Danoesastro, S.H., Notaris di Surabaya,Para Ahli Waris telah melepaskan dan menyerahkan hakbagiannya kepada Ibunya.

Djinoensebagaimana terbukti dari Akta Pembagian Harta Warisantertanggal 21 Februari 1989, No. 55/3345/1989 tersebut.Berdasarkan alasan dan fakta yuridis di atas, maka dengan iniPemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembalitersebut, karena mendasari pertimbangan hukumnya hanya dariwacana pribadi dan pendapat subyektif dari pikiran yang samasekali tidak didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukumpembuktian.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan

Djinoen kepada BudiSaid tidak sah karena tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya,sehingga meminta agar obyek sengketa dinyatakan sebagai hakmereka ;e Bahwa mendasari dalil dalam Akta Pembagian Warisan No. 55/3345/1989tanggal 2121989 yang dibuat di hadapan R. Soebiono Danoesastro,S.H. Notaris di Surabaya, para ahli waris (Pelawan) telah melepaskanhakhak bagiannya yang dimiliki terhadap harta warisan tersebut (tanahobyek sengketa) dan diserahkan kepada Ny.

Bahwa berdasarkan uraianuraian butir 1 diatas, maka cukupberalasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini menyatakan surat gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan hukum: Bahwa gugatan Penggugat terkait Pembayaran SHT tersebuttidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan danpermohonan Penggugat untuk meminta Tergugat membayarHalaman 8 dariPutusan PHI Nomor :151/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnSHT kepada Penggugat sesuai dalil posita

Bahwa gugatan Penggugat terkait Pembayaran SHT tersebuttidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan danpermohonan Penggugat untuk meminta Tergugat membayarSHT kepada Penggugat sesuai dalil posita dan petitumgugatannya; Bahwa gugatan aquo tidak menjelaskan hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugatyang dijadikan dasar olehPenggugat untuk menggugat terkait pembayaran SHTsesualdalil posita dan petitum gugatannya;e Bahwa merefer dari uraian butir 2 diatas, maka secara yuridisgugatan Penggugat

Nusantara II Tanjung Merawa) adalahbersifat obscuur libel dengan argumentasi gugatan tidakHalaman 20 dariPutusan PHI Nomor :151/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdnmenjelaskan secara rinci bagaimana hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat, serta apa peristiwa hukum atau faktafakta yang mendasari gugatan Penggugat terkait pembayaranSHTsesuai dalil posita dan petitum gugatannya.e Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, beralasan secarahukum Gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk

Bahwa gugatan Penggugat terkait Pembayaran SHT tersebuttidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan danpermohonan Penggugat untuk meminta Tergugat membayarSHT kepada Penggugat sesuai dalil posita dan petitumgugatannya;Bahwa gugatanaquotidak menjelaskan hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugatyang dijadikan dasar olehPenggugat untuk menggugat terkait pembayaran SHTsesuaidalil posita dan petitum gugatannya;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka cukupberalasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa

Kompensasi kelebihan pajak bulan lalusebesar Rp22.806.030,00;bahwa Terbanding dalam rangkamempertahankan koreksinya menyampaikanalasan yang mendasari koreksinya baik secaralisan maupun tertulis, hasil analisa pengujianterhadap bukti, fakta, kesimpulan dan pendapatyang didasari peraturan perpajakan yangberlaku, sebagaimana tertuang dalam SuratUraian Banding yang dikutip dalam putusan ini,serta memberikan penjelasan secara lisan terkaitdengan hasil analisa terhadap bukti serta faktayang terungkap di

., tanggal 12 Januari 2015yang dimohonkan banding, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuipertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah memuatalasanalasan hukum yang benar dan tepat yaitu pada intinya dalam perjanjianyang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat diaturklausula arbitrase, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmenyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selanjutnya

senantiasaberujung pada percekcokkan dan kontak fisik yang berulang ulang dan terusmenerus.Bahwa, akibat terlalu seringnya terjadi percekcokkan diantara Penggugat denganTergugat tersebut, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2009 pihak Tergugatmeninggalkan rumah dan hingga sekarang tidak kunjung kembali bahkan diantaraPenggugat dan Tergugat sepakat untuk saling tidak berhubungan alias pisah ranjangdan pisah rumah serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknyasuami istri lagi.Bahwa, salah satu hal yang mendasari

tempat tinggal disebagai " Termohon"Pengadilan Agama tersebut; .Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara; Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya : .Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainyatersebut diatas sudah bersesuaian dengan alasan perceraiansebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam(KH) ;9.

Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terusmenerus antarapenggugattergugat yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan dalamrumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dan kelalaian Tergugat yang tidakmenjalankan tanggung jawabnya/ kewajibannya sebagai suami dengan tidakmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka Penggugat sudah tidakdapat mempertahankan lagi keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat danPenggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;Bahwa alasan Penggugat yang mendasari