.@ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yangdisebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggalbersama sekurangkurangnya sejak tahun 2014 dan/atau sudah 2 tahunlebih secara berturutturut dan upaya mendamaikan keduanya tidak berhasil,fakta tersebut telan memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 jo Pasal 116 huruf bKompilasi Hukum Islam (KHI).Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telahdicatatkan

pada Kantor Uruan Agama, maka Penggugat dengan Tergugatmemiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2tahun lebin secara berturutturut, dapat dinyatakan telah memenuhi alasansebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 195 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).Menimbang bahwa perkawinan merupakan media untuk

No. 29/Pdt.G/2014/PA.SrgPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobot SariKabupaten Purbalingga Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam KutipanAkta Nikah Nomor 195/23/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007;. setelah menikah pemohon dan termohon tinggak di Serang kemudian kePerumahan sampai sekarang. ;. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telahberhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniaiketurunan:;.

Fotokopi sah bermeterai cukup Akta Nikah atas nama pemohon dantermohon Nomor 195/23/V/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobot Sari Kabupaten PurbalinggaJawa Tengah tanggal 14 Mei 2007, setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 ;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telahmengahadirkan dua orang saksi masingmasing dibawah sumpahnya telahmemberikan keterangan sebagai berikut :1.

PaluNomor 54/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 23 Januari 2019 serta memoribanding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yangdiajukan Para Terbanding semula Para Tergugat Pengadilan Tingkat Bandingmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sebelummempertimbangkan pokok perkara, ternyata terlebih dahulu mempertimbangkaneksepsi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat hal ini telahsesuai dengan formulasi putusan yang diatur dalam ketentuan Pasal 195

Rbgyang pada pokoknya menyatakan putusan Hakim harus memuat secara singkattetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya baik itu berupa eksepsimaupun bantahan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 162 Rog yang padapokoknya menyatakan sanggahansanggahan yang dikemukakan pihakTergugat harus dibicarakan dan diputus bersamasama dengan pokok perkara;Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 46/PDT2019/PT PALMenimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 162 Rbg danPasal 195 Rbg tersebut, Pengadilan

Bahwa, pada tanggal 06 Juli 1990, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,sebagaimanatercantum dalam kutipan = = akta nikah nomorTLT/195/PL/1990, tanggal 28 Juli 1990;2.

.393/Pdt.G/201 8/PA.Mpwsecara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan olehsuatu alasan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat;Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor TLT/195

Kk.11.02.2/PW.01/195/2016 tertanggal 20 April2016;.

Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas KabupatenBanyumas, dengan nomor : Kk.11.02.2/PW.01/195/2016, tanggal nikah 11Juni 2011, telah dinazegelen dan diberi meterai cukup setelah dicocokandengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;Bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Bahwa Pada Tanggal 23 November 2011 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi denganKutipan Akta Nikah Nomor 859/195/X1/2011 Tertanggal 29 November 2011;Hal 1 dari 11 hal Put.811/Padt.G/2018/PACbd2.

Potokopi kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon Nomor859/195/X1/2011 Tertanggal 29 November 2011 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yangtelah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P2;B. Bukti saksi1.

Putusan No.272/Pat.G/2019/PA.BgrKecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, dengan Kutipan Akta NikahNomor : 195/24/V/1998, tertanggal 7 Mei 1998;2. Bahwa status saat dilangsungkan pernikahan Penggugat adalahPerawan dan Tergugat adalah Jejaka;3.

dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Nomor 195

tertanggal 10 Agustus2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali Nomor:1143/Pdt.G/2017/PA.Bi tanggal 10 Agustus 2017 , telah mengajukanpermohonan izin cerai talak dengan mengemukakan halhal sebagai berikut;01.Bahwa Pemohon TATAK SETIYADI Bin JONO SAPUTRO dan TermohonMIRA ANGGRAINI Binti SUTAMIN telah menikah secara sah pada hariMinggu tanggal 05 Maret 2006 hadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Propinsi Banten, sesuai dengan KutipanAkta Nikah No. 195

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3809152709829001 ,tanggal 16022016 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup setelahNomor Perkara : 1143/Pdt.G/2017/PA.Bihalaman 4 dari 14 halamandicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparafdan diberi tanda P1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Ciledug ,Kabupaten Tangerang Nomor : 195/15/III/2006tanggal 532006 , yang

Nomormormor:0815/Pdt.G/2015/PA.Kalpermohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon denganuraian/alasan sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telahmenikah pada hari jumat 27 Juni 2008 yang telah dicatat olehPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec.Cepiring,Kab.Kendal sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta NikahNomor: 195/40/VV/2008 tanggal 27 Juni 2008.Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohonberstatus perawan;Bahwa setelah akad

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanCepiring Nomor : 195/40/VV/2008 Tanggal 27 Juni 2008, bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya, P.1;b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKendal, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P.2;c.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/23/IX/2001 tanggal 21September 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanPrajekan Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Bukti Surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksi:1.

No.0339 /Pdt.G/2017/PA.BdwMenimbang, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikiruntuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan PejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso KabupatenBondowoso pada tanggal 21 September 2001 sesuai Kutipan Akta NikahNomor : 195/23/IX/2001 tanggal 21 September 2001, dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat

Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasalini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.Dan Pasal 195 ayat (1), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yangmenyebutkan :Ayat (1) :Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atautertulis dinadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.Ayat (3) :Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua abhiwaris.Hal. 10 dari 59 Hal.

Anshary, 2013, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori danPraktik, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, Hlm. 1718);6) Bahwa TERGUGAT sebagai anak tertua TIDAK PERNAHDILIBATKAN dalam Akta Hibah Wasiat dan TIDAK PERNAH MEMBERIPERSETUJUAN KEPADA SIAPAPUN mengenai Akta Hibah Wasiatsebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;7) Bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa: wasiat kepada wali waris berlakubila disetujui oleh semua ahli waris, oleh karena bertentangan

dengan hadishukum kewarisan islam dan juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3), Akta Hibah Wasiat, yaitu Akta No. 6, Akta No. 7 danAkta No. 8, tertanggal 20 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Ny.

Sulami Mustafa, S.H., Notaris diJakarta Selatan, dikarenakan Akta WHibah Wasiat tersebutbertentangan dengan hukum kewarisan islam dan hukum positifIndonesia, yaitu melanggar bagian mutlak Hak TERGUGAT selakuahli waris anak pertama dan TERGUGAT selaku anak tertua tidakpernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernahmemberi persetujuan kepada siapapun mengenai aktahibahwasiat sebagaimana diatur dapal Pasal 195 KHI ayat (2) danayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkansebanyakbanyaknyasepertigadarihartawarisankecualiapabila

Bahwa TERGUGAT selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernah memberi persetujuan kepada siapapunmengenai akta hibah wasiat sebagaimana diatur dapalPasal 195 KHI ayat(2) dan ayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua abhliwaris menyetujuinya. Pasal 195 ayat (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku biladisetujui oleh semua ahli waris.5.

Akta Jual Beli No. 195/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) atassebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 566 Surat Ukur No. 405 tahun 1982luas 1191 m?.b. Akta Jual Beli No. 196/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) atassebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 568 Surat UkurNo. 407 tahun 1982 luas 1700 m?.c.

Akta Jual Beli No. 195/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) yang dibu atoleh TERGUGAT3.Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bjrb. Akta Jual Beli No. 196/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) yang dibuatoleh TERGUGATS3.c.

Akta Jual Beli No. 195/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) yang dibu atoleh TERGUGAT3 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 566 SuratUkur No. 405 tahun 1982 luas 1191 m?.b.

Akta Jual Beli No. 195/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) yang dibuatoleh TERGUGAT3 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 566 SuratUkur No. 405 tahun 1982 luas 1191 m2.b.

Menyatakan TERGUGAT3 telah melakukan perbuatan melawan hukum telahmenerbitkan :a Akta Jual Beli No. 195/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) atassebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 566 Surat Ukur No. 405 tahun 1982luas 1191 m?.

Lab : 195/LN.151 2013.Diterma : 0,0434 gram.Dikembalkan : Habis ujiTersangka Rahmad Rikardo Pgl. Dodo.dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 195/LN.151.2013 tanggal 04September 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM Nip.19600411 198903 2 001 selaku Kabid Pengujian Teranokoko dan Drs. Amyelli,Apt NIP. 19600126 198803 2 001 selaku Plh.

Lab : 195/LN.151 2013.Diterma : 0,0434 gram.Dikembalkan : Habis ujiTersangka : Rahmad Rikardo Pgl. Dodo.dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 195/LN.151.2013 tanggal 04September 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM Nip.19600411 198903 2 001 selaku Kabid Pengujian Teranokoko dan Drs. Amyelli,Apt NIP. 19600126 198803 2 001 selaku Plh.

Lab : 195/LN.151 2013.Diterima : 0,0434 gram.Dikembalikan : Habis uji.Tersangka : Rahmad Rikardo Pgl. Dodo.beserta Laporan Hasil Pengujian Nomor : 195/LN.151.2013 tanggal04 September 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hj. Siti Nurwati,Apt.MM Nip. 19600411 198903 2 001 selaku Kabid PengujianTeranokoko dan Drs. Amyelli, Apt NIP. 19600126 198803 2 001selaku Plh.

G/ 2009 / PN.Kdr, PIHAKPIHAKNYA, hanyalah terlawan ke4 ( empat ) sebagai Penggugat , dengan terlawan ke ( satu )sebagai tergugat, dan itu merupakan persoalan mereka sendiri, tentunyamenurut hukum, tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pihaklain yang bukan para pihak, atau sekarang PELAWAN selaku pihakketiga; Disamping itu , bukankah menurut ketentuan hukum , penyitaantidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimanaketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo.

Pasal 208 HIR.Berdasarkan Hukum Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkanbahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sitaeksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRjo.

selesai sempurnamaka tidak ada satu dasar hukum pun yang dapat membenarkanPelawan mengajukan perlawanan terhadap Terlawan sebagai pihakpemilik yang telah menguasai obyek sengketa dalam perlawanan ini ataudapat dikategorikan perlawanan Pelawan terhadap Terlawan obscuurlibel.4.Bahwa perlawanan Pelawan dalam perkara ini adalah suatu upaya yangkeliru diajukan oleh Pelawan mengingat Derden Verzet (perlawananpihak ketiga) dapat diajukan selama proses pemeriksaan berlangsungsebagaimana diatur dalam Pasal 195

Dengan demikian Putusan perkara tersebutjuga mengikat pihak Pelawan.Sedangkan dasar yang digunakan Pelawan terkait perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan, sita eksekusi berdasarkan Pasal 195 ayat (5) HIRdan Yurisprudensi MARI No. 476K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974,dasar hukum tersebut tidak relevan digunakan dalam perlawanan Pelawanpada perkara ini.

Bahwa perlawanan Pelawan dalam perkara ini adalah suatu upaya yangkeliru diajukan oleh Pelawan mengingat Derden Verzet (perlawanan pihakketiga) dapat diajukan selama proses pemeriksaan berlangsungsebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 RV.Sedangkan dalam perkara ini, perkara telah selesai dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap dalam perkara No. 22/Pdt.G/2009/PN.Kdr jo PerkaraNo. 246/PDT/2010/PT. SBY jo Perkara No. 3166 K/Pdt/2010.

Nomor 880 K/Pdt/2018. 28 13263 157 16322 1308429 13264 105 16323 1308430 13265 945 16324 1308431 13381 122 16453 1324132 13382 100 16454 1324133 13383 122 16455 1324134 13384 100 16456 1324135 13385 140 16467 1316436 13386 141 16468 1316437 13387 141 16469 1316438 13388 195 16470 1316439 13389 103 16457 1316140 13390 102 16458 1316141 13391 102 16459 1316142 13392 102 16460 1316143 13393 156 16461 1316144 13394 124 16449 1324245 13395 118 16450 1324246 13396 115 16451 1324247 13397 115 16452 1324248

Nomor 880 K/Pdt/2018. 33 13383 122 16455 1324134 13384 100 16456 1324135 13385 140 16467 1316436 13386 141 16468 1316437 13387 141 16469 1316438 13388 195 16470 1316439 13389 103 16457 1316140 13390 102 16458 1316141 13391 102 16459 1316142 13392 102 16460 1316143 13393 156 16461 1316144 13394 124 16449 1324245 13395 118 16450 1324246 13396 115 16451 1324247 13397 115 16452 1324248 13399 105 16463 1316249 13400 106 16464 1316250 13401 136 16465 13162o1 13402 104 16466 1316292 13403 143 16471 1316593

16248 1309018 13222 216 16249 1309019 13223 215 16250 1309020 13224 149 16241 1308121 13225 130 16242 1308122 13246 118 16241 1308123 13247 118 16244 1308124 13247 106 16306 1308925 13248 106 16307 1308926 13250 119 16309 1308927 13262 157 16321 1308428 13263 157 16322 1308429 13264 105 16323 1308430 13265 545 16324 1308431 13381 122 16453 1324132 13382 100 16454 13241ao 13383 122 16455 1324134 13384 100 16456 1324135 13385 140 16467 1316436 13386 141 16468 1316437 13387 14 16469 1316438 13388 195

Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 317 Kelurahan Matalamagi,Surat Ukur tanggal 20042006, Nomor: 16/MTMG/2006 Luas 192M2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SRITEGUH HANDAYANI, tanggal 21042006, berdasarkan Warkah No.475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal08122005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH. ;5.

Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 317 Kelurahan Matalamagi,Surat Ukur tanggal 20042006, Nomor: 16/MTMG/2006 Luas 192M2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SRITEGUH HANDAYANI, tanggal 21042006, berdasarkan Warkah No.475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal08122005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH.;.

Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 317 Kelurahan Matalamagi,Surat Ukur tanggal 20042006, Nomor: 16/MTMG/2006 Luas 192M2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SRITEGUH HANDAYANI, tanggal 21042006, berdasarkan Warkah No.475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal08122005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH. ;e.

Bahwa perlawanan terhadap sita jaminan yang diajukanoleh Pelawan dalam perkara ini bertentangan dengan11pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBG karena dalampasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBG yang disebutkansecara jelas dan terang bahwa perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasarhak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atauoleh orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barangyang disita dan diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang

iatetndateletetataiatainiaheisietatateiaiaieeiaatatatataaateMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebutdiatas, menurut Majelis eksepsi Terlawan haruslah ditolak,dan oleh karena eksepsi ditolak, maka pembahasan berikutnyaadalah mengenai pokok perkara So tte ee ee ee eeeeDALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawananPelawan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim = akanmempertimbangkan apakah perlawanan Pelawan dapat diterimaatau tidak ; Menimbang, bahwa sekalipun menurut ketentuan dalampasal 195

Bahwa, sedangkan menurut ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR yangmenyatakan bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukanoleh pemilik atau pihak yang merasa ia adalah pemilik dari tanah/rumahobjek eksekusi. Hal ini ditegaskan juga dalam Buku PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku Il, Edisi Revisi,terbitan Proyek Pembinaan Teknis Yusitisial Mahkamah Agung RI, 1997,ha1.14. butir 44.1;4.

Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR danPutusan Mahkamah Agung RI yang dengan tegastegas menentukanbahwa kualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar gugatbantahan pihak ketiga (derden verzet), adalah mutlak harus pemilik ataupihak yang merasa pemilik dari tanah/rumah objek eksekusi, dengandemikian oleh karena status Pembantah hanya sebagai Pemegang hakHal. 6 dari 16 hal. Put.

Bahwa andaikata pun yang menjadi landasan dasar bantahan pihak ketiga(derden verzet), pemberian hak dengan jalan memperluas danmelenturkan makna hak milik yang disebut dalam Pasal 195 ayat 6 HIR,harus ditafsirkan meliputi hak kebendaan relatif, kedalamnya hanyatermasuk hak agunan yang berbentuk agunan biasa, fiducia, hipotik/naktanggungan dan credit verband, sebagai landasan dasar gugat bantahanpihak ketiga (derden verzet);Sementara kwalitas hak yang dimiliki Pembantah, adalah Hak Penghunian,berdasar

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa padaRS.

Pol:SKHP/195/(X/2012/Rumkit tanggal 21 September2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang), pemeriksaan laboratoriumdan saksisaksi hal ini sudah jelas terlihat bahwaTerdakwa bukan lagi masuk dalam kategori sebagaitanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabushabu), namun sebagai menyalahgunakanNarkotika Golongan I jenis shabu bagi dirisendiri.= Bahwa unsurunsur yang ada

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkittanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang).= Bahwa dalam praktik penegakan hukum narkotika,ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnyafrasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai yang seharusnya ditujukankepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu danpenyalah guna narkotika golongan I karena sebagaipenyalah guna tentu dapat terjadi setelah memiliki,menyimpan atau setidaktidaknya

Palasari Nomor : 5A Kelurahan Lingkar Selatan,Kecamatan Lengkong, Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalamSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor :25/PdtlEks/2000/PUT/PN.Bdg. tanggal 26 Januari 2006 ; Sementara itu menurutketentuan UndangUndang Jo pasal 195 ayat6 HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan olehPemilik atau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyekeksekusi.

;Dengan demikian, mengacu pada ketentuan hukum Jo pasal 195 ayat 6HIR dan Buku mengajukan bantahan terhadap Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 25/Pdt/Eks/2000/PUT/PN.Bdg.tanggal 26 Januari 2006 adalah mutlak harus pemilik dan pemegang hakatas obyek termaksud ;Oleh karena status para Pembantah adalah sebagai "Para Penghuni danpemakai" maka Para Pembantah dalam perkara ini adalah tidak memilikikwalifikasi yang memenuhi persyaratan menurut undangundangsehingga tidak dibenarkan untuk

Bahwa Judex Facti jelas menganut faham yang sempit, denganmempertimbangkan bahwa yang dapat dijadikan landasan dasar gugatbantahan adalah hak milik (ex.pasal 195 ayat 6 HIR).

Oleh karena itu landasan dasar bantahan paraPembantah/Para Pemohon Kasasi tidak mesti bersifat hak kebendaanyang absolute, karena dari segi makna kepentingan atau hak secarahukum, bisa bersifat hak yang abstrak dan relative, dan ini sesuaidengan asas proses orde dan process doelmatigheid, maka olehkarenanya dalam menentukan patokan landasan kualitas hak yangmenjadi landasan dasar gugat bantahan pihak ketiga (derden verzet),tidak mesti secara sempit dipegangi ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR.yang

seharusnya digali untukmencapai suatu kesimpulan hasil pemeriksaan yang dapat menjadipertimbangan hukum yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum dengan pertimbanganpertimbangan sebagaiberikut ; Bahwa mengenai pertimbangan Hukumnya juga Judex Facti telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar karena sesuai denganketentuan dalam Pasal 195