dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

PENETAPANNomor 2/Pdt.P/2022/PN Bin.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan:HARUNA, lahir di Sukun tanggal 1 Juli 1972, pekerjaan mengurusrumah tangga, bertempat tinggal di UPT Angsana RT006 Desa Angsana Kecamatan Angsana KabupatenTanah Bumbu.

Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DukcapilKabupaten Kudus, tanggal 23 Desember 2009 yang telah bermaterai cukup,dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh majelis hakim diberitanda bukti P.5 ;Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus DinasKesehatan UPT PUSKESMAS Gribig tanggal 28 Febuari 2012 telahbermaterai cukup, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda buktiBahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksisaksi

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suamianak Pemohon sudah sedemikian eratnya, pergi kKemana mana selaluberdua bahkan anak Pemohon sekarang sudah mengandung dengan usiakandungan sekitar + 4 bulan, sesuai Surat Keterangan PemerksaanKesehatan dari UPT PUSKESMAS Wanareja I, tertanggal 15 Oktober2020.6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminyatersebut bukan saudara atau sesusuan karenanya tidak ada laranganuntuk melakukan pernikahan.7.

Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT

SAKSI Il, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UPT, tempatkediaman di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ;Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksiadalah Sepupu Pemohon; Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suamiistri sah dan dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. ANAKPERTAMA, umur 18 tahun, 2. LULUK MAHZUROH, umur 16 tahun,3. ANAK KETIGA, umur 12 tahun, 4.

SALINANPENETAPANNomor 0014/Pdt.P/2016/PA.KtbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Namadalam Akta Nikah yang diajukan oleh:HASMIAH binti ASNAWIE, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Sepagar, RT.01, DesaSepagar/UPT Subur Makmur, Kecamatan Pulau Laut Barat

dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

noewonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

terdakwa IMUHAMAD ILHAM ALSILHAM BIN UDIN Terdakwa IIT HAERUDIN ALS HERU BIN (ALM) UMARBAKRI Terdakwa IIT YUDHI RAYENDRA GUSSAR ALS YUDI BIN DARYONOTerdakwa IV MUHAMAD ALI SODIKIN ALS DIKIN BIN SYAFEI sewaktu ditangkap oleh saksi BRIGADIR IPNI MARLI dan saksi BRIGADIR ADI LUKITOdan saksi BRIGADIR PANDI SULAEMAN yang sekarang di sita sebagai barangbukti dalam perkara ini di Polsek Balaraja.Sesuai perbuatan terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acarapemeriksaan Laboratoris No. 2596/VII/2014/UPT

terdakwa IMUHAMAD ILHAM ALSILHAM BIN UDIN Terdakwa IIT HAERUDIN ALS HERU BIN (ALM) UMARBAKRI Terdakwa III YUDHI RAYENDRA GUSSAR ALS YUDI BIN DARYONOTerdakwa TV MUHAMAD ALI SODIKIN ALS DIKIN BIN SYAFEI sewaktu ditangkap oleh saksi BRIGADIR IPNI MARLI dan saksi BRIGADIR ADI LUKITOdan saksi BRIGADIR PANDI SULAEMAN yang sekarang di sita sebagai barangbukti dalam perkara ini di Polsek Balaraja.Sesuai perbuatan terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acarapemeriksaan Laboratoris No. 2596/VII/2014/UPT

Berita Acara Penimbangan No.076/274/UPT.PSMBA oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu BarangPemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang ditimbang oleh CancerSimangunsong, S.Si terhadap 3 (buah) plastik berisi kristal bening yangdiduga sabu, hasil penimbangannya masingmasing berat brotto A 1013,94(satu nol satu tiga koma sembilan empat) gram, B 1046,39 (satu nol empatenam koma tiga sembilan) gram, C 1055,66 (satu nol lima lima koma enamenam) gram2.

orang yang tidakTerdakwa kenal di Pontianak, Terdakwa dan Saksi Lili Fitriana mendapatHalaman 19 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Sagtambahan upah sebesar RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) yang akanditransfer Paman Alias Bes Alias Bos ke rekening Saksi Lili Fitriana; Bahwa benar terhadap barang bukti sebanyak 3 (bungkus) serbukkristal berwarna putin diduga Shabu telah dilakukan penimbanganberdasarkan berita acara penimbangan No.076/274/UPT.PSMBA oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan UPT

diterima oleh orang yang tidak Terdakwa kenal di Pontianak,Terdakwa dan Lili Fitriana mendapat tambahan upah sebesar RM 5.000 (limaribu ringgit Malaysia) yang akan ditransfer Paman Alias Bes Alias Bos kerekening Saksi Lili Fitriana;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwaterhadap barang bukti sebanyak 3 (bungkus) serbuk kristal berwarna putihdiduga Shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acarapenimbangan No.076/274/UPT.PSMBA oleh Dinas Perindustrian danPerdagangan UPT

J/X/2012/UPT/Lab.UjiNarkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditandatangani olehRieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST,masingmasing selaku pemeriksa telah selesai melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.O1.a berisikanKristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram.2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.b berisikanKristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram.Hal. 7 dari 27 hal. Put.

/X/2012/UPT/Lab.UjiNarkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditandatangani olehRieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST,masingmasing selaku pemeriksa telah selesai melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.a berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7679 gram.2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.b berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7970 gram.3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02.a berisikan

J/X/2012/UPT/Lab.UjiNarkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh20Rieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST,masingmasing selaku pemeriksa telah selesai melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.a berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7679 gram.2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.b berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7970 gram.3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02.a

Pasal 1, angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Aljr, IzinPengusahaan Air Permukaan adalah izin untuk memperoleh dan/ataumengambil Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha; Bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Alr, IzinPengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelah memperolehrekomendasi teknis dari UPT

Sehingga setiap orangyang tidak memiliki izin menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhanusaha dapat dikategorikan melanggar pasal 49 ayat (2) Undang UndangNomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Arr; Bahwa izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelahmemperoleh rekomendasi teknis dari UPT/Dinas yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah, kalaudalam hal ini di Bali memang seharusnya diajukan kepada

Kemudian didalam Pasal 34Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dpsayat (1) menyatakan Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelahmemperoleh rekomendasi teknis dari UPT/Dinas yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang Air Tanah;Menimbang, bahwa ahli menerangkan persyaratan yang harus dilengkapioleh pengusaha agar bisa mendapatkan Izin Pengusahaan Air Tanah tergantungdari jenis izin yang dimohon

A.S,Hut.MP bin Daniel D.Djinu, dibawah janji yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan denganadanya surat permintaan dari Polres Barsel tentang permohonan bantuanketerangan ahli bidang kehutanan dan Ahli mempunyai surat perintah tugasdari Kepala UPT KPHP Barito Hilir untuk memberikan keterangan abhli dibidang kehutanan ;Bahwa jabatan Ahli adalah Kepala UPT KPHP Barito Hilir sejak bulan Juni2017 sampai dengan sekarang tugas Ahli melaksanakan

Ahli Kaspul Anwar, SE bin Abdul Rahman, dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya suratpermintaan dari Polres Barsel tentang permohonan bantuan keterangan ahlibidang kehutanan ;Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutanproduksi Barito Hilir dengan jabatan sebagai penelaah data pengedaliankerusakan hutan dan pengamanan hutan sejak Juni 2017 sampai sekarangdan salah satu tugasnya melaksanakan

Puskesmas Model NonRawat Inap 2 (dua) unit, Biaya Service Kendaraan Dinas RodaEmpat BBM (Bahan Bakar Minyak) 23 (dua puluh tiga) unitPuskesmas sebesar Rp81.642.000,00 (delapan puluh satujuta enam ratus empat puluh dua juta) ;e Anggaran Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening2.10.1003 2.4.11. 04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak32 (tiga puluh dua) unit, Puskesmas Model 3 (tiga) unitsebesar Rp5.055.500,00 (lima juta lima puluh lima ribu limaratus) ;Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Anggaran UPT

2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesarRp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratusdua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) danberdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu,KabagKeuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang(SPMU) Nomor : 862/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 sebesarRp821. 825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapanratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;Bahwa dengan dicairkannya Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT

Nazmil Fuad Harahap, M.Kes selaku PNS berdasarkan SK Nomor 2215/B.PERS/51/PNS/1988 tanggal 25 Januari 1988 NIP.140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati LabuhanbatuNomor 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004, baik bertindak sendirisendirimaupun bersama Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK

;30.Surat Keputusan Bupati Nomor 903/25/Keu/2004 tanggal 08 Maret 200431keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja AparatusDaerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan TA. 2004 sebesarRp146.750.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluhridu limaratus enam puluh rupiah) ;.

Uang kas APBD TA 2004 khusus UPT yang diambil atau dicairkanTerdakwa, tanpa didukung dengan bukti surat, atau yang tidak bisadipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku, adalah sebesar Rp337.775.000,00 (tiga ratus tiga puluhtujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan uang yangtidak bisa dipertanggung jawabkan Daniel Hamonangan berdasarkanmemo yang sebesar Rp609. 740.000,00 (enam ratus sembilan juta tujuhratus empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 413.F/VI/2010/UPT LAB UJINARKOBA tanggal 28 Juni tahun 2010, dalam kesimpulannya menyebutkanbahwa :Barang bukti daun kering tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THCdan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 8 dan 9 lampiran UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang

tulis redaksional,misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Padt.P/2019/PN BmsMenimbang, bahwa mekanisme atau caracara melakukan pembetulanakta pecatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional berdasarkanpasal 59 Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:Pasal 591) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip prinsip pelayananpendaftaran

Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT