Ditemukan 51522 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
mandasari
mendagri
megasari
mindasari
meidasari
mardasari
meidiasari
meindasari
meldasari
Register : 29-10-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 55-K/PM.III-17/AD/X/2021 Tanggal 8 Desember 2021 — Oditur:
ANDI HERMANTO, S.H.
Terdakwa:
MUH AZIZAN
120 — 42
ANDI HERMANTO, S.H.
Terdakwa:
MUH AZIZAN
120 — 42
Zainal,Pratu NRP 31170252820595, Jabatan Babinsa Koramil130802/Bunta Kesatuan Kodim 1308/LB tidak dapatdihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IIl17Manado, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal143 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2Ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telahmemenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpahadirnya Terdakwa (secara in absentia).1.
dirumuskan dan diancam dengan pidanamenurut Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor 55K/PM.IIl17/AD/X/2021MenimbangBahwa para Saksi dalam perkara ini Sesuai dakwaanOditur Militer yakni Saksi atas nama Serda Sunandar(Saksi1) dan Serma Ahmad Yalinda (Saksi2) dipanggilsecara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997, namun parasaksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karenasedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari
Putus : 12-03-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Tanggal 12 Maret 2015 — YAMATO SEWING MACHINE Mfg. Co, Ltd (berdagang dibawah nama Yamato Mishin Seizo Kabushiki Kaisha) VS 1. FADIL SRINAGA (berdagang dibawah nama PD GARUDA), DK
183 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehinggadagang YAMANO;Bahwa Pemohonmenjiplak nama merek asing;Jadi jelaslah pertimbangan hukum yang mendasari putusan putusanperkara Rol Nomor 44/Pdt.SusMerek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30September 2014 adalah keliru, tidak adil dan telah melewati bataskewajaran baik ditinjau dari segi ketentuan hukum maupun logika yangbenar dan wajar dilihat dari kKebenaran yang hakiki menurut sistem hukumyang terdapat dalam ketentuan sistem hukum di Indonesia;Hal. 15 dari 22 hal.Put.Nomor 188 K/Pdt.SusHKI/2015
Putus : 27-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2739 K/Pdt/2015 Tanggal 27 Januari 2016 — MUCHTAR alias TARE bin AMBO DALLE,
VS
SALEH ALATAS, S.E, DKK
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya.Bahwa Penggugat Il dalam gugatannya, di dalam posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya, karenaPenggugat II berdasar pada surat kuasa dari 37 (tiga puluh tujuh) pemilikkavling yang fiktif atau pemilik kavling yang tidak ada kebenarannya;b. Tidak jelasnya objek sengketa;Kekaburan objek sengketa di dalam gugatannya dapat dilihat dalamposita 4 bahwa luasnya 12.000 m?
Bahwa ketidaksamaan pendapat yang mendasari permohonan kasasi iniadalah sebagai berikut:2.1 Bahwa Judex Facti Tidak Tepat Dan Tidak Benar Dalam MenerapkanHukumnya, yaitu: Bahwa Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi danPenggugat Il/Terbanding Il/Termohon Kasasi Il belum dapatbertindak sebagai Penggugat atau mengatasnamakan sebagaiHal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2739 K/Pdt/2015Direktur PT. Mulia Alam Raya dan Direktur PT.
Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya;Bahwa Penggugat Il/Terbanding II/Termohon Kasasi Il dalamgugatannya, di dalam posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatannya, karena Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II berdasar pada Surat Kuasadari 37 ( tiga puluh tujuh ) pemilik kavling yang fiktif atau pemilikkavling yang tidak ada kebebanarannya.b.
Putus : 31-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1843 B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Januari 2017 — PT. MENTAYA SAWIT MAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Semula ss am Baty MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 239.559.704 0) 239.559.704Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 239.559.704 0) 239.559.704Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 479.119.408 0 479.119.408 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada PengadilanPajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan diatas;Bahwa adapun alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut: 1.
Putusan Nomor 1843/B/PK/PJK/2016Bahwa landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkannyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30Januari 2014 ini, secara jelas dan tegas adalah: untuk lebin memberikankepastian hukum dan mendorong peningkatan nilai tambah komoditasprimer";6).
Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahnan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari
Register : 14-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 19-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 13/PID.TPK/2017/PT BNA Tanggal 14 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HELMI ABDUL AZIZ, SH
Terbanding/Terdakwa : T. SUFRI MUNAWAR Bin T. MUKHTAR
91 — 32
Terbanding/Terdakwa : T. SUFRI MUNAWAR Bin T. MUKHTAR
91 — 32
Tergugat II Nomor : 360/70558 tanggal 27 Desember 2010tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencanahalaman 3 putusan Nomor. 59/Pdt/2017/PT BNAAlam yang ditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat Ill.Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:KU.602/ASDW/5365/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat PersetujuanTergugat Il Nomor: 360/70558 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan Il, semuanya mendasari
Aceh Utara(Bencana Alam) yang dikerjakan Penggugat dan mendasari padahasilPemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh ke lokasi Pekerjaan.. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangan dengan totalnilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat benar masih terdapatsisa nilai volume pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran kepada Penggugatsejumlah yang disebutkan Penggugat pada angka 10 alasan gugatan.
Oleh karena itu sangat tidak tepatTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat.11.Menyangkut dengan tuntutan Penggugat yang meminta usulan anggaran 13 % daritotal nilai harga volume pekerjaan Penggugat untuk disahkan dalam APBAPerubahan Tahun 2014 guna pembayaran kerugian materiil yang dialamiPenggugat yang terlilit hutang akibat membayar harga bahan material yang telahdigunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMKTergugat dengan mendasari pada
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh :
Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ;
Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
1. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ;
2. FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ;
3. I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ;
4. M. SUHERIAL AMIN, S.H. ; dan
5. M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy. ;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
L A W A N :
1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :
1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
4. MOCHTAR BADIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan
7. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara.
Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/811/G tertanggal 03 Juni 2016 ;
Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh :
1. Nama : HARUN NGADIMIN ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ;
Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
2. Nama : LEE KAH HIN ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ;
Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ;
2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan
3. SAIFUL ANAM S.H. ;
Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 39/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ;
Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada :
1. MARYOKO, S.H. ;
2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ;
3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan
4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
364 — 2083
364 — 2083
Bahwa adapun yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa adalahuntuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor 90 KP/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (videKonsideran Menimbang, huruf a ObyekSengketa) ; 222222 nn nnn nn ncn ncnnnnne19. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 a quo adalah putusanyang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh: (1) PT.
PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut; Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali iniditetapkan sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah; Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 tidak dapat dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya ObyekSengketa atau Obyek Gugatan 20.
hukum Pidana;d.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha AngkatanBersenjata Republik Indonesia;f.Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum.21.Bahwa Tergugat menyatakan dalam konsideran menimbang hurufa Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan, yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari
Register : 22-04-2013 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PA SAMARINDA Nomor 698/Pdt.G/2013/PA.Smd. Tanggal 27 Mei 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
6 — 4
6 — 4
., dan dua orang saksi.Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan penggugat adalah antarapenggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah diKecamatan Samarinda llir pada tanggal 23 September 2011, dan sejak awalmenikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmoniskarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugatsering/suka mengkonsumsi narkoba dan apabila tidak mengkonsumsi narkoba/sabusabu tersebut Tergugat selalu marahmarah yang puncaknya
Register : 17-07-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0382/Pdt.P/2018/PA.TL Tanggal 30 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
6 — 0
6 — 0
;Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yangdikuatkan bukti (P.1), Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yangsah, maka Para Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yangdibenarkan sebagai subyek hukum;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 06-11-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA PASURUAN Nomor 0810/Pdt.P/2020/PA.Pas Tanggal 23 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 3
13 — 3
2020,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4); Halaman 4 dari 9 halaman,Putusan Nomor 0810/Pdt.P/2020/PA.PAS.Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
Register : 18-05-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 242/Pdt.P/2017/PA.Po Tanggal 31 Mei 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
6 — 0
6 — 0
menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap padadalil permohonanya dan mohon dijatuhkan penetapan ;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan denganputusan int ;Hal. 3 dari 9 hal No. xxxx/Pdt.P/2017/PA.PoPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 25-11-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0372/Pdt.P/2014/PA.Bjm Tanggal 22 Desember 2014 — Pemohon dan Termohon
9 — 0
9 — 0
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atas nama : HajiIderis Kunang;Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum dewasa dan tidakdapat melakukan perbuatan hukum, maka semua hak anak tersebut wajib mendapatkanperlindungan hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 107 dan 110 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk Penetapan Wali sudahpatutdipertimbangkan untuk dikabulkan, sebab alasan yang mendasari
Register : 24-10-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 474/Pdt.G/2013/PA.Prob Tanggal 23 Desember 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 1
9 — 1
Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab I'anatut thalibinMace Gakad AS yh ila jag yl gis qalallge g alll ye Quik ple pluaillArtinya : Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah / bukti;Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
Register : 12-07-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 291/Pdt.P/2017/PA.Po Tanggal 26 Juli 2017 — PEMOHON
10 — 0
10 — 0
mengajukan suatu bukti apapun lagi,selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap padadalil permohonanya dan mohon dijatuhkan penetapan ;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan denganputusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 10-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 25-06-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0304/Pdt.P/2016/PA.Bjm Tanggal 5 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
23 — 3
23 — 3
dan balik nama beberapa bidang tanah atas namaPemohon dan anak tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasadan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka semua hak anaktersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sesuaidengan maksud pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatasmaka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untukPenetapan Wali sudah patut dipertimbangkan untuk dikabulkan,sebab alasan yang mendasari
Register : 05-03-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PA TUBAN Nomor 0117/Pdt.P/2018/PA.Tbn Tanggal 26 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 14-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0368/Pdt.P/2021/PA.Pas Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
11 — 2
11 — 2
Penetapan Nomor 0368/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama KHUMAINAH lahir pada tanggal 13 Juni 2003 denganseorang lakilaki yang bernama AKHMAD SUBAKIR akan tetapi maksud paraPemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan PasrepanKabupaten
Register : 16-06-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 270/Pdt.P/2017/PA.Po Tanggal 18 Juli 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
7 — 0
7 — 0
Undangundang Nomor 3Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yangberbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun waliharus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenanganuntuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari
Register : 23-04-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PA TUBAN Nomor 0190/Pdt.P/2018/PA.Tbn Tanggal 7 Mei 2018 — Pemohon:
1.MUHAMMAD TOHIR BIN MUSIRAN
2.WIJI RUKHANI BINTI SUDARMAN
10 — 5
1.MUHAMMAD TOHIR BIN MUSIRAN
2.WIJI RUKHANI BINTI SUDARMAN
10 — 5
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 01-05-2012 — Putus : 14-06-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 169/Pdt.G/2012/PA.Prob. Tanggal 14 Juni 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
8 — 1
8 — 1
pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhikehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dalildalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbuktikebenarannya dan telah memenuhi unsurunsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Register : 28-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Tbn Tanggal 20 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
10 — 3
adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata ParaPemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari