Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 08-01-2018 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 8/PDT/2018/PT MND
Tanggal 5 Februari 2018 — Pembanding/Tergugat : PIMPINAN CV NET INVEST, Dkk
Terbanding/Penggugat : CHILOVIA TAMBAJONG, Dkk
75 — 40
  • Lantas Amenarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian.Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihaktergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubunganhukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam Pasal 1340 KUH Perdata.Pasal 1340 KUH Perdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Suatu pejanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihakke tiga; tak dapat pihakpihak ketiga mendapat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-08-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 128/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
MASYUDI
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
368 — 230
  • lain, dan/atau golongan tertentu;3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya; Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN.SBY.4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa; 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 7) menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
163 — 116
  • 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 05-05-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 23 Agustus 2017 — Penggugat:
MUSTAFA JOEHANES, SE, M.Si.
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
124 — 63
  • berat.Halaman 55 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUNSMD .....Ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 18-05-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 29 September 2015 — RONI SUGIANTO vs KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG
84 — 34
  • kekuatanhukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidanakejahatan ; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CalonPegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atauPegawai swasta ; tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri :bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RepublikIndonesia atau negara lain yang ditentukan olehPemerintah ; tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pilkada
Register : 20-07-2010 — Putus : 30-09-2010 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 63/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 30 September 2010 — RUDI HM SAMIN, S.E VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
134 — 46
  • kata lain dalam hal ini Pengadilan TataUsaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut yaituterhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum berkaitandengan hasil pemilihan umum baik di tingkat Pusat maupundi Daerah ;Menimbang, bahwa makna dari kata hasil PemilihanUmum dalam Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tersebut mengandung pengertian adalah hasil yangdiperoleh setelah dilakukannya Pemilihan Umum yang dapatmenggambarkan atau menentukan partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 03-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — MUH. RIFAI, S.Sos.I VS BUPATI DEMAK;
305 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-07-2012 — Putus : 21-09-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 02/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR
Tanggal 21 September 2012 — AHIA NOVIE, SE. MSA bin PURUK A. MENGGANG (Alm), dk
64 — 43
  • Dalam BAP pemeriksaan kami sebagai tersangka puntidak pernah dicantumkan tentang besarnya kerugian negara yang telah kamiperbuat.Bahwa tingkat keuntungan atau laba kami bukan akibat perbuatan melawan hukum.Keuntungan kami bukan hanya karena negosiasi kami melainkan juga karena carapembelian yang kami lakukan dengan cara sistem partai per ruangan dan bukandengan cara eceran (satuan) per barang seperti dalam perincian penawaran karenajika kami membeli secara eceran (satuan) maka harga beli akan lebih
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 06-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
BUDI, ST
Tergugat:
BUPATI MURUNG RAYA
185 — 131
  • berencana.Pasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenaHal. 51 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLKmelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 151/PID.SUS/2021/PT MTR
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. Zaenudin als Mamiq Zen Diwakili Oleh : SITI NURMAH, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
406 — 177
  • Lombok Tengah pada tahun 2012 sampai dengan 2013 denganjumlah total Rp. 677.881.000, (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapanratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanpa persetujuan saksi AndrySetiady Karyadi;Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM pada tanggal 22 Juni2012 sampai dengan 30 Juli 2012 sejumlah Rp. 235.000.000, (dua ratustiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untukmembiayai keperluan tamu Partai Gerindra karena terdakwa sebagaiKetua Gardu Gerindra Propinsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145 K/Pdt/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — SHIRAZ HUSAIN vs LILU, dk
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada pokoknya33perjanjian tersebut menerangkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilikbangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 21 Jember danTergugat Rekonvensi sebagai pihak yang berkehendak menggunakanbangunan sebagai tempat usahanya, dalam perjanjian mana disepakatiadanya pembagian dari hasil penjualan usaha Tergugat Rekonvensidengan cara memberikan fee kepada Penggugat Rekonvensi sebesar7% (tujuh persen) dari penjualan eceran dan sebesar 5% (lima persen)dari penjualan partai.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 321/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 2 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat III : BASO DG.NGITUNG alias BASO DG.ITUNG Diwakili Oleh : Sarifuddin, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : JAMIDONG DG.SIKKI alias SIKKI JAMIDONG Diwakili Oleh : Hasiah
Terbanding/Penggugat : PT.HADJI KALLA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA SNVT PJSA POMPENGAN JENEBERANG
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Maros
Turut Terbanding/Tergugat I : SYAHRUDDIN DG.LALA S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : BAGGO alias BAGGO Bin BATENG BATJO
Turut Terbanding/Tergugat V : H.ABD.HALIM
Turut Terbanding/Tergugat VI : MUHAJIR Bin MONGKA alias MUHAJIR, Imam Desa MoncongloE Lappara
95 — 52
  • Hak Asasi Manusia Milik Pemilik Tanah Milik Adat yang oleh Hukumid est : Pasal 1 huruf g Permenag/Kepala BPN No.1 Tahun 1994disebut Tanah Hak Milik Belum Bersertifikat dihapus olehPemerintah RI cum quibus Pengadilan Negeri Maros, yangmerupakan Pelanggaran HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal74 UU No.39 Tahun 1999, yang berbunyi/tertulis : Tidak satu ketentuan pun dalam UndangUndang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, Partai, Golongan atau pihak Hal 45 dari Hal 61 Put.321/Pdt/2020/PT.MKSmanapun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pdt/2014
Tanggal 22 September 2015 — REMIEL HERALD EMAN, MBA, DKK VS DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
142 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangannya sudah tepat dan benar;Bahwa berdasarkan novum serta uraianuraian sebagaimana telahditerangkan di atas, secara jelas dan nyata bahwa Judex FactiPutusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Banten)pada halaman 11 Putusan Nomor 88/Pdt/2011/PT.BTN sebagaimanatelah dikuatkan oleh Judex Juris telah terdapat kekhilafan dankekeliuran yang nyata, yaitu:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyatabahwa surat bukti Tl.1 = TIl.2 yang merupakan akte dibawah tanganyang bersifat partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
RUDI KUSNADI
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
154 — 85
  • merugikan kepentingan umum)membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajimelakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatmelakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Penipuan
Register : 21-07-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krg
Tanggal 14 Juli 2014 — Terakwa Heri Susanto alias Heri alias Gunawan bin Marto Diharjo
40 — 4
  • tidak keberatan dan membenarkannya;4 Sukardi bin Parto Semito, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Heri Susanto alias Gunawan di HotelLaweyang sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sedangkan dengan Saksi DananSumardi alias Guntur kenal di Persatuan Musik Dangdut, ketika terjadi gempaYogya samasama memberi bantuan kepada masyarakat korban gempa;e Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Saksi Danan Sumardi alias Guntur, setahusaksi ia aktif di partai
Pengadilan PN KLATEN
Register : 09-12-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 143/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 27 Mei 2015 —
57 — 13
  • tangan tertanggal 12 Januari 2009 tersebut Tergugat akan menyerahkanSHM No. 287 sebagai jaminan atas kesepakatan pinjam meminjam uang, karena fakta yang adabaru pada tahun 2012 Tergugat memiliki SHM No. 287 berdasarkan Akta Jual Beli No. 590/JB/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Ananto Kumoro, SH selaku PPAT ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1875 HIR, suatu akta dibawah tangan untuk melekatkekuatan pembuktian harus terpenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 09-04-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
WANCINO
Tergugat:
BUPATI KATINGAN
Intervensi:
EMAN
285 — 140
  • Keterangan Tidak Pernah Sebagai TerpidanaNomor 319/SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama EmanHalaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK13.14.15.16.17.18.19.Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19tertanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai denganasli)Surat Keterangan Tidak Sedang di Cabut Hak PilinnyaNomor: 320//SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama Emantertanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai denganasli)Surat Pengunduran Diri atas nama Eman sebagaiPimpinan Kecamatan Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 138/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
78 — 59
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11tahun 2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 28-03-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 152/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 22 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK BUKOPIN, Tbk CABANG BANDUNG
Terbanding/Penggugat I : RIZALI NOOR
Terbanding/Penggugat II : KESATRIA SEMBIRING
Terbanding/Penggugat III : SYOFIADI
Terbanding/Penggugat IV : DEDI SUTEDI WS
Turut Terbanding/Tergugat I : KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN
139 — 62
  • Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception in persona denganHal 19 dari 49 halaman putusan PT. Bandung No. 152/PDT/2018/PT.BDGalasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Dalam perkara a quohubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalahmasalah menempatan simpanan berjangka (deposito) dimana Tergugat IItidak terkait hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut.2.
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum Penghinaan
Register : 23-05-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN PONOROGO Nomor 170/ Pid B/ 2013/ PN. PO
Tanggal 1 Agustus 2013 — CAHYO BUDIANTO AL CAHYO BIN WARDIANTO
91 — 14
  • Pada akhirnya management keuanganCV BC Express menjadi besar pasak dari pada tiang,disamping karena tidak ada lagikorban baru ;Menimbang, bahwa apabila ditilik sejak awal pembentukan CV BC Express,dimana Terdakwa mengembangkan usaha perdagangan melalui sistem multi leveltanpa Terdakwa sendiri melakukan produksi, riset dan pengembangan tehnologi yangdapat dipertanggungjawabkan atas produk kecantikan yang dijualnya (namun Terdakwahanya membeli produk dari home industri dalam partai besar) yang kemudian