Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/190/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Memberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama AkhmadBaihaki, S.E., NIP. 197601112001031001, Pangkat/Golongan PenataHalaman 1 dari 6 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/190/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatansebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Akhmad Baihaki, S.E., NIP.197601112001031001, Pangkat/Golongan Penata Muda (Ill/a), JabatanPengadministrasian Data Keuangan, Unit Kerja Dinas Pendidikan,Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala;4.

Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 78/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Mei 2020 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 41/G/2019/PTUN.BJM, tanggal 11 Desember 2019:MENGADILI SENDIRIDalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/190/KUM

:Mewajibkan kepada Termohon' Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/190/KUM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Akhmad Baihaki,S.E.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2020Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Bupati Barito KualaNomor: 188.45/190/KUM/2019 tentang Pemberhentian

Rp. 250.000.000,00 ;Sesuai dengan bukti surat : Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B.459/KUM/KJ/1985, perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT.Madju Rubber Industri Kediri ; Direksi BRI Pusat Jakarta tanggaL 27 Januari 1986 Nomor : N.318/KUM/KJ/1986, perihal : Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit atas nama PT.

B44/KUM/KJ/1983.P ;Persetujuan Membuka Kredit dari Kantor Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah Noor Irawati, SH tanggal 9 Juli 1983 No. 10;Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983dari BRI Cabang Kediri No. B7116/KUM/1983 ;Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. MRI Kediri ;Perubahan Max C.O pinjaman PT. MRI Kediri dari BRI KantorDaerah tanggal 29 September 1983 No.

B44/KUM/KJ/1983.P ;Persetujuan Membuka Kredit dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Noor Irawati, SH tanggal 09 juli 1983 No. 10;Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983dari BRI Cabang Kediri No. B7116/KUM/1983 ;Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri ;7. Perubahan..........10.11.12.13.14.15.16.17.18.27Perubahan Max C.O pinjaman PT.

B44/KUM/KJ/1983.P ;Persetujuan Membuka Kredit dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Noor Irawati, SH tanggal 09 Juli 1983 No. 10;Surat Permohonan Pencairan R.C Kredit tanggal 5 September 1983dari BRI Cabang Kediri No. B7116/KUM/1983 ;Surat Permohonan Pencairan Pinjaman Putusan KABE No. B441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri ;Perubahan Max C.O Pinjaman PT. Madju Rubber Industri Kediri dariBRI Kantor Daerah tanggal 29 September 1983 No.

B44/KUM/KJ/1983.P ;Persetujuaan Membuka Kredit dari Kantor Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah NOOR IRAWATI, SH tanggal 09 juli 1983 No.10;Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983dari BRI Cabang Kediri No. B7116/KUM/1983 ;Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. MadjuRubber Industri Kediri ;Perubahan Max C.O pinjaman PT. Madju Rubber Industri Kediri dariBRI Kantor Daerah tanggal 29 September 1983 No.

, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.3 Memerintahkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN

Gugatan Penggugat Tidak Lengkap :a.1 Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketa hanyalahKeputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktuanggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2 Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten BanjarMasa Jabatan Tahun 2009

Menyatakan sah dan benar Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014;3. Menolak perintah kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar MasaJabatan Tahun 2009 2014;4.

Bukti P.1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota Partai PersatuanPembangunan Nomor 15.18.008.00000, atas nama Muaddin ;tSBukti P.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 188.44/0350/KUM/2009, tertanggal 29 Agustus 2009Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar ;aaBukti P.3.: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012, tertanggal 1 Nopember

BapakGubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012, tertanggalHalaman 15 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUNBJM166. Bukti7. Bukti8. Bukti9. Bukti10. Bukti11. Bukti12. Bukti13. Bukti14. Bukti16T.6T.7T.8T.9T.10:T.1l :T.12:T.13:T.14:1 November 2012 Tentang Peresmian PemberhentianAntarwaktu.

perkara inl; Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidikadalah benar; Bahwa Terdakwa ditangkap karena pernah melakukan penodonganterhadap sopir dump truk; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Jembatan Patin Desa Muara BaharKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin; Bahwa Terdakwa melakukan penodongan tersebut bersama rekanrekan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang antara lain Saparudin bin Pardi,Bogel dan Kum

Setelah itu Terdakwa dan Saparudin menggunakansepeda motor menuju rumah Bogel, selanjutnya Saparudin bersama Kummenunggu di pondok di belakang rumah Bogel untuk merencanakanpenodongan lalu Bogel menunjukan tempat sasaran, kemudian pada hariKamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di JalanJembatan Patin Bogel dan Kum menyetop mobil Dump truk yangdikemudikan oleh Korban, pada saat itu Korban berkata Mau kemana,dijawab Bogel Mau kesimpang Genggom, setelah itu Terdakwa danSaparudin keluar

Setelah itu Terdakwa dan Roki menggunakan sepeda motormenuju rumah Bogel, selanjutnya Terdakwa bersama Kum menunggu dipondok di belakang rumah Bogel untuk merencanakan penodongan laluBogel menunjukan tempat sasaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 19November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Jembatan Patin lalu Bogeldan Kum menyetop mobil Dump truk yang dikemudikan oleh Korban, padasaat itu Korban berkata Mau kemana, dijawab Bogel Mau kesimpangGenggom, setelah itu Terdakwa dan Roki keluar dari

menunggu di pondok dibelakang rumah Bogel untuk merencanakan penodongan lalu Bogelmenunjukan tempat sasaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 19November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Jembatan Patin lalu Bogeldan Kum menyetop mobil Dump truk yang dikemudikan oleh Korban, padasaat itu Korban berkata Mau kemana, dijawab Bogel Mau kesimpangGenggom, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II keluar dari semaksemaklalu naik ke dalam mobil dan duduk di depan, sementara Bogel dan Kum naikke atas bak belakang

Setelah ituTerdakwa Il dan Roki menggunakan sepeda motor menuju rumah Bogel,selanjutnya Terdakwa II bersama Kum menunggu di pondok di belakang rumahBogel untuk merencanakan penodongan lalu Bogel menunjukan tempatsasaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul16.30 WIB di Jalan Jembatan Patin lalu Bogel dan Kum menyetop mobil Dumptruk yang dikemudikan oleh Korban, pada saat itu Korban berkata Maukemana, dijawab Bogel Mau kesimpang Genggom, setelah itu Terdakwa Halaman 18 dari

Bahwa setelah menerima dan menjalankan Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah, Tergugat menerbitkan kembali KeputusanBupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/190/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan kepada CATUR TRIASTONO,SE., NIP.197411171998031006, Tempat Tanggal

Sehubungan dengan pencabutan KeputusanBupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11 Pebruari 2016adalah tidak sah maka objek sengketa pun beralasan hukum dinyatakan tidaksah;i.

Khusus kepada Penggugat sanksi tersebut dijatuhkanmelalui Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 tanggal 11Februari 2016;5. Bahwa Tergugat menjatuhnkan sanksi kepada Penggugat dkk berupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) berdasarkankeputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11Pebruari 2016 ;6.

(fotokopi Sesuai aslinya);Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 73 /KUM /2016, Tertanggal 11 Februari 2016 Tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebin Rendah atas nama Catur Triastono, SE.

Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan BupatiBarito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE, yang didalam keputusan tersebut juga sekaligus mencabut Keputusan Bupati BaritoKuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentangPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah

Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang1 (Satu

Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti; Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang1 (Satu

Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN MtpPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi, dimana untuk Buaya Muara (Crocodylus porosus);Bahwa Sampai saat ini BKSDA Prov.

Ciriciri tersebut Sesuai dengan ciriciri dariburung Serindit Melayu (Loriculus galgulus) ;Bahwa saksi mengetahui bahwa burung dengan jenis Tiong Emas/Beo(Gracula religiosa) dan Serindit Melayu (Loriculus galgulus) adalahtermasuk jenis satwa yang dilindungi dari Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungji;Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa burung jenisTiong Emas/Beo (Gracula religiosa) dan Serindit Melayu (Loriculusgalgulus) diperuntukan untuk dijual, adapun pembeli dari burungtersebut datang sendiri ke toko/kios milik terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak

Berdasarkan lampiran lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, kedua jenis satwa tersebut terdapat dalam daftardengan nomor urut 551 Serindit Melayu (Loriculus galgulus) dan nomorurut 662 Tiong Emas (Gracula religiosa).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.9.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis danTumbuhan dan satwa yang dilindungi.10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

Putusan Nomor. 49P/HUM/2017Peraturan Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan RI NomorNo.17/MENHLK/SETJEN/KUM. 1/2/2017, bertentangan dengan UU No.41TAHUN 1999.Bahwa dalam konsideran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor No.17/MENHLK/SETJEN/KUM. 1/2/2017 tersebutdiatas yang menjadi landasan hukumnya antara lain adalah UndangUndang Nomor 41 tahun 1999, didalam UndangUndang No.41 Tahun 1999tersebut sama sekali tidak diatur tentang Kawasan Fungsi LindungEkosistem Gambut.Sehingga berdasarkan

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8A ayat(2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (vide Bukti 1.1) bertentanganHalaman 24 dari 51 halaman.

Pasal 8G Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.17/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 3huruf e, Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahwa dengan pengaturan Pasal 23 A ayat (1) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (vide Bukti T.1) secara materiil telah mengisi kekosonganHalaman 29 dari 51 halaman.

Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.40/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2017 tentang Fasilitas Pemerintah pada UsahaHutan Tanaman Industri dalam rangka Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut (Bukti T1.)

warna hitam, ekor warna hitam ujung putih, kaki warnakuning, tanpa dilengkapi dokumen yang memuat asal usul satwa dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Bali;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa,burung jalak putih terdaftar dengan nama ilmiah Strunus Melanopterus yangbernomor urut 153 dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi dengan nomor urut 659 dengan nama ilmiah (latin)Acridotheres Melanopterus, dengan nama Indonesia : Burung Jalak PutihSayapHitam.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamHalaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN GinPasal 40 ayat (2) Undang Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber

.1/6/2018tentang jenis tumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomorP.106/mnlhk/setjen/kum.1/12/2018 dan satwa jalak putih sayap hitamtermasuk satwa yang dilindungi dengan nama latin acridotheresmelanopterus dengan nomor urut 659;> Bahwa sejak dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 1999 tanggal 27januari 1999 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.20/mnlhk/setjen/kum.1/6/2018 tentang Jjenistumbuhan yang dirubah

.1/6/2018 tentang Jjenistumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidyp danKehutanan Republik Indonesia nomor P.106/mnlhk/setjen/kum.1/12/2018,satwa jalak putih sayap hitam termasuk satwa yang dilindungi dengan namalatin acridotheres melanopterus dengan nomor urut 659;> Bahwa masyarakat tidak boleh memelihara sesuai pasal 21 ayat(2) huruf a : setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakansatwa yang dilindungi

.1/6/2018tentang jenis tumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri LingkunganHidyp dan Kehutanan Republik Indonesia nomorP.106/mnihk/setjen/kum.1/12/2018, satwa jalak putin sayap hitam termasuksatwa yang dilindungi dengan nama latin acridotheres melanopterus dengannomor urut 659;Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin> Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atas

Bin ZAKARIAAGAN, diketahui bahwa burung jenis Serindit Melayu dan Jenis Tiong Emastersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan LampiranMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P,106/Menthk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menthk/Setjen/Kum.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, dan keduajenis burungtersebut terdapat dalam daftar dengan Nomor urut 551 Serindit Melayu(Loriculus Galgulus) dan

Ciriciri tersebut sesuai dengan ciriciri dariburung Serindit Melayu (Loriculus galgulus) ; Bahwasaksi mengetahui bahwa burung dengan jenis Tiong Emas/Beo(Gracula religiosa) dan Serindit Melayu (Loriculus galgulus) adalahtermasuk jenis satwa yang dilindungi dari Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa

Berdasarkan lampiran lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MenlIhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN KsnYang Dilindungi, kKedua jenis satwa tersebut terdapat dalam daftardengan nomor urut 551 Serindit Melayu (Loriculus galgulus) dan nomorurut662 Tiong Emas (Gracula religiosa).Bahwa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.9.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis danTumbuhan dan satwa yang dilindungi.Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN Ksn10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi Nomor Urut 58.

Snt1.terganggu serta menjadi obyek perburuan dan perdagangan ilegal satwaliar;Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi No.

.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi No.

.1/8/2018Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang di lindungi Nomor Urut 23 yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi No.

.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali olen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut sebagaiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup = dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi); Bahwa benar, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Penyu termasuk merupakan

/KUM.1/ 12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa Yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindung));Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang JenisTumbuhan

.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sukrino Kum bin Robi Kum) kepada Penggugat (Inang Suleman binti Yamin Suleman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00( lima ratus sepuluh ribu rupiah